Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yangberselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi keduabelah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah yang disebut dalam kitab al Asybah wan nazhoir hal. 62, berbunyi:loos cla Gle p nie sulaollArtinya :Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta tersebut Majelis berpendapat,telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

dengan ketentuan pasal 49 dan 73Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasukwewenang Pengadilan Agama Taliwang ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugatdengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugattelah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan ketentuan pasal 49 dan 73Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasukwewenang Pengadilan Agama Taliwang ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugatdengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugattelah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

persatueksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawahini ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama Tergugat I yang menyatakangugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (Obscuur libel), Majelis akan mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa suatu gugatan akan dinyatakan sebagai gugatan cacat formiljika gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas dengan syarat bahwa :e Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau tidakmenjelaskan fakta yang mendasari

gugatan ;e Tidak jelas objek yang disengketakan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat,ternyata Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan/ menjelaskan dasar hukum danperistiwa yang mendasari gugatan, yaitu :1 adanya jual beli tanah antara M.

Sugiharto (Tergugat IV) secara tidak sah yangmembawa kerugian bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat telah jelas menyebutkanobyek gugatan adalah mengenai sebidang tanah seluas 18.240 m2 yang terletak di JalanBungur Rt. 18 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten KotawaringinBarat, Propinsi Kalimantan Tengah dengan batasbatas yang disebutkan secara jelas danterperinci didalam surat gugatan ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Tergugat IJ mengajukan eksepsigugatan

adalah bukan termasuk ruanglingkup eksepsi dan harus ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi berikutnya yang diajukan Tergugat II yaitugugatan Penggugat plurium litis consortium karena didalam fundamentum petendi gugatanPenggugat tidak ditemukan para pihak yang berhubungan dengan asal muasal bidangbidang tanah yang dijadikan obyek sengketa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaiberikut :Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah menguraikan/menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari

Tergugat II Nomor : 360/70558 tanggal 27 Desember 2010tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencanahalaman 3 putusan Nomor. 59/Pdt/2017/PT BNAAlam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat Ill.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:KU.602/ASDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat PersetujuanTergugat Il Nomor: 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan Il, semuanya mendasari

Aceh Utara(Bencana Alam) yang dikerjakan Penggugat dan mendasari padahasilPemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh ke lokasi Pekerjaan.. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangan dengan totalnilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat benar masih terdapatsisa nilai volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran kepada Penggugatsejumlah yang disebutkan Penggugat pada angka 10 alasan gugatan.

Oleh karena itu sangat tidak tepatTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat.11.Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulan anggaran 13 % daritotal nilai harga volume pekerjaan Penggugat untuk disahkan dalam APBAPerubahan Tahun 2014 guna pembayaran kerugian materiil yang dialamiPenggugat yang terlilit hutang akibat membayar harga bahan material yang telahdigunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMKTergugat dengan mendasari pada

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya.Bahwa Penggugat Il dalam gugatannya, di dalam posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, karenaPenggugat II berdasar pada surat kuasa dari 37 (tiga puluh tujuh) pemilikkavling yang fiktif atau pemilik kavling yang tidak ada kebenarannya;b. Tidak jelasnya objek sengketa;Kekaburan objek sengketa di dalam gugatannya dapat dilihat dalamposita 4 bahwa luasnya 12.000 m?

Bahwa ketidaksamaan pendapat yang mendasari permohonan kasasi iniadalah sebagai berikut:2.1 Bahwa Judex Facti Tidak Tepat Dan Tidak Benar Dalam MenerapkanHukumnya, yaitu: Bahwa Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi danPenggugat Il/Terbanding Il/Termohon Kasasi Il belum dapatbertindak sebagai Penggugat atau mengatasnamakan sebagaiHal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2739 K/Pdt/2015Direktur PT. Mulia Alam Raya dan Direktur PT.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya;Bahwa Penggugat Il/Terbanding II/Termohon Kasasi Il dalamgugatannya, di dalam posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatannya, karena Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II berdasar pada Surat Kuasadari 37 ( tiga puluh tujuh ) pemilik kavling yang fiktif atau pemilikkavling yang tidak ada kebebanarannya.b.

Semula ss am Baty MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 239.559.704 0) 239.559.704Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 239.559.704 0) 239.559.704Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 479.119.408 0 479.119.408 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut: 1.

Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016Bahwa landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: untuk lebin memberikankepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditasprimer";6).

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahnan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalahuntuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (videKonsideran Menimbang, huruf a ObyekSengketa) ; 222222 nn nnn nn ncn ncnnnnne19. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusanyang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh: (1) PT.

PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali iniditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya ObyekSengketa atau Obyek Gugatan 20.

hukum Pidana;d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia;f.Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.21.Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang hurufa Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari

Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.

tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari

atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuaipula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari

Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama FITRIANA lahir pada tanggal 22 Desember 2003 denganseorang lakilaki yang bernama FATHURROZI akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan PohjentrekKabupaten

di Kecamatan Kemang,Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 4571/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 Agustus2019, mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

oleh pejabat yang berwenang.Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisir oleh Paniteraserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan bandingPembanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmengadili materi perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, terutama pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Terjadinyaperbuatan in casu dikarenakan terdapat kesalahpahaman antara Saksi1dengan Terdakwa;Bahwa dengan demikian mendasari keadaankeadaan tersebut putusanJudex Facti in casu haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Puskesmas Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruantanggal 15062021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No.01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan agar keduabelah pihak yang berperkara menempuh mediasi, namun Pemohon dan Termohon menyatakanmenolak mediasi, sehingga perintah Majelis tersebut tidak membuahkan hasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa inti dalil yang mendasari permohonan Pemohon jika dicermatipada pokoknya

Itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinanmelahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak sertaharta benda dalam perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya denganasas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan haktumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupundari aspek peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal

untuk satu orang; Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama dalam rangkapengurusan pensiunan janda Pemohon; Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut Pemohon mempunyai namaDJAMIL bin MADRASID sedangkan setelah menikah diberi / diubah dengannama SOEDIWARSONO alias SUDIWARSONO bin MADRASID, peristiwa inimerupakan kelaziman dalam susunan masyarakat adat istiadat setempatkhususnya masyarakat daerah Kabupaten Cilacap; Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan masyarakatsetempat tersebut dan mendasari