BAWON LESTARI ERNAWATI diubah/diganti menjadi telah lahir MUHAMMAD FAIZAL HERMANSYAH anak dari suami istri SAJIANTO dan BAWON LESTARI ERNAWATI;

diubah/diganti menjadi telah lahirHalaman 2 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN MIgMUHAMMAD FAIZAL HERMANSYAH anak dari suami istri SAJIANTO dan BAWONLESTARI ERNAWATI; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna di daftarkan pada RegisterAkta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiranyang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian

permohonanPemohon dalam petitum angka ke2 ( dua ) beralasan hukum dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angkake3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada PegawaiPencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang gunadidaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir padaKutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian

namatersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimanayang dimaksud pada Pasal 52 ayat ( 1 ) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh )hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olen penduduk ( vide Pasal52 ayat (2 ) UndangUndang RI No. 23 tahun 2006 Jo.

UndangUndang RI No. 24 tahunHalaman 8 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN MIg2013 tentang Perubahan/penggantian UndangUndang RI No. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan ) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabatyang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil( vide Pasal 52 ayat ( 3 ) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna di daftarkan pada RegisterAkta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta KelahiranHalaman 9 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2019/PN MIgyang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalamRegister yang tersedia untuk itu;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan seluruhnya berjumlah sebesar Rp446.691.934,00 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaranUpah sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan akhir Desember 2015,uang pembayaran uang pesangon sesuai Pasal 163 ayat (1) UndangUndang Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan MasaKerja 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat 3 Undang Undang RI Nomor13 Tahun 2003, Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2013, dengan

Nomor 1092 K/Padt.SusPHI/2019(3), dan Uang Penggantian Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandimana jumlah yang diharus dibayarkan sebesar Rp673.867.119,00(enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh seratussembilan belas rupiah);3.

Nomor 1092 K/Padt.SusPHI/2019156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 1 x ketentuanPasal 156 ayat (8) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar oleh judex facti dalam putusannya;Bahwa oleh karena dalam memori kasasinya halaman 7, 8, dan 9Pemohon Kasasi/Tergugat pada dasarnya dapat menerima Putusan JudexFacti akan tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat hanya memohon kepada JudexJuris untuk memperbaiki jumlah uang

Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara tunai dansekaligus berupa Uang Pesangon 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x Ketentuan Pasal 156 ayat(8) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanseluruhnya berjumlah sebesar Rp446.691.934,00 (empat ratus empatpuluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratustiga

Uang penggantian perumahan dan pengobatan : 15% X Rp 46.000.000,- =Rp. 6.900.000,- 3. Uang pisah =Rp.46.000.000,- Jumlah .................. =Rp. 65.679.000,- - Menolak gugatan selain dan selebihnya;- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ditanggung oleh Negara;

secara tertulis atas tanggapansurat Tergugat tersebut dengan klarifikasi bahwa tetap pada prinsip pengundurandiri Penggugat sebagai karyawan adalah terkait dengan program efisiensi yangmana hak yang timbul mengacu pada Pasal 164 ayat 3 Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Tergugat berkewajiban untukmembayar hakhak yang timbul kepada Penggugat sebagai berikut:Masa Kerja tahun 3 bulane Uang Pesangon (164 ayat 3 UUK)2 x 2 x Rp.23.000.000, (Upah) =Rp. 92.000.000,e Uang Penggantian

hak yang seharusnyaditerima; Penggantian perumahan sertapengobatan dan perawatan15% (Rp.92.000.000,) Rp. 13.800.000= p. . . 7 Jumlah (a+b)... = Rp.105.800.000,23 Bahwa guna kelancaran eksekusi dalam perkara ini Penggugat mohon kepadayang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharisetiap kali keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan Putusanini.24 Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan

Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Pengunduran diri Penggugat adalah terkait dalam program efisiensiuntuk karyawan yang mengundurkan diri dan diberikan hakhaknya sesuai dengan13Pasal 163 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaann yang dijelaskan pada Surat pemberitahuan program efisiensiNomor: 028/MHP/PD/Niru/IV/2012 tertanggal 26 April 2012;3 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat seperti Uang Pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Uang Penggantian

Uang Penggantian hak yang seharusnyaditerima; Penggantian perumahan sertapengobatan dan perawatan = Rp. 13.800.000,15% (Rp.92.000.000,) Jumlah (a + b) = Rp.105.800.000,4 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (Uitvoorbaar bij voorraad), meskipun ada Verzet maupun kasasi.5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesarRp.350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari setiap kali keterlambatanataupun kelalaian dalam melaksanakan Putusan perkara

Uang penggantian perumahan dan pengobatan :15% X Rp 46.000.000, =Rp. 6.900.000,3.

No. 222 K/PDT.SUS/2009Kasasi telah dinyatakan hanya berhak atas uang penggantian hak saja.Padahal uang penggantian hak hanya salah satu hak yang diberikanoleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana diaturpasal 156 ayat ke1, untuk itu mohon perhatian terhadap ketentuanPasal 156 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaiberikut :"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak yang seharusnya

No. 222 K/PDT.SUS/20092) Uang Penghargaan Masa Kerja :4x Rp 1.449.400, =Rp 5.797.600,3) Uang penggantian hak: (Kesehatan & Perumahan)15% x Rp 18.842.200, = Rp 2.826.330.,Jumlah = Rp 21.668.530,Herman Jusuf, Drs. Mpd1) Uang Pesangon : 9 x Rp 1.516.600, = Rp 13.649.400,2) Uang Penghargaan Masa Kerja :4x Rp 1. 516.600, =Rp 6.066.400,3) Uang penggantian hak: (Kesehatan & Perumahan)15% x Rp 19.715.800, = Rp 2.957.370,Jumlah = Rp 22.673.170,Didit pradito, Drs.

MDS1) Uang Pesangon : 9 x Rp 1.401.700, = Rp 12.615.300,2) Uang Penghargaan Masa Kerja :4x Rp 1.401.700, =Rp 5.606.800,3) Uang penggantian hak: (Kesehatan & Perumahan)15% x Rp 18.222.100, =Rp 2.733.315.Jumlah = Rp 20.955.415,Arvan Zainsyah, Drs1) Uang Pesangon : 9 x Rp 1.449.400, = Rp 13.044.600,Hal 78 dari 83 hal. Put. No. 222 K/PDT.SUS/20092) Uang Penghargaan Masa Kerja :4x Rp 1.449.400, =Rp 5.797.600,3) Uang penggantian hak: (Kesehatan & Perumahan)15% x Rp 18.842.200, = Rp 2.826.330.

=Rp 7.247.000,3) Uang penggantian hak: (Kesehatan & Perumahan)15% x Rp 20.291.600, = Rp 3.043.740.Jumlah = Rp 23.335.340,Setiawan Sastrawijaya, MDS1) Uang Pesangon : 9 x Rp 1.449.400, = Rp 13.044.600,2) Uang Penghargaan Masa Kerja :4x Rp 1.449.400. = Rp 5.797.600,3) Uang penggantian hak: (Kesehatan & Perumahan)15% x Rp 18.842.200, = Rp 2.826.330,Jumlah = Rp 21.668.530,Soetrisno, Drs.

BE1) Uang Pesangon : 9 x Rp 1.173.400, = Rp 10.560.600,2) Uang Penghargaan Masa Kerja :4x Rp 1.173.400, =Rp 4.693.60.3) Uang penggantian hak: (Kesehatan & Perumahan)15% x Rp 15.2254.200, = Rp 2.288.130.Jumlah = Rp 17.542.330,Hal 79 dari 83 hal. Put. No. 222 K/PDT.SUS/2009Je S. Ken Atik1) Uang Pesangon : 9 x Rp 1.449.400, = Rp 13.044.600,2) Uang Penghargaan Masa Kerja :4x Rp 1.449.400, =Rp 5.797.600,3) Uang penggantian hak: (Kesehatan & Perumahan)15% x Rp 18.842.200. = Rp 2.826.330.

Bahwa untuk penggantian nama Pemohon baik nama keluarga maupunnama kecil dari nama JHON FREDDY SIHOMBING diganti menjadiMURNAN NABABAN menurut Pasal 52 Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebin dahulumendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempatPemohon. Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada IbuKetua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenanmengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :1.

Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan KotaPematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohontersebut pada Akte Kelahiran nomor 1272LT210620110028 tertanggal22 Juni 2011 dari semula tercatat atas nama JHON FREDDYSIHOMBING diganti MURNAN NABABAN. 5.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk melakukan Pencatatan pada Register kelahiran yang bersangkutan dan melakukan Pencatatan Pinggir pada Kutipan akte lahir No.4495/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 26 Nopember 2009 tentang Penggantian / Perubahan nama anak Pemohon setelah salinan sah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap dan ditunjukkan kepadanya.6.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada InstansiPelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaCirebon untuk melakukan Pencatatan pada Register kelahiran yangbersangkutan dan melakukan Pencatatan Pinggir pada Kutipan aktelahir No.4495/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaCirebon tanggal 26 Nopember 2009 tentang Penggantian / Perubahannama anak Pemohon setelah salinan sah Penetapan ini berkekuatanHukum tetap dan ditunjukkan kepadanya.4.

tersebut menjadiBEBBY KHANZA ALESSANDRA YUNUS ;Menimbang, bahwa fakta tersebut akan dihubungkan dengan alat bukti yaitusurat bukti dan saksi serta Permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah didasarkan padakehendak Pemohon yang bermaksud untuk mengubah dan menambah nama anakpertamanya yang semula adalah BEBBY ABIGAIL ALESSANDRA YUNUS menjadiBEBBY KHANZA ALESSANDRA YUNUS ;Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.P/2015/PN Cbn.Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian

anak kesatu dari suamiistriMOHAMAD YUNUS dan HENY SUKARSIH menjadi BEBBY KHANZAALESSANDRA YUNUS, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke3 yang menyatakanmemerintahkan Pemohon untuk melaporkan ke Pegawai Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Cirebon untuk melakukan Pencatatan dalam register kelahiranyang bersangkutan maupun catatan Pinggir pada Kutipan akte lahir Nomor4495/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKotamadya Cirebon tentang Penggantian

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada InstansiPelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaCirebon untuk melakukan Pencatatan pada Register kelahiran yangbersangkutan dan melakukan Pencatatan Pinggir pada Kutipan aktelahir No.4495/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaCirebon tanggal 26 Nopember 2009 tentang Penggantian / Perubahannama anak Pemohon setelah salinan sah Penetapan ini berkekuatanHukum tetap dan ditunjukkan kepadanya.6.

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat Perubahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon;

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangiheuntuk membuat catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang dicabuttentang alasan penggantian dan Pencabutan Akte Kelahiran tersebut5. Membebankan biaya perkara menurut hukum6. Mohon keadilan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat sebagai berikut :1.

tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun2006);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon,dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempattinggal di Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten KepulauanSangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggalPemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna,dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima;Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitumpermohonan Pemohon tentang Penggantian

padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangiheuntuk merubah bulan Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalamKutipan Akta Kelahiran Nomor : 686/Ist/2006 dari lahir pada bulan Juli agardirubah menjadi lahir pada bulan Juni sekaligus mengganti dengan yangbaru akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, danmenarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon danmembuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabutmengenai alasan penggantian

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangiheuntuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipilyang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan AktaPencatatan Sipil tersebut;5.

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangondua kali ketentuan kepada Para Penggugat dengan perincian sebagaiberikut:Penggugat I: Uang Pesangon:Rp2.835.997,00 x 8x 2 = Rp45.375.952,00 Uang Penghargaan Masa Kerja:Rp2.835.997,00 x 3 =Rp 8.507.991 ,00 Uang Penggantian Hak:Perumahan + Obat + Cuti Tahunan x 15%(Uang Pesangon + Uang Penghargaan) x 15%= Rp 8.082.591,00 +Jumlah = Rp61.966.534,00Terbilang: (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enamribu lima ratus tiga puluh empat

rupiah);Penggugat II: Uang Pesangon:Rp2.835.997,00 x 8x 2 = Rp45.375.952,00 Uang Penghargaan Masa Kerja:Rp2.835.997,00 x 3 =Rp 8.507.991 ,00 Uang Penggantian Hak:Perumahan + Obat + Cuti Tahunan x 15%(Uang Pesangon + Uang Penghargaan) x 15%= Rp 8.082.591,00 +Jumlah = Rp61.966.534,00Halaman 2 dari 10 hal.

Nomor 869 K/Pdt.SusPHI/2020perincian sebagai berikut:Penggugat I: Uang Pesangon:8 x 2 x Rp2.835.997,00 = Rp45.375.952,00 Uang Penghargaan Masa Kerja:3 x 1 x Rp2.835.997,00 =Rp 8.507.991 ,00 Uang Penggantian Hak:Perumahan + Obat + Cuti Tahunan x 15%(Uang Pesangon + Uang Penghargaan) x 15% = Rp 8.082.591,00 +Jumlah = Rp61.966.534,00Terbilang: (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enamribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);Penggugat II: Uang Pesangon:8 x 2 x Rp2.835.997,00 = Rp45.375.952,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:3 x 1 x Rp2.835.997,00 =Rp 8.507.991 ,00 Uang Penggantian Hak:Perumahan + Obat + Cuti Tahunan x 15%(Uang Pesangon + Uang Penghargaan) x 15%= Rp 8.082.591,00 +Jumlah = Rp61.966.534,00Terbilang: (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enamribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);Menjatuhkan Putusan Sela dan memerintahkan Tergugatmembayarkan Uang Proses kepada Para Penggugat:Penggugat I:Gaji bulanan x (proses bulan April 2018 sampai bulan November2020):Rp2.835.997,00

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat Perubahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon;

Memerintahkan kepada Penjabat Pencatat Sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangiheuntuk membuat catatn pinggir pada Akte Kelahiran yang dicabuttentang alasan penggantian dan pencabutan akte kelahiran tersebut.4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;5. Mohon Keadilan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telahmengajukan bukti surat sebagai berikut :1.

ayat (1) UU Nomor 23 Tahun2006);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon,dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempattinggal di Kampung Kalurae, Lindongan II, Kecamatan Tabukan UtaraKabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwabenar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi PengadilanNegeri Tahuna, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima;Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitumpermohonan Pemohon tentang Penggantian

Kepulauan Sangiheuntuk merubah Nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan AktaKelahiran Nomor : 3159/Ist/2007 dari Asnat Stasya Mamuko agar dirubahHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 153/Padt.P/2018/PN Thnmenjadi Asnat Stasyia Janis Mamuko sekaligus mengganti dengan yangbaru akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, danmenarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon danmembuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabutmengenai alasan penggantian

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangiheuntuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipilyang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan AktaPencatatan Sipil tersebut;5.

dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang tertulis atas nama FERDINAND dengan ANASURIYANA dirubah menjadi FERDINAND SIGAR dengan ANA SURIYANA; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada PegawaiPencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang gunaDidaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggirpada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesualperubahan/penggantian

diataspermohonan Pemohon dalam petitum angka ke2 ( dua ) beralasan hukum dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitumangka ke3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkanTurunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepadaPegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malangguna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatanpinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesualperubahan/penggantian

/Perkara Perdata Nomor 1053/Pdt.P/2020/PN MlgMenimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian namasebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat ( 1 ) diatas, wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta PencatatanSipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan PenetapanPengadilan Negeri oleh penduduk ( vide Pasal 52 ayat ( 2 ) UndangUndang RINo. 23 tahun 2006 Jo.

UndangUndang RI No. 24 tahun 2013 tentangPerubahan/penggantian UndangUndang RI No. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan ) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan olehpejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat PencatatanSipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan KutipanAkta Pencatatan Sipil ( vide Pasal 52 ayat ( 3 ) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ) ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan

dilahirkan di Binuangpada tanggal 17 Mei 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 11 Juni 1987;Bahwa kemudian didalam kartu keluarga No.6310011504100004 dengankepala keluarga Bernama AHMAD IRFANI yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu 21Januari 2016 tercatat sebagai MASITAH ULFAH;Bahwa Pemohon berkeinginan menganti nama Pemohon dari yangsemula bernama MASITAH menjadi nama MASITAH ULFAH;Bahwa alasan penggantian

Pemohonberkeinginan untuk segera merubah nama Pemohon dengan maksud dantujuan arti dan makna nama Pemohon menjadi lebih jelas;Bahwa perubahan nama tersebut juga Pemohon mohonkan agarmemberikan kepastian bagi Pemohon dalam pembuatan Paspor denganadanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hokum bagiPemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dankeperluan adminstrasi bagi Pemohon nantinya;Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dankebudayaan Indonesia;Bahwa untuk penggantian

Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggantian/Penambahan namaPemohon dari semula bernama MASITAH berjenis kelamin perempuandari perkawinan sah suami isteri AMIR HAMZAH dan MASNIAH dandilahirkan di Binuang pada tanggal 17 Mei 1985, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal11 Juni bergati menjadi MASITAH ULFAH adalah sah;3.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmipenetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten yang terkait selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;4.

dariseorang ayah bernama Akhmad dan perempuan bernama Siti Aisyah;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut telah tercatat dalamAkta Kelahiran maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang UndangNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan PresidenRI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, apabila akan melakukan perubahan nama/penggantian

identitasdalam Akte Kelahiran harus dilaporkan kepada petugas pencatat untuk mendapatperbaikan seperlunya dan untuk pencatatan perubahan nama/penggantian identitastersebut didasarkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1, P2 dan P.4 (Fotocopy KTP atasnama Pemohon, istri Pemohon dan Fotocopy Kartu Keluarga) ternyata Pemohonbertempat tinggal di Jin.

Nurul Islam Rt 02/Rw O01, Kelurahan Bangkit Baru,Kecamatan Madastana, Kabupaten Barito Kuala, maka yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan serta menerbitkan Penetapan PerubahanNama/Penggantian Identitas dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalahPengadilan Negeri Marabahan;Menimbang, bahwa merupakan hal yang wajar menurut kebiasaan dimasyarakat adanya perubahan/penggantian/penambahan nama seseorang karenaPENETAPAN No.4/Pdt.P/2016/PN Mrh Hal7alasan dan tujuan tertentu untuk kebaikan

Indragiri Hulu untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon dimaksud pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsyah 14.02.AL.TP.CS.2008.003020 tertanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Inhu;

;Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede tersebut jelas mengatur bahwa Kepadapenduduk diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumahpengganti dalam bentuk uang tunai dan Uang tunai sebagaimanadimaksud pada huruf a diperuntukkan sebagai: penggantian bangunan,penggantian pengadaan tanah, tunjangan kehilangan pendapatan.Kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf

DampakHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/PDT.G.S/2017/PN SMD.Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dan KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik IndonesiaNomor 258/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk PenerimaUang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untukPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede peraturanperaturan tersebut telah jelas mengatur bahwapenduduk yang terkena dampak atas pembangunan waduk Jatigedeberhak menerima penggantian

uang tunai yang diperuntukkan salahsatunya sebagai penggantian bangunan dan ada juga yang namanyauang santunan untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi , sewarumah, tunjangan kehilangan pendapatan dan Pembayaran uang tunaiuntuk rumah pengganti atau uang santunan diberikan kepada masingmasing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atauuang santunan, oleh karena itu menurut hemat Hakim dengan mencermatiperaturanperaturan tersebut maka Penduduk yang mengalami dampakatas Proyek

Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 tentangPenetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk RumahPengganti dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede peraturanperaturanHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/PDT.G.S/2017/PN SMD.tersebut telah jelas mengatur bahwa penduduk yang terkena dampak ataspembangunan waduk Jatigede berhak menerima penggantian

uang tunaiyang diperuntukkan salah satunya sebagai penggantian bangunan danada juga yang namanya uang santunan untuk biaya pembongkaranrumah, mobilisasi, sewa rumah, tunjangan kehilangan pendapatan danpembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunandiberikan kepada masingmasing Kepala Keluarga penerima uangtunai untuk rumah pengganti atau uang santunan.

insentif kepada pekerjakarena uang insentif merupakan bagian dari komponen upah akibatterjadinya pemutusan hubungan kerja;Bahwa besarnya uang insentif yang dibayarkan perusahaan kepadaPenggugat adalah sebesar Rp750.000,00 tiap bulan tanpa dipengaruhikehadiran pekerja;Bahwa uang insentif sebesar Rp750.000,00 yang merupakan tunjangan tetapadalah merupakan bagian dari komponen upah sekaligus merupakan bagianatau dasar yang masuk dalam perhitungan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian

hak akibat terjadinyaPHk;Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pada saat terjadi PHK makapengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 163 ayat (2), dimana untuk:a.

AntoniusMau Molo (Termohon Kasasi/Penggugat) telah menerima uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan dan uang penggantian hak, yangdibayarkan pada tanggal 21 Februari 2015 (vide, bukti T.8);Bahwa dengan demikian konform dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan sebagai berikut:Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima;Bahwa

(/egal/ standing) lagi untuk menggugat Pemohon Kasasi/Tergugat dalam kapasitas sebagai anggota FSP PAR Unit Bodywork Spa(error in persona);Bahwa terhadap alasan Judex Facti bahwa pembayaran pesangon kepadaTermohon Kasasi/Penggugat masih belum tuntas, adalah bertentangandengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, halmana berdasarkan bukti T.7 dan T.8nyatanya terbukti Termohon Kasasi/Penggugat telah menerima uangpesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian

Maka, menurut Pemohon Kasasi/Tergugat,perhitungan uang pesangon untuk Termohon Kasasi/Penggugat(Antonious Mau Molo) dengan gaji/upah terakhir sebesar Rp3.710.800,00(tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah), denganperincian: Uang Pesangon 2x 9x Rp3.710.800,00 =Rp 66.794.400,00 Uang Penghargaanmasa kerja 7 x Rp3.710.800,00 = Rp 25.975.600,00 Uang Penggantian hak 15% x Rp92.770.000,00 = Rp 13.915.500,00 +Rp106.685.500,00Adalah perhitungan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, sehinggaterhadap

Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan15% x Rp3.420.000,00 =Rp 513.000,00c. Uang Pengganti Cuti Rp1.710.000,00 : 25 x 12 =Rp 820.800,00d. Uang Cuti Haid 2 hari x 7 binRp1.710.000 : 25 x 14 =Rp 957.600,00e. Uang THR 2015 =Rp 1.710.000,00f. Upah Proses Februari Desember 201510 x Rp1.710.000,00 =Rp 17.100.000,00g. Kekurangan Upah Tahun 2014: 6 bulan x Rp300.000,00=Rp1.800.000,00Jumlah =Rp26.321.400,00Terbilang: Dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratusrupiah;9.

Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan15% x Rp3.420.000,00 =Rp 513.000,00c. Uang Pengganti Cuti Rp1.710.000,00 : 25 x 12 =Rp 820.800,00d. Uang Cuti Haid 2 hari x 7 binRp1.710.000 : 25 x 14 =Rp 957.600,00e. Uang THR 2015 =Rp 1.710.000,00f. Upah Proses Februari Desember 201510 x Rp1.710.000,00 =Rp.17.100.000,00g.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pesangon dan UpahProses Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara tunaiyaitu: Uang Pesangon 2 x 1 x Rp. 1.710.000, = Rp. 3.420.000, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan15 % x Rp. 3.420.000, =Rp. 513.000, Upah proses selama 6 bulan6 x Rp. 1. 710.000. = Rp. 10.260.000.Jumlah = Rp. 14.193.000,(empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada

Bahwa putusan dan pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo akanmenjadi preseden buruk bagi selurun karyawan Pemohon Kasasi danseluruh karyawan di Indonesia yang di PHK karena hasil penilaian kinerjakaryawan yang masih dalam masa percobaan dan tidak lolos, tetap akanmendapatkan Pesangon yang sama dengan Termohon Kasasi sebesarsebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penggantian Masa Kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) serta Uang PenggantianHak sebesar 1 (satu) kali

tanggal 25 Februari2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI:1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003;3) Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak dibacakan putusan ini;4) Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pesangon sebagaiakibat Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai yaitu: Uang Pesangon 2 x 1 x Rp. 1.710.000, = Rp3.420.000,00 Uang Penggantian

Penggugat masih menghendaki untukbekerja, maka sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak uangpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (8), dan uangpenggantain hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perinciansebagai berikut: Uang Pesangon :2x (6x Rp1.983.200, = Rp23.798.400,00 Uang Penghargaan masa kerja 6 x Ro1.983.200, = Rp11.899.200,00 Uang Penggantian

Nomor 52 PK/Pdt.SusPHI/2016sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagai berikut: Uang Pesangon : 2 x (6 x Rp1.983.200,00 = Rp23.798.400,00 Uang Penghargaan masa kerja 6 x Rp1.983.200,00 = Rp11.899.200,00 Uang Penggantian hak :15%x (Rp23.798.400,00 + Rp11.899.200,00 ) = Rp5.354.640,00Total = Rp41.052.240,00(empat puluh satu juta lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);5.

permohonan putusan provisi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidaksah dan batal demi hukum;Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak dibacakannya Putusan ini yaitu terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014;Menghukum Tergugat membayar Penggugat Uang Pesangon sebesar 2(dua)kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebagaimanaPasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian

melakukan penundaan penyetoran dana nasabah yang sudah ditagihdan dugaan memanipulasi tandatangan nasabah, perbuatan mana menururt JudexFacti harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pidana tidak dibenarkankarenanya salah menerapkan hukum;Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran apalagi perusahaantempat kerja Pemohon dalam bidang keuangan namun bukan merupakankesalahan berat sebagaimana PHK Pengusaha, sehingga berhak atas kompensasi1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Nomor 52 PK/Pdt.SusPHI/2016sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danadil diberikan upah proses 6 bulan sesuai dengan lamanya proses penyelesaianperselisinan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Rumusan PlenoKamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;Bahwa perhitungan hak kompensasi Pemohon Peninjauan Kembali adalah :4.1 Uang Pesangon 1 x 7 x Rp1.983.200,00 =Rp13.882.400,00;4.2 Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.983.200,00 =Rp 5.949.600,00;4.3 Uang Penggantian

Pasal155 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) belumadanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,diwajibkan Tergugat membayar upah/gaji sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus2015 dengan rincian:4 bulan X Rp2.880.000,00 = Rp11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus duapuluh ribu rupiah);16.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Penggugat menuntut UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian

Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatandan Perawatan 15% X Rp80.640.000,00 = Rp12.096.000,00;4. Hak Cuti yang belum diambil Rp2.880.000,00 : 25 X12= Rp 1.382.400,00;5.

Uang Pesangon, Uang Penghargaan, dan Uang Penggantian Hak sesuaiPasal 156 Ayat (1);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Bahwa permohonan provisi ini diajukan karena Penggugat sejak Bulan Mei2105 sampai dengan Bulan Agustus 2015 tidak menerima upah/gajisebagaimana amanat Pasal 155 Ayat (2) dengan perhitungan sebagai berikut:Gaji saudara Hafid Umar (Penggugat

Uang Penggantian Hak Perumahan, PengobatanHalaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 497 kK/Padt.SusPHI/2016dan Perawatan 15% X Rp80.640.000,00 = Rp12.096.000,00;4. Hak Cuti yang belum diambil Rp2.880.000,00 : 25 X12 = Rp1.382.400,005. Gaji bulan Juni 2015 1 bulanX Rp3.470.000,00 = Rp 3.470.000,00;Jumlah yang harus diterima = Rp97.588.400,00;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepadaPenggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesarRp46.368.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapanridu rupiah);4.

tersebut terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :Bermula ketika pada sekitar Tahun 2015 Ahli waris pemilik tanah yang saat inisudah menjadi Desa Karang Jawa yang luasnya kurang lebih sekitar 55 Ha, dan yangsebelumnya pada tahun 1991 Tanah milik ahli waris dimaksud sudah pernahdilakukan ganti rugi oleh warga yang sudah lama menempati tanah landreform milikHalaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 42/PID/2017/PT TJKahli waris yang saat ini sudah menjadi Desa Karang Jawa dan pada tahun 1991tersebut penggantian

proses kesepakatan ini sehingga tidakada tokoh masyarakat yang meminta bagian 35 % hak para tokoh masyarakay yangseharusnya diterima sehingga Pihak Kedua (Kepala Desa Karang Jawa Sadr.SUDARTO) tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud (Pasal 2 Surat KesepakatanGanti rugi tanah).Bahwa Terdakwa ADENIN HAMID, SE Bin ABDUL HAMID dalamkesepakatannya tidak melibatkan Tokoh masyarakat, namun Terdakwa ADENINHAMID, SE Bin ABDUL HAMID sendirilah yang justru menyatakan dirinya sebagaiTokoh Masyarakat agar penggantian

belas ribu delapanratus lima puluh rupiah) Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut :Bermula ketika pada sekitar Tahun 2015 Ahli waris pemilik tanah yang saat inisudah menjadi Desa Karang Jawa yang luasnya kurang lebih sekitar 55 Ha, dan yangsebelumnya pada tahun 1991 Tanah milik ahli waris dimaksud sudah pernahdilakukan ganti rugi oleh warga yang sudah lama menempati tanah landreform milikahli waris yang saat ini sudah menjadi Desa Karang Jawa dan pada tahun 1991tersebut penggantian

dalam proses kesepakatan ini sehingga tidakada tokoh masyarakat yang meminta bagian 35 % hak para tokoh masyarakat yangseharusnya diterima sehingga Pihak Kedua (Kepala Desa Karang Jawa Sdr.SUDARTO) tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud (Pasal 2 Surat KesepakatanGanti rugi tanah).Bahwa Terdakwa ADENIN HAMID, SE Bin ABDUL HAMID dalamkesepakatannya tidak melibatkan Tokoh masyarakat namun Terdakwa ADENINHAMID, SE Bin ABDUL HAMID sendirilah yang justru menyatakan dirinya sebagaiTokoh Masyarakat agar penggantian

belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah),.Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bermula ketika pada sekitar Tahun 2015 Ahli waris pemilik tanah yang saat inisudah menjadi Desa Karang Jawa yang luasnya kurang lebih sekitar 55 Ha, dan yangsebelumnya pada tahun 1991 Tanah milik ahli waris dimaksud sudah pernahdilakukan ganti rugi oleh warga yang sudah lama menempati tanah landreform milikahli waris yang saat ini sudah menjadi Desa Karang Jawa dan pada tahun 1991tersebut penggantian

Putusan Nomor 1242/B /PK/PJK/2015menyalurkan dan mengukur pemakaian air serta perawatan danpemeliharaan yang mendapat subsidi dari perusahaan);d. bahwa pembebanan biaya pemasangan pipa, assesoris dan meter airkepada pelanggan yang digunakan untuk menyalurkan air bersihmerupakan biaya pendaftaran yang hanya bersifat penggantian hargapipa, assesoris dan meter air serta upah pasang yang pengerjaannyadilakukan oleh pihak ketiga (Instalatur) dimana PPNnya telah dibayarsemua oleh PDAM Tirta Musi.

Putusan Nomor 1242/B /PK/PJK/2015e Pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan Rp 0,00e Pendapatan penggantian meter rusak sebesar Rp 19.737.000,00e Pendapatan penggantian pipa persil sebesar Rp 6.553.000,00e Pendapatan non air lainnya Rp 42.678.000,00e Pendapatan penjualan air lainnya Rp 0,00Total Rp 476.083.000,00Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadappertimbangan hakim yang dicantumkan dalam putusan pada halaman 20antara lain sebagai berikut:1. bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat

Pembebanan pemasangan pipa dan meteran yang digunakan untukmenyalurkan air bersin hanya bersifat penggantian harga pipa dan upahpasang karena PDAM TIRTA MUSI belum mampu memberikanpemasangan baru secara gratis/cumacuma. Setelah pipa dan meterterpasang kepemilikian dan pemeliharaannya adalah di bawah tanggungjawab PDAM TIRTA MUSI (status pipa dan meteran tetap milik PDAMTIRTA MUSI). Tidak ada penyerahan BKP/JKP kepada pelanggan.6.