sudah sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku (bukti T10 yang identik dengan bukti P4);Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telahmelakukan perundingan secara bipartit pada tanggal 27 Desember 2017 danTergugat telah memberikan jawaban hasil bipartit bahwa pimpinan perusahaantidak akan membatalkan surat pemutusan hubungan kerja saudara ZaenalMalikun (bukti T11), dan selanjutnya telah dilakukan proses mediasisebagaimana surat anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor:567

Agustus 2016;Bahwa pada tanggal 18, 22 dan 31 Agustus 2016, telah dilakukan 3(tiga) kali mediasi akan tetapi tetap tidak tercapai kesepakatan terkaitpokok perkara antara Para Penggugat lewat kuasa hukumnya denganTergugat juga lewat kuasa hukumnya, sehingga para pihakmenyepakati mediasi dinyatakan gagal dan Mediator membuat anjuranbagi masingmasing pihak yang terlibat dalam perselisihan;Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, Pejabat Mediator di DlsnakerKabupaten Bekasi menerbitkan Nota Anjuran Nomor 567

STPL/567/XII/2008SPKRES yang di berikan oleh Kepolisian Resort Bau Bau.4. Bukti P 04 Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kepolisian Resort Bau Bauyang ditanda tangani Kasat Reskrim.5. Bukti P 05 Foto Copy Surat No. 364/125 tanggal 10 Desember 2008 perihallaporan kejadian dari Lurah Bukit Walio Indah yang ditujukan kepada Camat WalioPemerintah Kota Bau Bau.6.

PegawaiBank Korelasinya dengan Putusan Mahkamah konstitusi, Tanggal 19Nopember 2018;Fotocopy Surat permohonan Pertimbangan dan Kebijaksanaan Direksiatas Permasalahan Sdr Johanna P.Syauta, Tanggal 16 Nopember 2018;Fotocopy Surat Penempatan sementara, Tanggal 06 september 2018;Fotocopy Pembayaran dan Pemblokiran Rekening, Tanggal 22 Oktober2018;Fotocopy Surat pengaduan Tenaga Kerja, Tanggal 27 September 2018;Fotocopy Surat Dimulainya Pemeriksaan, Tanggal 22 Oktober 2018;Fotocopy Panggilan Mediasi Il No: 567

pada tanggal 14 Juni 2010;Bahwa Permasalahan ini telah diajukan ke Mediasi Disnaker KabupatenSukoharjo dan telah diadakan sidang Mediasi pada tanggal 29 Juni 2010,Sidang tanggal 8 Juli 2010, sidang III tanggal 24 Juli 2010 dan terakhirsidang ke V tanggal 5 Agustus 2010;Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo,Tergugat sama sekali tidak hadir dalam sidang;Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo tidak tercapaikesepakatan, maka Mediator mengeluarkan Surat = anjuranNo.567

saksi masingmasing bernamaDimar Pradipta dan Eman Sukirman yang memberikan keterangan dibawah sumpahsedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi ;Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisihan dalam perkara initelah diupayakan melalui proses mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan danMediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah mengeluarkanSurat Anjuran Nomor: 565/124/HI Syaker/2019 tertanggal 16 Januari 2019 danRisalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 567

gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugattelah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1 s/d P7 dan dan disampingitu Para Penggugat mengajukan saksi 1 (satu) orang yaitu Suparman telahmenerangkan dipersidangan dibawah sumpah;Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkaraa quo pada tingkat Bipartit, akan tetapi tidak bersepakat maka dilanjutkan padatingkat Mediasi dan pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandungmengeluarkan surat No. 567

Anggaran 2018tanggal 08 November 2018 (2 lembar);Berita Acara Pembayaran Nomor : 118/BAP/DISTAN/X1I/2018 tanggal05 November 2018 (2 lembar);Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Merta Sari II (1 lembar);84) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Merta Sari Il Tahap IIINomor : 14143 / BKAD / SP2LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1lembar), beserta:Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi PerangkatDaerah Tahun 2017 Nomor SPP : 567

HAI Paraf Halaman 92 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTOSurat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10295 /BKAD / SPDLS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1lembar);Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10295 / BKAD / SPDLS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor567/PERTANIAN/SPPLS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10lembar);Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 567/PERTANIAN

Wonosari Kab.Boalemo TA. 2018 Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1lembar);Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP567/PERTANIAN/SPPLS/XII/2018 diterima tanggal 14 Desember2018 (2 lembar);Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor :900/567/SPTBLS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal14 Desember 2018 (2 lembar);Rencana

2018 (1 lembar);Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember2018(2 lembar);Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10295/BKAD/SPDLS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018(1 lembar);Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10295/BKAD/SPDLS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor567/PERTANIAN/SPPLS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018(10 lembar);Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 567

Boalemo TA. 2018 Tanggal 14 Desember 2018bermaterai 6000 (1 lembar);Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP567/PERTANIAN/SPPLS/XI1/2018 diterima tanggal 14Desember 2018 (2 lembar);Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor :900/567/SPTBLS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2lembar);Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/DISTAN/XII/2018tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar); HK HA.

dengan Tergugat atas PHK sepihak tersebut, namunTergugat tidak beritikad baik untuk mengupayakan penyelesaianperselisinan PHK secara damai dan kekeluargaan;Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidakmenghasilkan persetujuan maka Para Penggugat mengajukanPermohonan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan, yang mana tidak mencapaikesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga pihakMediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 567

terhadap harta milik Para Tergugat sebagai Jaminan;Bahwa menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut ParaPenggugat telah berusaha secara maksimal melakukan perundingan Bipartitdengan Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkan/menolakhasil perundingan tersebut;Bahwa karena Para Tergugat menolak hasil perundingan Bipartit maka ParaPenggugat mengajukan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Mediator telahmenerbitkan surat Nomor TKT.567

berlakudancenderung bertindak main hakim sendiri;16.Bahwa sesuai dengan caracara yang diperkenankan olehhukum,dalam rangka memperoleh hakhak yang tetah ditetap olehaturanhukum, maka Penggugat telah menempuh upayaupaya sebagaiberikut:e Penyelesaian secara biparlite narnun tidak tercapai kesepakatan;e Penggugat mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas TenagaKeq'aKabupaten Bekasi, narnun tidak tercapai penyelesaian, danpada tanggal 15 Desember 2014 Pegawai Mediator telahmengeluaikan Surat Anjuran No. 567

Para Tergugat NomorPTD/043/KA0000/052011 tertanggal 20 Mei 2011;16.Bahwa karena Perundingan Bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan,maka pada tanggal 18 Juli 2011 pengurus dan Serikat Pekerja DirgntaraIndonesia (SPEDI) mengajukan Permohonan Mediasi (Tripartit) KepadaDinas Tenaga Kerja Kota Bandung;17.Bahwa pada sidang Mediasi (Tripartit) tersebut tidak diperoleh kesepakatandan Pada tanggal 12 September 2011, Pihak Mediator KetenagakerjaanKota Bandung mengeluarkan Surat anjuran dengan Nomor 567

Putusan Nomor 57 PK/PDT.SUSPHI/201418.Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menerima sebagian isiAnjuran yang dikeluarkan Mediator Ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaKota Bandung Nomor 567/4728Disnaker tersebut, maka Para Penggugatmenganggap bahwa permasalahan tersebut belum selesai;19.Bahwa oleh karena kelalaian dari Para Tergugat tersebut, Para Tergugatwajib membayar denda keterlambatan pembayaran manfaat pensiunsebesar 2 % setiap bulannya kepada Para Penggugat dari kekuranganpembayaran manfaat

Putusan Nomor 57 PK/PDT.SUSPHI/2014Hubungan Industrial dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, terlebin lagi yang tidakterobantahkan adalah pada persidangan perihal gugatan Para Termohon PKsecara ex officio mengenai syarat formil gugatan tidak terpenuhi, dimanadalam mediasi di Disnaker tercatat berjumlah ada 45 orang pemohon keluarAnjuran Nomor 567/4728Disnaker tanggal 12 September 2011 (vide BuktiPP 13).

PDT.SUSPHI/2014dalam pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris diatas tidakmelakukan mediasi dalam perkara a quo, hal tersebut menyebabkanPutusan Batal Demi Hukum;Terlebih lagi yang tidak terbantahkan adalah pada persidangan perihalgugatan Para Termohon PK secara ex offecio mengenai syarat formilgugatan tidak terpenuhi, dimana dalam mediasi di Disnaker tercatatberjumlah ada 45 orang pemohon dan memberikan kuasa kepada SPEDIuntuk mewakili kepentingannya dalam mediasi Disnaker dan keluar AnjuranNomor 567

Undang UndangNomor 2 tahun 2004, mediator menerbitkan anjuran secara tertuliskepada kedua belah pihak melalui Surat Nomor 567/2097/HISyaker/V1/2014 tanggal 22 Juni 2015; Bahwa terhadap anjuran tersebut pekerja melalui PUK SPKEPSPSI PT Karuna menjawab melalui Surat Nomor 024/B/PUKSPKEP/SPSI/K/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal JawabanAnjuran yang isinya menyatakan menerima isi anjuran, sedangkanpihak perusahaan PT Karuna menjawab melalui Surat Nomor04/KPS/V1/2015/80.8 tanggal 29 Juni 2015 perihal

Surat Anjuran Nomor 567/3656/HISyaker/XII/2014, tanggal Bekasi 10Halaman 233 dari 359 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt.SusPHI/2017Desember 2014 kepada Ahmad Subur dan kawankawan (122 orang)yang diwakili PC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi;b.

Surat Anjuran Nomor 567/ 3656/ HlSyaker/ XIl/ 2014, tanggalBekasi 10 Desember 2014 kepada Ahmad Subur dan kawankawan (122 orang) yang diwakili PC SPSI Kabupaten/Kota Bekasi(bukti T540);2. Surat Anjuran Nomor 567/2097/HISyaker/XIl/ 2015, tanggalBekasi 22 Juni 2015 kepada Suranto dan kawankawan (162orang) yang diwakili oleh PUK SPKEP SPSI PT KARUNA (bukti T535);Bahwa sangat jelas di ke 2 (dua) Anjuran tersebut dalam kronologisHalaman 236 dari 359 hal. Put.

Nomor 89 PK/Pdt.SusPHI/2017K/Pdt.SusPHI/ 2015, tanggal 12 Januari 2016 Jo PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas ABandung Nomor 82/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg, tanggal 19 Agustus2015 yang didasari dari Surat Anjuran Nomor 567/ 3656/ HlSyaker/XIl/ 2014 tanggal Bekasi 10 Desember 2014, yang Amar PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor741 K/Pdt.SusPHI/ 2015, tanggal 12 Januari 2016: Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi AhmadSubur dan kawankawan;Bahwa

Nomor 89 PK/Pdt.SusPHI/2017Kabupaten Bekasi sebagai berikut:Bahwa terhadap perkara pemutusan hubungan kerja yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali terhadap Para Pemohon PeninjauanKembali telah dimediasikan oleh mediator pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi dan telah dikeluarkan anjuran Nomor 567/2097/HISyaker/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang pada intinya menganjurkansebagai berikut:Agar Pengusaha PT Karuna mempekerjakan kembali saudara Suranto dankawankawan (161 orang).1.

SHM 567, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M .Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.568, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .566, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 562, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 583/HT / 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : MISNAWAR; TERGUGAT XLIV );
44.

., sebelah Selatan berbatasan dengan M 569, sebelah Barat berbatasan dengan 567,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 Nomor : 584/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : JAMUIN ; ( TERGUGAT XLV )
45.

SHM 551 , Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 552, Sebelah Timur berbatasan dengan M.540 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M.550 , Sebelah Barat berbatasan dengan M.556 , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 567/HT / 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : SURYATI (TERGUGAT XL);
40.

SHM 567, Tertanggal 29 Mei 2006, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M .Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan M.568, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .566, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 562, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006, Nomor : 583/HT / 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : MISNAWAR; (TERGUGAT XLIV);
44.

., sebelah Selatan berbatasan dengan M 569, sebelah Barat berbatasan dengan 567,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 29 Mei 2006 Nomor : 584/HT/ 2006, tanah seluas 10.000 m2, terdaftar atas nama : JAMUIN; (TERGUGAT XLV)
45.

pertama Para Tergugat tidak hadir11sebagaimana dalil poin 9 di atas, Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo telahmemanggil kembali kepada pihakpihak (Penggugat dan Para Tergugat)untuk sidang mediasi kedua sebagaimana surat Nomor 560/3752/404.3.3/2013 tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti P7), namun sidangmediasi yang dilakukan mediator dalam perselisihan tersebut tidak adakesepakatan antara kedua belah pihak, maka Mediator DinsosnakerKabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat anjuran sebagaimana surat anjuranNomor 567

Tergugattidak mengambil sikap menerima atau menolak isi anjuran tersebutsebagaimana terbukti para Tergugat juga tidak melakukan upaya hukum(melakukan gugatan di PHI), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal14 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004;Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai di atassangat merugikan Penggugat dan tidak ada kepastian penyelesaian masalahPenggugat dengan Para Tergugat, sehingga adalah cukup beralasan jikapara Tergugat harus dihukum untuk menerima isi anjuran Nomor 567

pengajuan tersebut dengan membuat Berita Acara KemajuanPekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJST/2012 tanggal 14Desember 2012, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selakuPengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada SatkerPengembangan LLAJ Sulteng, Terdakwa Rimbun Ronald Rore selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala PerumDamri Setasiun Palu dan pada tanggal tanggal 14 Desember 2012dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III sebesar 100 % denganNomor: KU.103/567

KemajuanPekerjaan dengan Nomor: KU.103/561/XII/SKPLLAJST/2012 tanggal 14Desember 2012, yang ditandatangani oleh Frangky Pinori selakuPengawas Subsidi Pengoperasian Bus Perintis pada SatkerHalaman 46 dari 76 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016/PT PALPengembangan LLAJ Sulteng, Terdakwa Rimbun Ronald Rore selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Vale Riyantara selaku Kepala PerumDamri Setasiun Palu dan pada tanggal tanggal 14 Desember 2012dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III sebesar 100 % denganNomor : KU.103/567

Pihak Mediator tersebut telah pulamenggelar sidang mediasi tetapi TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untukmenyelesaikan perselisihan mengenai status hubungan kerja PARAPENGGUGAT, dan pada tanggal 22 Januari 2018 Mediator mengeluarkan SuratAnjuran Nomor: 567/128Disnaker Hijamsostek jo Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, pada pokoknya sebagai berikut:MENGANJURKAN1.

Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No 567/128Disnaker.Hijamsostektertanggal 22 Januari 2018 dan Risalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No567/128Disnaker.Hijamsostek tanggal 22 Maret 2018 (bukti P69) yang padapokoknya agar Tergugat melakasankan isi Perjanjian Bersama tanggal 30Agustus 2017, melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melaksanakan ketentuan pasal 155 ayat(2) UndangUndang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.

Bahwa berdarakan Keputusan Menteri PU Nomor:567/KPTS/M/2010 tanggal 10 November 2010 perihal Satuan KerjaPelaksana Jalan Nasional Metropolitan Bandung diantaranya adalahsebagai berikut :BTS Kota Padalarang s/d BTS Kota Bandung.e Jalan Cibereum.e Jalan Sudirman.e Jalan Rajawali Barat.e Jalan Nurtanio.e Jalan Abdul Rahman Saleh.e Jalan Padjadjaran.e Jalan Pasir Kaliki.e Jalan SoekarnoHatta.e Jalan Gede Bage.e Jalan CinunukCileunyi Kulon (Jalan Laboratorium).e Jalan BTS Kota Bandung s/d BTS Kota Cileunyi.e

Bahwa benar, sesuai dengan Keputusan Mentri Pekerjaan Umum No: 567/KPTS/M/2010 tanggal 10 November 2010, bahwa Jalan Layang Pasupati(Gazibu Cihampelas) termasuk dalam kategori Jalan Nasional sehinggapemanfaatan jalan tersebut khususnya untuk reklame harus mendapatrekomendasi dari Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN IV)sebagai penanggungjawab Jalan Nasional di Kota Bandung, sertarekomendasi dari dinasdinas lain di Pemerintah Kota Bandung dan untukperizinannya sendiri khususnya Izin reklame

dan 567 N/mm?, kekuatan luluh sebesar 428 N/mm? dan 433N/mm?, dan elongasi sebesar 30 % dan 28 %;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal pembuktian/oembahasanHalaman 77 Putusan Perkara Pidana Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kagperkara ini Majelis Hakim akan mengadakan suatu konstruksi hukum kemudianmelakukan analisa sebagaimana diuraikan dibawah ini :1. Apakah benar telah terjadi penggalian, pemotongan dan pengambilan pipabesi yang dilakukan oleh terdakwa ?

dan 567 N/mm?, kekuatan luluh sebesar 428 N/mm? dan 433N/mm?

Putusan Nomor 33/Pat/2018/PT TJK meletakkan sita jaminan (conservatoir bes/laag) ternadap harta bendamilik Para Tergugat, berupa Unit Tambak berikut rumah huniandiatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ParaTergugat sebagaimana tabel berikut:TABEL VISERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) PARA TERGUGAT SHM YANG DIMOHONKAN UNTUK DIJADIKAN SITA JAMINANNO PARA TGLTERGUGAT NOMOR TGL NO.orm sm SU SU1 TERGUGAT1 560 11091996 11091996 15829/19962 TERGUGAT 2 130 11091996 11091996 15399/19963 TERGUGAT3 567

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan olehjuru sita Pengadilan Negeri Menggala atas unit tambak milik ParaTergugat yang telah bersertifikat Hak Hilik sesuai dengan PerjanjianKerjasama (PKS) sebagaimana tabel dibawah ini:TABEL VISERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) PARA TERGUGAT SHM YANG DIMOHONKAN UNTUK DIJADIKAN SITAJAMINANTGLNO PARA TGL NO.TERGUGAT NOMOR Ss 5 gSHM HU UM1 TERGUGAT 1 560 11091996 11091996 15829/19962 TERGUGAT 2 130 11091996 11091996 15399/19963 TERGUGAT 3 567 11091996