Ditemukan 51522 data
13 — 7
denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P3 dan P.4 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karenaitu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di PengadilanAgama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
10 — 14
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
13 — 14
Putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehatdalam upaya perdamaian kepada Penggugat agar bersabar sehingga dapat rukunkembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat olehbukti P.2 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagaisuami istri yang sah;Menimbang, bahwa yang mendasari
12 — 0
No. 0084/Pdt.P/2019/PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan paraPemohon pada pokok adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkananak para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIDUWAN lahir padatanggal 02 Desember 2002 dengan seorang perempuan yang bernama SITIFITRIYAH akan tetapi maksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihakKantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabuapaten
28 — 2
Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di SidangPengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Medan tanggal 18 Januari 2017 Nomor.3825/Pid.Sus/2016/PN.Mdn,Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor.88/Pid.Sus/2017/PT.MDNPengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari
17 — 10
a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodataPemohon dan suami Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
31 — 1
Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sahuntuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnyaTermohon tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohonyang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidakdatang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir,dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat(1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
18 — 10
melalui mediasisesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antaraorang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) danPasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sangatta untukmemeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, bahwa yang mendasari
ABRAHAM LUIS SAWAMANAI
21 — 14
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriNabire pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PNNab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri Nabire kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari ParaAhli Waris Taspen atas nama Dirk Anthon Sawamanay yang merupakan ayahkandung dari Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2019.Alasan dan pokok permasalahan yang mendasari
68 — 19
setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Simalungun nomor : 431/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 7Desember 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
8 — 6
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 3
digunakan untuk mengurus aktakelahiran anak Pemohon dan Pemohon Il ;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohon dan PemohonI mebenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dan mohon penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah danpatut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sahuntuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasanyang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (HIRpasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
PT Dayton Borneo Sukses
Tergugat:
PT Mulia Bhakti Kahuripan
344 — 289
hal ini tentunya sesuai yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Posita5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian padaposita 8 in) PENGGUGAT mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengankewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikandalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanyalandasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan PENGGUGATselalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan LandClearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor
PENGGUGATkepada TERGUGAT ~ sebagaimana telah disampaikan dalamJawaban TERGUGAT pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanyamenyampaikan tuntutan terhadap Land Clrearing dan Sewa Alat Bera;11.4.Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secarajuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati,untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadipersoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGATdan TERGUGAT, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagianposita PENGGUGAT yang mendasari
Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatanPenggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentanganantara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalamposita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9(sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan
senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alatalat berat milikPenggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masakontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di PengadilanNegeri Denpasar pada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu padaperjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan NomorPerjanjian : 143B/SPJJ/MBK.DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebutMajelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari
TEGUH SUPRIJANTO,SH,MH
Terdakwa:
Zulkifli Malik
147 — 89
.: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai
dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.
Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.
11 — 2
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendakakan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; Halaman 4 dari 9 halaman,Putusan Nomor 0744/Pdt.P/2020/PA.PAS.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
17 — 3
adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmemberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dancalon suami anak para Pemohon serta keluarga dari calon suami anak paraPemohon agar dipikirkan kembali dan menunggu anaknya umur 19 tahun untukdinikahkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
11 — 1
atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuzadalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akanhidup rukun lagi sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f
19 — 4
untukmengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Yogyakarta yang mewilayahiKota Yogyakarta;Menimbang, bahwa berdasarka bukti P.3 ( Foto kopi Kutipan Akta Nikah),maka para pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon butir 1 dan 2 antaralain adalah para Pemohon mohon Pengadilan menetapkan anak yangbernama Anak , lakilaki lahir pada tanggal 04 Juli 2015, dapat diakui sebagaianak sah Pemohon (Pemohon 1) dan Pemohon II (Pemohon 2);Menimbang, bahwa posita yang mendasari
7 — 4
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari