Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, danternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telahdipanggil dengan sepatutnya

berhasil, sehingga majelis hakimberkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagiuntuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelis berpendapatbahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasan Permohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 fPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, danternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telahdipanggil dengan sepatutnya

berhasil, sehingga majelis hakimberkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagiuntuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelis berpendapatbahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasan Permohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 fPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkarabidang perkawinan, oleh

putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara inl ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Sepatutnya Tergugatdihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);18.Bahwa Para Penggugat selama bekerja kepada Tergugat tidakdiberitahukan atau tidak diberikan salinan adanya peraturan perusahaan.Sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara palingsingkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dendapaling sedikit Ro10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyakRp400.000.000, (empat ratus juta rupiah);Bahwa dengan dilarangnya Para Penggugat bekerja oleh Tergugat sejaktanggal 10 Juli 2013 sampai gugatan perselisihan hak dalam putusanPHI.SBY perkara Nomor:118/G/2013/ PHI.SBY tanggal 19 Februari 2014,upah yang dikabulkan hingga bulan Februari 2014.

2.190.000,00 13.140.000,000 4.380.000,00 2.628.000 20.148.000,00B.R.2 DwiArivai 3Thn 2.190.000,00 13.140.000,000 4.380.000,00 2.628.000 20.148.000,003 Siti 3Thn 2.190.000,00 13.140.000,000 4.380.000,00 2.628.000 20.148.000,00Julaicha4 Wawan 3Thn 2.190.000,00 13.140.000,000 4.380.000,00 2.628.000 20.148.000,00HeryantoTotal 80.592.000,00 32.Bahwa, oleh karena Tergugat telah menikmati buah tindak pidanakejahatan ataupun tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksudPara Penggugat uraikan di atas, maka sepatutnya

Maka sepatutnya memintapengadilan untuk menyatakan surat anjuran PHK tersebut dinyatakan batal/tidak dapat dijalankan;. Bahwa Penggugat DR telah 2 (dua) kali telah mengeluarkan suratpemberitahuan berupa ajakan untuk bekerja kembali yang ditujukan kepadaTergugat DR sehingga menurut hukum surat pemberitahuan tersebutmerupakan peringatan yang sah dan mengikat;.

Bahwa Judex Facti telah mengeluarkan putusan yang bertentangandengan undangundang maka sudah sepatutnya dibatalkan dan diadilikembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan;3.

Pendidikan;Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak mencantumkanidentitaslengkap sebagaimana dalam ketentuan Instruksi Mahkamah Agungdimaksud, maka sudah sepatutnya gugatan semacam ini ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard);Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLKBahwa selain itu, penulisan nama Tergugat di dalam Surat Gugatan jugatidak benar, Penggugat menuliskan nama Tergugat HERAWATI, sedangkannama Tergugat adalah HERAWATY;GUGATAN KABUR

(OBSCUUR LIBEL)Bahwa titel Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah GugatanPerbuatan Melawan Hukum akan tetapi anehnya di dalam Posita Penggugatmendalilkan masalah penyerobotan, mengklaim dan mengambil hasil di atastanah dalam poinpoin Gugatannya, hal mana yang menjadi materi GugatanPenggugat adalah bukan ranah Hukum Perdata melainkan ranah HukumPidana, sehingga dengan demikian Gugatan semacam ini adalahmerupakan Gugatan yang tidak berdasar dan kabur (obscuur libel), olehkarena itu sudah sepatutnya

Demikianadalah jelas bahwa Penggugat mendalilkan hal yang tidak benar,sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak;c. Bahwa pada tahun 2003 tersebut Siun Sudin sudah mengalami sakitsakitan dan menurut hemat Tergugat saat itu Siun Sudin sudah tidakmungkin untuk menunjukkan batas perkebunannya kepada Penggugat;d.

Hal mana juga terbukti dalam tahap mediasi Penggugattetap tidak mau menerima tawaran perdamaian yang ada, sehingga jelasbahwa Penggugat memutarbalikkan fakta dan sudah sepatutnya dalilPenggugat poin 7 dan poin 8 ditolak;Bahwa tidak benar jika Tergugat dinyatakan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam poinHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK8, justru Penggugatlan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum,terbukti dengan adanya itikad tidak

ditolak seluruhnya ;Bahwa sungguh tidak rasionil dalil Penggugat yang dikemukakan dalampoin 9, poin 10 dan poin 11 tentang kerugian materiil Karena Tergugat tidakmerasa pernah menggarap tanah milik Penggugat dan tidak pernahmengadaadakan perubahan batas seperti yang Penggugat lakukan, hal initerbukti dalam Dokumen Penyelesaian Sengketa di Tingkat Kelurahan danjuga Penggugat dalilkan sendiri dalam gugatannya, sehingga dalil tersebutsudah sepatutnya untuk ditolak;Bahwa atas tanah yang masih dalam

Oleh karena itu, sudah sepatutnya danberalasan menurut hukum Majelis Hakim Perkara Aquo menyatakanGugatan Aquo ditolak atau setidak tidaknya gugatan tidak dapatditerima.2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium LitisConsortium).Bahwa gugatan Penggugat (gugatan a quo) terbukti kurang pihak(Plurium Litis Consortium), yaitu dengan alasan hukum sebagaiberikut:2.1.

Nomor 442 K/Sip/1973,Tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa: Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harusnyadinyatakan tidak dapat diterima;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat jelas danberdasarkan menurut hukum bahwa gugatan aquo tidak memenuhisyarat formil gugatan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukumagar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan aquo Penggugat Nebis In Idem dan mengandung cacat formil, yaituerror in persona diskualifikasi kurang

, PENGGUGAT tanpa adanya dasar yang jelasmenurut hukum menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatanwanprestasi, dan PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan satuketentuan/Pasal tertentu dalam perjanjian a quo yang dilanggar olehTERGUGAT, sehingga menurut hukum TERGUGAT tidak melakukanperbuatan wanprestasi terhadap perjanjian a quo;Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sepatutnya agar YangMulia Majelis Hakim menolak dalil gugatan a quo PENGGUGAT.11.

, karenamerupakan dalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum;Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan danmenyebutkan satu ketentuan/Pasal tertentu dalam perjanjian a quoyang dilanggar oleh TERGUGAT, maka terbukti bahwa TERGUGATtidak melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga ganti kerugian yangdidalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat tidak berdasar menuruthukum.Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrBahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sepatutnya

Apabila Penggugat, tidak mampu mengajukan faktaatau petunjuk petunjuk tentang adanya kehendak atau meksudTergugat hendak menggelapkan harta terperkara atau hartanyakepada Pihak Ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonandianggap belum memenuhi alasan yang sah.Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya danberalasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak Gugatan a quo PENGGUGAT,14.

Kartu Peserta TASPEN NO / NIP 440047996 (Asli) tersebut;kepada Penggugat sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) /hariterhitung dari tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan putusanPerkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijs)dan dijalankan oleh Tergugat dengan sempurna;Bahwa oleh karena Perkara ini didasarkan hukum yang benar danjelas, maka sudah sepatutnya dalam Perkara ini dinyatakan dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasiataupun Peninjauan kembali

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat angka (8) dan angka (9) yangmenyatakan Penggugat meminta biaya ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesarRp.1.000.000.000, (satu) milyar rupiah) merupakan dalil yangmengadaada dan tidak bersar hukum dan sudah sepatutnya ditolak;Maka berdasarkan alasanalasan, fakta dan buktibukti hukum yangTergugat sampaikan diatas, mohon dengan segala hormat kepadayang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung untukmemutus

3/Pdt.G/2016/PN Kagharus dilakukan oleh Tergugat selaku lembaga Perbankan, yaitu harusmengedepankan profesionalitas sebagaimana dikehendaki dalam prinsipGood Corporate Governance (GCG) tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangandiatas maka petitum gugatan point kKedua yang menyatakan bahwa perbuatanTergugat yang tidak mengembalikan dokumendokumen KepegawaianPenggugat yang dijadikan jaminan tersebut, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) adalah sudah sepatutnya

materiil,karena akan sulit menentukan secara rinci adanya dan besarannya kerugianmateriil tersebut, kemudian selain daripada itu Penggugat dalam hal ini tidakpula membuktikan setiap rincian dan besaran kerugian materiil tersebutdengan alatalat bukti yang ada;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutanganti rugi materiil sebagaimana didalam posita gugatan point ke8 (delapan)tersebut adalah tidak cukup beralasan dan sepatutnya

dikesampingkan,Halaman 52 dari 43 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kagsehingga dengan demikian petitum gugatan point ketiga sepatutnya untukditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita point ke9 (sembilan)Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa karena berkas surat yang dijadikanjaminan tersebut belum sampai sekarang belum dikembalikan Tergugatkepada Penggugat, maka jelas Perbuatan Tergugat tersebut telah merugikanPenggugat secara immaterial karena kedepannya Penggugat sampaiPensiun pun tidak

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata" ;Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat KeputusanTergugat Nomor: M.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008,tertanggal 28 Pebruari 2008 =itersebut, PenggugatSANGAT MERASA KEBERATAN karena dengan terbitnya dandiberlakukannya Surat Keputusan Tergugatmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yangsangat besar baik dari segi Moriel maupun Materiel.Karena dalam proses penerbitan Surat KeputusanTergugat a quo terdapat kelemahankelemahan yangtidak sepatutnya

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMIHUKUM ~~ Surat Keputusan Tergugat NomorM.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008, tertanggal 28Pebruari 2008, tentang PEMBERHENTIAN Penggugattersebut :KEBERATAN KEII (KEDUA)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN ATAU TIDAKMENERAPKAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR: SE/03/M.PAN/4/2007, DAN TIDAK MENERAPKANPERATURAN PEMERINTAH NO: 30 TAHUN 1980.Bahwa Surat Keputusan

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Majelis Hakim berkenanuntuk menyatakan BATAL dan atau TIDAK SAH surat Objeksengketa aqua yang diterbitkan oleh Tergugat =;KEBERATAN KEIV (EMPAT)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK CERMAT KARENABERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PENJELASAN PASAL 23 AYAT 4UU NO: 43 TAHUN 19997.

Oleh karenanya dalam menerbitkan SuratKeputusan aquo, sepatutnya Tergugat terlebih dahulumempertimbangkan jasa jasa Penggugat tersebut,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal23 ayat 4, UndangUndang Nomor : 43 Tahun 1999.

Olehkarena Surat Keputusan Tergugat tidak mengindahkanketentuan Penjelasan Pasal 23 ayat 4, Undang UndangNomor : 43 Tahun 1999, maka sudah sepatutnya SuratKeputusan Tergugat tersebut dinyatakan TIDAK SAH danBATAL DEMI HUKUM :Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, secara faktahukum Surat Keputusan Tergugat (Objek sengketa)banyak mengandung kelemahan kelemahan sertabertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan yangberlaku, dan tidak menganut azas azas umumPemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud

, dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensisekarang Terbanding menyatakan diri tidak pernah kawin keluar karenadikawini dengan Keris adalah sebuah akalakalan yang menyesatkan,akan tetapi justru alasan hukum ini diterima sebagai kebenaran oleh JudexFacti Tingkat Pertama, sehingga jelas Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan didalam memutus suatu perkara karena tidak mempertimbangkan buktibukti para pihak yang bersengketa secara berimbang dan obyektif, untuk itu sudah sepatutnya

Judex facti Tingkat Pertama yang mengambil alih begitu saja pendapat sarjana yang belum pernah diterima secara umum di lingkungan masyarakat Bali adalah merupakan pertimbangan hukum yang = menyesatkan, karena telahmengesampingkan GARIS PURUSA YANG SUDAH MEMBUMI DI BALI sejak dahulu sampai dengan sekarang, sehingga putusan yang diambil atas perkara aquo adalah putusan yang telah melanggar norma hukum adat Bali, dengan demikian sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan.Disamping itu juga, Judex Facti

umum oleh para profesional mauoun oleh masyarakat Bali yang masih kental menganut garis PURUSA, untuk itu oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama mengadili perkara dengan menyebutkan pendapat Ketut Artadi, SH.., SU. yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Bali Dengan Aneka Permasalahannya (lihat pertimbangan Hakim pada hal. 53), berarti Judex Facti Tingkat Pertama telah mengadili perkara a quo hanya berdasarkan pendapat penulis, bukan berdasarkan atas hukum; Dengan demikian sudah sepatutnya

Dan oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding adalah perempuan yang berkedudukan sebagai sentana Rajeg, maka Tergugat Konvensi / Pengqugat Rekonvensi sekarang Pembanding dan keturunannyalah yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa termasuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang melekat diatas tanah tersebut / Tanah sengketa, untuk itu sudah sepatutnya dalildalil qguqgatan Rekonvensi Para Penqgugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding dikabulkan

demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex factiTingkatpertama dengan menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh ParaPembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensiadalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar / keliru, justru PenggugatKonvensi / Tergugat Rekovensi sekarang Terbandinglah yang telah melakukanperbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi sekarang Terbanding adalah perempuan yang telah kawinkeluar; untuk itu sudah sepatutnya

Kompetensi AbsolutPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo1.Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut ganti rugimateriil yang diderita oleh Para Penggugat salah satunya berupapembayaran gaji dan pesangon bagi karyawankaryawan yangdipekerjakan oleh Para Penggugat;Bahwa gaji dan pesangon karyawan yang dituntut olen Para Penggugatdalam gugatan a quo sepatutnya diperiksa dan diadili oleh PengadilanHubungan Industrial dengan acara khusus.

Nomor 2965 K/Padt/2015(petitum) dengan tuntutan (petitum) yang lain memiliki kompetensi yangberbeda secara absolute dan hal tersebut bertentangan dengan hukumacara perdata sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormatyang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima atau setidaktidaknya ditolak (Niet Ontvankelijkverklaara);Ill. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)8.

Bahwa karena ketidakjelasan/kaburnya dasar gugatan Penggugat, makasudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan a quodinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);V. Gugatan a quo merupakan bentuk penggabungan beberapa Penggugat kedalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara perdata(kumulasi subjektif)14.Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa masingmasing Penggugat telah menderita kerugian atas perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jumlah kerugian yangberbedabeda (quad non);15.

Bahwa dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat diajukan secaraterpisah karena masingmasing Penggugat memiliki jenis kerugian yangberbedabeda dan masingmasing Penggugat merupakan distributordalam wilayah domisili distribusi yang berbedabeda yaitu Bandung,Sidoarjo, Yogyakarta dan Denpasar;16.Bahwa penggabungan beberapa Penggugat ke dalam satu gugatan tidakdibenarkan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976,yang menyatakan

RumahTahanan Negara di Rumah Tahanan Negara/ Lapas Kelas Madiun, demikian pulakediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat PengadilanNegeri Madiun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan NegeriMadiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telan membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalahSiapa saja subyek hukum.

awal sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akandijual tanpa suratsurat kendaraan yang seharusnya disertakan ketika akan menjualkendaraan untuk menjamin keabsahan asal usul kendaraan tersebut, dan Terdakwadari awal juga sudah mengetahui bahwa sepeda motor Honda CBO150R tahun 2016tersebut akan dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana hargajual tersebut jauh dibawah nilai Kewajaran untuk jenis sepeda motor Honda CBO150Rtahun 2016, maka Terdakwa berada dalam keadaan yang sepatutnya

Dengan demikian unsurYang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KitabUndangundang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umumyang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan PenuntutUmum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepadaHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN MadTerdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan

awal sudah mengetahui bahwa sepedamotor tersebut akan dijual tanpa suratsurat kendaraan yang seharusnya disertakanketika akan menjual kendaraan untuk menjamin keabsahan asal usul kendaraantersebut, dan Terdakwa dari awal juga sudah mengetahui bahwa sepeda motorHonda CBO150R tahun 2016 tersebut akan dijual dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang mana harga jual tersebut jauh dibawah nilai Kewajaran untukjenis sepeda motor Honda CBO150R tahun 2016, maka Terdakwa berada dalamkeadaan yang sepatutnya

dan Tergugat adalahbenar pasangan suami istri dari perkawinan yang dilakukan menurut hukummasingmasing agamanya yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perkawinanantara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah benar perkawinan yang sahmenurut undangundang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatanPenggugat sepatutnya

bagi kedua belah pihak, sehingga dengan adanya penyiksaan batintersebut tujuan dari perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yangbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapattercapai;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasanhukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga atas dasar hal tersebutperkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu petitumangka 3 (tiga) gugatan Penggugat sepatutnya

petitum angka 3 (tiga) diatas dengan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa antara Penggugatdan Tergugat dalam perkawinannya telah terjadi pertengkaran danperselisinan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga memenuhi alasanperceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 4 (empat)gugatan Penggugat juga sepatutnya

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam AktaPerkawinan Nomor 6105CPK0611200901855 tanggal 6 November 2009(enam november tahun dua ribu sembilan), sebagaimana pertimbanganMajelis Hakim dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat di atas,dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan ketentuan yuridis formiil dariHalaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2021/PN Stgadanya peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka petitumangka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut sepatutnya

dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapatdikabulkan seluruhnya dengan verstek;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 1 (satu) dalamgugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanselurunhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harusdihukum untuk membayar biaya perkara;Mengingat, UndangUndang Republik Indonesia Nomor

Bahwa selanjutnya hal serupa juga ditegaskan di dalam putusan MahkamahAgung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihakBerdasarkan uraianuraian hukum dan penjelasanpenjelasan tersebut di atas,maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnyaatau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard

Il, Majelis berpendapat bahwagugatan penggugat adalah gugatan wansprestasi dan gugatan penggugat bukanlahgugatan perselisihan hak atas tanah, sehingga dengan demikian eksepsi tersebutsudah sepatutnya ditolak.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point No.

Ill, Majelis berpendapat bahwagugatan penggugat adalah sudah tepat yang hanya menggugat tergugat olehkarena gugatan penggugat adalah gugatan wansprestasi sehingga notaris tidakperlu ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikianeksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan penggugat adalah sepertitersebut diatas.Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :1.

Akta Kesepakatan tersebut juga telahdilaksanakan oleh Tergugat yaitu dengan menyampaikan nilai ganti rugi kepadamanajemen namun terhadap nilai tersebut tidak disetujui oleh ManajemenTergugat yang pada akhirnya Manajemen Tergugat memberikan penawarankepada Penggugat untuk membayar sebagian saja lahan milik Penggugatdengan nilai + 400 juta yang telah Tergugat sampaikan pada saat mediasinamun ditolak oleh Penggugat.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkal gugatan penggugattersebut, maka sudah sepatutnya

haruslah ditolakseluruhnya.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka pihakpenggugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak penggugatdihukum untuk membayar biaya perkara ini.Memperhatikan pasalpasal dari perkara yang bersangkutan27MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; Menghukukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksirsebesar Rp. 366.000.

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama BRIAN ANGGA SAPUTRAadalah sebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama REBIYATI adalah sebagaiwujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwakelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama KURNIAWAN SUKARSOadalah sebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama TRI LARAS UTAMI adalahsebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwakelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil (pasal 1 ayat(17) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan AktaKelahiran anak kandung pemohon yang bernama FENDI SETIYAWAN adalahsebagai wujud dan pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwakelahiran tersebut; (pasal 3 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), maka sudah sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.Ad 1.

sesuai faktahukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa handpone yang telah dibeli oleh Terdakwatersebut adalah merupakan handpone yang telah dicuri oleh NASRULLAH dari pemiliknya atasnama HAMRI MAPPA, maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,mengangkut, menyimpan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi.Ad. 3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya

.600.000, (enam ratus ribu rupiah), yangsesuai harga pasaran sangatlah tidak wajar untuk handpone sejenis dengan kondisi baik, apalagiternyata Terdakwa sudah cukup lama bergelut di bidang bisnis jual beli handpone bekas yangtentunya cukup mengetahui harga pasaran yang pantas dari handpone sejenis, halhal tersebutyang semestinya dilakukan Terdakwa sebelum memutuskan membeli handpone tersebut, namunhal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa, dari fakta tersebut maka Unsur Yangdiketahui atau sepatutnya

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.Dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya MajelisHakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawabatas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasanpemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan, maka

Ujung,Kota Parepare atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, membeli,menyewa,menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar,menggadai, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;A.d.1.Unsur Kesatu : Barangsiapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah SubjekHukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupunbadan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depanhukum ;Menimbang,

identitassebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dan Terdakwa dihadapkan ke depanpersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakimberpendapat unsur kesatu Barangsiapa ini terbukti dan terpenuhi secara sahdan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;A.d.2.Unsur Kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, ataumenyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Gafur yang diketahui oleh Terdakwa karena telahdiberitahu oleh saksi Agus Jamaluddin atau sepatutnya harus diduga olehTerdakwa bahwa barangbarang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warnahitam tersebut diperoleh dari kajahatan karena saksi Agus Jamaluddin tidakmemiliki toko elektronik serta laptop tersebut dijual dengan harga murah danterbukti barangbarang tersebut adalah milik orang lain yaitu : 1 (satu) unitlaptop merk Asus warna hitam adalah milik saksi Anggi yang diambil oleh saksiAgus Jamaluddin

membela diri Tergugatyang menunjukkan rasa ketakuta akan terbongkarnya semua prilaku Tergugat yangtidak baik ; Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyampaikan tanggapan yangpada pokoknya bahwa replik angka menyatakan Pemohon secara tegas menolakildalildalil Tergugat, bahwa yang berperkara di sini adalah Penggugat dan Tergugatdengan demikian Penggugat tidak menolak dalildalil jawaban Tergugat, berartiPenggugat mengakui jawaban Tergugat, sedangkan pengakuan adalah bukti yangsempurna, karena itu sepatutnya

replik Penggugat dikesampingkan dan sepatutnya pulagugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima, bahwa pernyataan Penggugat pada replikangka 3 menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya mengakui jawaban Tergugatwalaupun tidak sepenuhnya, bila Penggugat membenarkan sepenunya berarti Penggugatmembongkar kebohongannya sendiri tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,karena Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat maka sudah sepatutnyagugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

, bahwa replik angka4,5,6 dan 7 Tergugat menanggapi bahwa selama ini Penggugat, Tergugat dan anakanakhidup rukun, Tergugat memenuhi kewajiban suami terhadap isteri dan kewajiban bapakterhadap anakanaknya, anakanak sangat sayang dan menghormati Tergugat, demikianpula Tergugat sangat menyayangi anakanak, bahwa replik 8 dan 9, Penggugatmenguraikan perkara baru, yakni hadlonah dan nafkah anak yang tidak masuk dalampokok perkara (vide gugatan Penggugat) karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan,demikian

pula dalam gugatan Penggugat petitum angka 3 sama sekali tidak didukungoleh posita, karena tidak adanya keterkaitan antara petitum dengan posita maka gugatanPenggugat kabur dan tidak jelas, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atautidak dapat diterima :Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksiPenggugat bernama MURNIATI binti SAHURI dan saksi keluarga Tergugat bernamaDARWATI binti SARMIN yang menerangkan di bawah sumpah yaitu bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami

Banjar atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Martapura, membeli, menyewa, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuiatau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatanpenadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa denganCaracara antara lain sebagai berikut:Awalnya Saksi RAHMAT Als AMAT dan Saksi AHMAD

Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh darikejahatan.Mengenai unsur ke1 : Barang Siapa.

Rizki Bin Raysudin di parkir Masjid DarulSalihin Desa Gudang Hirang Rt.012 Kecamatan Sungai TabukKabupaten Banjar dengan menggunakan kunci T;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasmaka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi sehingga unsur ke2 inipun dianggap telah terbukti;Mengenai unsur ke3 : Diketahui atau sepatutnya

Sungai TabukKabupaten Banjar dengan menggunakan kunci T tanpa seijinpemiliknya yaitu saksi ARMAINAH Binti ABDUL MUIS kemudiandijual oleh Terdakwa kepada saudara Juliadi Alias Anjul BinMahlan dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus riburupiah) dan Terdakwa dalam menjual tersebut berasal darikejahatan karena tidak dilengkapi dengan suratsuratsebagaimana mestinya serta harganya yang jauh dibawah hargapasaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasmaka unsur diketahui atau sepatutnya

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasilkejahatan;Ad. 1.

Unsur : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh darihasil kejahatan.Menimbang, bahwa Undangundang memberikan penjelasan mengenaipengertian yang diketahui atau sepatutnya harus didugadiperoleh darikejahatan menurut terjemahan KUHP karangan R. Soesilo yaitu barang yangdidapat dari kejahatan baik dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuanuang, sekongkol dan lainlain yang bukan masuk dalam pelanggaran.

Agustian Candra pada hari Minggutanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di JalanFatmawati Penurunan Kota Bengkulu tepatnya di Depan BIM;Bahwa awalnya Terdakwa ada rasa curiga dan saat itu Terdakwabertanya kepada saksi Agustian Candra HP ini punya siapa, dan dikatakansaksi Agustian Candra HP itu milik saksi Agustian Candra;Bahwa Terdakwa menanyakan mengenai Kotak HP dan dijawab saksiAgustian Candra bahwa kotak HP tinggal di Bandung;Bahwa sepatutnya Terdakwa harus dapat menduga i