Edi Soeparnotoe Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 2.000.000,= Rp. 36.000.000,e Uang Penghargaan Masa Kerja1 Xx 10 Xx Rp. 2.000.000, = Rp. 20.000.000,e Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15% X Rp. 56.000.000,= Rp. 8.400.000. Jumlah = Rp. 64.400.000,2.

Sofyane Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 2.000.000,= Rp. 36.000.000,e Uang Penghargaan Masa Kerja1 x 10 x Rp. 2.000.000,= Rp. 20.000.000,e Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15% X Rp. 56.000.000,= Rp. 8.400.000, Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 103PK/Pdt.Sus/2010Jumlah = Rp. 64.400.000,34.

Suhadie Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 2.000.000,= Rp. 36.000.000,e Uang Penghargaan Masa Kerja1 x 6 Xx Rp. 2.000.000,= Rp. 12.000.000,e Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15% X Rp. 48.000.000,= Rp. 7.200.000.Jumlah = Rp. 55.200.000,.

No. 103PK/Pdt.Sus/2010uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak seuai pasal 156 ayat (4)Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan serta upah selama dalam prosesbulan Oktober 2007 sampai dengan bulan April 2008dengan perincian sebagai berikut1.

Suhadi* Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 2.000.000,= Rp. 36.000.000,* Uang Penghargaan Masa Kerja1 X 6 X Rp. 2.000.000,Rp. 12.000.000, Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15% X Rp. 48.000.000,Rp. 7.200.000,Upah selama proses sejak bulan Oktober2007 ~ s/d April 2008 6 x Rp. 2.000.000, = Rp. 12.000.000,*Jumlah = Rp. 67.200.000,4.

P.1 : DEVI MAULIAH- Uang Pesangon =Rp37.000.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp7.400.000,00+Sub Total =Rp44.400.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp6.660.000,00+ TOTAL =Rp51.060.000,00(lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah)2.

P.2 : RANI EFRIANA- Uang Pesangon =Rp24.000.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp6.000.000,00+Sub Total =Rp30.000.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp4.450.000,00+ TOTAL =Rp34.500.000,00(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)3.

P.3: KARNADI - Uang Pesangon =Rp19.960.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp4.990.000,00+Sub Total =Rp24.950.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp3.742.500,00+ TOTAL =Rp28.692.500,00(dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah)4.

P.4: ARI AGUSTOYO- Uang Pesangon =Rp19.960.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp4.990.000,00+Sub Total =Rp24.950.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp3.742.500,00+ TOTAL =Rp28.692.500,00(dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah)GRAND TOTAL =Rp142.945.000,00 (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)6.

tentang permintaan ijin perubahan nama kecilPemohon dari SWIE KIEM, menjadi FONNY SIDHARTA, merupakan perkaraperdata sedang domisili Pemohon masuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kediri, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) U.U RIPenetapan Nomor 63/Pdt.P/2016/PN.Kdr.Halaman 11 dari 17Nomor : 23 Tahun 2006, jo pasal 50 jo pasal 4 ayat (1) Undang undangPeradilan Umum maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pemohon perihalperubahan / penggantian

;Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon paragrap 3Pemohon mengajukan permohonan perubahan / penggantian nama keciladalah untuk Pemohon sendiri, karena Pemohon sudah berstatus sebagaiWarganegara Republik Indonesia dan dengan penggantian nama keciltersebut dimaksudkan, agar sempurna warga Negara Indonesia yangdiperoleh karena Pemohon ingin membaur dengan masyarakat sekitaratau. bergaul secara baik dan agar dapat berasimilasi denganWarganegara Republik Indonesia lainnya ;Menimbang, bahwa maksud

Pemohon merubah / mengganti namakecil Pemohon tersebut dengan nama Indonesia, harus diartikan namakecil yang lazim dipakai dalam lingkungan masyarakat Indonesia asli dantidak merubah / mengganti nama keluarga ;Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2016/PN.Kdr.Halaman 13 dari 17Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kediri, setelah menelitisecara seksama permohonan dari Pemohon tersebut, ternyata perubahan/ penggantian nama kecil SWIE KIEM (Pemohon) menjadi nama IndonesiaFONNY SIDHARTA, tidak menyangkut nama gelar

keagamaan dan / ataukebangsawanan warganegara Indonesia asli, oleh karenanya perubahan /penggantian nama dari SWIE KIEM, menjadi FONNY SIDHARTA, tidakmelanggar / bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau menyangkutsesuatu gelar dari suatu daerah oleh karenanya permohonan Pemohondapat diterima sehingga petitum 2 permohonan Pemohon dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 permohonan Pemohondikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriKediri atau jika berhalangan

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyisebagai berikut:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (forcemajeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:Hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat:e Uang pesangon (upah X masa kerja ) X 2 (dua);e Uang penghargaan (upah X masa kerja);e Uang penggantian hak 15% X (uang pesangon + uang penghargaanmasa kerja) dan biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dankeluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;e Upah yang belum dibayar/upah proses;Bahwa sebelum adanya suatu keputusan hukum yang berkekuatan hukumtetap yang menyatakan

Hak Atas Pemutusan Hubungan KerjaUang Pesangon (Rp2.500.000,00 x 6 x (2x ) : Rp30.000.000,00;Uang Penghargaan (Rp2.500.000, x 3) :Rp 7.500.000,00;Uang Penggantian Hak15% x (Rp30.000.000,00 + Rp7.500.000,00) :Rp 5.625.000,00;Upah yang belum di bayar/upah prosesAgustus 2016Mei 2017 (Rp2.500.000,00 x 10) :Rp25.000.000,00;Total : Rp68.125.000,00;(Enam delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan pengalamankerja dengan kualifikasi Penggugat telah

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat daripemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai denganperincian sebagai berikut: Uang pesangon (Rp2.500.000,00 x 6 x 2) : Rp30.000.000,00; Uang penghargaan masa kerja:(Rp2.500.000,00 x 2) : Rp 5.000.000,00; Uang penggantian hak:15% x (Rp30.000.000,00 + Rp5.000.000,00) :Rp 5.250.000,00;:Total keseluruhan =Rp40.250.000,00;(Empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);4.

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juli 2017 dan kontra memorikasasi tanggal 15 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Judex Facti telah patut dan adil memutus hubungan kerjanya dengankompensasi 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada ParaPenggugat dengan jumlah total sebesar Rp.1.658.250, (satu juta enamratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;8.

mencermati dasar pertimbangan UndangUndang tentang Ketenagakerjaan hurufd yang berbunyi : bahwaperlindungan terhadap tenagakerja dimaksudkan untuk menjamin hakhakdasar pekerja/ourun dan seterusnya demikian juga UndangUndang Dasar1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi : setiap orang berhak untuk bekerja mendapatkan imbalan danperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dimana PemohoKasasi (para pekerja) telah memiliki hak hukum untuk mendapatkan uangpesangon, uang Penggantian

Bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaanmenyatakan : Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pangusahadiwajibkan membayar uang pesangon dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima ;e. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 25 angka 2menyatakan Para bekerja di perusahaan Tergugat di bagian buffingHal.5 dari 10 hal. Put.

Bahwa dari uraianuraian di atas telah jelas bahwa Judex Facti tidakmenerapkan hukum dalam menyikapi pengakuan Saksisaksi danpengakuan Termohon Kasasi sebagaimana mestinya dan oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim Agung untuk memperbaiki dalamperkara a quo sekedar mengenai uang pesangon, uang penggantian hakserta upah proses 10 (sepuluh) bulan dikalikan UMK Kabupaten Sidoarjotahun 2010 sebesar Rp.1.005.000, per bulan ;5.

berdasarkan halhal yang kami uraikan tersebut di atas, terbuktiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:155/G/ 2010/PHI.Sby tanggal 04 Mei 2010 jelas adalah sangat keliru dankhilaf dalam memberikan putusannya serta tidak menerapkan peraturanPerundangUndangan yang berlaku yang harus diurut dalam melakukansuatu Putusan, karenanya untuk kepastian hukum putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut haruslah diperbaikisekedar mengenai, uang pesangon, uang penggantian

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapbkan denganKeputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untukmenghitung pajak yang terutang;19.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungutmenurut undangundang ini dan potongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak";Pasal 4 huruf c"Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dikenakan atas :c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha";Penjelasan Pasal 4 huruf cHalaman 18 dari 41 halaman.

"Pembuatan paspor dan atau visa dalam hal Pemohon Bandingberposisi sebagai agen, maka dikenakan PPN dengan DasarPengenaan Pajak adalah penggantian berupa biaya yang dimintaatau seharusnya diminta dari pemohon paspor/visa (oleh agen)dengan Pajak Keluaran sebesar 10% x penggantian;b.

Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/201 26.17.19.Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalamangka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undangundang ini;Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapbkan denganKeputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untukmenghitung pajak yang terutang;Penggantian adalah nilai

Pembuatan paspor dan atau visa dalam hal Pemohon Bandingberposisi sebagai agen, maka dikenakan PPN dengan DasarPengenaan Pajak adalah penggantian berupa biaya yang dimintaatau seharusnya diminta dari pemohon paspor/visa (oleh agen)dengan Pajak Keluaran sebesar 10% x penggantian;b.

,dengan rincian sebagai berikut:e Uang Pesangon5 x Rp1.428.365,00 Rp 7.141.825,00e Uang Penghargaan Masa Kerja2 x Rp1.428.365,00 Rp 2.856.730,00e Uang Penggantian Hak15% x Rp9.998.555,00 Rp 1.499.783,00e Upah Proses sejak Oktober 2011sampai dengan Maret 20126 x Rp1.428.365,00 Rp 8.570.190,00Jumlah Rp20.068.528,00.

(bukti P8);e Gaji Pemohon Kasasi sejak bulan Oktober 2011 yang seharusnyaditerima tanggal 25 Oktober 2011 dan di bulanbulan selanjutnya telahf.diputus/tidak dibayar lagi oleh Termohon Kasasi, disebabkan sejaktanggal 20 Oktober 2011 Pemohon Kasasi dianggap sudah di PHKsecara sepihak oleh Termohon Kasasi dan sudah tidak diakui lagisebagai karyawannya;Pemohon Kasasi telah terlebin dahulu membuat pengaduan terkaitpemutusan hubungan kerja dan tuntutan pembayaran uang pesangon,uang jasa, dan penggantian

(terkait bukti P12);Pemohon Kasasi telah di PHK secara sepihak pada tanggal 20Oktober 2011 oleh Termohon Kasasi;Pada halaman 2324 alinea 3 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakimdinyatakan:e Bahwa oleh karena di atas telah dipertimbangkan bahwa PHKterhadap Penggugat dilakukan secara sepihak maka sesuaiPasal 156 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, beralasan menghukum Tergugat membayarkepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 kali Pasal156 ayat (2), dan uang penggantian hak

No. 554 K/Pdt.SusPHI/201 4j.berimplikasi sejak saat itu Pemohon Kasasi telah dianggap bukan lagikaryawati Cabang Pesisir Selatan, Sumatera Barat tetapi masih karyawatiCabang Kedoya, Jakarta; Atas dalil Termohon Kasasi tentang penolakan mutasi tersebut PemohonKasasi telah dianggap Termohon Kasasi sebagai karyawati CabangKedoya, Jakarta sehingga selayaknya dan seharusnya dasar untukperhitungan upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak yang digunakan adalah Upah

, uang penggantian hak dan uang upah selama prosespenyelesaian perkara ini berdasarkan Upah Minimum Provinsi DK!

SOEWIGNJA anak Perempuan dari suami isteri NJO TJING TIONG dan OEN KIEM LIAN NIO ; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan, sesuai Penggantian

pertimbangan dalam penetapan ini telah didengarketerangan dari Pemohon tersebut memberi keterangan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa nama pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran adalah NJO LEE KWIE ; Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini bermaksud untuk mengganti namaPemohon menjadi SANDRAWATI SOEWIGNIA ; Bahwa sampai saat ini nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akte KelahiranPemohon tertulis atas nama NJO LEE KWIE belum diganti menjadi namaSANDRAWATI SOEWIGNIA ; Bahwa untuk penggantian

Pejabat PencatatanSipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan aktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwapenting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanyaharus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentukmenghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat(1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkanperubahan atau penggantian

Catatan SipilKota Probolinggo tertulis atas nama NJO LEE KWIE anak Perempuan dari suami isteriNJO TJING TIONG dan OEN KIEM LIAN NIO, dimana Pemohon bermaksud menggantinama menjadi SANDRAWATI SOEWIGNIJA anak Perempuan dari suami isteri NJO TJINGTIONG dan OEN KIEM LIAN NIO ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda P5 tentang Akta Kelahirantersebut diatas maka benar nama Pemohon adalah NJO LEE KWIE dan Pemohonbermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut.Dimana penggantian

menjadi SANDRAWATI SOEWIGNJAanak Perempuan dari suami isteri NJO TJING TIONG dan OEN KIEM LIAN NIO ;Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, guna didaftarkan padaRegister Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan AkteKelahiran yang bersangkutan, sesuai Penggantian

Memerintahkan kepada Pemohon agar segera setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini kepadanya untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung yang sesuai kewenangannya, membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian nama dan bulan lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 146Disp/2001/1960 tanggal 22 Juni 2001;4.

menjadi nama : ROZALI RACHIM serta menggantibulan lahir dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca bulan : JUNI diganti menjadibulan : JULI sehingga nama dan bulan lahir Pemohon di dalam Akte KelahiranPemohon tertulis dan terbaca : ROZALI RACHIM, bulan : JULI;e Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya salinan resmi penetapan inikepadanya untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalandan mencatatkan penggantian

Saksi SAFITRI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan menantu Pemohon; Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin melakukan penggantian nama danbulan lahir terhadap diri Pemohon karena nama dan bulan lahir Pemohon yangtertulis di Akte Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama dan bulan lahir yangtertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon; Bahwa perubahan yang saksi maksudkan adalah Pemohon ingin mengganti namayang tertulis di Akte Kelahiran

ROZALI diganti menjadi nama : ROZALI RACHIM serta mengganti bulan lahirdari yang sebelumnya tertulis dan terobaca bulan : JUNI diganti menjadi bulan : JULI agartidak ada perbedaan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;Penetapan Perkara Perdata No. 84/Pdt.P/2017/PN.Tdn Hal 6 dari 8Menimbang, bahwa dalam hal salah satu) dokumen dengan dokumenkependudukan yang lain jika terjadi ketidak cocokan atau terdapat perbedaan hal ini dapatmengakibatkan suatu ketidak pastian sehingga perlunya penggantian

mengganti bulanlahir dari yang sebelumnya tertulis dan terobaca bulan : JUNI diganti menjadi bulan :JULI sehingga nama dan bulan lahir Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohontertulis dan terbaca : ROZALI RACHIM, bulan : JULI;Memerintahkan kepada Pemohon agar segera setelah diterimanya salinan resmipenetapan ini kepadanya untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Belitung yang sesuai kKewenangannya, membukukan dalambuku register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian

dilaksanakan oleh Tergugat sampai dengan saat ini dimanaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial diPengadilan Negeri Medan;Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, dimana Penggugat tidak ada melakukan kesalahanuntuk dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka patut layakmenurut hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat membayar uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian

Uang Penggantian Perumahan Serta Perawatan15% x Rp.36.720.000,00;(empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);14.

Kasasi danPeninjauan Kembali (u/tvoerbaar bij voorraaq);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugatkepada fTergugat adalah bertentangan dengan UndangUndangKetenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan penggantian

Uang Penggantian Perumahan Serta Perawatan Rp5.508.000,0015% x Rp36.720.000,00; Rp42.228.000,00(empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);4.

T 1993/DKCS BKT/2010,tertanggal 27 September 2018 a.n LOISA SIAGIAN dilahirkan di Bukittinggitanggal 6 Mei 2004, Perempuan, anak Keempat dari pasangan suami istriJANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR dimana di dalam Aktatersebut terdapat Penggantian Nama,Tanggal dan Bulan Lahir anak ParaPemohon yang sebenarnya adalah a.n LOISA MERRYANA SIAGIANHalaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Bkt.dilahirkan di Bukittinggi tanggal 4 Juni 2004, Perempuan, anak Keempatdari pasangan suami istri

JANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR ;Bahwa Penggantian Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas karena tidak sesuai dengan dokumen lainya ;Bahwa Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohonsebagaimana tersebut diatas, haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeriselaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifatLagalisasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian,maka Perbaikan tersebut menjadi sah ;Bahwa Penetapan yang di keluarkan

T 1993/DKCS BKT/2010,tertanggal 27 September 2018 a.n LOISA SIAGIAN dilahirkan di Bukittinggitanggal 6 Mei 2004, Perempuan, anak Keempat dari pasangan suami istriJANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR dimana di dalam Aktatersebut terdapat Penggantian Nama,Tanggal dan Bulan Lahir anak ParaPemohon yang sebenarnya adalah a.n LOISA MERRYANA SIAGIANdilahirkan di Bukittinggi tanggal 4 Juni 2004, Perempuan, anak Keempatdari pasangan suami istri JANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR ;Berdasarkan uraian

T 1993/DKCS BKT/2010,tertanggal 27 September 2018 a.n LOISA SIAGIAN dilahirkan di Bukittinggitanggal 6 Mei 2004, Perempuan, anak Keempat dari pasangan suami istriJANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR dimana di dalam Akta tersebutterdapat Penggantian Nama,Tanggal dan Bulan Lahir anak Para Pemohonyang sebenarnya adalah a.n LOISA MERRYANA SIAGIAN dilahirkan diBukittinggi tanggal 4 Juni 2004, Perempuan, anak Keempat dari pasangansuami istri JANTER SIAGIAN dan KARLIASNA SITUNGKIR;Halaman 5 dari 9 halaman

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuypaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.344.000.- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Para Pemohon menggunakan nama Dhika Lutffi tersebutternyata perkembangan psikologis anak Para Pemohon semakin membaik,sehingga sampai permohonan ini diajukan anak Para Pemohon tersebutmenggunakan nama Dhika Luttffi.Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sebelumnya sudah memiliki AktaKelahiran yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kampar sehingga Para Pemohon telah mendatangi pihak DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna menegaskanbahwa telah terjadi penggantian

nama anak Para Pemohon dari Akbar NurdaffaPratama menjadi Dhika Lutffi, namun pihak Dinas Kependudukan danhalaman 2 dari 11 Penetepan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Bkn.Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang memerlukan suatuPenetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian nama anakPara Pemohon dimaksud dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Dusun IV Bokuok Rt.002 Rw.002Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehingga ParaPemohon

mengajukan permohonan untuk melakukan penggantian nama anakPara Pemohon dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohonmohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkanperkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :1.

saksi Meviza Suryani dan saksi Rahmahtelah menjelaskan anak Para Pemohon dilingkungan keluarga dan dilingkunganmasyarakat telah mempergunakan nama Dhika Lutffi dan lebin dikenal dengannama Dhika Lutffi, sehingga terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmiPenetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian

mempunyai ide mengganti nama anak pertama ParaPemohon awalnya adalah Para Pemohon, kemudian disetujui olehkeluarga Para Pemohon;Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengganti namaanak ketiga Para Pemohon adalah karena nama yang disandangsebelumnya mempunyai arti yang kurang baik;Bahwa Para Pemohon setelah berdiskusi dengan keluarga besar ParaPemohon, akhirnya bersepakat untuk memberi nama yang baru bagianak tersebut dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh menjadi anaksuputra;Bahwa terhadap penggantian

Pemohon, kemudian disetujui olehkeluarga Para Pemohon;Halaman 4 dari 9 HalamanPenetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Gin.Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengganti namaanak pertama Para Pemohon adalah karena nama yang disandangsebelumnya mempunyai arti yang kurang baik;Bahwa Para Pemohon setelah berdiskusi dengan keluarga besar ParaPemohon, akhirnya bersepakat untuk memberi nama yang baru bagianak tersebut dengan harapan kelak anak tersebut dapat tumbuhmenjadi anak suputra;Bahwa terhadap penggantian

kekuasaan Para Pemohonselaku orang tua yang ditunjukkan sematamata demi kepentingan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 45Ayat (1) UndangUndang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makaHalaman 7 dari 9 HalamanPenetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Gin.adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik sertamelindungi anakanak mereka dengan sebaikbaiknya;Menimbang, bahwa permohonan penggantian

nama anak ketiga ParaPemohon tersebut adalan demi kepentingan keselamatan dan kesehatan anaktersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannyamaka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapunalasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma norma kelayakan dan kepatutan

Kota027436571/2014 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD KotaGorontalo Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kota Gorontalo Tiga dalamhal ini penggantian Ir. H. Zulkarnain M.

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telahdipaparkan di atas, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (4)9 dari hal 14 Put 54/B/2015/PT.TUN.MKSKETETAPAN MUKTAMAR III PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 07/TAP/Muktamar IH/2010 TENTANG RUMAH TANGGA PARTAI BULANBINTANG Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulanbahwa pada saat gugatan Penggugat/Terbanding diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Manado pada 24 Nopember 2014 berkaitan dengan Objek Sengketaberupa pembatalan penggantian

Zulkarnain M Dunda sebagai salah seorang Wakil SekretarisJenderal DPP Partai Bulan Bintang sehingga kewenangan pemberhentiannyaberada pada Kepengurusan di tingkatMenimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan objek gugatan SuratKeputusan Tergugat/Pembanding Nomor : 18/Kpts/KPU.Kota02743657 1/2014,Tanggal 20 Nopember 2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 17/Kpts/KPU Kota027.43657 1/2014Tentang Penggantian

mengenai peraturannya,Pemohon dengan tanpa melalui Penetapan Pengadilan telah mengganti sendirinama Pemohon dari Teti Kusmiati Winanta menjadi Teni Winanta ;Bahwa di dalam dokumen penting milik Pemohon diantaranya KartuTanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tercantum nama : Teni Winanta,begitu pula dalam pergaulan sehariharipun nama Pemohon terah dikenaldengan nama Teni Winanta, selain itu juga dengan nama tersebut dirasakanmembawa keberuntungan/hoki bagi kehidupan Pemohon ;Bahwa dengan perubahan/penggantian

kewajiban Pemohon sebagai subyekhukum atau hubungan keluarga Pemohon dan tidak terdapat keberatan daripihak manapun ;Bahwa nama yang dipilin oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakangelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliranagama/kepercayaan serta tidak pula mengandung Suku, Ras, dan Agama(SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehariharidipergunakan oleh masyarakat umum.Bahwa yang diinginkan oleh Pemohon' sekarang yaitu tentangpengesahan perubahan/penggantian

nama Pemohon dari : Teti KusmiatiWinanta menjadi Teni Winanta dan untuk perubahan/penggantian namatersebut harus ada penetapan dari Pengadilan negeri setempat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, bersama ini Pemohonmemohon kehadapan Yth.

Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon dari Teti KusmiatiWinanta menjadi Teni Winanta ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentangganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untukdicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;4.

Penggantian biaya untuk operasional penagihan, biaya pengurusanperkara perdata semuanya berjumlah tidak kurang dariRp. 500 .000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah);9.2 Kerugian immateriil, karena tidak dibayarnya uang yang dipinjam oleh Tergugat, kini Penggugat tidak dapat berfikir dengan tenang dan tidakbisa konsentrasi dalam pekerjaan dan aktifitas seharihari sebagaiseorang ibu rumah tangga sehingga Penggugat mencari nafkah dengancara meminjam uang kepada orang lain dan membayarnya denganbunga sehingga

produktifias kerja Penggugat menjadi berkurang, yangsemuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalambentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah); Halaman 3 dari 11 Putusan No. 41/Pdt.G/2015/PN.

Penggantian biaya untuk operasional penagihan, biaya pengurusanperkara perdata semuanya berjumlah tidak kurang dariRp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah);4.2 Kerugian materiil, karena tidak dibayarnya uang yang dipinjam oleh Tergugat, kini Penggugat tidak dapat berfikir dengan tenang dan tidakbisa konsentrasi dalam pekerjaan dan aktifitas seharihari sebagaiseorang ibu rumah tangga sehingga Penggugat mencari nafkah dengancara meminjam uang kepada orang lain dan membayarnya denganbunga sehingga

produktifias kerja Penggugat menjadi berkurang, yangsemuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalamHalaman 5 dari 11 Putusan No. 41/Pdt.G/2015/PN.

KerjaPropinsi Sumatera Utara ; Bahwa Kanwil Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara telah pulamengeluarkan anjuran tentang hakhak Penggugat yang harus dibayar oleh PT ABSRAYMenimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis,maka kesepakatan diambil suara terbanyak ;A RUBBER WORK adalah sebagai berikut : Kekurangan upah bulan Januari s/d Juni 2011 Rp 1.044.000,00 Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 1.170.000,00 Rp 21.060.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.170.000,00 Rp 4.680.000,00 Uang Penggantian

Menghukum Tergugat (PT ABS RUBBER WORK) untuk membayar hakhakPenggugat sebagai berikut : Kekurangan upah bulan Januari s/d Juni 2011 Rp 1.044.000,00 Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 1.170.000,00 Rp 21.060.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.170.000,00 Rp 4.680.000,00 Uang Penggantian Perumahan danPengobatan 15% x Rp 25.740.000,00 Rp 3.861.000.00Jumlah Rp 30.645.000,00(tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah) ;7.

menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 116/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 25 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut ;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :I.Il.TENTANG AMAR PUTUSAN PHIMEDAN TIDAK SEMPURNA (CACATHUKUM) Bahwa Majelis Hakim PHI Medan memberikan amar putusan yang tidaksempurna (cacat Hukum) dan juga tidak memberikan kepastian hukum, sebabamar keputusannya tidak ada menetapkan bahwa "hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat putus karena PHK" sedangkan amar putusannya"Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian

Sedangkandi dalam ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penggantian namaPemohon ini, berkaitan dengan administrasi kependudukan, dimana pencatatanHalaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 142/Padt.P/2021/PN Jmbperubahan/penggantian nama Pemohon dilakukan oleh Pejabat PencatatanSipil dilakukan atas permintaan Pemohon, maka Pemohon

wajib melaporkankepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Jambi atas perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor65/Dis/1994 tertanggal 14 Juni 1994 tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, agar KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat melakukanpencatatan perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan AktaKelahiran Pemohon Nomor 65/Dis/1994 tertanggal 14 Juni

1994 dengan jalanmelakukan catatan pinggir pada akta tersebut diatas ;Menimbang, bahwa perubahan/penggantian nama Pemohonmerupakan peristiwa penting bagi Pemohon yang wajib dicatat oleh instansiyang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 PeraturanPresiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dankepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan

Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Turunan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang Penggantian nama tersebut;4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

L/1281/8/Tin tanggal 4121967 yang dikeluarkan Bupati Kepala DaerahTuban atas nama TJIAUW EN menjadi nama kecil INDRA LESTARI, bahwaselain penggantian nama lbu Pemohon maka Pemohon sebagai anak jugamengalami pergantian nama dari nama kecil SWIE SIAN diganti nama kecilLUSIANAWATI;4. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KartuKeluarga tertulis LUCIANAWATI;5.

L/1281/8/Tin tanggal 4121967 yang dikeluarkan Bupati Kepala DaerahTuban atas nama TJIAUW EN menjadi nama kecil INDRA LESTARI, bahwaselain penggantian nama Ibu Pemohon maka Pemohon sebagai anak jugamengalami pergantian nama dari nama kecil SWIE SIAN diganti nama kecilLUSIANAWATI;4. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KartuKeluarga tertulis LUCIANAWATI;5.

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalahsah.Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan tidak terdapatketentuan yang mengatur tentang pergantian nama dari nama cina menjadi namayang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, demikian halnya dalampermohonan yang dilarang tidak mengatur tentang larangan penggantian nama darinama cina menjadi nama yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.12322/U/

pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antaralain perubahan jenis kelamin;Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilanadalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampakhukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidakditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorangsesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapanPengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian

Menetapkan perubahan / penggantian nama anak kandung Pemohon yangsemula tertulis dan terbaca Zilzila Hermanisa menjadi Calista Zea3.

maka Hakim yang mengadili perkaraPermohonan ini akan mempertimbangkan petitumpetitum Pemohonan Pemohon;Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalahMengabulkan Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitumkedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelahpetitumpetitum lainnya;Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalahMenetapkan perubahan / penggantian nama anak kandung Pemohon yang

semulatertulis dan terbaca Zilzila Hermanisa menjadi Calista Zea;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah Menetapkan perubahan /penggantian nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ZilzilaHermanisa menjadi Calista Zea, menurut Hakim Tunggal redaksional petitum tersebutkurang tepat dan akan diperbaiki tanpa mengurangi makna petitum permohonanpemohon, menjadi Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon yang semulatertulis Zilzila Hermanisa menjadi Calista Zea pada akta kelahiran

diri Sianak akan tetapi lebih dikarenakan faktor keyakinan dengannama yang akan dilakukan perubahan harapannya perilaku anak pemohon akan lebihbaik lagi sesuai dengan doa dan harapan pemohon dan keluarganya terhadap namatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atasdihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, serta demi kepentingan anak dimasa depan makapermohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian