Ditemukan 17789 data
10 — 1
Nomor 45 Tahun 1990 ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut,Penggugat telah menyerahkan Surat ljin Untuk Melakukan Perceraianyang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan dan KebudayaanKecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, Nomor : 800/152UPTD/2015 tertanggal 28 September 2015 ;Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Pdlg hal. 3 dari 9 hal.Menimbang, bahwa Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutupuntuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang
101 — 49
Menjatuhkan pidana terhadap anak iEs Pembinaan di UPT LPKS Marsudi Putra Surabayaselama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintahterdakwa tetap berada didalam tahanan. Dan Pelatihan Kerja di LPKSMarsudi Putra Surabaya selama 3 (tiga) bulan.3.
Eka Novi Yanti
22 — 2
Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa
I Made Sutarjana, S.Sos., M.A.P
Terdakwa:
I WAYAN SIDIN
74 — 51
lengantangan kanan, dan punggung bagian kiri dari saksi Wayan Dwi AntoAdi Setiawan merupakan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidakenak (penderitaan) rasa sakit, atau luka sebagaimana penjelasanPenganiayaan dimaksud, selanjutnya akibat dari perbuatan tersebutsaksi Wayan Dwi Anto Adi Setiawan mengalami sakit namun tidakterjadi halangan untuk pekerjaan jabatan atau pencarian sesuai denganVisum Et Repertum Nomor: 440/09/I/Yankes/2021 tertanggal 1 Januari2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga saksi korban terjatuh, lalu sambil bangun saksikorban mengambil papan kayu ukuran pendek, melihat hal tersebutTerdakwa memepet saksi korban hingga papan yang dipegang saksi korbanterjatuh, selanjutnya Terdakwa membenturkan beberapa kali atau lebih darisekali kKepala saksi korban ke sebuah tangga yang terbuat dari bambu yangberada ditembok belakang rumah saksi korban;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RASIKEM alias IKONGbinti (alm) SAN MURTI sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPT
11 — 0
ANAK PEREMPUAN Nomor20xxxxx024, tanggal 10122020 yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasXxXxXxx, Kabupaten Garut, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6) ;Salinan Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2020/PA.Grt.
15 — 4
Bahwa Penggugat pada saat ini dalam keadaan tidak mampuuntuk di izinkan berpekara secara CumaCuma (Prodeo) berdasarkan SuratKeterangan Tidak Mampu Dinas Sosial Pemerintah Kota SukabumiNo.440/2109C/UPT SLRT RR, tanggal 29 Juli 2019;Bahwa berdasarkan uraian dan alasanalasan tersebut di atas, Penggugatmohon kepada Yang mulia ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelishakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusansebagai berikut;1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
14 — 1
Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 16 Juni 2015 yang dibuatdan ditanda tangani oleh Kepala UPT Puskesmas Nglegok Kabupaten Blitaryang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland ( P.4 ) ;5.
NURKAMALIA
26 — 19
Ngbwonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
HARI SUTARNO
22 — 10
tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republikhalaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PNNgbIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkanbahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
ULUL ILMY
23 — 12
woven anne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkanbahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
28 — 16
Masjid Bagandan No. 154 RW 05 Jungcancang Kabupaten Pamekasanselama 6 (enam) bulanDAN Pelatihan Kerja di Kantor Upt. Dinas Sosial Kab. Pamekasan alamat Jl. Dirgahayu No.159 Kab.
59 — 33
dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1025 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 Pada Kantor / UPT
KP-1025 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran tahun 2011 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2012 pada kantor /UPT dan Satker sementara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) No. 028/PLLAJ-PAPUA/2012 dengan Nilai sebesar Rp 1.736.142.000,-;
- (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) No. 042/IV/PLLAJ-PAPUA/2013 dengan
KP-88 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran tahun 2012 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2012 pada kantor /UPT dan Satker sementara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Kuitansi/Bukti Pembayaran untuk Honor Pengawas Pengoperasian Bus Perintis bulan Januari s/d Desember tahun 2012;
- Kuitansi/Bukti Pembayaran untuk Honor Pengawas Pengoperasian Bus Perintis bulan Januari s/d Desember tahun 2013;
- 1
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1025 Tahun 2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011dan penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 PadaKantor / UPT dan Satuan Kerja Sementara dilingkungan Direktorat JenderalPerhubungan Darat tanggal 27 Desember 2011;2.
KP88 Tahun 2013 tentangPemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran tahun 2012 danpenunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2012 pada kantor/UPT dan Satker sementara di Lingkungan Direktorat JenderalPerhubungan Darat;17. Kuitansi/Bukti Pembayaran untuk Honor Pengawas Pengoperasian BusPerintis bulan Januari s/d Desember tahun 2012;18.
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1025 Tahun 2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun2011 dan penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun2012 Pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja Sementara dilingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Darat tanggal 27 Desember 2011.3.
KP88 Tahun 2013 tentangPemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran tahun 2012 danpenunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2012 padakantor /UPT dan Satker sementara di Lingkungan Direktorat JenderalPerhubungan Darat;17. Kuitansi/Bukti Pembayaran untuk Honor PengawasPengoperasian Bus Perintis bulan Januari s/d Desember tahun 2012;18.
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1025 Tahun 2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011dan penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 PadaKantor / UPT dan Satuan Kerja Sementara dilingkungan Direktorat JenderalPerhubungan Darat tanggal 27 Desember 2011.2.
dapat disampaikan adalah sebagai berikut:1) Apabila lokasi tersebut berada dalam wilayah yang tahappengukuhannya baru sampai penunjukan, makakeberadaan lokasi sengketa dalam Kawasanhutandisebabkan karena belum adanya tandatanda batas dilapangan, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwalokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan2) KLHK telah membuat kebijakan dalam penyelesaianmasalah perkebunan dalam Kawasan hutan3) Persoalan terkait pengurusan dan pengelolaan hutan dilapangan, KLHK telah membentuk UPT
Kesatuan Pengelolaan WHutan (KPH)sebagaimana diatur Pasal 17 Nomor 41 tahun 1999;Bahwa pemanfaatan fungsi hutan bisa dilakukan disemua fungsi hutan,misalnya pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayudan bukan kayu;Bahwa pemungutan hasil tandan buah sawit yang dimaksud dalamperaturan tersebut adalah pemungutan harga patokan untuk Izin HutanTanaman Industri (HTI);Bahwa PERMENLHK Nomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/20adalah turunan dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999;Bahwa UPT KPH berperan
Firma Hukum DK Harsono & Partners ke BalaiPemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru perihal KonfirmasiKawasan Hutan tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti T17;Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXPekanbaru perihal Konfirmasi telaahan tanggal 3 November 2020, diberitanda bukti T18;Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & partner ke kepala UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal Konfirmasi KawasanHutan tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T19;Fotokopi Surat UPT
Kecamatan TanahPutin, Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti T21;Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & Partners ke Kepala UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal PermohonanBantuan Tenaga Ahli tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti T22;Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK. 6425/MENLHKKPHP/PKPHP/HPL.O/II/2020 tentang Pengesahan Rencana PengelolaanHutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IllDumai Pada UPT
sebagai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tasik BesarSerkap sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;Bahwa sebelumnya Saksi Ahli bertugas di Kanwil Kehutanan ProvinsiRiau pada tahun 1996 sampai tahun 2000, kemudian juga pernahbertugas di Dinas Kehutanan Pelalawan sebagai Kepala UPT padatahun 2000 sampai tahun 2016;Bahwa Saksi Ahli pernah mengikuti pendidikan GIS PerencanaanKehutanan, Inventarisasi Hutan dan Tata Guna Hutan, pelatihanPengukuran dan Pengujian Kayu selama 2,5 bulan dan pelatihanPerencanaan
PanggungDJ control moving HedKabelFresnelBatteray + Charger laptopProjectorJ JURUSAN TARIabCcTape recorderProjectorStand LCDPrinterTelevisi: 1 unit: 1 unit: 1 buah: 1 unit: 1 unit: 4 unit: 4 unit: 1 unit: 2 unit: 1 unit: 2 unit: 2 unit: 2 set: 2 unit: 2 unit: 1 unit: 1 unit: 2 unit: 1 unit: 1 roll: 4 unit: 2 set: 1 unit: 10 unit: 1 set: 1 unit: 4 set: 1 unit: 1 unit: 1 setK PERPUSTAKAANa Rak buku : 2 setb Laptop : 1 unitc PC Unit : 2 unitL ARIPARISa Kamer digital : setb Laptop : 1 setc PC Unit : 2 setM UPT
No. 83 PK/PID.SUS/201426Laptop: 1 setc PCUnitL UPT POTa Laptopunitb PCUnitunitM MEUBLAIRa Filling cabinet 30 kompartemenunitb Fillingcabinetbuahc Meja resepsionisunitd Kursistafbuahe Meja kerjabuahf Meja sidangbuahg Kursi sidangbuah: 2 set121225Yang seolaholah dipedomani dan dilaksanakan oleh saksi Robby Orlando pel.Robby dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Pasca GempaTahun Anggaran 2009 senilai Rp 1.708.168.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapanjuta seratus enam puluh delapan
No. 83 PK/PID.SUS/201440K PERPUSTAKAANa Rak buku : 2 setb Laptop : 1 unitc PC Unit : 2 unitK ARIPARISa Kamer digital : 1 setb Laptop : 1 setc PC Unit : 2. setL UPT POTa Laptop : 1 unitb PC Unit : 1 unitM MEUBLAIRa Filling cabinet 30 kompartemen : 1 unitb Filling cabinet : 4 buahc Meja resepsionis : 1 unitd Kursi staf : 12 buahe Meja kerja : 12 buahf Meyja sidang : 6 buahg Kursi sidang : 25 buahYang seolaholah dipedomani dan dilaksanakan oleh saksi Robby Orlando pel.Robby dalam rangka pelaksanaan
MARIJAYA ;1 (satu) lembar Tanda Terima Pesanan tanggal 20 Desember 2010 dari CV.ASYFA Padang Panjang ;1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Januari 2010 ;1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 07 Januari 2010 ;1 (satu) lembar surat kepada Ketua STSI Padang Panjang perihal UsulanPermintaan Barang dan Renovasi dari Kepala UPT. POT a.n. Hardi, S.Sn.
ASYFA PadangPanjang ;1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Januari 2010 ;1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal07 Januari 2010 ;1 (satu) lembar surat kepada Ketua STSI PadangPanjang perihal Usulan Permintaan Barang danRenovasi dari Kepala UPT. POT a.n. Hardi, S.Sn.
PA.BmZ PAENGT 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talakantara:Pemohon , Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor (SMP 6Langgudu Satap), tempat kediaman di Kecamatan Langgudu,Kabupaten Bima, disebut sebagai Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;MelawanTermohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru HonorSukarela (SDN OI NARI UPT
No.0639/Pdt.G/2018/PA.Bmbersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohonbertempat tinggal di RT. 09 / RW. 06 Desa Waworada KecamatanLanggudu Kabupaten Bima dan Termohon bertempat tinggal di RT.10 RW.07 UPT.
Upt Tanjung Buka Rt 030Rw Desa /Kelurahan Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas TengahKabupaten /Kota Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat; dan Tergugat adalahSsuami Penggugalt;2 2220222 +2 22222 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dankeduanya diasuh oleh Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama setelah menikahdi Tanjung Buka kemudian pindah ke mess PT DIL di Desa Tanjungbertengkar
Solokhin bin Sanut, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl Upt Tanjung Buka.Desa/Kelurahan Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah,Kabupaten / Kota Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan suami dari saksi AnineSusilowati binti SriyOn0; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat
Pancoran Jakarta Selatan, karena sebelumnya saksi Abdu Hidayat dansaksi Ilham Eko Prasetyo (selaku anggota Polsek Pasar Minggu) telahmelakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Hajar als. ib bin Hadisuseno;Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang buktididapatkan hasil berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris BadanNarkotika Nasional RI Nomor : 2C/III/2014/UPT LAB UJI Narkoba tanggal03 Maret 2014 yangd itanda tangani Maimunah S.Si.M.Si., Rieska DwiWidayati, S.Si.M.Si, dan Tanti
Pancoran Jakarta Selatan, karena sebelumnya saksi Abdu Hidayat danHal 9 dari 21 Putusan No. 487/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.saksi Ilham Eko Prasetyo (selaku anggota Polsek Pasar Minggu) telahmelakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Hajar als. ib bin Hadisuseno;e Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang buktididapatkan hasil berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris BadanNarkotika Nasional RI Nomor : 2C/III/2014/UPT LAB UJI Narkoba tanggal03 Maret 2014 yangd itanda tangani Maimunah
mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah) kepada sdr INDRA selanjutnya terdakwa mengambil narkotikajeni shabu tersebut di Jembatan 1 JI Kalimalang Desa Tambun Kecamatan TambunSelatan Kabupaten Bekasi.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.318 E/V/2016BALAILAB NARKOTIKA tanggal 20 mei 2016 yang ditandatangani pemeriksa dari BNNyaitu SRI LESTARI, S.Si Nip. 19740202200902001, erlanda nindya maulida, s.Farmdan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT
mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah) kepada sdr INDRA selanjutnya terdakwa mengambil narkotikajeni shabu tersebut di Jembatan 1 JI Kalimalang Desa Tambun Kecamatan TambunSelatan Kabupaten Bekasi.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.318 E/V/2016BALAILAB NARKOTIKA tanggal 20 mei 2016 yang ditandatangani pemeriksa dari BNNyaitu SRI LESTARI, S.Si Nip. 19740202200902001, erlanda nindya maulida, s.Farmdan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPT
Sebagaimanadiatur dalam P.39/ menhutIl/ 2013, masyarakat dapat bermitra denganpemegang jjin harus memenuhi persyaratan tersebut, kemudianmembentuk kelompok tani, mengajukan kemitraan kehutanan kepadapemegang izin, verifikasi kelengkapan persyaratan (oleh Dishutkab,KPH, UPT BPHP/BPKH), fasilitasi sampai ditetapbkan kesepakatanyang dituangkan dalam naskah kemitraan kehutanan (yang dituangkandalam naskah perjanjian, ditandatangani oleh masyarakat, pemegangizin, KPH, yang diketahui oleh kades atau camat
izin, mempunyai mata pencaharian pokok bergantung padaHalaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.BLH/2018/PN Bbu.lahan garapan/ pungutan hasil hutan non kayu, dan mempunyaipotensi untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan.Sebagaimana diatur dalam P.39/ menhutlI/ 2013, masyarakat dapatbermitra dengan pemegang ijin harus memenuhi persyaratan tersebut,kemudian membentuk kelompok tani, mengajukan kemitraankehutanan kepada pemegang izin, verifikasi kKelengkapan persyaratan(oleh Dishutkab, KPH, UPT
| Register : 01-04-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 21-04-2021 Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl Tanggal 12 April 2021 — Penggugat: 1.YAYASAN MENATA NUSA RAYA 2.Yayasan Menata Nusa Raya (Menara) Tergugat: 1.FARIDA HANUM 2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA PROFINSI RIAU 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.KLHK RI Cq Dinas LHK Provinsi Riau Kepala Dinas LHK Provinsi Riau 5.KLHK RI Cq Direktorat Jendral Penengakan Hukum LHK Dirjen Gakkum LHK 355 — 218 Putus : 16-07-2014 — Upload : 25-02-2015 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 16 Juli 2014 — PROF. DR. DARYUSTI, M.Hum. pgl. DARYUSTI 77 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap Register : 02-05-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 09-07-2019 Putusan PA BIMA Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Bm Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat 13 — 7 Register : 01-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021 Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.TSe Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat 55 — 34 Register : 29-04-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 08-09-2014 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 487/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. Tanggal 7 Agustus 2014 — 32 — 11 Putus : 23-08-2016 — Upload : 05-09-2016 Putusan PN BEKASI Nomor 977/Pid.Sus/2016/PN.Bks Tanggal 23 Agustus 2016 — Pidana
- Supriyanto als Fiit Bin Jain Sutisna
21 — 4 Register : 01-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 18-05-2018 Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 22/Pid.B/LH/2018/PN Bbu Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum: NURHAYATI, SH Terdakwa: HERIANTO Bin ISMAIL 399 — 50 |