MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 29 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebankan

PUTUSANNomor 23/Pid.SusTPK/2020/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : SAMSUDIN BAKULU Alias SAMSUDINTempat Lahir : LalombiUmur / Tanggal lahir: 52 Tahun / 18 Juli 1968Jenis Kelamin : Laki LakiKebangsaan / WN : IndonesiaTempat

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa SAMSUDIN BAKULU yang pada tahun 2016 menjabatKetua Komite sekaligus Pengurus dalam pembangunan SMKN 1 Dolo BaratKabupaten Sigi, bersama sama dengan Sdr. Dra.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;ATAUKEDUABahwa Terdakwa SAMSUDIN BAKULU yang pada tahun 2016 menjabatKetua Komite sekaligus Pengurus dalam pembangunan SMKN 1 Dolo BaratKabupaten Sigi, bersama sama dengan Sdr. Dra.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum,Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusansebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Sdr.

SAMSUDIN BAKULU alias SAMSUDINbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Sdr.

Yahya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan Banding tersebut.

3. Memerintahkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5.

PUTUSANNomor 5/PID.TPK/2021/PTDPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasaryang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam Peradilan TingkatBanding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa:1.Nama lengkapTempat lahirUmur/tgl.lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanNama lengkapTempat lahirUmur/tgl.lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanI

yang telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahuni999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP).Atauseccenenennenn Bahwa mereka Terdakwa 1.

Gusti Ayu Maheri Agung, SST, Par,MAP masingmasing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, karenapenjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang sangatringan tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku maupun calonpelaku tidak pidana korupsi serta tidak efektif untuk mencegah terjadinyatindak pidana korupsi dan bahkan cenderung meningkat ;4.

Jo Undang Undang No 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP Jo Undang Undang no 46 tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan dengan Perkara tersebut;MENGADILI1.

MANGKUTO bin HARUN panggilan FIRDAUS alias DATUK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu Primer

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa JONGGI M.

MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;

Rita Sunelfia Dewi, MT, IAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Primair.

PU T U S A NNo : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padangyang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dengan acarapemeriksaan biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa ;Nama : Ir.

RITA SUNELFIA DEWI, MT, IAI tidakbersedia didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana termuat dalam Suratpernyataan tanggal 2 April 2018.Hal 1 dari 135 Putusan No :10/Pid.SusTPK/2018/PN PdgPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN' NEGERITERSEBUT; Telah membaca;1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg tanggal 23 Maret 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2.

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg tanggal 23Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.3.

Burhanuddin Lopa, S.H, Masalah Korupsi dan Pemecahannya,halaman13.

Rita Sunelfia Dewi, MT, IAI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana DakwaanPrimatr.Membebaskan Terdakwa Ir. Rita Sunelfia Dewi, MT, IAI oleh karena itu dariDakwaan Primair tersebut.Menyatakan Terdakwa Ir. Rita Sunelfia Dewi, MT, IAI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagai mana Dakwaan Subsidair.Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ir.

tersebut

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gto tanggal 20 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar lamanya pemidanaan, uang pengganti dan status barang bukti, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTON POTUTU telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dalam dakwaan primair;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14 Juni s/d tanggal 13 Juli 2015; 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 04 Juli 2015; 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalosejak tanggal 05 Juli 2015 s/d tanggal 03 Agustus 2015; 6.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejaktanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015; 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalosejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015; 8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiGorontalo sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Nopember 2015;9.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14 Juni s/d tanggal 13 Juli 2015; 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 04 Juli 2015; 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 05 Juli 2015 s/d tanggal 03 Agustus 2015;6.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalosejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015; 8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiGorontalo sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Nopember 2015;9.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI, oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni2019;6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 15Juli 2019;7.

Salak 9 No. 53 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yangtelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor161/SK/IV/2019/PN Bgl tanggal 1 April 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl tanggal 18 Maret 2019tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bgltanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas

Menyatakan membebaskan Terdakwa FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASANBASRI, oleh karena itu dari Dakwaan Primair.Menyatakan terdakwa FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam

Dr.Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, DiaditMeaia,2007, halaman 441), dan perbedaan tersebut diatas, diakui dan diatur secaratersendiri dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut pasal 2ayat

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Sahartidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;

Saharterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Afiudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena

., M.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN EPENDI Alias SALMAN Bin YUSDAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMAN EPENDI Alias SALMAN Bin YUSDAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Legino Bin (Alm) Salini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Legino Bin (Alm) Salini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar RP200.000.000

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pid.Sus -TPK/2023/PN Smg tanggal 8 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehinga amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa MOH SYIHABUDIN Bin (ALM

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RIO AMDI PARSAULIAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RIO AMDI PARSAULIAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Jo.

Dengan perumusan tersebut,pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pulamencakup perbuatanperbuatan tercela yang menurut perasaanHal. 200 dari 267 hal. Putusan Nomor : 02/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrkeadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.Dalam Undangundang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagaitindak pidana formil.

Putusan Nomor : 02/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrperbuatan tersangka/terdakwa itu (ante factum dan postfactum);(linhat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke TindakPidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,Cet.I, 1994, hal.66);Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H.

:Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya,ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakansesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;(linhat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke TindakPidana Korupsi, Penerbit PT.

M E N G A D I L I:

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAHMIL tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAHMIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang diajukan pada persidangan hari Rabu tanggal 6 Februari2019 yang pada pokoknya menyatakan :1.Menyatakan Terdakwa MOH FAHMIL tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menyatakan Terdakwa MOH

FAHMIL dilepaskan dari Dakwaan Primairtersebut;Menyatakan Terdakwa MOH FAHMIL terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalamPasal 3 Jo Pasal 18UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidiair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH FAHMIL dijatuhi pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan

didalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan yang dijabar atau diduduki oleh pelaku tindakpidana Korupsi dan Sarana adalah Cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana Korupsi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah suatulingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werzaamheden) yang diadakan dandilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum, sedangkan yangdimaksud dengan lingkungan

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, menentukan :(1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud ataubarang tidak berherak yang digunakan untuk atau yang diperoeh daritindak piana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimanatindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yangmenggantikan barangbarang tersebut

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.