Ditemukan 13076 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tunas tuntut tumbas tuntuk tunai tunbas tunjas tunta tantan
Pengadilan PN ROTE NDAO Perdata Tanah
Register : 11-01-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Rno
Tanggal 27 Juni 2016 — Penggugat - CORNELIA BATUKH Tergugat 1.YULIUS BATUKH 2.TOBERSUN SAGALA 3.SIMSON POLIN 4.DAUD POLIN 5.MATIAS BEDA 6.: WELHELMINA BEDA 7.SELIMBER KEKADO 8. NIKOLAS BEREK 9.THOBIAS POLIN 10.: DAMARIS SINA 11.ANIS SUKI 12.ERWIN PETHAN 13.ROBIN SODAKAIN 14.YERMIAS PINGAK 15.YACOB KEKADO 16.LAZARUS SODAKAIN 17.NUFER LUSI 18.18. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO,
74 — 30
  • tersebut di atas,maka materi eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak karena adabeberapa orang yang berada di dalam obyek sengketa tidak ditarik sebagaiTergugat antara lain adalah Mixdon Panala, akan Majelis pertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa filosofi dari gugatan yang tidak dapat diterima karenakurang pihak, adalah karena :> Apabila ditariknya pihak tersebut sebagai Tergugat atau turut Tergugat,perkara menjadi tuntas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 21-04-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1519 K/Pid/2014
Tanggal 21 April 2015 — AGUSTINO
52 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pid/2014nilainya kemudian saksi melakukan perjanjian kontrak kerja denganTompel yang saat ini masih berjalan dengan besar nilai kontrak adalahRp1.444.082.199,00 namun sampai dengan sekarang ini AGUSTINObelum mengembalikan uang tersebut ; Nilai uang yang harus dikembalikan oleh AGUSTINO adalah sekitarRp1.44.082.199,00 berdasarkan perjanjian dan untuk waktu pengembaliansetelah ada harga penawaran serta pekerjaan AGUSTINO tersebut tidaksesuai dengan yang disepakati artinya pekerjaan tersebut tidak tuntas
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.Prof. Usman Pelly MA
2.Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
3.Miduk Hutabarat
4.Rizanul
5.Ir. Burhan Batubara
6.Dadang Darmawan, M.Si
Tergugat:
Walikota Medan
535 — 215
  • Hal ini sangat penting agar penyelesaianpermasalahan hukum a quo dapat terselesaikan secara tuntas danmenyeluruh terhadap semua pihak (ic. Subjek hukum yang terkait)tersebut.Bahwa selain itu pula sangat penting/urgen dalam perkara a quountuk juga melibatkan lembaga DPRD Kota Medan selaku pihakdalam perkara a quo baik selaku Tergugat atau pun pihak lain karenaPara Penggugat dalam petitumnya telan menuntut agar Tergugatmenerbikan Peraturan Daerah.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 172/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 27 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : BAMBANG WIJONO HANDRIJATMIKO, SE
Terbanding/Tergugat : Drs. BAMBANG WISANDJOJO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
42 — 22
  • Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang Para Pihaknya atau yangditarik sebagai Tergugat kurang lengkap karena yang masih ada pihakpihakyang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu,Notaris LIA FANTI SANTOSA, SH notaries di Surakarta selaku pembuatAkta Pendirian CV Bintang Pratama Sanjaya dan Notaris AGUS SUHERLIE,SH, MKn Selaku pembuat Akta Pembubaran CV Bintang Pratama Sanjaya,serta Konsultan Pajak yang mengurus
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PT PALU Nomor 17/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 5 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. Donggi Senoro LNG Diwakili Oleh : Imam Westanto P, S.H.
Terbanding/Tergugat : Hadija
Terbanding/Turut Tergugat I : Musa Indangan
Terbanding/Turut Tergugat II : Reban Bijai
Terbanding/Turut Tergugat III : Farhan Muid
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banggai qq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulawesi Tengah qq Menteri Agraria dan Tata Ruang Bandan Pertanahan Nasional
85 — 55
  • Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat IV menjawab surat Penggugattertanggal 4 Maret 2019 dengan surat tanggal 18 Maret 2019 No.161/200.3/III/2019 yang menyampaikan bahwa Turut Tergugat IV mengakuibahwa rekonstruksi/ pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan KabupatenBanggai tanggal 8 Desember 2016 belum tuntas. Penetapan lokasi SHM No.4 dilakukan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Banggai berdasarkanpengolahan datadata yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai.35.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Dr. KPHA TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, S.H., M.H. VS 1. PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO, dkk. dan 1. PIMPINAN/KETUA TAMAN BACAAN MASYARAKAT TANTULAR, dkk.
87 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2011, ketiganya diterbitkanpada tanggal 25 Januari 2011 tersebut jelas didasarkan padadata/informasi yang keliru/sengaja dipalsukan/disesatkan oleh Pemberidata yaitu Tergugat dan Tergugat III;Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II tersebut dapat dikualifisirsebagai perbuatan melanggar hak dan melanggar hukum, sehinggaketiga Surat Keputusan tersebut di atas harus dinyatakan cacat hukum,tidak sah dan tidak memiliki kKekuatan hukum untuk diberlakukan dalambentuk apapun juga;10.Bahwa belum lagi tuntas
Pengadilan PN UNAAHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2019 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Unh
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat : MUHAMMAD BAHRI Tergugat : 1. PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY 2. HIDAYAT
212 — 58
  • Tergugat Il memberikan keterangan bahwa padaobyek sengketa ada tanahnya Boy seluas 13.305 m2, sehingga dengandemikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang manaada orang lain yang tidak masuk dalam gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatsangatlah tepat pula apabila Boy ikut dimasukkan dalam pihak di perkara inisehingga pokok masalah yang dipersengketakan dapat menjadi lebih jelas danterang serta penyelesaian perkara dapat diselesaikan secara tuntas
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 273/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
ERIZAL SYAHPUTRA
Tergugat:
RIUAWARDI
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
72 — 8
  • Tergugat.r/Penggugat d.c) mengakulsecara tegas dan jelas bahwa tanah SHM No. 33 tertanggal 14 November1995 dengan surat ukur/gambar situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16Juni 1995 sah secara hukum milik Penggugat d.r/Tergugat d.c; terbukti daritapal batas sertifikat hak milik No. 420, Surat Ukur No. 428/Pekan TanjungMorawa /2005 tanggal 21092005 atas nama Buchairiah Herna ( incasu:orang tua Tergugat d.r/Penggugat d.c) yang diperolehnya sebagai tindaklanjut dari eksekusi yang telah dilaksanakaan secara tuntas
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 09-05-2016 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 46/Pdt.G/2015/PN>dpk
Tanggal 9 Mei 2016 — Ny. Emmy Nurresmi Vs Tuan Tahar, SH; Notaris Hadi Winata, SH., Dkk
125 — 115
  • dan lain dikarenakan sebelum kebatalan akta PengikatanJual Beli yang dibuat oleh Tergugat Il dan Akta Jual Beli PPAT yang dibuatTergugat Ill dapat dibuktikan, maka pada dasarnya Penggugatsesungguhnya harus membuktikan dirinya harus menyelesaikan terlebihdahulu kewajibannya yang belum diselesaikan kepada Tergugat (Tahar,SH) yaitu kewajiban sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)berikut bungabunga dan pinalti yang belum diselesaikan terlebih dahulu.Bahwa dengan adanya penyelesaian secara tuntas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-10-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 — HANDOJO JONOATMODJO vs. PT. PLN (PERSERO)
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehinggamengakibatkan rumusan masalah (pokok persoalan) yang dibuatnya,terbahas tidak tuntas, sepotongsepotong atau parsial, yangmengakibatkan putusan perkara ini menjadi tidak benar;Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pemetaan masalah yangtelah dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaiberikut:.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-02-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 114/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : ADE KOMARA alias ADE CADEL
Terbanding/Penggugat : YUNNI RATNASARI
Turut Terbanding/Tergugat II : ATI RAYANTI
Turut Terbanding/Tergugat III : WAHYUDIN alias WAHYU
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASEP SAEFUL HIDAYAT alias AYAT alias YAYAT
Turut Terbanding/Tergugat V : AGUS MUHAMMAD WAHYUDIN alias AGUS
Turut Terbanding/Tergugat VI : YUDI WIBAWAKMUKTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : ENDAH JUANTIKA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADITYA RAMADHAN
Turut Terbanding/Tergugat IX : ANDIKA RAHARDIAN
68 — 27
  • kepastian hukum terhadap perkara perdata yang diperiksa dandiadili oleh Pengadilan Negeri, maka Judex facti diperbolehkan memberiputusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, sepanjang dictum yang satuberkaitan dan berhubungan erat dengan dictum lainnya sebagai suatukesatuan : sehingga Pasal 178 (3) HIR tidak berlaku mutlak, karena hakimdalam menjalankan tugas peradilannya harus aktif dan selalu harus berusahaagar ia dapat memberikan putusan yang benarbenar menyelesaikan perkaratersebut secara tuntas
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Sbg
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ANRA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI TAPTENG selaku Penanggungjawab Anggaran
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggran
4.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAPANULI TENGAHh
5.APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
6.UNIT LAYANAN PENGADAAN Kab. Tapanuli Tengah
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Tapanuli Tengah
8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tapanuli Tengah
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah
11.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tapanuli Tengah
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara
2.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR . PERSERO
5.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
6.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah
8.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
287 — 102
  • Duta Sumatera Perkasa sebagaipemenang tender/lelang yang menurut Penggugat telah didasarkankepada persekongkolan dengan pihak lain (tetapi tidak turut digugatsehingga para pihak menjadi tidak lengkap yang berakibatpenyelesaian perkara menjadi tidak tuntas), dan tindakan manadisebutkan bukan merupakan kelalaian Penggugat melainkan karenakelalaian Tergugat IV dan disebutkan bertentangan dengan PutusanPresiden Nomor 192 Tahun 2014 dan kesemuanya dipahamiPenggugat sebagai mempunyai dugaan yang kuat ada
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 18-07-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PA Soreang Nomor 4588/Pdt.G/2019/PA.Sor
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 10
  • ., Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2019/PA.Sormengalah bagaimana baiknya dan saya tidak pernah emosi menyikapinya,dan di dalam rumah tangga yang namanya saling mengingatkan, bertukarpikiran, saling memberi saran ataupun bermusyawarah secara terbukadalam segala hal untuk menyamakan pemikiran, itu Suatu Keharusan Supayatidak terjadi salah paham, tetapi kalau diajak bicara suka tidak tuntas karenaistri Saya Suka menyikapinya dengan emosi dan itu menurut saya bukanperselisihnan tapi hal yang wajar kalau diterimanya
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 06-09-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 179/Pdt.BTH/2016/PN.Dpk
Tanggal 12 Juli 2017 — ARDIANSYAH, SE., PURNAMAWATI melawan LINDA ERLINA, S.E
62 — 37
  • Nomor : 115/Pdt.G/2012/PN.Bgr.tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah tuntas dilaksanakan dengan patut,adalah sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.PELAKSANAAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI A QUO TELAH DIKETAHUIOLEH PARA PELAWAN DAN MENGENAI PERBEDAAN DANKETIDAKSESUAIAN LETAK BATAS BIDANG TANAH SEBAGAIMANADIURAIKAN DALAM BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA EKSEKUSITIDAKLAH MEMBATALKAN SITA EKSEKUSI22.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 9 September 2014 — MUHAMMAD ABDULLAH, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. RIACHARISMA UTAMA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
51 — 10
  • mendasari pada hasil Pemeriksaan Khusus Tim InspektoratAceh kelokasi Pekerjaan ; Terhadap sisa nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar, benar dari hasil rapatpembahasan Tergugat I dengan lintas dinas/instansi terkait akan dianggarakan dalamAnggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2014, namun terkendaladisebabkan waktu mengusulkan anggaran untuk menuntaskan pembayaran itu telahmepet, sehingga dalam Rancangan APBA murni Tahun 2014, tidak memungkinkanlagi dibahas dan diusulkan secara tuntas
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Putus : 29-04-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 06/Pdt.G/2015/PN-PSP
Tanggal 29 April 2015 — BINCAR NASUTION (Penggugat) ; MUHAMMAD HATTA HASIBUAN (Tergugat I) ; HOTNISARI HASIBUAN (Tergugat II)
64 — 17
  • Gugatan Penggugat cacat formil:Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang para pihaknya, yang ditariksebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada Tergugat lain yangseharusnya dijadikan sebagai Tergugat, yaitu ayah kandung dari Tergugat Iyang bernama MADALUN HASIBUAN sebab objek perkara yang kini di usahaioleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik ayah kandung Tergugat I hal inisangatlah penting artinya agar sengketa yang dipermasalahkan dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh serta
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 22-03-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 7/G/2013/PTUN-BKL
Tanggal 11 Juli 2013 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI melawan Bupati Seluma dan DPRD Seluma
63 — 28
  • IImengenai ketiga objek sengketa tidak bersifat individual dan final, serta Penggugattidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah Eksepsi mengenai kewenanganabsolut maupun relatif Pengadilan, melainkan Eksepsi lain yang harus diputuskanbersama dengan pokok perkara; 22222 22222 22+ 2 ee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat MajelisHakim terhadap Eksepsi para Tergugat haruslah diputuskan setelah tuntas
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 19-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tjk
Tanggal 24 Oktober 2019 — APRELINA, lawan PT DAHLIA DEWANTARA
263 — 50
  • bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang adapada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum pokokperkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan materi eksepsiTergugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima)sebagai berikut:Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dimana perkaraNomor 21/Pdt.Sus.PHI/PN.Tjk/2018 ternyata dicabut sehingga konsekuensihukumnya perkara itu belum dibahas secara tuntas
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 118/G/2019/PTUN.MKS
Tanggal 23 Maret 2020 — Penggugat:
ANDI PAKENG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
258 — 296
  • mengadilinya,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah hukum yurisprudensi sebagaimanadisebutkan di atas dan dikaitkan dengan esensi dari sengketa a quo yang manamerupakan ranah hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanyasengketa a quo bukan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara (Hukum AdministrasiNegara) sehingga bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, dan terhadapsengketa in casu dapat diperiksa secara tuntas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-08-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 492/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel.
Tanggal 20 Juli 2017 — NY. ELVI BORU SARAGIH (Istri dari almarhum Muchtar Guntar Sinaga). ibu rumah tangga, beralamat di JI. Pejaten Barat No. 18, Rt. 001/010, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagat. PENGGUGAT ;
173 — 380
  • SehinggaSurat Kuasa menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).Tentang Gugatan kurang pihak plurium litis consortium)Bahwa pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dalam gugatan aquokurang lengkap, oleh karena masih ada orang/pihak yang mesti ikutditarik dan terkait langsung dengan perkara aquo, barulah sengketa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.