Ditemukan 13082 data
FAIQ SANTOSA
Tergugat:
PT BANK MEGA Tbk REGIONAL JAWATENGAH
60 — 21
Sekaliguspula Para Pihak secara tegas berkehendak bahwa perjanjian perdamaianini sepenuhnya berlaku mengikat terhadap Para Pihak tanpa adakecualinya.Bertalian dengan halhal tersebut di atas serta untuk mengukuhkan,menguatkan dan mengamankan kedudukan hukum Para Pihak, dengan ini ParaPihnak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjianperdamaian dengan ketentuan dan syaratsyarat yang telah saling diterima baikoleh Para Pihak sebagai berikut :(1) Para Pihak dengan perjanjian perdamaian ini secara tuntas
bersedia,diwajibkan, dan wajib melakukan perbuatan hukum lebih lanjut dalambentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada membuat perjanjianperjanjian maupun mengajukan permohonan putusan perdamaian kehadapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang menurut dan berdasarkan perjanjian perdamaian ini, demi dansampai tercapainya kehendak Para Pihak yakni penghentian,penyelesaian, dan pengakhiran perkara di Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang itu secara tuntas
perkara PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL itu;(2) Bahwa setelah di tanda tanganinya Perjanjian Perdamaian ini, PihakKedua wajid melakukan Pencabutan Pelaporan terkait PerkaraPerselisinan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register PerkaraNomor : 16/Pdt.SusPHI/2021/PN Smg ;Para Pihak baik sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan inisekaligus menyepakati dan menegaskan bahwa segenap PERSELISIHANHUBUNGAN INDUSTRIAL sepenuhnya telah tuntas
Erika Sekar Pujayanti
Tergugat:
PT. BANK MEGA, Tbk. Cabang Semarang
62 — 29
pulaPara Pihak secara tegas berkehendak bahwa perjanjian perdamaian inisepenuhnya berlaku mengikat terhadap Para Pihak tanpa ada kecualinya.Bertalian dengan halhal tersebut di atas serta untuk mengukuhkan,menguatkan dan mengamankan kedudukan hukum Para Pihak, dengan ini ParaPihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjianperdamaian dengan ketentuan dan syaratsyarat yang telah saling diterima baikoleh Para Pihak sebagai berikut :(1) Para Pihak dengan perjanjian perdamaian ini secara tuntas
bersedia,diwajibkan, dan wajib melakukan perbuatan hukum lebih lanjut dalambentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada membuat perjanjianperjanjian maupun mengajukan permohonan putusan perdamaian kehadapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang menurut dan berdasarkan perjanjian perdamaian ini, demi dansampai tercapainya kehendak Para Pihak yakni penghentian,penyelesaian, dan pengakhiran perkara di Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang itu secara tuntas
Kedua telah menerima utuhuang kompensasi tersebut dari Pihak Kesatu; sedemikian ditegaskan disini bahwa perjanjian perdamaian ini berlaku pula sebagai kwitansi tandaterima yang sah dan sempurna atas pembayaran lunas sebagai uangkompensasi atas tuntutan Pihak Kedua sebagaimana termaktub padaperkara PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL itu;Para Pihak baik sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan inisekaligus menyepakati dan menegaskan bahwa segenap PERSELISIHANHUBUNGAN INDUSTRIAL sepenuhnya telah tuntas
180 — 68
Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administratif secara utuhmenyeluruh dan tuntas terhadap obyek sengketa yang diterbitkan olehTergugat, hal mana terlihat dari keberatan yang disampaikan Penggugatpada tanggal 11 September 2019 kepada Tergugat/ Penjabat KepalaDesa Sukamulia (Lalu Rahiman Amry.
Putusan No. 90/G/2019/PTUN.Mtr.Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (mandatory) danharus tuntas secara menyeluruh upaya administratif yang terdiri yaitukeberatan dan banding serta berlaku terhadap semua sengketa TUN.Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulumenempuh upaya administratif yang terdiri dari upbaya keberatan danbanding administratif.
Putusan No. 90/G/2019/PTUN.Mtr.menyeluruh dan tuntas yang terdiri dari upaya keberatan dan bandingadministratif sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan upayaadministratif secara utuh menyeluruh tuntas yaitu Banding Administratif,yang bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketaTUN, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidakberwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaadministrasi pemerintahan yang diajukan Penggugat sebagaimanatersebut dalam surat
Bahwa penggugat tidak melakukan upaya administratif secara utuhmenyeluruh dan tuntas terhadap obyek sengketa yang diterbitkan olehTergugat, hal mana terlihat dari keberatan yang disampaikan Penggugatpada tanggal 11 September 2019 kepada Tergugat/ Penjabat KepalaHalaman 29 dari 65 Hal. Putusan No. 90/G/2019/PTUN.Mtr.Desa Sukamulia (Lalu Rahiman Amry.
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelahmenempuh Upaya Administratif secara utuh menyeluruh dan tuntas yangterdiri dari upaya keberatan dan banding administratif sedangkanPenggugat tidak pernah melakukan upaya administratif secara utuhmenyeluruh tuntas yaitu Banding Administratif., yang bersifat wajib(mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN, maka jelasPengadilan TUN.
8 — 0
Tergugat setiap ada masalah tidak bisamenyelesaikan secara tuntas dan selalu diputuskansendiri.d. Tergugat sering memukul setiapkali bertengkar denganPenggugat ;5.
Tergugat setiap ada masalah tidak bisa menyelesaikansecara tuntas dan selalu diputuskan sendiri.d. Tergugat sering memukul = setiapkali bertengkar denganPenggugat Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat merasa cukup atas jawabanTergugat dan menyatakan tidak perlu mengajukan Replik ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya,maka Penggugat menyerahkan alat alat bukti berupaA. Bukti = Tertulis1.
Tergugat setiap ada masalah tidak bisa menyelesaikansecara tuntas dan selalu diputuskan sendiri.d. Tergugat sering memukul setiapkali bertengkar denganPenggugat ;ternyata alasan tersebut dibenarkan dan diakui oleh TergugatMenimbang, bahwa sesuai pasal 174 HIR pengakuan yangdisampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan buktisempurna dan bersifat menentukan.
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp.183.375.000, (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima riburupiah), yakni uang pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat I danTergugat II kepada Penggugat dan sebesar Rp. 216.850.000, (dua ratus enam belasjuta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yakni uang milik Penggugat yang telahdiambil oleh Tergugat I dengan total sebesar Rp.400.255.000, (empat ratus juta duaratus lima puluh lima ribu rupiah) milik Penggugat secara tunai dan tuntas
Membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hilangnya keuntungan nyata Penggugatsekurangkurangnya 10 % x Rp. 400.255.000, (empat ratus juta dua ratus lima puluhlima ribu rupiah) = Rp. 40.025,500, (empat puluh juta dua puluh lima ribu lima ratusrupiah) perbulan sejak bulan Juni 2010 hingga putusan perkara ini dilaksanakan secarasuka rela dan tuntas oleh Para Tergugat.Bahwa agar isi putusan perkara ini dipatuhi oleh Para Tergugat, mohon agar ParaTergugat secara tanggung renteng dihukum membayar wang
ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.183.375.000, (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima riburupiah), yakni uang pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat I danTergugat II kepada Penggugat dan sebesar Rp.216.850.000, (dua ratus enam belasjuta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yakni uang milik Penggugat yang telahdiambil oleh Tergugat I dengan total sebesar Rp. 400.255.000, (empat ratus jutadua ratus lima puluh lima ribu rupiah) milik Penggugat secara tunai dan tuntas
Membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hilangnya keuntungan nyataPenggugat sekurangkurangnya 10 % x Rp. 400.255.000, (empat ratus juta duaratus lima puluh lima ribu rupiah) = Rp. 40.025,500, (empat puluh juta dua puluhlima ribu lima ratus rupiah) perbulan sejak bulan Juni 2010 hingga putusan perkaraini dilaksanakan secara suka rela dan tuntas oleh Para Tergugat.4.
80 — 64
perkara ini, Karenanya adalah wajar dan patutbilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan AgamaPinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tergugatkiranya dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (Dwang Som) dalamsetiap harinya kepada Penggugat sebesar Rp 200.000 (dua ratus riburupiah), jika lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejakPutusan ini berkekuatah hokum tetap atau sampai dilaksankannya putusanperkara ini secara utuh dan tuntas
Konsultan hukum pada KantorDarwis.K, S.H., M.H. & Farnerts yang beralamat di Jalan Anmad Yani No. 149 B,Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, SulawesiSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juli 2021, dan telahterdaftar pada Kepaniteraan Nomor 319/SK/2021/PA Prg Tanggal 4 Agustus 2021,sebagai Tergugat;Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah sepakat untuk mengakhiri danmenyelesaikan Perkara Sengketa harta bersama dalam perkara Nomor : 545/ Pat.G / 2021 /PA.Prg secara Tuntas
Bahwa selama dalam perkara tersebut PENGGUGAT dan TERGUGATsenantiasa Proaktif menempuh upayaupaya Perdamaian melalui Musyawarahkekeluargaan untuk mufakat diluar Pengadilan (Out of court settlement), dankemudian telah berhasil Mencapai Kesepakatan untuk menyelesaikan danmengakhiri Sengketa dalam Perkara a quo secara tuntas dan Final melaluiPerdamaian (Acte van Dading).Pasal 2ASAS DAN KEKUATAN PERDAMAIAN1.
Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat menyelesaikan dan mengakhiriperkara ini secara Tuntas dengan kekeluargaan Melalui perdamaian.2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan menerima seluruh Isidan Maksud Akta Perdamaian ini dalam Hal Membagi harta bersama, Makadengan serta merta menyelesaikan dan mengakhiri Perkara No545/Pdt.G/2021/PA.Prg, secara Tuntas dan Final.3.
76 — 33
Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, untuk menarik seorang/Badan Hukum sebagai Tergugat dalam suatu proses perdata, haruslahmemenuhi syarat sebagai berikut:Apakah dengan tidak ditariknya seseorang sebagai Tergugat akanmerugikan haknya;Apakah dengan tidak ditariknya seseorang sebagai Tergugat akanberakibat putusan tidak akan dapat tuntas untuk dilaksanakan;Apabila tidak ditariknya seseorang sebagai Tergugat tidak akan merugikanhaknya dan tidak pula berakibat putusan tidak akan tuntas untukdilaksanakan
CMN) sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak akan merugikanPembanding semula Penggugat dan tidak pula membuat putusan menjaditidak tuntas untuk dilaksanakan;. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas sekali bahwa kehadiran PT.CAHAYA MARHAN NAYA (PT.
16 — 7
Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa TRI CAHYONO bin WARAS tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 ,- ( delapan ratus juta rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan3. Menetapkan seluruh massa tahanan yang telah dijalani terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
88 — 34
rangking 37 sedangkan siswa lain yangtidak naik kelas yaitu Tiar Estu berada dirangking 36, Edi Wijanarko berada di rangking 38serta Afian Fitriyanto berada di rangking 35padahal jumlah siswa hanya 34orang; Kesimpulannya Tergugat hanya mengejar prestasianak didik melalui nilai nilai' diatas kertasnamun tidak berdasar kemampuan anak didikTerbukti bahwa siswa yang tidak naik kelas lebihbanyak disebabkan oleh nilai nilai MataPelajaran tidak pokok seperti Agama, Penjaskes,Muatan Lokal yang dianggap tidak tuntas
Sementara Tuntas atau tidaknyanilai suatu) mata pelajaran ditentukan secarasepihak oleh Tergugat tanpa dikomunikasikanterlebih dahulu dengan orang tua murid.Mengingat hal ini menyangkut kepentingan anakdidik dan orang tuamurid; Bahwa sistem penilaian mata pelajaran tersebutdiatas tidak dapat dilakukan secara12absolut/mutlak namun lebih banyak bersifatsubyektifitas dari para gurunya serta dapatdipengaruhi faktor faktor diluar prestasiakademik anak didik / serta lebih sering tidakfair (adil) oleh karena
Terbuktibahwa salah seorang guru SMPN 2 Boja, yaitu guruBahasa Indonesia yang bernama Ibu Afiyahmengatakan kepada siswa yang tidak naik kelasyaitu : Edy Wijanarko, bahwanilai BahasaIndonesia yang diberikannya tuntas 7 (tujuh),namun ternyata di dalam raport nilai BahasaIndonesianya tidak tuntas 6,8 (enam komadelapan), Nilai nilai dalam raport angkanyasering ditulis bekas dihapus atau di Tipe X,apabila guru malas mendidik, siswa secara17sewenang wenang disuruh keluar dari sekolahseperti menimpa anakPenggugat
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian materiil berupa: Kehilangan keuntungan 5% dari investasi yang diharapkan dariuang sebesar Rp6.760.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus enampuluh juta rupiah) = Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluhdelapan juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember2014, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiapbulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp6.760.000.000,00(enam miliar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama denganRp338.000.000,00
(tiga ratus tiga pulun delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiapbulannya sampai dengan terlaksana dengan tuntas;B.
Nomor 574 PK/Pdt/2018rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikianjumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampai denganputusan terlaksana dengan tuntas; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp6.760.000.000,00(enam miliar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama denganRp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannyasampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas;7.
Pembanding/Penggugat I : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat II : BAYUN PRADIMAN Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat III : SULEMAN TAMBING GALA Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat IV : YORPHIK SOMALINGGI Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat V : RAYNER GALUNG Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat VI : ANTON MOGA Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat VII : LEONARDUS PITHER SIALA Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat VIII : VIKTOR TOLANDA Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat IX : JUPRI PABENO Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat X : MERRY BANNELANGI Diwakili Oleh : Drs. PABENO BADDU LAMBARAN
Pembanding/Penggugat XI : YOEL ROMBEPADANG Diwakili Oleh : Drs. PABENO BA
88 — 35
Akan tetapi lebin dari pada itu banhwa penentuancakupan subjek gugatan digantungkan pada sifat dan keterkaitannya denganHalaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 51/PDT/2020/PT.JAPobjek gugatan sehingga gugatan tersebut akan dapat diselesaikan ataudiputuskan secara menyeluruh, tuntas dan mengikat.Menimbang bahwa dalam hal ini atas gugatan yang objeknya menyangkutbenda tetap (in casu tanah), maka yang dapat digugat dalam suatu gugatan hakatas tanah tidaklah sematamata hannya orang yang melakukan perselisihanhukum
namun lebih dari pada itu, bahnwa untuk menemukan ataumengukuhkan kedudukan hukum atas suatu objek sengketa, maka semua pihakyang dirasa menguasai hak atas objek sengketa tersebut secara melawan hukumatau yang memberikan hak itu (apakah kepala desa, Camat, dan sebagainya)ataupun yang mengalihkan hak itu (apakah itu yang menjual, menyewakan,menghibahkan dan sebagainya), haruslah ditarik sebagai pihakpihak dalamgugatan, sehingga putusan atas kedudukan hukum objek sengketa tersebutbersifat menyeluruh,tuntas
tersebut yang fisiknya berupahutan lebat yang dibersihkan oleh Penggugat dan masyarakat denganmenggunakan Excavator dan di kaplingkapling lalu dijual kepada masyarakatToraja dan sukusuku lain yang berkenan dengan ukuran masingmasing kapling,lalu hasil penjualannya diberikan kepada pemilik tanah yaitu masyarakat kwimiBate yang diwakili oleh Kepala Suku (Hendrik Bate dan Robi Bate)Menimbang, bahwa agar putusan menyangkut objek sengketa tanah dapatdiselesaikan ataupun diputuskan secara menyeluruh, tuntas
Tinggi dapat menyetujuipertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkaratersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambilalin sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Penggugat berwenanguntuk menentukan siapa yang harus digugatnya ,akan tetapi dengan mencermatidalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam Suratgugatannya ,maka untuk menyelesaikan perkara a quo secara tuntas
48 — 32
TERGUGAT wajib mengosongkan OBJEK SENGKETA selambatlambatnya pada 16 April 2016;Bahwa PARA PENGGUGAT telah tuntas melaksanakan kewajibannyaberdasarkan AKTA PERIKATAN JUAL BELI dengan membayar lunaskepada TERGUGAT uang sebesar total Rp.2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah) pada saat penandatanganan AKTA PERIKATAN JUAL BELI a quo;sebagaimana PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT menyepakati bahwaAKTA PERIKATAN JUAL BELI a quo berlaku pula sebagai tandaterima/kwitansi yang sah atas pembayaran PARA PENGGUGAT kepadaTERGUGAT
itu;Seberapa perlu disampaikan di sini, guna memperkuat fakta pembayaranoleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT di atas, TERGUGATmenerbitkan kwitansi di bawah tangan tertanggal 17 Februari 2017 yangmenerangkan adanya pembayaran itu;Bahwa dengan telah tuntas dan lunasnya pembayaran PARAPENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana posita 3 (tiga) di atas,TERGUGAT memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjualOBJEK SENGKETA, sebagaimana hal itu termaktub di dalam AktaDARBO LIWORO, S.H., Notaris di Bantul, Nomor
sejakputusan perkara ini in casu diucapkan;Bahwa untuk menjamin TERGUGAT melaksanakan kewajibannyamengosongkan OBJEK SENGKETA sebagaimana termaktub posita 7(tujuh) di atas, adalah wajar, patut, dan adil manakala TERGUGATdiwajibkan membayar Qwangsom (uang paksa) kepada PARA TERGUGATsebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanpelaksanaan pengosongan OBJEK SENGKETA, terhitung sejak haripertama keterlambatan pelaksanaan pengosongan OBJEK SENGKETA,sampai dengan TERGUGAT secara tuntas
Menjual;Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi;Menghukum dan mewajibkan TERGUGAT melaksanakan pengosonganOBJEK SENGKETA selambatlambatnya di dalam 14 (empat belas) hariterhitung sejak putusan perkara ini in casu diucapkan;Menghukum dan mewajibkan TERGUGAT membayar dwangsom (uangpaksa) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000,00 (dua jutarupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan amar nomor 4 (empat)di atas, terhitung sejak hari pertama keterlambatan sampai denganTERGUGAT tuntas
Menyatakan TERBANDING telah melakukan perbuatan wanprestasi ;Menghukum dan mewajibkan TERBANDING melaksanakan pengosonganOBJEK SENGKETA selambatlambatnya di dalam 14 (empat belas) hariterhitung sejak putusan perkara ini in casu diucapkan ;Menghukum dan mewajibkan TERBANDING membayar dwangsom (uangpaksa) kepada PARA PEMBANDING sebesar Rp.2.000.000,00 (dua jutarupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan amar Nomor 5 (lima) diatas, terhitung sejak hari pertama keterlambatan sampai denganTERBANDING tuntas
37 — 27
Oleh karena ituputusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding htidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.Dalam Pokok Perkara:Menimbang, oleh karena eksepsi ditolak sedangkan Majelis Hakim tingkatpertama belum memeriksa pokok perkara secara tuntas termasuk pula pemeriksaansetempat terhadap obyek sengketa, maka harus diperintahkan untuk memeriksa pokokperkara secara tuntas dengan memberi kesempatan kepada pihakpihak secara adil danproporsional sesuai ketentuan
kepada Pembanding;Memperhatikan pasal 7 Undangundang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuanketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Pembanding;Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 094/Pdt.G/2011/PA.Bks. tanggal 20 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan 24 Muharram 1433Hijriyah;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding;Dalam Pokok Perkara:1 Memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa pokok perkarasecara tuntas
17 — 11
MaflenSimamora, saksi Mangampu Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah), saksiDaslan Simamora, saksi Jakson Simamora, saksi Weldy Simamora, (terdakwadalam berkas terpisah), saksi Helmon Simamora, saksi Marsada Simamora,(terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan terdakwa Tota Barita HorasSimamora bersamasama membuat konsep surat yang bertuliskan namanamayang diduga memalsukan tanda tangan Pemerintah dan Penipuan stempelPemerintah diatas materai Rp.6.000, (enam ribu rupiah) yang akan diusutsecara tuntas
Menetapkan barang bUKti : 22222 no nnn nnn nn nnn nnn ncn1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan " NAMANAMA YANGDIDUGA MEMALSUKAN TANDA TANGAN PEMERINTAH DANPENIPUAN STEMPEL PEMERINTAH DIATAS MATERAI ENAM RIBU(Rp. 6.000,) YANG AKAN DIUSUT SECARA TUNTAS OLEH APARATPENEGAK HUKUM" 22222 222 222 one en nnn nn nee eee ne 1 (satu) unitCPU Computer SPC Power berwarna hitam; 1 (satu) unit/ LCD merk LG berwarna hitam; 1 (satu) unit printer merk Can Pixma IP 1980 berwarna hitam; yangFee LULL Pea Ye ses
Menyatakan barang bukti berupa :2 222 no rere nnn ne nnn1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan " NAMANAMA YANGDIDUGA MEMALSUKAN TANDA TANGAN PEMERINTAH DANPENIPUAN STEMPEL PEMERINTAH DIATAS MATERAI ENAM RIBU(Rp. 6.000,) YANG AKAN DIUSUT SECARA TUNTAS OLEH APARATPENEGAK HUKUM'"
18 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan atas permohonaneksekusi dimaksud telah dilaksanakan annmaning;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baik pihakPelawan maupun Terlawan telah menimbulkan problematik Yuridis yangharus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku danuntuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpang tindihHalaman 3 dari 11 hal.Put.
Nomor 862 K/Pdt/2017(over laping ) dan saling bertentangan kelak yang memungkinkan semakinkompleksnya permasalahan dalam perkara a quo , dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo, secarakomprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalampermasalahan dimaksud dan guna menetapkan hakhak pihak yang terlibatatas obyek tanah terperkara pihakpihak terkait adalah sangat Esensiil danmerupakan Conditio Sine Quonon dengan penyelesaian secarakomprehensif dan tuntas
Secara sesuaimenurut hukum (According to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkaraa quo , yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksadan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta;.
FATIZARO ZAI, SH
Terdakwa:
LOOZARO ZEBUA Alias AMA PERDANA Alias AMA DANA
366 — 290
ini akan turunke Nias mengambil berkas dan Ketua DPRDbisa ditangkap oleh penyidik mabes Polrisekarang sudah jadi tersangka (HJH1).Bahwa adapun terdakwa pemilik akun Facebook bernama LoozaroZebua sebelumnya pernah membuat postingan di akun Facebook miliknya yangditujukan kepada saksi korban Herman Jaya Harefa Alias Herman Alias AmaTasya, dimana postingan tersebut berupa :Ombusdman telah menyampaikan surat pd irwasda terkaitkasus diduga ijazah oknum ketua DPRD kota gunungsitolihampir 3 tahun tdk tuntas
akan turunke Nias mengambil berkas dan Ketua DPRDbisa ditangkap oleh penyidik mabes Polrisekarang sudah jadi tersangka (HJH1).Bahwa sebelumnya juga terdakwa pemilik akun Facebook bernamaLoozaro Zebua pernah membuat postingan yang ditujukan kepada saksi korbanHerman Jaya Harefa Alias Herman Alias Ama Tasya dengan kalimat :Ombusdman telah menyampaikan surat pd irwasda terkaitHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Gstkasus diduga ijazah oknum ketua DPRD kota gunungsitolihampir 3 tahun tdk tuntas
akun facebook milik terdakwa yaitukarena penyidik Polres Nias tidak mampu ungkap kasus ijazah aspal penyidikmabes polri ambil kasus dalam Februari ini akan turun ke Nias mengambilberkas dan Ketua DPRD bisa ditangkap oleh penyidik mabes Polri sekarangsudah jadi tersangka (HJH1); Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membuat postingan akunFacebook milik terdakwa berupa : Ombusdman telah menyampaikan suratpada irwasda terkait kasus diduga ijazah oknum Ketua DPRD KotaGunungsitoli hampir 3 tahun tidak tuntas
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karenaTerdakwa tidak ada memposting kalimat yang mengatakan karena penyidikPolres Nias tidak mampu ungkap kasus ijazah aspal penyidik mabes polri ambilkasus dalam Februari ini akan turun ke Nias mengambil berkas dan KetuaDPRD bisa ditangkap oleh penyidik mabes Polri sekarang sudah jadi tersangka(HJH1). dan kalimat Ombusdman telah menyampaikan surat pada irwasdaterkait kasus diduga ijazah oknum Ketua DPRD Kota Gunungsitoli hampir 3tahun tidak tuntas
Ombusdman telahmenyampaikan surat pada irwasda terkait kasus diduga ijazah oknum KetuaDPRD Kota Gunungsitoli hampir 3 tahun tidak tuntas spdk tidak ada SKS tapikeluar ljazah;Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN GstMenimbang, bahwa sebelumnya pada tahun 2014, ada laporanmasyarakat yang menyatakan bahwa ljazah saksi korban adalah ljazah palsu danTerdakwa memuat dalam berita koran bahwa ada pemeriksaan saksi korbanterkait Ijazah palsu, sehingga pihak kepolisian telah memeriksa ljazah
Ika Ernawati binti Tego Wiyono
Tergugat:
Mulyadi bin Waluyo
9 — 0
ada keterbukaan terkait penghasilan Tergugatkepada Penggugat;e Kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugatsehingga sudah tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman dalamrumah tangga;e Tergugat tidak dapat menjadi kepala keluarga yang baik dalam halini Tergugat tidak dapat bersikap bijak dalam memutuskan perkararumah tangga, yang mana Tergugat selalu mengadu terkait urusanrumah tangga kepada orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat,tanpa menyelesaikan perkara rumah tangga tersebut secara tuntas
saksi keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat awal nikah rukun dan harmonis sejak bulan September 2016rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidakharmonis lagi karena mereka sering bertengkar dan berselisihmeskipun di depan umum ; Bahwa, Penyebabnya pertengkaran antara Penggugat danTergugat karena Tergugat tidak mau terbuka terkait penghasilannyakepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat kurang komunikasiehingga masaalah rumah tangga tidak pernah bisa diselesaikandengan tuntas
Penggugatdengan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan September 2016rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidakharmonis lagi karena mereka sering bertengkar dan berselisih ; Bahwa, Penyebabnya pertengkaran antara Penggugat danTergugat karena Tergugat tidak mau terbuka terkait penghasilannyaHalaman 6 dari 17Halaman, Putusan No. 2026/Pdt.G/2018/PA.JBkepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat kurang komunikasiehingga masaalah rumah tangga tidak pernah bisa diselesaikandengan tuntas
keteranganberdasarkan pengetahuannya dan saling bersesuaian antara saksi satu dansaksi dua yang menerangkan bahwa awal menikah kehidupan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu oranganak akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaigoyah yang disebabkan karena Tergugat tidak mau terbuka terkaitpenghasilannya kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat kurangkomunikasi ehingga masaalah rumah tangga tidak pernah bisa diselesaikandengan tuntas
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga istri saya telahmengalami kejadian ini ia selalu merasa ketakutan dan tidak dapat tidur sertasering berteriak dan merasa ketakutan.Bahwa hasil jumpa pers yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudiandiberitakan oleh Surat Kabar Harian Lampung Kupas Tuntas pada penerbitanRabu, tanggal 23 Juni 2010 halaman 1 dan 11 dengan judul "BupatiTanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang" yang di dalamnya termuat pulaHal. 3 dari 12 hal. Put.
Bahwa hasil jumpa pers yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudiandiberitakan oleh Surat Kabar Harian Lampung Kupas Tuntas pada penerbitanRabu, tanggal 23 Juni 2010 halaman 1 dan 11 dengan judul "BupatiTanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang" yang di dalamnya termuat pulakeseluruhan dari isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehHal. 6 dari 12 hal. Put.
KUHPidana.Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKalianda tanggal 30 Maret 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa MIRZAL, BA Bin SALLIM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARANTERTULIS" melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIRZAL, BA Bin SALLIM ataskesalahannnya itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;Menyatakan barang bukti :e 1 (satu) eksemplar Surat Kabar Harian Lampung Kupas Tuntas
Menetapkan barang bukti berupa :> 1 (satu) Eksemplar Surat Kabar Harian Lampung Kupas Tuntas terbit hariRabu, tanggal 23 juni 2010;> 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Juni 2010 dibuat danditandatangani oleh MIRZAL, BA Bin SALLIM dan;> 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Juni 2010 dibuat danditandatangani oleh IPAH;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.
Menetapkan barang bukti berupa :> 1 (satu) Eksemplar Surat Kabar Harian Lampung Kupas Tuntas terbit hariRabu, tanggal 23 juni 2010;> 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Juni 2010 dibuat danditandatangani oleh MIRZAL, BA Bin SALLIM dan;> 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Juni 2010 dibuat danditandatangani oleh IPAH;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, (dua ribu
H. M. NASIR bin SAIDE
Tergugat:
1.LAKACI
2.HJ. MIA
63 — 6
.> Oleh karena kerugian yang diderita atau yangdialami oleh Penggugat atas perbuatan dan penguasaanPara Tergugat atas sawah obyek sengketa a quo adalahdihitung mulai sejak bulan Januari 2016, yaitu mulai sejakPenggugat kembali dari perantauan dan tiba di KampungLinggaLinga Alitta sampai dengan dilaksakannya putusanperkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.> Oleh karena besarnya kerugian yang diderita ataudialami oleh Penggugat atas perbuatan dan penguasaanPara Tergugat atas sawah obyek sengketa
perkara inididaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang(bulan Mei 2017) adalah sudah berlangsung sebanyak 3(tiga) kali panen, sehingga kerugian yang diderita (dialami)oleh Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftar diKepeniteraan Pengadilan Negeri Pinrang adalah Rp.67.500.000, (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)x 3 kali panen adalah sama dengan Rp. 202.500.000,Jumalah kerugian mana tersebut akan terus betambahsampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara inisecara utuh dan tuntas
Tergugat dan II dibebani kewajiban secara tanggung rentengHalaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2018/PN Pinuntuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap harinya kepadaPenggugat sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dalam setiaphari Para Tergugat lalai menjalankan/ melaksanakan isi putusan perkaraini secara utuh dan tuntus, terhitung sejak putusan perkara inimemperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengandilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas
Kerugian mana yang diderita atau yang dialami olehPenggugat atas perbuatan dan pengusaan Tergugat atas sawahobyek sengketa a quo adalah dihitung mulai sejak bulan Januari2016, yaitu mulai sejak Penggugat kembali dari perantauan dantiba di Kampung LinggaLingga Alitta sampai dengandilaksakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas olehTergugat dan Il.C.
Atasperbuatan dan penguasaan Tergugat dan Il atas sawah obyeksengketa tersebut, yaitu terhitung mulai sejak bulan Januari 2016 sampaidengan dilaksanakannya putusan perkara ini Secara utuh dan tuntas olehTergugat dan II atau yang hingga sekarang ini yaitu pada saatdidaftarkannya gugatan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPinrang (bulan Mei 2017) adalah sudah berlangsung 3 (tiga) kali panen,Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2018/PN Pinsehingga sebesar ganti kerugian
1.HARIS FADILLAH HARAHAP, SH.
2.RESSY RHONEH THAIMIYAH SALAMPESSY, SH
Terdakwa:
1.SUNARDI Bin SUTRISNO
2.SUTRISNO Bin MOCH. SALIM
3.NAWANG ELIN Binti KASMURI
4.RIYANTO Bin WARIM
5.ARIS HADI Bin WASHADI
93 — 19
- 1 (satu) lembar Kwitansi Media Online Suara Anak Bangsa Kupas Tuntas Suara Rakyat tentang penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari SMK Satya Praja 2 Petarukan, yang ditanda tangani oleh LEONARDI, dikembalikan kepada pihak SMK Satya Praja 2 Petarukan, melalui saksi H. SOFIYUDIN bin H. IKSAN (alm) .
- 1 (satu) lembar Kwitansi Media Online Suara Anak Bangsa Kupas Tuntas Suara Rakyat tentang penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dari SMK Nusantara 1 Comal, yang ditanda tangani oleh LEONARDI, dikembalikan kepada pihak SMK Nusantara 1 Comal, melalui saksi SIGIT HARTONO,Spd.M.Si.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Media Online Suara Anak Bangsa Kupas Tuntas Suara Rakyat tentang penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari SMK PGRI 1 Taman, yang ditanda tangani oleh LEONARDI, dikembalikan kepada pihak SMK PGRI 1 Taman, melalui saksi SUYATNO bin TRUNO NGALIJO (alm.).
- 1 (satu) lembar Kwitansi Media Online Suara Anak Bangsa Kupas Tuntas Suara Rakyat tentang penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari SMK PGRI 2 Taman, yang ditanda tangani oleh LEONARDI, dikembalikan kepada pihak SMK PGRI 2 Taman, melalui saksi KARSO bin DABID.
- ID Card Lembaga Pengawasan dan Investigasi tindak Pidana Korupsi (LPI Tipikor).