Seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalam Bundel B perkaraNomor ; 35/G/2020/P TUN. SBY. 5 nanan ct4.

TUN.

TUN. SBY.Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Selasa,tanggal 13 Oktober 2020 oleh Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H., KetuaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim KetuaMajelis dan didampingi oleh H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H., dan H.ARIYANTO, S.H.

TUN. SBY.Perincian Biaya Perkara :1.. Meteral Rp. 6.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003. Biaya Proses Banding Rp. 234.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 156/B/2020/PT. TUN. SBY.

rapatpermusyawaratan majelis hakim banding, dicapai kata sepakat bulat, bahwaputusan dan pertimbangan pengadilan tata usaha Banjarmasin perlu diperbaikitentang bagian pertimbangannya, yang akhirnya menjatuhkan putuspdan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini ; KoMenimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa>dalam perkara ini adalah ;P Keputusan Badan Permusyawaratan DesaySungai Bakung, Nomor01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Pambakal Terpilih, tanggal18 Nopember 2016 ( Keputusan TUN

objek sengketa), sebagaimana tersebut dalam bukti TIl Intv.2Menimbang, bahwa Keputusan TUN objek sengketa tersebut telahditindak lanjuti dengan ,Keputusan Bupati Banjar Nomor 794 Tahun 2016,tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pambakal Terpilih.

Alasan eksepsi tersebut, karena yang memenuhi kreteriasemua unsur Keputusan TUN objek sengketa adalah bukti TIl Intv.1, bukan bukti TII Intv.2;Menimbang, ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UgsangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut ; & Keputusan Tata Usaha Negara adalah suattxypenetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangberisi tindakan hukum

tata usaha, negara yang berdasarknaperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,iindividual, dan final, any menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;Menimbang, suatu am TUN objek sengketa harus memenuhiunsurunsur secara Kumulatif (Semua unsur) yang meliputi unsur konkret,individual, dane Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalamperkara ini tidak memenuhi unsur final, pengertian bersifat final di sinibermakna sudah definitif , karenanya dapat menimbulkan

Keputusan TUN objek sengketa yangdiajukan oleh Penggugat/Pembanding di sini, adalah Keputusan BPD yangmasih harus dilanjutkan kepada Bupati yang kemudian diterbitkan KeputusanPengesahan dan Pengangkatan Pambakal Terpilih. Oleh karena itu,berdasarkan Pasal 2 huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2004, tanggal 29 Maret 2004 ditentukan tidak termasuk dalamHal 9 dari hal 12 Put.

Ecogreen Oleochemicals sesuai kesepakatan jual bell,selanjutnya pada tanggal 05 April 2019 Mohammad Jasa Abdullahmenugaskan Saksi Saw Tun Als Alamsah Als Alam menunjuk SaksiDedy Supriadi Als Dedy dan Saksi Dwi Buddy Santoso Als Dwi AlsBuddy untuk melakukan pekerjaan pemotongan terhadap crane noelltersebut, Saksi Saw Tun juga ditugaskan oleh Mohammad JasaAbdullah untuk mengawasi proses pemotongan. Sedangkan SaksiKasidi Als.

Ecogreen Oleocimicas Saksi Saw Tun dan Saksi DedySupriadi bertanya kepada Saksi Purwanto sebagai orang yangdipekerjakan oleh Saksi Dedy Supriadi untuk melakukan pemotongancrane noell apakah ada yang mau beli scrap ? dijawab oleh SaksiPurwanto ada, saya telpon dulu, selanjutnya pada tanggal 20 April2019 Saksi Purwanto bertemu dengan Saksi Haryono mengatakan adayang mau jual besi scrap di gudang PT.

Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 472/PID.B/2021/PT PBRRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg

Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg dan pembayarannya melalui transfer ke rekeningBNI nomor

menanyakan kepada sdv H.Ashari dan tidek sedang monamnen ikan danikan bandeng yang dijual toerdakwa Junot bulkan niliknya.Bahwa bonar sebelunnya saksi tidak tahu atau monaruh curigabahwoa iakan bandeng tersebut adlah hasil curian yang dicuridavi tanbak milik sdr tlustorikah don saksi tahu bahwa iakanbandong torsebut adalah hasil curian saetelah dibovitahtcobehsdr Mustorikah. 7~Bahwa bonar terdakwa Junet monjual ikan bandeng kepada sokgi 4cuma satu kali namum seingat sakei istri tordogkwa Junot yaitusir Tun

pernah menjual udang kepada saksi sobanyak onmpat kalidan sewaktu sakeLl tanya kepada Tun "aanikokjgotiop tharimons> guat udang kamu dapat dari mana ?

" lemudian dijawab olch Tun Bahwa udang tersebut hasil dari tambak milik H.Ashari karona suai saya monasang perangkap udang (posong) ditanbak ailik H.Ashari.~Bahwa bonar sakei tidak menaruh curiga kepada isteri Junot 'karena pada saat itu sakei tanya kepada istri Junot bahwa uangtevsebut hasil lari memasang peranekap ikan (posong) ditambakmilik H.Ashari karena terdakwa Junet mengaku sebagai koponakan atau H.Ashari dan saksi pun porecaya bahwa udang tersebut adalahtidak hasil curiqn.2.

Rappocini Raya tidak dalam sengketaberdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.347K/TUN/2001, telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikankepada ahli warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir SiamaDg. Naba.

Terdakwa Nur Warkah, S.lp, M.Si selaku Lurah Buakana waktuitu telah meregister dengan Nomor : 12/BK/X1I/2013 tertanggal 18 November2013 kemudian menandatanganinya, padahal surat pemyataan tersebutmengandung isi yang tidak benar karena berdasarkan putusan MahkamahAgung RI No. 347K/TUN/2001, pihak Abdul Kadir Siama Dg. Nabadinyatakan sebagai pihak yang kalah. Bahwa selain itu Muhammad Kasimbersama Terdakwa II Drs.

tanggal4 April 2013 ;1 (satu) buah papan bicara yang bertulis tanah milik DAHING BinTJONGA Ahli waris ABD KADIR SIAMA DG NABA Persil 26 D Kohir31 Cl;1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha NegeriUjung Pandang Nomor : 55 / G.Tun / 1999 /P.TUN.Uj Pdg tanggal26 Pebruari 2000 ;1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 21 / Bdg.TUN / 2000 /PT.TUN Pdg tanggal11 Desember 2000 ;4 (satu) examplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 347.K / TUN

TUN / 2000 /PT.TUN Pdg tanggal11 Desember 2000 ;1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 347.K / TUN / 2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG NABAtanggal 06 November ; Berita Acara Peninjauan lapangan pada hari senin tanggal28 Oktober 2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR WARKAH,SIP, Msi ;4 (satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik namapajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 olehABD....

TUN Mks tanggal 15 Juni 2010, Jo Putusan KasasiMahkamah Agung RI. Nomor : 430 K/TUN/2010, tanggal 9 Pebruari2011, Jo Putusan Permohonan Peninjauan Kembali ( PK) Nomor : 133PK/TUN/2012, tanggal 6 Pebruari tahun 2012, bahwa terhadap putusantersebut diatas pada tingkat Kasasi dan Permohonan PeninjauanKembali, bahwa Penggugat PT. Gowa Makassar Toursm DevelopmentTbk (PT.

GMTD Tbk) dinyatakan sebagai pihak yang kalah, kemudiandan adapun rincian dari Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor : 430 K/TUN/2010 dan Putusan PK Nomor : 133 PK/TUN/2012adalah sebagai berikut :Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 430 K/TUN/2010adalah sebagai berikut :20MENGADILLI :Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.HJ. NAJMIAH MUIN, 2. MUHYINA, 3. MUH. NUR NAJMUL MUIN,Pemohon kasasi Il : BOBY SUNARDI EDWARD 2. LENNY SETIONO 3.HJ. ST.

MUHYINA MUIN, Pemohon Kasasi Ill : KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar No. 27/B,TUN/2010/PT. TUN MKS, tanggal 15 juni 2010 yangmenguatkan Putusan pengadilan tata Usaha Negara Makassar No.38/G.TUN/2009/PTUN.

Mks, putus tanggal 15 Juni 2012 ;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 430 K/TUN/2010, tanggal 9Pebruari 2011 ;Bahwa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutdiatas Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)atas putusan Mahkamah Agung Nomor : 430 K/TUN/2010 tanggal 9Pebruari 2011, dan telah diputus pada tanggal 19 Agustus 2013dengan Nomor : 133 PK/TUN/2012, dengan amarnya putusan sebagaiberikut :MENGADILLI :Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PeninjauanKembali

Foto copy salinan Putusan No. 27/B.TUN/2010/PT.TUN Mks , yangdiberi tanda T. s/d T.VI9;10.Foto copy Putusan No. 430 K/TUN/2010 , yang diberi tanda T.I s/dT.VI 10;11.

No.414K/TUN/2013;Tanah objek sengketa perkara No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No.75/Pdt/2012/PTA.MKS dan tanah objek sengketa perkara No.31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo. No. 30/B/2013/PT.TUN.MKS, jo.414K/TUN/2013 adalah SAMA dengan tanah objek sengketa perkara No.50/Pdt.G/2012/PN.WTP yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);Putusan No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No. 75/Pdt/2012/PTA.MKS danputusan No. 31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo.

TUN/2012/PTUN MKStanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT. TUN MKS tertanggal 23 April 2013yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/ 2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT MKS11.12.Selanjutnya Para Terlawan Tersita memohon kepada Pengadilan NegeriWatampone Cq.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telahdibatalkan dengan putusan No.30/B/2013/PT.

TUN MKS tertanggal 23 April2013 yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa lebih jauh lagi, Para Terlawan Tersita juga membenarkan alasanperlawanan Para Pelawan terhadap eksekusi yang dimohonkan TerlawanPenyita karena bidang tanah yang pernah disewa oleh Turut Terlawan Cakatang adalah bidang tanah yang sama dalam perkara lain yakniperkara No. 50/Pdt.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam perkara ini bukanlah PihakPENGGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008,maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memilikikekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepadaTERGUGAT terkait tidak teroayarnya NCD milik PENGGUGAT.3.

alasan untuk memintaTERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT denganmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karenaputusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

ada alasan untuk memintaTERGUGAT Ill melakukan pembayaran kepada PENGGUGATdengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008karena putusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT Ill di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

Lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Pemohon.Menimbang,, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecarnatan Sempol Nomor Kk.13.11.05/Pw.01/24/2013, yang bermaterai cukup(P.1);Menimbang, Bahwa para Pemohon juga memperkuat dalil permohonannya dengandua orang saksi, masingmasing bernama:HERI SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani

Perkawinan tersebut dilakukan dengan waliAyah Kandung dari Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masingemasingbernama: HERI SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,bertempat tinggal di Desa Jampit Kecamatan Sompol kabupaten Bondowoso danSUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggaldi Desa Jampit Kecamatan Sempol kabupaten Bondowoso, dengan maskawin berupauang Rp. 5.000.. Akadnikahnya dilakukan oleh P. BUAMI.

formil maupun materil sebagai saksi.Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalamperkara ini.Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah rnemberikan keterangan,di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil pemohonanpara Pernohon, bahwa para Pernohon tctah menikah pada hari kamis tanggal 10091990,di Desa Jampit dengan wall Ayah Kandung clan Pemohon II, disaksikan oleh dua orangsaksi, masingrnasing bernarna: HEN SANTO BIN TUN

Dengan demikian dapatdisimpulkan bahvva telah terjadi peristiwa pernikahan antara para Pemohon yangdilakukan pada hari kamis tanggal 10091990 di Desa Jampit , yang disaksikan oleh duaorang saksi, masingrnasing bernama HER( SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, AgarnaIslam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Jarmpit Kecamatan Sempol kabupatenBondowoso dan SUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agarna Islam, pekerjaan tani,heitempat tinggal di Desa Jampit Kecamatan Sempol kabupaten Bondowoso, dengan waliAyah

Bahwa Pemohon I dan Pemohon I telah menikah pada hari karnis tanggal 10091990di Desa Yampa dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang disaksikanoleh dua orang saksi, masingmasing bernama HEFZI SANTO BIN TUN, urnur 35 tahun,Agana Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa lampit Keearnatan Sempolkabupaten Bondowoso dan SUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agarna Islam,pekerjaan tarsi, bertempat tinggal di Desa Jampit Kecarnatan Sempol kabupatenBondowoso dengan rnaskawin berupa uang Rp

,menyangkut sengketa TUN Perkara No. 66/G/2016/PTUN.JKT. (fotokopi sesuai dengan aslinya).Pasal 13 ayat (38) huruf f Jo. Pasal 6 ayat (1) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikHalaman 39 dari 92 halaman.

Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.2.

Sehinggaapabila Pejabat TUN dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAMmengesahkan suatu badan hukum yang sesungguhnya bukanlah badanhukum, maka hal ini menyalahi aturan.Halaman 49 dari 92 halaman.

Dalam ayat tersebut ada kata wajib,hal ini berarti harus dilaksanakan, sehingga apabila ada yang melanggarmaka merupakan suatu kesalahan.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jangka waktu seseorang atau badanhukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untukmemohon pembatalan atas suatu Keputusan TUN dihitung sejakdiketahui adanya Keputusan TUN yang ternyata merugikan seseorangatau badan hukum perdata tersebut.Bahwa, menurut pendapat Ahli, ketentuan mengenai Perkumpulandiatur dalam Pasal 1618

Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUNJKTdari Pejabat TUN yang bersangkutan, sehingga Pejabat TUN harusmemastikan apakah syaratsyaratnya telah terpenuhi karena sistemsecanggih apapun tetap saja tidak dapat menghapuskan kewajiban PejabatTUN untuk bersikap hatihati.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika atas suatu nama belum pernahdidaftarkan, maka berarti bukan milik siapapun, sehingga siapapun yangmendaftarkan pertama kali dan diterima, maka dia yang berhakmenggunakan yaitu berlaku prinsip first to file.SAKSI

139 PK/TUN/2012

PUTUSANNomor 139 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT. INVESTAMA RESOURCES, dalam hal ini diwakili oleh Ir. ANANGMUJIANTORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. InvestamaResources, tempat kedudukan di Grand Bintaro No.

Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 6162, Jakarta 12069,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012;Para Termohon Peninjauan Kembali I, I dahulu Para Termohon KasasiI, II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN

Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukan pengujian langsung (directwerking) dari Hakim PTUN, padahal berdasarkan Buku Pedoman TeknisAdministrasi Dan teknis Peradilan TUN Buku II yang diberlakukan berdasarkanKeputusan Ketua MA RI tanggal 4 April 2006 Nomor KMA/032/SK/IV/2006huruf U angka 6 memberikan petunjuk keseragaman petitum/amar putusan sbb :e Mengabulkan gugatan Penggugat; Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN yangdisengketakan melanggar UndangUndang (dicantumkan pasal

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 366K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

INVESTAMARESOURCES, tersebut:Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN/2011 tanggal 19Januari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat padatanggal 31 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

, Cetak Kedua, Jakarta, 2005) antara lain : 1 Risalah Lelang: kaidah hukumnya adalah bahwa risalah lelang bukanmerupakan keputusan badan atau pejabat TUN, tetapi merupakan beritaacara hasil penjualan barang, karena tidak ada unsur beslissing maupunpernyataan kehendak dari kantor lelang, pelelangan yang dilakukan olehkantor lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri, sehingga apa yangdilakukan oleh kantor lelang merupakan tindak lanjut dari PutusanPengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal

2 UndangUndangPeratun (Nomor 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo Nomor 47 K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo Nomor 245 K/TUN/1999, tanggal 3082 Sengketa Kepemilikan Tanah: kaidah hukumnya adalah bahwa KeputusanTUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenangPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

(Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998) ;3 Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat HGB Nomor 250/Ceger tercatat atas nama Tergugat II Intervensi (Bukti TII Intervensi1), dimanaPara Penggugat mendalilkan tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHGBNomor 250/Ceger tersebut adalah milik Para Penggugat berdasarkan Akta Jual BeliNomor 291/2004 tertanggal 4 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Eva Junaeda SH,Notaris

dengan sengketa kepemilikan tanah, dimana dasarkepemilikan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat adalah AJB Nomor290/2004 dan AJB Nomor 291/2004 sedangkan atas perkaraperkara yangdiajukan Para Penggugat terkait dengan Akta Jual Beli Nomor 290/2004 danAkta Jual Beli Nomor 291/2004 masihdiperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (peradilan umum), makaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo93 K/TUN/1996

, tanggal 2421998 memutuskan bahwa atas sengketakepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Peradilan TUN,melainkan menjadi wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa danmemutus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;BDi Dalam Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak JelasObjek Sengketanya Maupun FaktaFakta Yang Mendasari Gugatan(Fetelijke Grond) (Eksepsi Obscuur Libel)1 Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, adalah SHGB Nomor 250/Ceger atas nama

Nomor 448 K/TUN/2007,tertanggal 22 September 2008 jo. putusan MARI. Nomor 189 K/TUN/2008,tertanggal 24 September 2008, jo. putusan MARI. Nomor 111 K/TUN/2008,tertanggal 9 Juli 2008, jo. putusan MARI Nomor 296 K/TUN/2008, tertanggal2 Desember 2008, yang pada pokoknya berpendapat, perobuatan dan/atautindakan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifatkeperdataan, karena adanya perjanjian kedua belah pihak, dan bukanmerupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Sehingga PengadilanNegeri yang berwenang dan memeriksan perkara a quo;Dan juga sesuai putusan MARI Nomor 252 K/TUN/2000, tertanggal13 November 2000, yang pada pokoknya menyatakan, segala keputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkanperjanjian a quo (pelelangan) maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaanisi perjanjian bunyi perjanjian yang menjadi dasar kedua belah pihak,haruslah dianggap melebur (op/ossing) kedalam hukum perdata;Dengan demikian terhadap pelelangan atas

/TUN/2007,tertanggal 22 September 2008 jo. putusan MARI. Nomor 189 K./TUN/2008,tertanggal 24 September 2008, jo. putusan MARI. Nomor 111 K./TUN/2008,tertanggal 9 Juli 2008, jo. putusan MARI. Nomor 296 K./TUN/2008,tertanggal 2 Desember 2008, yang pada pokoknya berpendapat, perbuatanHal. 21 dari 27 Hal.

/TUN/2000,tertanggal 13 November 2000, yang pada pokoknya menyatakan, segalakeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untukmenimbulkan perjanjian a quo (pelelangan) maupun dalam kaitannyadengan pelaksanaan isi perjanjian bunyi perjanjian yang menjadi dasarkedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukumperdata.

SBY tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRI No. 380K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 jo. PutusanPeninjauan Kembali No. 141 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yangintinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 dan telahmempunyai Kekuatan Hukum Tetap;6. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 jo.

SBY tanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRI No. 380K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 jo. PutusanPeninjauan Kembali No. 141 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016kemudian telah ditindaklanjuti oleh TURUT TERGUGAT denganmengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah Nomor:05/Pbt/BPN33/V/2019 TentangPembatalan Hak Pakai Nomor 14/Demaan Seluas 20.000 Mz?

TUN. SBY tanggal 27Januari 2015Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 380K/TUN/2015 tanggal10 September 2015 jo.

Putusan Peninjauan Kembali No. 141PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 kemudian ditindaklanjuti olehpada tanggal 24 Mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat denganmengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 05/Pbt/BPN33/V/2019 tanggal24 Mei 2019 Tentang Pembatalan Hak Pakai Nomor 14/Demaan Seluas20.000 M2 Tercatat atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Jeparaterletak di Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,Propinsi Jawa

Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMGperadilan di Pengadilan Negeri Jepara tahun 1998 danProses Peradilan di Pengadilan TUN Semarangtahun 2014 Serta Pengajuan gugatan perkara a quoseluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00;> Kerugian ImaterillAkibat perbuatan TERGUGAT mengakibatkan PARAPENGGUGAT merasa tertekan bathinnya yang jika dinilaidengan uang ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00;11.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 104/G/2010/PTUNBDG,tanggal 27 April 2011, yang telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, danPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013,tanggal 27 Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanTinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT , adalahpemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan

Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung No. 104/G/2010/PTUNBDG, tanggal 27 April 2011, yangtelah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013, tanggal 27Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanHalaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.Tinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 211/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2018, jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 149K/TUN/2019, tanggal 19Maret 2019);Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.7.6.

ASEPACHMAD ADIPURA, alias SYAMSU in casu TERGUGAT II.alias casu: PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG, Nomor:450/PDT/P/2002/PN.BDG, TANGGAL 15 JANUARI 2003PENGADILAN TATA USAHA NEGARABANDUNG No. 104/G/2010/ PTUNBDG, tanggal 27 April2011.: PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Oktober2011.MAHKAMAH AGUNG RIK/TUN/2012 tanggal 23 April 2012.No. 129: PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG RI No. 81PK/TUN/2013tanggal 27 Agustus 2013.KELAS IA KHUSUSBANDUNG No.342/Pdt

TUN Jakarta No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Bandung No.104/G/2010/PTUN.BDG tanggal 27 April 2011 yang telah dikuatkandengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012 dan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 PK/TUN/2013 tanggal 23Agustus 2013 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat III dalammenerbitkan SHM No. 1645/Kelurahan Cigelereng An.

Merujuk pada UU AP dan UU Peradilan TUN,maka prinsip dasar dalam mengajukan upaya keberatan danbanding administratif, haruslah jelas, Apakah keberatantersebut ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkankeputusan KTUN ataukah keberatan yang diajukan adalahkepada instansi (kelembagaan)/badan hukum yangmenerbitkan suatu keputusan TUN; Bahwa surat keberatan yang diajukan Penggugat kepadaTergugat adalah tidak jelas kepada siapa keberatantersebut ditujukan.

Selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan diatur dalam Bab X Pasal 75 sampai dengan78;= Bahwa dalam persfektif UUAP lembaga upaya administratifbersifat wajib (normanya bersifat mandatory) dan berlakuterhadap semua sengketa TUN atau dengan kata lain, upayaadministratif menjadi prasyarat awal dan jalan awal yangsekaligus utama untuk penyelesaian sengketa TUN sebelummasuk ke PTUN.

Selanjutnya, dalam Yurisprudensidalam Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001,juga menyebutkan Kaidah Hukum bahwa Gugatan mengenaisengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umumuntuk memeriksanya.

Oleh karena masihadanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenanganperadilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidakberwenang untuk memeriksa perkara a quo Demikianpertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor445K/TUN/2005;Bahwa pertimbangan yang senafas juga dibuat MahkamahAgung dalam Putusan Nomor 61K/TUN/2006 yang berbunyi:..maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketakepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilanumum/pengadilan negeri.

(vide bukti P9: PutusanMahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005; vide bukti P 10dan yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006).;Halaman 69 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN. Mtr. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas yangdihubungkan dengan materi dalil Gugatan Penggugat, makaGugatan Penggugat sepatutnya diajukan ke PengadilanNegeri, bukan Pengadailan Tata Usana Negara.;Bagian Kelima;10.

Legalitas Puska Kessos FISIP UI Surat Keputusan RektorUniversitas Indonesia Indonesia No.1320/SK/R/UI/2009 tentangPusat Riset di Universitas Indonesia; belum terbukti tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, karena sedangdi uji di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara No. 23/Pdt.G/2018/PNDmk., dengan demikian Pengadilan TUN harus menyatakan tidakberwenang dan tidak dapat mengadili perkara nya (di NO / nietOntvankelijke Verklaard);3.

gugatan TUN yaitu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yangdiatur pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.

Sedangkan gugatanaguo didaftarkan pada tanggal 19 September 2018, yang mana 100(seratus) hari terlewati untuk diajukan gugatan TUN ke Pengadilan TataUsaha Negara Semarang; Bahwa adapun alasan dari Penggugat yang mengatakan barumengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 8 September 2018yang diketahui dari media sosial Facebook karena ada peserta pilpradesdari Desa Mojodemak yang kalah bernama Muhdhor, tidaklah dapatdijadikan alasan untuk mengajukan gugatan TUN karenapengumuman hasil seleksi Perangkat

Halaman 41 dari 60 halamanBahwa telah diajukan gugatan keperdataan terlebin dahulu tentangapakah suratsurat atau perbuatan dan tindakan hukum yang didalilkanpada gugtan TUN tersebut berkekuatan hukum atau tidak? Dengandemikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satudengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang beda. 3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

3 (Tiga) Bulan kemudian membatalkan SHGB 800 danSHGB 840 berdasarkan SK Objek Gugatan TUN pada tanggal31 Maret 2008.

Jadidengan memakai patokan tanggal diterbitkannya SK OBJEKGUGATAN TUN, yaitu) pada tanggal 31 Maret 2008 sudahlahpasti bahwa Gugatan a quo diajukan dalam tenggangwaktu yang ditentukan oleh UU PTUN. ; Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ataupejabat publik semestinya tidak sampai padapengambilan atau tidak menerbitkan SK Objek GugatanTUN atau dengan kata lain Tergugat telah berbuatsewenang wenang dengan cara menerbitkan SK ObjekGugatan TUN tanpa mendalami dahulu fakta fakta hukumyang ada

Bahwa dampak dari SK Objek Gugatan TUNdapat merugikan Penggugat sebab tanah danbangunan yang dimaksudkan dalam ObyekGugatan TUN dapat dipindahtangankan /dialinkan atau di jaminkan kepihaklainnya sehingga sekalipun sekiranyaPenggugat memenangkan perkara a quo namunPenggugat tetap menderita kerugian yangbesar sebab ada pihak ketiga lainnya yangmenguasai tanah dan bangunan yangdimaksudkan dalam SK Objek Gugatan TUN. ;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk tidak mengeluarkansuatu. keputusan ataupun kebijakan serupa atau lebihlanjut' sehubungan dengan materi dalam SK ObyekGugatan TUN = selama berlangsungnya pemeriksaanterhadap Gugatan termasuk tetapi tidak terbatas padamengumumkan melalui surat kabar isi SK Obyek GugatanTUN ~~ dan mempersilahkan Ikatan Wanita KristenIndonesia atau kuasanya untuk mengajukan hak atastanah sebagaimana yang dimaksud dalam SK ObyekGugatan TUN.

Obyek gugatan TUN dari Tergugatbertentangan dengan ketentuan perundang undanganPasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997.

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan ditingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:AINAYATI LIAUW B. Sc.

TUN. JKT. Tentang Penunjukan Majelis HakimTanggal 14 Agustus 2020 dan Penetapan PLH. Panitera Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 227/B/2020/PT. TUN. JKT. TentangPenunjukan Panitera Pengganti Tanggal 14 Agustus2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat didalamnya.3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.

TUN. JKT. tidak mengajukan memori banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT.diucapkan/dibacakan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Juni2020, dan secara hukum Pembanding/Penggugat dianggap diberitahukan isiputusan pada tanggal 2 Juni 2020;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan banding sesuaiAkta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2020/PTUN.

Bahwa perihal lewat waktu mengajukan gugatan sejalan denganYurisprudensi MARI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari1993,jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No.5 Tahun1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusanyang merugikan.Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yang kaidah hukumnyabahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidakdituju. langsung dari surat keputusan tata usaha negaratenggangwaktu tersebut sebagaimana dimaksud

Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994,tanggal 10 Nopember 1994, jo.

/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo.Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo.Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yaitu sertifikat ObjekSengketa diketahui Penggugat tanggal 14 November 2015 dan gugatan diajukanPenggugat tanggal 29 Januari 2016, oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukanTergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang tenggang waktumengajukan gugatan telah lewat waktu haruslah ditolak; .

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001 Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untuk memeriksanya.Halaman47dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTRYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan denganmasalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang

Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1999.