Ditemukan 49430 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 01-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
DONI IRAWAN HARAHAP
Terdakwa:
Ir. ALIMAN SARAGIH, M.Si
81 — 46
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 07-04-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 15/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 11 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : -
Terbanding/Terdakwa : Drs. ALTRIS SAADJA, MM
47 — 29

  • - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

    - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL tanggal 22 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

    1. Menyatakan terdakwa Drs.
    ALTRIS SAADJAD, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.
    Pasal 18ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa Drs. ALTRIS SAADJAD, MM dalam kapasitasnyaselaku Kepala Dinas Kehutanan Kab.
    ALTRIS SAADJAD, MM terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuaiketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.
    ALTRIS SAADJAD, MMtelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI;2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ALTRIS SAADJAD, MMdengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 2 (DUA ) BULAN;3.Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Drs.
    Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu telah tidakcukup dalam pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim tidakmempertimbangkan buktibukti Surat yang diajukan olehTerdakwa/Pembanding melalui penasihat hukum, yaitu Bukti T.1, Bukti T.2,Bukti T.3 dan Bukti T.4.;2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi telan mengesampingkan keberadaan Peraturan Menter!
    tuntutanperbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena perkara ini sudah masuk dalamranah perkara tindak pidana korupsi maka berlaku ketentuan pasal 4 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwapengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidakmenghapuskan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 31-03-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 30 Maret 2023 — Penuntut Umum:
MUSYAWWIR NURTAN, S.H.
Terdakwa:
HAMDAN DINAURI BIN H. ADAM MUCHTAR.
134 — 24
  • ADAMMUCHTAR,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUTsebagaimana dalam dakwaan primair;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa HAMDAN DINAURI BIN ADAMMUCHTAR,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
    tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUTsebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sejumlahRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  • Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp5.544.642.218,00
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD TANG, SH.
Terdakwa:
H. HASBIE H. Dg. SITABA
108 — 27
  • SITABA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa H. HASBIE H. DG.
    SITABA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
  • Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah
    Print860/R.2.15/Ft.1/11/2018 sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengantanggal 11 Desember 2018;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu tanggal 26 November 2018 Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN Pal, sejaktanggal 26 November 2018 sampai tanggal 25 Desember 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu tanggal 21 Desember 2018 Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PNPal, sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d tanggal 23 Februari 2019;Perpanjangan
    Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi, jo.
    untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, Kesempatan adalah : Peluangyang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang manatercantum didalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan yang dijabar atau diduduki oleh pelaku tindakpidana Korupsi dan Sarana adalah Cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sebagaimana
    UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, menentukan :(1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud ataubarang tidak berherak yang digunakan untuk atau yang diperoeh daritindak piana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimanatindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yangmenggantikan barangbarang tersebut
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa H. HASBIE H. DG.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 07-02-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 1/PID.TPK/2023/PT PLG
Tanggal 2 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : GIOVANI,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUJIB ANWAR, S.T. BIN ANWAR
97 — 26

  • MENGADILI :

    Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

    Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg, tanggal 17 Januari 2023yang dimintakan banding tersebut;

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 03-01-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 27 Maret 2023 — Penuntut Umum:
BUDI SETYAWAN
Terdakwa:
Yudi Purnomo Bin Alm Nursalim
37 — 16
    1. Menyatakan Terdakwa YUDI PURNOMO BIN (ALM) NURSALIM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa YUDI PURNOMO BIN (ALM) NURSALIM, oleh karena itu dari dakwaan Primair;
    3. Menyatakan Terdakwa YUDI PURNOMO BIN (ALM) NURSALIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 10-11-2022 — Putus : 15-02-2023 — Upload : 08-03-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 15 Februari 2023 — Penuntut Umum:
MHD FADLY ARBY,S.H.,M.Kn.
Terdakwa:
AKHMAD SYARMADA Bin Alm WARDANI
88 — 37
    1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD SARMADA Bin WARDANI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair.
    2. Membebaskan Terdakwa AKHMAD SYARMADA Bin WARDANI (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut.
  • Menyatakan Terdakwa AKHMAD SARMADA Bin WARDANI (Alm) tterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 09-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 23 April 2018 — Penuntut Umum:
M. Ali Rizza, SH
Terdakwa:
SYAIPULLAH Bin DUPLI
110 — 35
    1. Menyatakan Terdakwa SYAIPULLAH Bin DUPLI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa SYAIPULLAH Bin DUPLI, dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa
    SYAIPULLAH Bin DUPLI, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 21-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
TRI TARUNA FARIADI,SH
Terdakwa:
FAHRIAH Binti YUSRI
91 — 36
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-10-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
2.ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
3.SISKA YULIANITA, SH
Terdakwa:
HERMISU Alias BAPAK DODY Bin JINAN Alm
59 — 16

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa HERMISU Alias BAPAK DODY Bin JINAN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa HERMISU Alias BAPAK DODY Bin JINAN (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa HERMISU Alias BAPAK DODY Bin JINAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana dalam
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 15-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN PALU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
ANDI ADRIANI, SH.,L.LM
Terdakwa:
NGO JONY
125 — 0

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa NGO JONY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-11-2022 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 27 Maret 2023 — Penuntut Umum:
ISA ULINNUHA, S.H., M.H
Terdakwa:
MOCH. YUNUS
56 — 19

  • MENGADILI : ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    1. Menyatakan Terdakwa MOCH YUNUS tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair; -----------------------------------------------------------
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa tersebut
    diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI Secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 10/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RUSLI USMAN, S,H,
Terbanding/Terdakwa : H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
126 — 83

  • MENGADILI :

    • Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum ;
    • Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 56/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Smr, tanggal 16 April 2019 atas nama Terdakwa H.JUNIANSYAH S.E.
    PUTUSANNomor :10/PID.TPK/ 2019/PT.SMR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :1.Oo Rw NaNama lengkap : H. JUNIANSYAH, S.E. Als. JUNI Bin H.
    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 27 Desember 2018 sampaidengan tanggal 24 Februari 2019;Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Pebruari 2019 sampaidengan tanggal 26 Maret 2019;Halaman 1 dari 113 Put.
    Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 56/Pid.Sus.
    TPK/2018/PN.Smr. tanggal 16 April 2019dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa H.JUNIANSYAH,SE AlsJUNI Bin H.ABD THALIB;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut olehPenuntut Umum dengan Tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDS02/Kj Nnk/II/2019tanggal 2 April 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis HakimPengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yangmengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:1) Menyatakan bahwa Terdakwa H. JUNIANSYAH, SE Als.
    KalimantanUtara atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriHalaman 62 dari 113 Put. Nomor 10/PID.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 3/PID.TPK/2019/PT PAL
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RESKY ANDRI ANANDA, SH
Terbanding/Terdakwa : INDRAJAYA YOTJE
83 — 74
    • Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 13 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
    • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    • Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
    • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
    PUTUSANNomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : INDRAJAYA YOTJETempat Lahir : BatusuyaUmur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 18 November 1980Jenis Kelamin : Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Dusun
    Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor26/Pid.SusTPK/2018/PN Pal tanggal 13 Maret 2019 atas nama Terdakwatersebut di atas;Menimbang, bahwa, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengandakwaan sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa la, Terdakwa INDRAJAYA YOTJE selaku Kepala Desa BatusuyaGoo Kecamatan Sindue Tombusabora kabupaten Donggala, berdasarkanKeputusan
    Menyatakaan Terdakwa, INDRAJAYA YOTJE, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Halaman 15 dari 23: halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PAL2.
    Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa INDRAJAYA YOTJE..tersebut tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.3.
    Hakim Ad HocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu oleh HODIOPOTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggitersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISttd. ttd.1.G.A.B.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 18-07-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 18/PID.TPK/2016/PT PAL
Tanggal 16 Agustus 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SOETARMI,SH
Terbanding/Terdakwa : PIEN THIONO, ST
85 — 27
    • Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 8 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
    • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    • Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
    PUTUSANNomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : PIEN THIONO, S.T.
    Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingg!Sulawesi Tengah melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 15 Juni 2016sampai dengan 14 Juli 2016;7.
    sebagaimana telah diubah dan20 Tahun 2001 tentang31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    Menyatakan Terdakwa PIEN THIONO, ST tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan olehkarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair
    Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Subsidair : melanggar Pasal 3 Jo.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-02-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2018/PT BDG
Tanggal 27 Maret 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : VALENTINO H.P MANURUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : HOLIS DARMAWAN BIN UNAS DAMAN
58 — 29

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

    - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/ Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN.Bdg tanggal 18 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

    - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

    - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

    tentang perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    sebagaimanadiubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.
    Membatalkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 71/Pid.SusTPK/ 2017/PN.bdg tanggal 18 Desember 2017 An. Terdakwa Hbolisdarmawan Bin Unas Daman;3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;4.
    Menyatakan Terdakwa Holis Darmawan Bin Unas Daman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum yang melakukan,Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 9 1) ke KUHPidana sebagaimana dalamdakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;5.
    Pts No. 3 / TIPIKOR/ 2018 /PT.BDGMengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1) Jo Pasal18 UU Nomor 13 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana dan Pasalpasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainyang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 71/ Pid.SusTPK
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 01-02-2023 — Putus : 07-06-2023 — Upload : 20-06-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 7 Juni 2023 — Penuntut Umum:
JAMES FRANS PADE, SH., MH
Terdakwa:
1.ALFIAN GINSU
2.DELLA AHMAD
112 — 10

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa I Alfian Ginsu dan Terdakwa II Della Ahmad tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Alfian Ginsu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun<
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 06-09-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
GEO DWI NOVRIAN, SH
Terdakwa:
SUGIARTO BIN SUGIYO
75 — 65
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-12-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 30/Tipikor/2012/PT PBR
Tanggal 28 Februari 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ROBERT.H.PANJAITAN, SH
Terbanding/Terdakwa : IRWANSYAH LINTANG
134 — 32

  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
    • Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 03/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2012 sekedar menambah status terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
      1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH LINTANG dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
    tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWANSYAH LINTANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  • Menghukum terdakwa IRWANSYAH LINTANG dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp
    PUTUSANNomor : 30/PID.SUS/2012/PTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru yang mengadili perkaraperkara pidana korupsi dalam peradilan tingkatbanding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranyaTerdakwa :Nama lengkap : IRWANSYAH LINTANG ;Tempat lahir : Medan ;Umutr/ tgl. Lahir 41 tahun/ 29 41 Tahun/29 Februari 1970 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : JI.
    Gotong RoyongNo.18, PekanBaru ;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pendidikan : SMU ;Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut,Setelahn membaca berkas perkara Nomor : 03/Pid.Sus/2012/ PN.PBR dansalinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 03/Pid.Sus/2012/ PN.PBR tanggal 6 Nopember 2012 serta suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDS08/PKN/07
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 30/PID.SUS /2012/PTR tanggal 27Desember 2012.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 90/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY
Tanggal 1 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ADI HARSANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dra. Yayuk Utaminingsih
117 — 76
  • Wonoayu tanggal 28 November 2015;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pada tanggal 02 November 2015 perihal Mengadu dan Menuntut Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes yang dilakukan Bendahara / Perangkat Desa Misdi dan Mantan Kepala Desa Popoh Wonoayu Zainal Abidin serta menjual TKD / Lapangan yang ditujukan untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor: VII, tanggal 01 April 2012;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor
    PUTUSANNOMOR 90/PID.SUSTPK/2017/PT SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGIJAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara Terdakwa:Nama lengkap : Dra.
    Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke1 (satu) dari Ketua Pengadilan TinggiJawa Timur / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2017/PT SBY, tertanggal 31 Juli 2017 atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 09 Agustus 2017sampai dengan tanggal 07 September 2017;.
    Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke2 (dua) dari Wakil Ketua PengadilanTinggi Jawa Timur / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2017/PT SBY, tertanggal 30 Agustus 2017 atas permintaan Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur / TindakPidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2017/PT SBY, tertanggal
    Tertanggal 9 November 2017 dariKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepadaKetua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk memeriksadan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirimke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus
    Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 99 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUSTPK/2017/PT SBYMenimbang, bahwa membaca pertimbanganpertimbangan hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan Terdakwabersamasama dengan Saudara Burham (almarhum) dan Zainal