Bersifat individualKarena Obyek Gugatan TUN dalam perkara a quo bukanlahpenetapan yang berlaku umum, tetapi ditujukan hanya kepadaPemegang Hak Obyek Gugatan TUN, membawa keuntunganserta kepentingan Pemegang Hak Obyek Gugatan TUN, dantelah membawa akibat serta konsekuensi hukum kepada pihakPenggugat. Bersifat FinalKarena penerbitan sertipikat tersebut menimbulkan hakkepemilikan atas tanah bagi pihak yang namanya tercantumpada sertipikat tersebut.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum BagiSeseorang atau Badan Hukum Perdata.Karena dalam hal ini sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaituPemegang Hak Obyek Gugatan TUN.

Bahwa diketahui dalamhal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanya menimbulkan hakkepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Pemegang HakObyek Gugatan TUN, namun akibat hukumnya telah berimbaskepada Penggugat yang mana Penggugat sebagai pemilik sahyang menguasai tanah tersebut tidak dapat menerbitkanSertipikat atas tanah yang dimiliki dan dikuasai.3.

Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan TUN dalam perkaraA quo telah memenuhi syarat material/substansi suatu gugatan TataUsaha Negara dimana Di dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangHalaman 5 dari 49.

Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.Berdasarkan Ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, PutusanHalaman 14 dari 49.

336 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 336 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drs. H.

Putusan Nomor 336 K/TUN/2014Barat, Pekerjaan Penggarap Tanah Pangonan Bogor danKuwu /Kepala Desa Bogor, Kecamatan Sukra, KabupatenIndramayu, Propinsi Jawa Barat Periode 8 Pebruari 2012 s/d2018 ;Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ ParaPenggugat ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah

Putusan Nomor 336 K/TUN/20144 Bahwa, Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 143.13/ Kep.286.Otdes/2012Tentang Pembagian Aset Tanah Eks Pengangonan Desa Bogor, Desa Sukra danDesa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, tertanggal 6Desember 2012 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang telahditerbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Keputusan Tata UsahaNegara, yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal butir 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Putusan Nomor 336 K/TUN/2014c Desa Sukra Wetan, seluas 30 % (24 Ha)dari luas keseluruhan 80,680 Ha ;telah mengakibatkan kerugian yang nyata dan riil, oleh karena terhadap haklelang dan hasil lelang atas Tanah Pangonan Bogor seluas 80,680 Ha, telahdilaksanakan dan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kepentinganPenyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat DesaBogor, serta sebagai sumber Kas Desa Bogor ;Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 6 tersebut diatas, dengan demikinangugatan

Putusan Nomor 336 K/TUN/2014Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.,PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.Redaksi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000.00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernamambak Tun;b. Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai;. Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, Pemohonmeninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarangberlangsung selama 1 minggu;.

perkara menurut hukum;Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon memberikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkanseluruh dalildalil Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon denganTermohon, maka dapat disimpulkan halhal yang menjadi pokok sengketaantara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah berselingkuhdengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah namun belumdikaruniai keturunan ; Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namunpada akhirnya sering berselisin dan bertengkar disebabkan Pemohon telahberselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun danPemohon dan Termohon telah sepakat bercerai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat

Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangansaksisaksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan faktafakta bahwaantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL)bernama mbak Tun dan Pemohon dan Termohon telah sepakat berceraiakibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hinggasekarang berlangsung selama 1 minggu;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agarPengadilan

Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan saksisaksi yang diajukan Pemohonmaka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohontelah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun danPemohon dan Termohon telah sepakat bercerai, dengan demikian unsurpertama tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dariperselisinan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohontelah

yangnyata dan adanyad (lima) bukti baru (novum) yang diberi tanda sebagai BuktiPK1 sampai dengan PK5 berupa putusanputusanyang oleh PemohonPeninjauan Kembali didalilkan saling bertentangan 1(satu) dengan yang lain,yaitu: Bukti PK1 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3041 K/Pdt/2016tanggal 13 Desember 2016; Bukti PK2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 507 K/Pdt/2017tanggal 19 Mei 2017: Bukti PK3 berupa Putusan Nomor 953 K/Pdt/2017, tanggal 6 September2017: Bukti Pk4 berupa Putusan Nomor 38 PK/TUN

/2016; Bukti PK5 berupa Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014;Halaman 9 dari 14 hal.Put.Nomor 218 PK/Pdt/2020Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusansebagai berikut: Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukanPemohonPeninjauan Kembali; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor500 K/Pdt/2017 tanggal19 Mei 2017junctoPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor318/PDT/2015/PT MDN tanggal 27 Oktober 2015 junctoNomor144/Pdt.G/2014/PN MDN tanggal 27 Januari 2015yang dimohonkanPeninjauan Kembali

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali lainnya tentang adanya pertentangan putusan denganmengajukansurat bukti (Novum) yang diberi tanda sebagai Bukti PK1 sampaidengan PK5Syaitu Bukti PK1berupa Putusan Nomor 3041 K/Pdt/2016 yangmenolak kasasi Charles Silalahi, Bukti PK2 berupa Putusan Nomor 507K/Pdt/2017 yang menolak permohonan kasasi Agus Burhan, Bukti PK3berupa Putusan Nomor 953K/Pdt/2017 yang menolak permohonan kasasiRony, Bukti PK4 berupa Putusan Nomor 38 PK/TUN

/2016 tanggal 16 Juni2016 yang menolak permohonan Charles Silalahidan Bukti PK5 berupaPutusan Nomor 99 PK/TUN/2014 tanggal 26 Januari 2015 yang menolakpermohonan peninjauan kembali dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Medanserta dihubungkan pula dengan Putusan Nomor 348 PK/TUN/2012 danPutusan Nomor 65/G/2011/PTUN Medan, kesemuanya juga tidak dapatdibenarkan, sebab buktibukti tersebut adalah putusanputusan yang diajukanoleh pihakpihak yang berbedadenganalas hak masingmasing pihak tersebutjuga berbeda

TUN/ 2009/P.TUN. Mks, tanggal 23 Februari 2011,dalam perkara antara : Drs. A.NatsirSossong Melawan : KAKAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagaiTERGUGAT, 2. RIZAL TANDIAWAN, 3. EFFENDI PURNAMA, 4.SURYA HASANUDDIN sebagai TERGUGAT II INERVENSIT 1, 2 dan 3,Drs.

TUN/ 2009/ P.TUN. Mks, tanggal 31 Maret 2010, MenghukumPenggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkatHal. 5 dari 12 hal. Put.

No. 777 K/Pid/2014111213pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;Foto Copy Surat Keterangan No. w 4 TUN / 726/ 01.06/ IV/ 2011, tanggal13 April 2011;Foto copy Salinan Putusan Negeri Makassar Nomor : 435/ Pts.Pdt.G/ 1979/PN.Ujg.Pandang dan No. 501/ Pts.Pdt.G/ 1979/ PN.Ujg.Pandang dalamperkara antara Ibrahim Malombasang Dg.Kulle sebagai Pembantah/Penggugat Intervensi melawan : . Drs.

diragukan keabsahannya, sedangkan alas hak yang dimiliki oleh saksiYUPITER WIDODO berupa Sertifikat Hak Milik No. 20143 yang berasal dariSHM No. 351 oleh pihak BPN Makassar diakui keabsahannya sehingga pada saatsaksi korban YUPITER WIDODO meminta untuk dilakukan pengembalian batasterhadap tanah tersebut dikabulkan oleh pihak BPN Makassar dan pada saatdilakukan gelar perkara, BPN menyatakan bahwa SHM No. 351 tidak pernahdibatalkan oleh SHM No. 20 Tahun 1964, bahkan perkara ini telah diuji diPengadilan TUN

Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yaitu Terdakwa pernahmenggugat BPN Makassar ke Pengadilan TUN sehubungan dengan Sertifikat HakMilik No. 20143 milik saksi korban YUPITER WIDODO, dimenangkan oleh BPNyang putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak secara keseluruhankemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tun Makassar dantelah incrah, selain itu pada tahun 1979 saksi ST.

menimbulkan kerancuan kaidahHalaman 7 dari 32 HalamanPutusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA(2)(3)(4)hukum, oleh sebab itu Objek Gugatan TUN bertentangandengan peraturan perundang undangan tersebut diatas;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, maksudnya adalah asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara.

Denganditerbitkannya Objek Gugatan TUN yang bertentangandengan beberapa peraturan perundang undangan yangberlaku, maka Tergugat telah mengeluarkan sebuahKeputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertib danbertentangan dengan Keteraturan dalam pengendalianpenyelenggaraan Negara.

Dengan demikian ObjekGugatan TUN layak dinyatakan sebagai Keputusan TataUsaha Negara yang bertentangan dengan asas tertibpenyelenggaraan negara ;Asas Keterbukaan :Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asasyang membuka diri terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif, tenggang penyelenggaraan negara dengantetap memperhatikan perlindungan dan hak asasi pribadi,golongan dan masyarakat sipil.

Pada hal Penggugat mampuuntuk membaca AlQuran dengan baik;Asas Proporsional :Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitasmaksudnya bahwa asas yang mengutamakan keseimHalaman 8 dari 32 HalamanPutusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNAbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraannegara.

Adapun Objek Gugatan TUN telahmelanggar Asas Kecermatan Formal karena menurutDoktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkanKeputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperolehgambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevanmaupun semua kepentingan yang tersangkut terhadapkepentingan masyarakat sipil yang terkena imbas dalamtugas, pokok dan fungsi Penggugat sebagai calon anggotalegislatif ;6.

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 12 Juli 1995 No.27/B/TUN/1995/PT.TUN.Sby. jo. PutusanMahkamah Agung RI tanggal 22 Pebruari 1999 No.07 K/TUN/1999, yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap (In kracht).

Mahkamah Agung RINo. 07 K/TUN/1996 tanggal 22 Pebruari 1999, denganobyek sengketa adalah surat keputusan WalikotaSurabaya No.149/WK tanggal 14 Mei 1973 tentangpengambil alihan penguasaan kolamrenangBRANTAS Jl.

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Juli1995 No.27/B/TUN/1995/PT.TUN.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22Pebruari 1999 No.07 K/TUN/1999, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht ).

Halaman 474848171819202122232420262728293031Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.27 / TUN / 1995 /PT.TUN.SBY., bukti T.III 14 ;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.07 K/ TUN / 1998., bukti T.III 15 ;Fotocopy Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Surabaya No.26/G.

TUN/1994/PTUN.SBY, bukti T.II 16;Fotocopy Surat Idjin Rumah Pemakai No.181.2/42/402.5.03/93 atas namaPemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya, bukti T.III 17 ;Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.25 / PUT.GTUN / 1994 /PTUN.SBY, bukti T. III 18 ;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.26 / TUN / 1995 /PT.TUN.SBY., bukti T.III 19 ;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/ TUN / 1998, bukti T.III 20 ;Fotocopy Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Surabaya No.25/G.

75 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 75 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,Berkedudukan di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution No. 17 Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada::1.NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan. NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan: Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013melawan:PONIMAN PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Gang Persatuan / JalanPersatuan No. 8 , Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, KotaMedan, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sarono, S.H.,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Jalan Lt.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 Menghukum Tergugat I,IJ dan III untuk membayar biaya perkara kepada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110 000 ( seratussepuluh ribu Rupiah ) ;4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 926 K/Pdt/2010, tanggal 20 Juli 2010yang berbunyi sbb:MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbu dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut;I. EKSEPSI :1. Tentang Kewenangan Absoluta.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh KhairuddinNasution, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis : Ketua Majelis,Ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.,,Ttd/. Marina Sidabutar, S.H.,M.HPanitera PenggantiBiayabiaya Perkara1. Meterai............. =Rp. 6.000.002. Redaksi............ =Rp. 5.000,003.

493 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 493 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MARLIN S. LAMATO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan stafHonorer Kantor Camat Dulupi, bertempat tinggal di Desa Dulupi,Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalema,Propinsi Gorontalo. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. JM SIHITE, SH2.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :813.2/BKDDIKLAT/SK/73/V/2008 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Boalemo tanggal 5 Mei 2008 dengan jabatan PengelolaAdministrasi

Nomor Putusan 493K/TUN/2012melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi HukumanDisiplinPemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;8.Bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :880/193/BKDDIKLAT/SK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Penggugatmasih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan bertugasdi Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemobukan di Kantor Camat Dulupi;.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012Bahwa apakah berwenang menurut hukum kuasa hukum Bupati BoalemoManyatakan Banding dan mengajukan Memori Banding pada tanggal27 Pebruari 2012. hal ini sangatlah perlu untuk demi kepastian hukum.Bahwa Tergugat yaitu pejabat lama Bupati Boalemo telah memberikan suratkuasa tertanggal 13 Januari 2012 yang di berikan kepada masingmasing :Drs. Musafir Bempah, MMRidwan Hemeto, SH. MMDr. Tito Bastian, M.

Nomor Putusan 493K/TUN/2012

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara Sengketa TataUsaha Negara (Sengketa TUN) a quo adalah Tanda Bukti LaporanPerkawinan No. 474.2/14/2000 tanggal 20 Nopember 2000 antaraPenggugat dan Fifi Budiati yang merupakan suatu Keputusan Tata UsahaNegara (Keputusan TUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat yangmerupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan / Pejabat TUN) ;2. Mengutip UndangUndang No. 5 Tahun 1986 (UU No. 5/1986) jo.

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata.Bahwa yang dimaksud dengan Konkret adalah suatu Keputusan TUN haruslah nyata dan telah ada fisiknya.

;Yang dimaksud dengan Individual adalah bahwa Keputusan TUN tersebutharus ditujukan secara individual, bukan berlaku umum ;Dan yang dimaksud dengan Final adalah bahwa Keputusan TUN tersebuttidak perlu menunggu adanya persetujuan dari Pejabat TUN yang lain ;.

Karena gugatan Sengketa TUN ini diajukan pada tangggal 29 Agustus2017 di mana terdapat tenggang waktu 55 hari setelah tanggaldiketahuinya Obyek Gugatan yakni pada tanggal 5 Juli 2017 tersebut diatas, dengan demikian Gugatan TUN ini diajukan masih dalam tenggangwaktu yang ditentukan oleh Undangundang ; C. Kepentingan Penggugat:Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Perkara No.109 /G/2017/PTUNBDG1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004 jo.

"Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final,artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan denganmengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakanakibat hukum yang definitif. Menurut nalar Badan atau JabatanTUN itu pada suatu. saat hanya dapat menimbulkan suatumacam akibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkansuatu. keputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisihukum dari satu subjek atau objek hukum.

TUN/1999/PTUN.JKT, Tanggal 19 Juli 1999 Jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) No. 156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/TUN/2000,Tanggal 23 Oktober 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg.06/PR/IIV06.

TUN/1999/PTUN.JKT, Tanggal 19Juli 199 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) No.156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10 Desember 1999 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 164 K/TUN/2000, Tanggal 23 Oktober 2000 Jo PutusanMahkamah Agung RI No.

TUN/1999/PTUNJKT Jo No. 156/B/1999/PT.TUN Jo No. 164K/TUN/2000 Jo No.

) No. 156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/TUN/2000,Tanggal 23 Oktober 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.

Bahwa dalam perkembangannya, yaitu: setelah Sertifikat Hak Milik No. 18/Rawaterate berubah menjadi SertifikatHak Milik No. 224/Jatinegara, yang kemudian berubah status menjadiSertifikat HGB No. 592/ Jatinegara serta dipecah menjadi 9 (Sembilan)sertifikat HGB No. 593 sampai 601/Jatinegara; dan sebelum ke9 sertifikat HGB tersebut batal demi hukum berdasarkanputusan PTUN No. 024/G.TUN/1999/PTUN.JKT Jo Putusan PT TUN No.156/B/1999/PT.TUN Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164K/TUN/2000 Jo Putusan Mahkamah

Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari kKeputusan tersebut)berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan TUN yang bersangkutan ; 4.

M. 635, atas nama Faustino Lopes ; Merupakan keputusan Pejabat TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha7. Bahwa oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalahbersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ; lll. Alasan GugatanA. Riwayat Tanah1.

Faktanya, Tergugat tidak tertib sebagai Pejabat TUN karena telahterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan olehTergugat.3. Asas Kepentingan Hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Faktanya, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telahmenerbitkan SHM Duplikasi untuk ke4 (Empat) orang tersebut.6.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. nn no nen ne sennaFaktanya, Tergugat tidak Teliti, Cermat, ketidak hatihatian sehinggaterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaiPejabat ..........Pejabat TUN.7.

Menyatakan batal atau tidak SAH Keputusan TUN yang diterbitkan olehTergugat berupa: 222222 n nn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn nen neea. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No. M. 633, atas nama Fransisco Lopes ; Halaman 15 dari98 Halaman Putusan No. 18/G/2015/PTUNKPGc. SHM No. M. 634, atas nama Sofia Da Costa ; d. SHM No. M. 635, atas nama Faustino Lopes ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan TUN berupa : a. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No.

Berdasarkan judul dan halaman tanda tangan Objek Gugatan,jelas terlihat bahwa Pejabat TUN yang mengeluarkan ObjekGugatan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia, in casu Tergugat;b.

PutusanKasasi No. 518/K/TUN/2017.Dalam perkara yang telah inkracht tersebut PT. Indosat Tbk.,menyatakan dalam Petitumnya yaitu (Gugatan PT.

Putusan tingkat Peninjauan Kembali No. 172/PK/TUN/2018(Putusan PK 172/2018):a) Penggugat dahulu Pemohon PK pada perkara Nomor:172/PK/TUN/2018 dalam petitumnya tidak lagi meminta Tergugatdahulu sebagai Termohon PK untuk menetapkan kelebihanpembayaran sesuai BA 2293A dimaksud.

Pihak yang samaPihak pada perkara a quo sama dengan perkara yang telah inkrachtmelalui Putusan Kasasi No. 518/K/TUN/2017 dan Putusan PK No.172/PK/TUN/2018 yaitu PT. Indosat Tok. sebagai Penggugat melawanMenteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat.c.

Objek sengketa merupakan pelaksanaan dari Putusan MahkamahAgung RI dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 172PK/TUN/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang telah in kracht ;2.

TUN/2001/PTUN.

/2001/P TUN.

TUN/2001/PTUN. SBY tanggal 09 Oktober 2001 ; Bukti P14 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 11/B/TUN/2002/PT. TUN. SBY, tanggal 01 Maret2002; Bukti P15 berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 431 K/TUN/2002 tanggal 10 Maret 2005; Bukti P16 berupa Fotokopi Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:44/G. TUN/2001/PTUN. SBY Jo. Nomor : 11/B/TUN/2002/PT. TUN. SBY Jo.Nomor: 431.

TUN.

TUN terletak didepan SDN 03 DesaPegirngan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang ;Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi bersama temanteman yaitu terdakwa MASDUKI dan sdr.

TUN terletak didepanSDN 03 Desa Pegiringan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang; Bahwa para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar saling berhadapansambil pegang kartu remi untuk bermain judi dengan kartu remi dengan taruhanuang di belakang warung milik sdr. TUN terletak didepan SDN 03 Desa PegiringanKec. Bantarbolang Kab.

TUN terletakdidepan SDN 03 Desa Pegirngan Kec. Bantarbolang Kab.

TUN terletakdidepan SDN 03 Desa Pegirngan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang saat sedangbermain judi bersama temantemannya yaitu sdr.

W.10.D.03.Kper 0102.2005tanggal 04 Februari 2005 tentang pelaksanaan isi putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 K/TUN/2003; Salinan Surat Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung No.MA/DIT.TUN/ 18/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentangsurat pemberitahuan putusan kasasi No.140/Srt.G.TUN/2002/PTUN.SBY jo. No. 428 K/TUN/2003; Salinan Surat Perjanjian Kesepakatan PelimpahanKewenangan tanggal 15 Juni 2002;Hal. 13 dari 36 hal. Put.

Putusan kasasi nomor 687 bertentangan dengan putusan kasasinomor 2423 K/ Pdt/2006, tanggal 25 Juli 2007, putusan kasasinomor 135 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 27 November 2008, putusankasasi nomor: 361 K/TUN/2006, tanggal 25 Juli 2007;1.

Perkara tata usaha negara:Putusan kasasi perkara tata usaha negara No. 361K/TUN/2006, perkara TUN ini diajukan oleh YPCU versiEddy Yunus kepada Menteri Kehakiman cq. DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan maksuduntuk membatalkan pengesahan sebagai badan hukum YPCUNo.

Bahwa dari ketiga putusan kasasi di atas dapatdisimpulkan, bahwa kedudukan YPCU versi Eddy Yunus tidaksah secara hukum, sebaliknya kedudukan YPCU versi Wahyudioleh ketiga putusan kasasi (perdata, niaga dan TUN)dinyatakan sah;.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) (b) MKUHAP,terbukti putusan kasasi nomor 689 in casu bertentangandengan putusan kasasi nomor 735 K/ Pdt.Sus/2008, putusankasasi nomor 361 K/TUN/2006 dan putusan kasasi nomor 2423K/Pdt/2006;4.

/2004 / K/TUN/2004 tanggal 04Mei 2006, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapatdttaksanakan berdasarkan Surat Keterangan NomorPTUN.PTK.4T.02JO632/2007 tanggal 25 September 2007.Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor354 520.141.12009 tanggal 08 Desember 2009 tentang PemberianHak Milik Atas Nama J.

Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat tidak berhak atasSertifikat tanah Hak Milik Nomor 2119/ Kelurahan Batu Layangkarna Sertifikat tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004 tanggal 04 Mei2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaanpembatalan Sertifikat Hak Milik 2119/kelurahan Batu Layang telahdilaksanakan.4.

terakhir tercatatatas nama : Perempuan Dokter MHajjah Any Rochani telah dibatalkanberdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan registerperkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20 Agustus 2003 Jo. putusanperkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2004 Jo. putusanperkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006 yang telah berkekuatanhukum tetap..

FRANS APIT OPOK dan terakhir tercatat atas nama : MAHENDRAJAYA Sarjana Ekonomi, Magister Managemen merupakan pelaksanaanputusan Pengadilan perkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20Agustus 2003 Jo. putusan perkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3Maret 2004 Jo. putusan perkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada perbuatan melaanhukum yang dilakukan oleh Tergugat III..

telahdibatalkan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358K/TUN/2004 tanggal 04 Mei 2006, yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap.Bahwa Pembatalan Sertifikat Hak Milik 2119 / Kelurahan Batu Layangpun sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorBadan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 02Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008.1.