Keputusan TUN Sertifikat Hak Guna Bangunan (HCB)No: 1843 tanggal 12 Pebruari 2002 seluas 6.998 m2 atasnama Hadi Surya Atmaja, diterbitkan oleh Tergugat(Kepala Kantor Pertanahan Balikpapan) tanggal 12Pebruari 2002 dari Turunan Keputusan TUN Sertifkat HakMilik No: 1499 tanggal 10 Nopember 1994 seluas 6.998 m2atas nama H.

Jikadihitung dari jangka waktu Gugatan Penggugat diPengadilan TUN Samarinda tanggal 22 Maret 2010 terdaftardi Pengadilan TUN Samarinda tanggal 23 Maret 2010terdaftar Perkara No: 08/G/2010/PTUNSmda dengan tahunpenerbitan Keputusan TUN Sertifikat Hak Milik a.n. H.Dudinsyah tanggal 10 Nopember 1994, kemudian diturunkankepada penerbitan Keputusan TUN Sertifkat Hak GunaBangunan (HGB) a.n.

BalikpapanSelatan Kota Balikpapan sesual surat ukur No:105/Sepinggan/2002 itanggal 12 Pebruari 2002 + yangditerbitkan Tergugat, sedangkan di lain pihak Penggugattidak menggugat keputusan TUN Sertifikat Hak Milik No:1499 tanggal 10 Nopember 1994 seluas 6.998 m2 a.n. H.Dudinsyah yang diterbitkan Tergugat sebagai dasarturunan penerbitan Objek Sengketa Keputusan TUN aquo,karena keputusan TUN Sertifikat Hak Milik No: 1499tanggal 10 Nopember 1994 a.n. H.

TUN/X/1993 tanggal 14Oktober 1993 Romawi V angka 1.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021karena sakit di Kota Sabang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah adalah sebagai berikut:

1. Asnidar Binti Budiman selaku Istri;
2. Husna Tun Ainal Yati Binti Tgk

KEP/11/DPNPM/VII/2010 tanggal 26 Juni 2010 adalah bukan dalamrangka penyelenggaraan urusan pemerintahan maka DewanPimpinan Nasional Partai Merdeka tidak dapatdipersamakan dengan Badan /Pejabat TUN yang keputusannyadapat di gugat di Peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, olehkarena Tergugat/ Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka adalahbukan Pejabat TUN atau yang dipersamakan dengan Badan/ PejabatTUN dan apa yang diputuskan adalah bukan keputusan dibidangTata Usaha Negara

Soegito Sastroatmodjo (Pensiunan PNS)adalah jelasjelas perkara TUN, karena agar Penggugat berhak atasmanfaat pensiun tersebut harus terdaftar dan tercatat dalam SK No.882.2/18567/1989 tanggal 30 Oktober 1989 jo. No.C.010866/KEP/KC17/A/95 tanggal 1 September 1995 yang diterbitkanoleh Badan Kepegawaian Negara.Bahwa dalil Tergugat Ill sebagaimana disebut diatas sesuai denganPasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai DanPensiun Janda/Duda Pegawai jo.

Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atauPejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa bila disimak dan dicermati, objek gugatan dari Penggugatadalah ; pada prinsipnya yang menjadi permasalahan adalah sengketa yangtimbul karena dikeluarkannya Keputusan TUN

berupa surat keputusan pensiun dan atausurat penetapan penyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama SoegitoSastroatmodjo (alm) yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.Menimbang, bahwa surat keputusan pensiun dan atau surat penetapanpenyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo (alm)menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang

bersifat konkrit, individual dan finalsehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Hal mana surat keputusan pensiun dan atau surat penetapan penyesuaian pensiunpokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo (alm) dimaksud telah memenuhipersyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN yangmeliputi :Penetapan tertulis;Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;a fF eo Ny =Bersifat

, bahwa dengan demikian surat keputusan pensiun dan atau suratpenetapan penyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo(alm), yang termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, menurut pendapat majelis Hakimpembatalanya harus dilakukan di Pengadilan Tata usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka MajelisHakim menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat II tentangkompetensi

Tjek mat zen;4) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 09/PDT/1992/PT.TK, tanggal 24 maret 1992 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;5) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PDT/1992 tanggal 12 Februari 1998 menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi;6) Fotokopi Putusan PTUN Bandar Lampung, Nomor 8/G/2015/PTUN-BL Tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;7) Fotokopi Putusan PT-TUN Medan Nomor 165/B/2015/PT-TUN

TUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUNBandar ampung. a. Foto copy kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar binYasir (alm) dengan penyewa a.n. Sukirman. b. Foto copy kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. lwan Setiawan.(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa H. MuhammadUmar bin Yasir (alm)/Terdakwa dalam berkas Perkara splitzing).4.

TUN Medan Nomor 165/B/2015/PTTUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUN BandarLampung;a. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar bin Yasir(alm) dengan penyewa a.n. Sukirman.b. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. Iwan Setiawan.Halaman 32 dari 35 Putusan No.83/pid.B/2017/PN.TjKharus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2017/PNTjKa.n. Terdakwa H.

Tinggi TUN Jakarta No.239/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Oktober 2015 Jo.

Bahwa sertifikat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN ic.

PutusanKasasi Mahkamah Agung Perkara No.44 K/TUN/2016 tertanggal 14 April2016 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara No. 46 K/TUN/2016tertanggal 7 Maret 2016, jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No.44K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 jo.

TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENYANGKUT TENGGANGWAKTUBahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 11Desember 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalahKeputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, KabupatenDemak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr.

Atas alasan Penggugat tersebut, tidaklah dapat dijadikanalasan untuk mengajukan gugatan TUN yang telah melampaui bataswaktu, karena pengumuman hasil seleksi Perangkat Desa telahdilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 dan Keputusan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr.

Bahkan menurut Pasal 38 ayat (3)menyebutkan Kepala Desa yang tidak bersedia melantik PerangkatDesa dapat dberikan sanksi oleh Bupati.Kalau mau berjuang yang benarseharusnyagugat sajahasil pengumumannya untuk dinyatakantidakberkekuatan hukum bukan gugatan TUN yang hanyamelanjutkanproses SelekSi;5.

Tentang Obyek TUN yang tidak memilliki unsurBeSIISSINQ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintahundangundang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauandari Tergugat atau adanya unsur Beslissing (putusan) maupunpernyataan kehendak dari Tergugat;3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a guo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

Karangtengah, Kabupaten Demak, tertanggal10 Maret 2018, beserta lampirannya, diajukan gugatan TUN yaitu 90 (sembilanpuluh) hari.

TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKIUNSUR BESLISSING Bahwa obyek gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan Tertulis(beschiking) berupa : Keputusan Kepala Desa Sampang, KecamatanKarangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/09 Tahun 2018, tentangPengangkatan Sdr.

Hal tersebut diberitahukan sebelum ujian berlangsung danpeserta tidak ada yang keberatan dan melakukan protes, dengandemikian pengunduran pengumuman harus dianggap diskresi daripejabat TUN yang harus dihormati.

Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur Beslissing ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintah undangundang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Tergugatatau adanya unsur Beslissing (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Tergugat; 3.

Putusan Mahkamah Agung RINomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memilikikaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuangugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasakepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yangsedang digugat; Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 di atas dapat dipahamibahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produkyang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan Tata Usaha Negara)berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikanpadanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). PenjelasanHalaman 9 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud denganurusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;.

Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu KTUNadalah adanya wewenang atau kewenangan yang selalu harus adadan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapatmelakukan tindakantindakan hukum dan khususnya dalam hal iniadalah menerbitkan keputusankeputusan TUN sebagai salah satuinstrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satu ciriterpenting dalam penerapan wewenang menurut hukumpubliktersebut (terutama dalam menerbitkan keputusankeputusan TUN)adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawaakibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yangbersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan,kewenangan mana dapat dilaksanakan secara sepihak (bersifatunilateral).

Apabila pada saat itu yang dilaksanakannyaadalah urusan pemerintahan berdasarkan perundangundangan yangmemberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasukPejabat TUN (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukantermasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapatdigugat di Pengadilan TUN;.

Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkanTergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quoberkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkanperundangundangan yang memberikan wewenang kepadanya, makapada saat itu ia termasuk Pejabat TUN (sekalipun secara struktural/Halaman 11 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.Organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif), sehingga dapat digugat di Pengadilan TUN;10.Bahwa berdasarkan pada

TUN. SBY

TUN. SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danbewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :ANUNG WIDIATMOKO,SKM, kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal Perum RSI No. 10 RT. 02 RW. 013, Belangwetan,Klaten Utara, Klaten, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018telah memberikan kuasa kepada :1.

TUN. SBY. Tanggal11 Pebruari 2019 berserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat dialam yaj = n ooo nnn nnn nnn nnn nnn non nen ne nnn nnn nne nee ee nnn4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 129/B/2019/PT. TUN. SBY.tanggal 19 Juni 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadianmengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor128/B/2018/PTUN.

., tanggal 11 Juli 2006jJuncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 382 K/TUN/2006 tanggal 30 Januari 2007, juncto Penetapan Wakil Ketua HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/2009 Eks tanggalHalaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2018.4 Maret 2011 terhadap rekening pada Bank Central Asia Cabang DuriKosambi Nomor 593 030 9098 atas nama Dianna Kusnadi/Adi Sani Djoharitersebut di atas:Dalam Pokok Perkara:Primair:1.

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 15 Desember 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Dalam Provisi:Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat Nomor 434/110/192/IX/PHK/42005 tanggal 12 April 2005, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 221/G/2005/PT TUN

JKT., tanggal 11 Juli 2006,jJuncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 382K/TUN/Halaman 4 dari 7 Hal.

Tempat Tinggal Tambakrejo RT.02 RWO02, Desa TambakrejoKecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam Halini diwakili oleh KuasaInsidentil berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang Nomor 55/PEN TUN/2021/PTUN SMGtanggal 29 Juni 2021 tentang) ijin beracara. yatu1 RUSLAN2. SIT FATICHAHSLAIL IRFIYANIKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekeraan Wiraswasta,Tempat tinggal Tambakrejo RT.02/RW.02 Desa Tambakrejo, KecamatanPatebon, Kabupaten Kendal.

TUN SBY. tanggal 29 Nopember oleh PanteraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangHal 2 dari O Hal Putusan Nomor 2391.201 PTUN SBY..Nomor 55/G/2021/PTUN SMG, tanggal 12 Oktober 2021,3 Penetapan Ketua Majelis Nomor 239 / PEN HS / 2021 / PT TUN SBYtanggal 20 Desember 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan .4.

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala KantorPertanahan Jakarta Timur dan Kepala Suku Dinas PengawasanPembangunan Kota Jakarta Timur dalam perkara Nomor134/G/TUN/95/PTUN.JKT.2. Bahwa Penggugat masih terlalu premature untuk menyatakan dirisebagai pemilik syah atas tanah a quo, karena berdasarkan putusanperkara yang belum mempunyai kekuatan pasti termaksud, karenannyaPenggugat harus lebih dahulu menunggu putusan perkara Nomor134/G/TUN/95/PTUN.JKT.3.

Nomor: 72/K/TUN/1998,tanggal 9 Maret 2000, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:MENGADILLI Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala KantorPertanahan Jakarta Timur tersebut; Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il Kepala SukuDinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) Walikotamadya JakartaTimur tersebut, tidak dapat diterima;Hal. 8 dari 13 hal. Put.

(Bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi Tanda PK4).Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 13 Oktober2000, perihal: Tegoran agar mematuhi Putusan Mahkamah Agung RIL,Nomor 72/K/TUN/1998, tanggal 9 Maret 2000 jo Putusan PT.TUN.JKT.Nomor 27/B/1997/PT.TUN.JKT, atas dasar Permohonan Pelaksanaaneksekusi isi Putusan Mahkamah Agung RI. tersebut diatas telah mempunyaikekuatan hukum tetap, beserta lampiran surat permohonan, yang ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur

No 72/K/TUN/1998 jo No. 27/B/1997/PT.TUN.JKT, joNo. 123/G.TUN/1995/PTUN.JKT, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Incrah).(Bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi Tanda PK6)Surat Undangan dari Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur, Nomor7611/1.711, tanggal5 Desember 2000, tentang Rapat Koordinasi tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung RI. No. 72/K/TUN/1998 terhadap tanahdan bangunan di Jalan Jatinegara Barat No. 110 RT.001/02 KelurahanKampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Kalau) yang mengeluarkankeputusan TUN tidak bersedia mencabut keputusan TUNyang bersifat individual dan konkrit maka untukmembatalkan keputusan TUN tersebut harus7~ melaluipengadilan TUN karena untuk membatalkan keputusanTUN yang bersifat individual adalah mutlak menjadikompetensi absolut peradilan TUN ;Walaupun pejabat TUN belum mencabut' keputusan TUNyang dikeluarkan dihubungkan dengan permohonanpenciutan yang diajukan oleh PT.

Jadi berdasarkan hal9899tersebut didalam ketentuan peradilan TUN sebuahkeputusan TUN bukan hanya yang bersifat tertulissaja tapi juga tidak tertulis.

ada sebelum ada kontrak yaitu keputusanTUN yang memberikan wewenang kepada pihak pihak untukberkontrak kepada salah satu developer dalam hal iniharus ada Keputusan TUN.

Keputusan TUN seperti itudikatakan underline. Tetapi disamping itu dalampelaksanaan kontrak supaya kegiatan bisa dilaksanakanmaka ada keputusan TUN baru berupa keputusan ini,keputusan ini, barangkali keputusan yang disebutkanmengenai penetapan luas wilayah sesuai kontrak. Dalamkontrak sebenarnya sudah ada penetapan luas wilayahtapi diperkuat keputusan TUN.

Ini sebenarnya termasukkeputusan TUN yang sangat erat hubungannya dengankontrak tadi, ia lahir merupakan satu kesatuan kontrak.Dalam kontrak sudah ik terjadi pengurangan, agarterjadi kegiatan diwilayah pengurangan maka harus adaSK TUN supaya dapat mencapai kemakmuran rakyat.

Putusan No.289/K/TUN/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 30 April2008 jo. Putusan NO 116 PK/TUN/2009/PT.TUN.JKT. Tanggal 22 Maret 2010;Bahwa berkaitan dengan poin 7 tersebut diatas,bahwa yang menjadi ObjekSengketa dalam perkara tata usahan negara tersebut adalah terbitnya SertipikatHak Guna Bangunan NO.241/Cipaganti, terbit tanggal 09 Mei 2005 atas namaPT.

Putusan Mahkamah AgungNo.289/K/TUN/2007 tangga! 3004 2008. Jo. Putusan Mahkamah AgungHalaman 20 dari 58 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PN,Bagtanggal 22032010. No.116 PK/TUN/2009 dalam pertimbangan Iuikum salahsatunya antara lain:"Menimbang, bahwa antara tanah dan bangunan yang ditempati oleh ParaPenggugat dan yang dimiliki oleh Tergugat !

Fotocopy Salinan Putusan Mahkamaha Agung Republik Indonesia No. 116PK/TUN/2009 tertanggal 29 Maret 2010, diberi tanda T.3.4.5.3;4. Fotocopy Salinan Penetapan PTUN Bandung No. 25/G/2006/PTUN. Bdg Jo.No. 187/B/2006/PT.TUN.JKT Jo. No. 28 K/TUN/2007/Jo. 116 PK/TUN/2009tertanggal 11 Mei 2011, diberi tanda T.3.4.5. 4;9. Fotocopy Surat Mendirikan Bangunan tertanggal 04 Juni 1958, diberi tanda7.3.4.5 5;6, Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah berikut Bangunan JI.

PutusanNo.289/K/TUN/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 30 April 2008 jo. Putusan NO 116PK/TUN/2009/PT.TUN.JKT.

PutusanNo.289/K/TUN/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 30 April 2008 jo. Putusan NO 116PK/TUN/2009/PT.TUN.JKT. Tanggal 22 Maret 2010, mengakibatkan Penggugattidak berhak lagi atas sebidang tanah dengan luas + 1.100 m? (seribu seratusmeter persegi) dan bangunan rumah diatasnya yang terletak dan dikenal olehumum di jalan Cipaganti No.142 Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, KotaBandung.4.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam perkara ini bukanlah PihakPENGGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008,maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memilikikekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepadaTERGUGAT terkait tidak teroayarnya NCD milik PENGGUGAT.3.

alasan untuk memintaTERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT denganmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karenaputusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

ada alasan untuk memintaTERGUGAT Ill melakukan pembayaran kepada PENGGUGATdengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008karena putusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT Ill di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Kalvin als Avin anak dari Bun Tun

Saksi Kalvin Als Avin anak dari Bun Tun Chiang dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangkadi rumah sdr.

;Bahwa Bandar judi kodokkodok saat itu yaitu sdr.Kalvin Als Avin anak dariBun Tun Chiang;Bahwa permainan judi dirumah saksi pada saat itu tidak ada memiliki izindari pihak yang berwenang;Halaman 9 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sqle Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;6.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IlBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Halaman 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sg!Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IllBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;2.

Sukarta Indrafachrudi,tanggal 11 Mei 2009; o9bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua ... dasargugatan beserta alasanalasannya ... dalam surat gugatan pada angka 1 s/d angka 10yang menyangkut mengenai pokok sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja;bahwa namun demikian, pertamatama mohon perhatian dan dimohon akte,ketentuan esensial TUN sebagai peraturan dasar dalam sengketa TUN, sebagaiberikut: 2.1. bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negaraadalah

(mandaatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas NegeriMalang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta17mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu; satu dan lain hal tercermindalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat(1) Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunianRumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a. Pemimpin Unit Utama untukkantor pusat Departemen; b.

sekarang ini;bahwa pemahaman dari sisi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNo.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan DepartemenPendidikan Nasional, norma pengaturan yang bersifat umum berlaku asas vermoedenvan rechtsmatigheid, esensial sebagai peraturan dasar yang rechtsmatigheid dalampenyelesaian sengketa TUN sekarang ini; sebagai dasar dan regulatif dalammelakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu, dalam rangka

Rumah Negara dilingkungan.....lingkungan Universitas Negeri Malang ...; yang bukan kapasitasnya dalamperkara TUN ini;bahwa landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dankeadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkunganUniversitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dankepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; menunjuk padaRencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 20082012,Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor

Drs.Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Mei 2009; tidak saja sesuai asas manfaat,asas keadilan, asas kepastian hukum, melainkan juga telah melandaskan asasumum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme; bahwa, penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang dimohonkan Penggugat dapatberimplikasi tidak baik dalam skala nasional, melanggar tertib administrasi dalampengelolaan Rumah

Ecogreen Oleochemicals sesuai kesepakatan jual bell,selanjutnya pada tanggal 05 April 2019 Mohammad Jasa Abdullahmenugaskan Saksi Saw Tun Als Alamsah Als Alam menunjuk SaksiDedy Supriadi Als Dedy dan Saksi Dwi Buddy Santoso Als Dwi AlsBuddy untuk melakukan pekerjaan pemotongan terhadap crane noelltersebut, Saksi Saw Tun juga ditugaskan oleh Mohammad JasaAbdullah untuk mengawasi proses pemotongan. Sedangkan SaksiKasidi Als.

Ecogreen Oleocimicas Saksi Saw Tun dan Saksi DedySupriadi bertanya kepada Saksi Purwanto sebagai orang yangdipekerjakan oleh Saksi Dedy Supriadi untuk melakukan pemotongancrane noell apakah ada yang mau beli scrap ? dijawab oleh SaksiPurwanto ada, saya telpon dulu, selanjutnya pada tanggal 20 April2019 Saksi Purwanto bertemu dengan Saksi Haryono mengatakan adayang mau jual besi scrap di gudang PT.

Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 472/PID.B/2021/PT PBRRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg

Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg dan pembayarannya melalui transfer ke rekeningBNI nomor

) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil