Ditemukan 31885 data
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKSI (PERUSAHAAN DAERAH) PD.PASAR JAYA, tersebut
DIREKSI (PERUSAHAAN DAERAH) PD.PASAR JAYAVSH. SUHAEMI ZAKIR
oleh karena TergugatI selaku Manager Area 13 Mayestik PD Pasar Jaya, tidak berwenang dan/atau tidakberhak mewakili PD Pasar Jaya didalam Pengadilan;Bahwa, Tergugat I bukan merupakan badan hukum / subjek hukum tersendiriyang terpisahkan dari badan hukum PD Pasar Jaya, melainkan secara structuralTergugat I adalah perpanjangan tangan dan bertanggung jawab penuh kepada DireksiPD Pasar Jaya (Tergugat II);Bahwa, secara hukum yang berhak untuk mewakili PD Pasar Jaya didalamPengadilan adalah atas nama Direksi
14 hurufg Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 1999 tentang PD Pasar Jaya;B Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara AQuo(Kompetensi Relatif);Bahwa, dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan gantikerugian yang diderita oleh Penggugat;Bahwa, dengan mengingat ketentuan Pasal 14 huruf g Peraturan Daerah PropinsiDKI Jakarta Nomo 12 Tahun 1999, maka yang berwenang dan/atau berhak mewakili PDPasar Jaya didalam Pengadilan adalah atas nama Direksi
murni tersebut;4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat/ParaPembanding) membayar biaya perkara pada kedua tingkatpengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);5 Menolak gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) untuk yanglain dan selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No.814 K/PDT/2011tanggal 21 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKSI
benar faktafakta dipersidangan ;Bahwa para Tergugat sebagai pengelola Pasar Majestik bertanggung jawab ataskerugian yang dialami Penggugat karena kecurian logam mulia serta uang di kiosnya diPasar Majestik, dan para Tergugat sebagai Pengelola harus menjamin keamanan kiostersebut;Bahwa mengenai besarnya kehilangan Penggugat telah dikuatkan oleh saksisaksi Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKSI
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARTIN PANGKEREGO ; DIREKSI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
1.Nurmalis
2.Zulmahdi
Tergugat:
2.Direksi PT. Sabang Subur
3.Direksi PT. Bangun Mitra Bersama
168 — 55
Penggugat:
1.Nurmalis
2.Zulmahdi
Tergugat:
2.Direksi PT. Sabang Subur
3.Direksi PT. Bangun Mitra Bersama
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tengku Azan Khan; Direksi PT. PN.II (Persero) dkk
DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II(PERSERO), berkedudukan di Jalan Tanjung MorawaMedan ;2. PEMERINTAH R.I Cq. PRESIDEN R.I Cq. MENTERIDALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAHTINGKAT SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KEPALADAERAH TINGKAT II DELI SERDANG, berkedudukan diLubuk Pakam ;3. PEMERINTAH R.I. Cg. MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Ca.KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL Tk.
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
TUAN HAJI ZAINUDDIN ; DIREKSI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
81 — 11
HAMDY NEGA LAWAN Direksi PT. Bank Mega, Tbk , dkk
Direksi PT. Bank Mega, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan,suatu bank berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurutdan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, Cq. Branch SmallMedium Enterprise Manager Cabang Padang Jalan JenderalSudirman No.42 BC Kota Padang, dalam hal ini memberiKuasa Kepada:1. John Eric Pontoh S.H.;2. Tuti Andayani Sebayang, S.H.;3. Tunggul Tambunan, S.H;Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 24/Pat.G/2016/PN PdgSuciati Eka Pertiwi, S.H.;Steven Albert, S.H.
29 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB HOTEL PERDANA WISATA; DADANG MIFTAH M.
pihakdibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 58UndangUndang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankankepada negara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 dan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI
78 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEDY SANTONI VS Direksi PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT (UNIBIS)
65 — 43
JUSTINUS SINURAT;DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
;Apabila Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berpedomankepada Pasal 17 ayat (5) butir a, artinya :1 Putusan Hukuman Disiplin dipastikan ada (putusan bersalah) namundalilnya belum ditemukan. Kondisi demikian melanggar Hak AsasiManusia (HAM) sebagaimana sudah diatur secara rinci pada UUD1945 BAB X tentang Hak Asasi Manusia, atau UU No. 30 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.
;DALAM POKOK SENGKETABahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, makaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yangamarnya sebagai berikut :DALAM POKOK SENGKETA1Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi PT.
BankRakyat Indonesia(Persero) Tbk., Kanwil BRI Jayapura sebagai Penggugat dan gugatan diajukan kepada Direksi PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk., sebagai subjek Tergugat.
BuktiT1 : Surat Keputusan NOKEP : 846DIR/KPS/12.2013 Tentang TurunJabatan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, tanggal5 Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; 2. BuktiT2 : Keputusan Mentert Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor : AHU48353.AH.01.02.Tahun 2008 TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;(Fotocopy) ; 3.
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. ; Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan SerikatPekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., telah membuat Perjanjian KerjaBersama (vide bukti T12), yaitu Perjanjian Kerja Bersama PT.
64 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
SELAMAT KISWAN ,dk ; DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),
Kuasa Pelawan tidak berwenang (ExceptioDiskualifikasi) ;Bahwa dalam Perlawanannya halaman 1 (satu) menyebutkan : bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Perkebunan Nusantara Il(Persero) ;Bahwa secara hukum penyebutan kata Direksi berarti Kuasatersebut bertindak untuk kepentingan Person (Direksi) bukan untukkepentingan Badan Hukum (PT) ;Bahwa akan tetapi dalam uraianuraian Pelawan dalam perlawanannya menyebutkan bahwa Pelawan adalah pemegang hak yang terdaftaratas nama PT.
Perkebunan Nusantara Il (Persero), bukan atas namaDireksi ;Bahwa dengan demikian tidak ada korelasi hukum antara Pelawan(Kuasa dengan objek yang dituntut, dimana yang menuntut adalah Direksi(Person), sedangkan objek yang dituntut terdaftar atas nama PT (BadanHukum) atau dengan kata lain yang memberikan kuasa adalah Direksi PTPerkebunan Nusantara Il (Perorangan), sedangkan Kuasa tersebut bertindak untuk kepentingan PT.
No.179 K/Pdt/2012diwakili oleh Direksi PT. Perkebunan Nusantara II bukan Direksi PTPN Ildiwakili oleh Direktur Utama ;Il.
30 — 10
TJASMITO, dkk melawan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, dkk
Direksi PT. Bank Danamon Indonesia Cq Kepala unit DSPUnit Pasar Banjardowo ;Berkedudukan di JI. Piere Tendean No. 57 Desa BanjardawaKecamatan Taman, Kabupaten Pemalang ;Hal 1 dari7 hal. Putusan No. 203/PDT/2014/PT SMG2. Menteri Keuangan Ca. Dirjen Kekayaan Negara Cq. KepalaKPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang )Tegal;Berkedudukan di JI. KS. TUBUN No. 12 Tegal ;3.
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tengku Azan Khan; Direksi PTPN. II (Persero) dkk
107 — 64
DIREKSI PT.LAHAN YUSTRA SERASI CS >< Hj.Drg.SUMARMI HAMID CS
Pihak Dalam Gugatan Adalah Perseorangan, Yaitu Direksi Tergugat Namun Dalam Posita Dan Petitum Gugatan, Yang Diuraikan AdalahTindakan Tergugat Sebagai Perseroan Dan Bukan MenguraikanTindakan Direksi Sebagai Perseorangan, Sehingga Gugatan HarusDinyatakan Tidak Dapat Diterima;2.
Direksi PT. LAHAN YUSTRA SERASIAlamat: RT.005, RW.006 Kelurahan Makasar, KecamatanMakasar, Jakarta TimurUntuk selanjutnya disebut.................:::::c11eeeeeeeeeeees TERGUGAT 1;3. Merujuk pada halaman 2 Gugatan tersebut, Para Penggugat juga tidakmenjelaskan dan menyebutkan Direksi Tergugat mana yang dimaksud.Susunan Direksi pada Tergugat terdiri dari beberapa jabatan Direksi yangdiisi oleh beberapa orang yang berbeda;4.
Para Penggugat Salah Dalam Menyatakan Perseorangan Direksi Sebagai Pihak, Karena Faktanya Seluruh Posita Dan Petitum AdalahMenceritakan Mengenai Tergugat Sebagai Perseroan Dan BukanTergugat Sebagai Perseorangan;. Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan Direksi PT Lahan YustraSerasi sebagai Tergugat .
Direksi PT. LAHAN YUSTRA SERASIAlamat: RT.005, RW.006 Kelurahan Makasar, KecamatanMakasar, Jakarta TimurUntuk selanjutnya CIS@DUt:............:::cccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT I,3. Merujuk pada halaman 2 Gugatan tersebut, Para Penggugat juga tidakmenjelaskan dan menyebutkan Direksi Tergugat mana yang dimaksud.Susunan Direksi pada Tergugat terdiri dari beberapa jabatan Direksi yangdiisi oleh beberapa orang yang berbeda;4.
Para Penggugat Salah Dalam Menyatakan Perseorangan Direksi Sebagai Pihak, Karena Faktanya Seluruh Posita Dan Petitum AdalahMenceritakan Mengenai Tergugat Sebagai Perseroan Dan BukanTergugat Sebagai Perseorangan;7. Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan Direksi PT Lahan YustraSerasi sebagai Tergugat .
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
AZWAR NAZALY ; DIREKSI PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero),
Kawasan IndustriWijayakusuma (Persero) Semarang yang semula dijabat oleh Penggugat,dengan dasar Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Industri Wijayakusuma(Persero) Nomor : 10/SK/D.KIW/8/2004 tentang Mutasi Saudara Ir. AzwarNazaly dari Jabatan Manager Pengembangan ke Jabatan Manager Teknik PT.Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Semarang tanggal 1 Agustus 2002;Hal. 1 dari 8 hal. Put.
adanya rekayasadalam Addendum surat tersebut, dimana baru dibuat pada tanggal 30 Maret2004, sehingga Penggugat menolak untuk membubuhkan paraf yang dimintaoleh Direksi dengan alasan adanya perbedaan tanggal pada Addendumtersebut di atas yang mengakibatkan Negara, khususnya PT.
No.163 K/TUN/2005kawasan industri serta pelayanan purna jual kepada investor, maka SuratKeputusan Direksi PT.
Kawasan Industri Wijayakusuma(Persero) Semarang adalah batal demi hukum karena cacat dalam proseduraldan secara substansial dalam Pernyataan Keputusan Rapat pada PerubahanAnggaran Dasar tanggal 31 Maret 1998 Pasal 11 tentang Tugas Pokok Direksi,angka 6 huruf (f) dinyatakan : Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapatpersetujuan tertulis dari Komisaris, untuk menetapkan dan menyesuaikanstruktur organisasi, ini dapat dipahami termasuk pelepasan personel yangmenjabat dalam struktur itu.
Hakekathukum Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Industri Wijayakusuma(Persero) No.09/SK/D.KIW/4/2004 tertanggal 16 April 2004 merupakansanksi dari Tergugat yang dikenakan kepada Penggugat, sebabpertimbangan dalam Surat Keputusan Direksi di atas dinyatakan : bahwadalam rangka efektifitas Sumber Daya Manusia yang tersedia di PT.Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), maka diperlukan penataankembali penempatan personel manager.
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tengku Azan Khan; Direksi PTPN. II (Persero) dkk
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIDWAN WIJAYA, DKK VS DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), DKK
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
EDI BAKHTIAR >< DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk, dk
DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk,berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung 40133, JawaBarat, c/qg. PIMPINAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA,TBK KANCATEL LHOKSEUMAWE, berkedudukan di JalanMerdeka No. 1 Kota Lhokseumawe,2. DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk,berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung 40133, JawaBarat, c/q. Pimpinan PT. Telekomunikasi Indonesia, TbkKancatel Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Merdeka No.1 Lhokseumawe, C/g. PIMPINAN PT.
68 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),
63 — 25
Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi
Drs.IRWANSYAH SIREGAR VS DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINS! SUMATERA UTARA ; Berkedudukan diJl.Sisingamangaraja No.1 Kelurahan Pasar Baru,Kecamatan Medan Kota,Kota Medan, dalam hal ini memberiKuasa kepada ; 1. HALOMOAN SIANIPAR,SH ; 2.
83 — 47
-------------------------------------- M E N G A D I L I :----------------------------------DALAM PENUNDAAN : - Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan (Penundaan) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor : 300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang : Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa Lalang Kota Medan atas nama DERMAWAN GINTING yang dimohonkan Penggugat ; -DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
Menyatakan Batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor : 300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang : Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa Lalang Kota Medan atas nama DERMAWAN GINTING ;------------------------------------3.
Memerintahkan Tergugat untuk mancabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor : 300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang : Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa Lalang Kota Medan atas nama DERMAWAN GINTING ; ---4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; ----------------------------- 5.
ANTONIUS GINTING VS DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN
Surat Undangan Direksi PD. Pasar Kota Medan Nomor : 005/7453/PDPKM/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;. Disposisi Direksi PD. Pasar Kota Medan, tanggal 23 Nopember7.
Surat Undangan Direksi PD. Pasar Kota Medan Nomor :005/7571/PDPKM/2013 tanggal O06 Desember 2013 ;Tanpa adanya Disposisi Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota8.
TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAHPASAR KOTA MEDAN NOMOR : 300/7586/PDPKM/2013 TANGGAL 06 DESEMBER 2013 TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT : Bahwa akibat tindakan Tergugat yang Sewenangwenang danMelanggar Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik dalammenerbitkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah PasarKota Medan Nomor : 300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember2013 tentang : Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa LalangKota Medan Atas nama DERMAWAN GINTING, jelas telah16merugikan Penggugat
Bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat diatas sangatjelas Penggugat mempermasalahkan tentang Keputusan DireksiPD Pasar Kota Medan yakni : Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan Nomor :300 /7892 / PDPKM/2012tanggal 07 Desember 2012 tentang izin Pengelolaan JagaMalam di Pasar Desa Lalang Kota Medan atas nama AntoniusGinting (Penggugat) dan Keputusan Direksi Perusahaan DaerahPasar Kota Medan Nomor 300/7586/PDPKM/2013 tanggal06 Desember 2013 Tentang Izin Pengelolaan Jaga Malam diPasar
Bahwa gugatan Penggugat pada halaman (1), denganjelas menyatakan mengajukan gugatan sengketa TataUsaha Negara terhadap Direksi Perusahaan DaerahPasar Kota Medan, yang disebut Tergugat ; 1.3.