Tse SALINANKompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surutterhadap : 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1. Anakanak yang lahir dari perkawinan tersebut;2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad; 3.

Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antaraanak dengan orang tuanya: 222 nnn nnn enna neeDan oleh karena dari pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah lahir 3(tiga) orang anak bernama Fela Kamalia Ansani, Fatia Sade Naura dan FagihAlfarizi, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, batalnya pernikahanPemohon dengan Pemohon II tidak berlaku surut terhadap anakanak tersebutdan tidak memutus hubungan nasab antara Pemohon dan Pemohon II denganketiga anak tersebut; 220 n ene

Bahwa Pasal 253 ayat (3) KUHAP karena tidak diterapkanperaturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang, makadapat masuk dalam katagori sebagaimana dimaksud Pasal 30ayat (1) b dan c, UndangUndang' No.5/2004 yaituterkait : b, salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku dan, lalai memenuhi = syarat syarat yangdiwajibkan oleh perundang undangan yang mengancamkelalaian itu) dengan batalnya putusan yang bersangkutandan yang dimaksud Surat Edaran

didasarkan pada peraturanperundang undangan yang berlaku, Judex = Facti dalammemutuskan perkara a quo tidak didasarkan pada fakta faktahukum dan peraturan perundang undangan, tidak terpenuhinyaketentuan Pasal 183, 185, 188 ayat (3) dan 240 KUHAP, makaputusan dimaksud adalah cacat hukum~ karena adanyakelalaian dalam penerapan hukum acara, salah menerapkanatau. melanggar hukum yang berlaku dan lalai = memenuhisyarat syarat yang diwajibkan oleh perundang undangan yangmengancam kelalaian itu) dengan batalnya

No.511K/Pid.Sus/2010mengakibatkan batalnya putusan karena putusan PengadilanTinggi adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri yangdalam diktum putusannya telah menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan hingga putusan ini memperolehkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang,maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwatersebut harus ditolak ;

Menyatakan Penggugat tidak ada hubungan hukum atas batalnya kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara nyata dan tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (TNI atau Polri);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat isi putusan perkara ini;

10.

beralasan,karena tidak diberikan pertimbangan maupunpenjelasan yang mendasar dan terperincimengenai halhal apa yang dianggap oleh JudexFacti telah sesuai dengan aturan hukum itusendiri;Hal di atas menunjukkan bahwa Judex Facti pada Pengadilan TinggiPalembang tidak memberikan pertimbangan, dasar dan alasan Putusanperkara a quo, sehingga hal ini membuktikan adanya kelalaian dari JudexFacti terhadap syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya

Dengan tidak/kurangmemberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasanalasan itu kurangjelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapatdipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapatmengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan ....;2. Bahwa membaca putusan Judex Facti terlihat pertimbangan hukumnyatidak lengkap, tidak tepat dan tidak adil dan juga bersifat sumir sehinggasulit atau sukar untuk dimengerti.

Hal ini menunjukkan bahwa JudexFacti tidak memberikan pertimbangan, dasar dan alasan putusan yangjelas sehingga membuktikan adanya kelalaian dari Judex Facti terhadapsyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangberlaku yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan tersebut ,sehingga putusan Pengadilan Tinggi Palembang jo.

serta tidak salah menerapkan hukum;e Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya peLanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

PengadilanTingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalamperkara a quo, yang disebabkan karena Judex Facti tidak memberikanpertimbangan secara lengkap terhadap alatalat bukti tertulis yang diajukanPara Pemohon Kasasi di muka persidangan (onvoldoende gemotivera);Bahwa oleh karena itu Judex Facti, baik Pengadilan Tingkat Pertama,maupun Pengadilan Tingkat Banding telah lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

Putusan Nomor 1552 kK/Pdt/2015undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;3) Bahwa ternyata dalam putusan perkara a quo, Pengadilan TingkatPertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding, samasekali tidak memberikan pertimbangan hukum, khususnya terhadap alatbukti tertulis bertanda T. 01, T. 02 dan T. 08, padahal alat bukti tersebutseharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti, karena disampingsangat relevan berkaitan dengan perkara a quo, juga alat bukti

yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, melainkan merupakan kesalahan Judex Factidalam menerapkan hukum pembuktian, yang disebabkan karena JudexFacti telah memberikan pertimbangan hukum, secara tidak lengkap atasalat bukti otentik T. 01, T. 02 dan T. 038, yang seharusnyadipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), hal mana dapatdikwalifikasi sebagai suatu kelalaian Judex Facti dalam memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan,yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Dalam Kasus menyangkut perlawanan pihakketiga, atas kesalahan eksekusi dapat pula disatukan dengan gugatan kemilikanatas objek yang sama dan pihak Tergugat/Terlawan yang sama pula;Dengan demikian Majelis Hakim Banding telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan, sesuai denganPasal 30 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985

Nomor 2686 K/Pdt/2015Bahwa Majelis Hakim Banding telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya keputusan yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 30 ayat(1) huruf (c) UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo.

Kekeliruan Majelis Hakim in cause hendaknyadibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia, seraya mengadili danmemutuskan sendiri,dengan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasiseluruhnya;Keberatan Ketiga:Bahwa Majelis Hakim Banding telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya keputusan yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 30 ayat(1) huruf (c) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor

petitum gugatan,sebagaimana pertimbangan putusan Judex Facti telah tepat dan benar sertatidak bertentangan dengan hukum, lagi pula alasanalasan tersebut mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanyakelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Bahwa kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim Pengadilan TinggiSurabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terlinat pada salinanputusan halaman 3 yang menyatakan perbuatan wanpresatasi bukanlahalasan hukum untuk membatalkan perjanjian; Pertimbangan dan pendapat tersebut jelas salah, karena batalnya suatuperjanjian didasarkan pada tidak terpenuhinya suatu prestasi;Ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segalaperbuatan

yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan namaapapun juga, yang merugikan orangorang berpiutang, asal dibuktikan, bahwaketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuksiapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibatyang merugikan orangorang berpiutang;Hakhak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orangorang pihak ke tigaatas barangbarang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi;Untuk mengajukan hal batalnya

Bahwa untuk menghindari adanya kendala administrasi pelaksanaan tugas sebagaimana pekerjaan Pemohon yang merupakan Kepalas Dinas PendidikanKabupaten Luwu tersebut ataupun mencegah batalnya / tidak sahnya berbagaikebijakan yang telah Pemohon setujui, Serta untuk menghindari adanya kendaladalam memperoleh hakhak kepegawaian Pemohon di masa mendatang, makadengan ini pemohon mengajukan permohonan agar nama Amang Usman yangtertulis dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/01/BKD/2017 tertanggal03 Januari

KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu berdasarkan Keputusan BupatiLuwu Nomor : 821.20/01/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 merupakan orang yangsama dengan nama Amang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor7373LT11420160015 (vide surat Bukti P1 s/d P9);Menimbang, bahwa maksud Pemohon atas permohonannya agar untukmenghindari adanya kendala administrasi pelaksanaan tugas sebagaimanapekerjaan Pemohon yang merupakan Kepalas Dinas Pendidikan Kabupaten Luwutersebut ataupun mencegah batalnya

., tanggal19 Desember 2013 telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 dimana Majelis Hakimdalam perkara a quo mengesahkan perjanjian perdamaiansebagaimana tersebut dalam amar putusan Perdamaian(Homologasi) No. 36/Pdt.Sus/PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dengan demikianMajelis Hakim Putusan Perdamaian (Homologasi)Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst,tanggal 19 Desember 2013 telah Lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa apabila Pengadilan menolak mengesahkan Perdamaianmaka dengan demikian Debitor dalam hal ini Termohon Kasasidinyatakan Pailit, hal tersebut sesuai dengan Pasal 285 ayat

,tanggal 19 Desember 2013 tidak memberikan pertimbanganhukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat ataukesimpulan hukum sebagai alasan memutus perkara a quoadalah merupakan kelalaian di dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas jelasjelasdan nyata Majelis Hakim dalam Putusan Perdamaian(Homologasi) No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst,tanggal

19 Desember 2013, telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan, maka sudah seharusnya Putusan No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember2013 batal demi hukum;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2013 dan kontramemori

apa yang terurai dalam konvensi merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;Bahwa berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang Undang HukumPerdata yang menentukan segala kebendaan si berutang, baikyang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudahada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjaditanggungan untuk segala perikatan perseorangan; selanjutnyapada s Pasal 1341 Kitab Undang Undang Hukum Perdatamenentukan bahwa meskipun demikian, tiap orang berpiutangboleh mengajukan batalnya

(Ni KetutCiriadi) dapat mengajukan batalnya perbuatan jual beli yangdilakukan oleh Terlawan III dan Terlawan II (Ilda Bagus SaraWista dan Ni Ketut Ciriadi) dengan Pelawan, ' karenaperbuatan tersebut merugikan Terlawan (Hie Khe Sin), danbaik si berutang (Terlawan II dan III) maupun orang dengansiapa si berutang itu) berbuat (dalam hal ini Pelawan)mengetahui bahwa perbuatan itu (perbuatan = jual beli)membawa akibat yang merugikan orang berpiutang (TerlawanI);Bahwa karena perbuatan jual beli antara

dibenarkan, ~ olehkarena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pulakeberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal manatidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan denganadanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukumyang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syaratyang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan' yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

Januari2008 untuk Perjanjian Kredit Nomor 2008.008 tanggal 22 Januari 2008adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjianyaitu melanggar Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Pasal 1337 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakanbahwa: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertibanumumBahwa dengan batalnya

perjanjian kuasa antara Tergugat III dan Tergugat sebagaimana point 7 berakibat hukum batalnya perbuatanperbuatanhukum yang lain yang didasarkan dengan akta Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan Nomor 14 tanggal 07 September 2007 yang diterbitkanoleh Turut Tergugat dan Akta SKMHT Nomor 27 Tanggal 22 Januari 2008yaitu penerbitan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 195Tahun 2008 dan Sertifikat Hak tanggungan Nomor 3168/2008 tanggal 06Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

KotaPalembang.Bahwa dengan batalnya perjanjian kuasa antara Tergugat III dan Tergugat sebagaimana point 7 maka Penggugat sebagai ahli waris dari alm.

ZurainiMaaruf adalah sah;Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau

pertimbangan hukum itu telah sesuai dengan faktafakta yangterungkap dalam persidangan/alatalat bukti lainnya yang meringankanposisi PEMOHON KASASLDengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan (hanyamengadopsi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama) atauapabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupunbertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagaisuatu "KELALAIAN" dalam acara (vormverzuim) (SEMA No.3 tahun 1974)yang dapat mengakibatkan "BATALNYA

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabilaalasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangansatu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaiandalam acara ("vormveduim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusanPengadilan yang bersangkutan, dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.4.

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undangundang,yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan(motiveringplic") dipenuhi oleh saudarasaudara untuk mencegahkemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasanalasan atau pertimbanganpertimbangan.5. Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikankepada para Hakim oleh Panitera (paniterapanitera pengganti) dalamlingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin."

diri sejak tanggal 28 Juni 2012, sehingga sejak tanggaltersebut tidak ada lagi hak dan kewajiban antara Termohon Kasasi danPemohon Kasasi.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Judex Facti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara aquo telah lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehPeraturan Perundangundangan dengan memberikan Putusan yang tidakdisertai dengan pertimbanganpertimbangan yang cukup (onvoldoendegemotiveerd) sehingga mengakibatkan batalnya

/Pemb/1154/74 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli1970 Nomor 638 K/Sip/1969, juga menyatakan sebagai berikut:*Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabilaalasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangansatu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaiandalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatuPutusan.*Oleh karena itu Mahkamah Agung R.I menganggap perlu untuk meninjausuatu.

Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd).Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara a quo telah lalai dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan denganmemberikan Putusan yang tidak disertai dengan pertimbanganpertimbangan yangcukup (onvoldoende gemotiveerd) sehingga mengakibatkan batalnya putusan perkaraini.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan

Lalai memenuhi syaratsyarat yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutanDimana Permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor117/PDT/2015/PT.Bdg tertanggal 15 April 2015 diajukan karena alasanalasan Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku dan bahwa Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;.Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkanhukum

Nomor 3299 K/Pdt/2015dan hanya mempertimbangkan alasanalasan Memori Banding dariTermohon Kasasi sebelumnya Tergugat/Pembanding tanpa memeriksaperkara itu kembali baik fakta maupun penerapan hukumnya, sehinggaPertimbangan hukum yang demikian jelas melanggar hukum danpertimbangan hukum yang demikian telah melalaikan syaratsyarat danketentuan yang mengancam batalnya putusan;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970,Terbit: 1971, halaman 391399:Putusan Pengadilan Tinggi harus

Bahwa selain itu Judex Factisama sekali tidak mempertimbangkan alasanalasan dari Kontra MemoriBanding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebelumnyaPenggugat/Terbanding, sedangkan;C.Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang mengancamkelalaiannya itu dengan batalnya putusan;Pertimbangan hukum Judex Facti didalam pertimbangan hukumnya padahalaman 5 alinea 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikutMenimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/T ergugatMajelis Hakim Tinggi Banding berpendapat

;Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang mengancamkelalaian tersebut dengan batalnya putusan, karena seharusnya Judex Factiharus mempertimbangkan seluruh alasanalasan baik didalam memoribanding maupun di dalam kontra memori banding, baik pada eksepsi maupunpada pokok perkara, memberikan alasanalasan dan dasar hukum untukseluruh dalil yang ditolak.Sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tidak sesuai dengan ketentuanPasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman

;Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972:putusan Judex Facti harus dibatalkan jika Judex Facti tidak memberikanalasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalildalil tidak bertentangandengan pertimbanganpertimbangannya;Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, berakibathukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dapat dibatalkan;D.

Oleh karenanya soal batalnya jual beli dimaksudterkatung katung tidak ada kepastiannya, sehingga menimbulkan kerugian di pihakPENGGUGAT. ;1516Bahwa mengingat telah dibatalkannya perjanjian jual beli dimaksud sejak tanggal 15 April2011, dan adanya kewajiban PENGGUGAT selaku Pihak PENJUAL untukmengembalikan uang pembayaran sebesar Rp.700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah),sedangkan mengenai bunga tersebut tidak diperjanjian sebelumnya, namun ternyata pihakTERGUGATI tetap menekan ataupun memeras PENGGUGAT

dan minta bunga sebesar3% (tiga persen) per bulan, sehingga mengakibatkan soal batalnya jual beli dimaksudterkatungkatung tidak ada kepastiannya, maka sudah sepatutnya apabila PengadilanNegeri Surabaya menyatakan tindakan TERGUGATI sebagai perbuatan melawan hukumyang membawa kerugian kepada PENGGUGAT, yang mewajibkan TERGUGATI karenasalahnya tersebut sehingga menerbitkan kerugian bagi PENGGUGAT untuk menggantikerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum

jual bell dimaksud menjaditerkatungkatung tidak ada kepastian dan tidak menyerahkan kembali SHM No.12/Kelurahan Gununganyar Tambak kepada PENGGUGAT, yakni berupa hilangnyakeuntungan PENGGUGAT karena batalnya calon pembeli baru atas sebidang tanah milikPENGGUGAT yang sedianya akan membeli dengan harga permeter persegiRp.1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah).

Jika Penggugat tidak sanggup lagi, maka sudah otomatis Penggugat harusmengembalikan seluruh panjar ditambah dengan ganti rugi menurut yang sudah diperjanjikan.Untuk itu Tergugat I menolak mengenai isi notulen yang mengatakan telah terjadi kesepakatanbatal terhadap PPJB No. 15 tertanggal 14 Oktober 2011.Bahwa memaknai ketentuan Pacta Sunt Servanda vide Pasal 1338 ayat (1) BW, makamengikat dan atau batalnya PPJB hanya berlaku oleh dan diantara Penggugat dan Tergugat Isaja.

Oleh karena itu SuratUndangan tertanggal 11 April 2011 ( bukti P3 ) dan Notulen Rapat tanggal 15 April 2011( bukti P4 ), tidak dapat dijadikan dasar sebagai kesepakatan batalnya Perjanjian PengikatanJual Beli No. 15 tanggal 14 Oktober 2010. Karena pada waktu rapat tanggal 15 April 2011tersebut yang hadir dari PT.

berikut : Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pamanPemohon ; Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama SindyMaylani binti Sunan Syah yang hendak dinikahkan dengan calonsuaminya yang bernama XXXXXXXX; Bahwa usia anak Pemohon, belum mencapai batas usiaperkawinan yang disyaratkan oleh undangundang ; Bahwa Pemohon merasa khawatir apabila anaknya tidak segeradinikahkan terjerumus pada perzinahan ; Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memilikihubungan yang menyebabkan batalnya

saksi adalahtetangga Pemohon ;Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2019/PA.Smdg Halaman 4 dari 8 Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama XXXXXXXyang hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernamaXXXXXXXX bin Ita Aahwita; Bahwa usia anak Pemohon, belum mencapai batas usiaperkawinan yang disyaratkan oleh undangundang ; Bahwa Pemohon merasa khawatir apabila anaknya tidak segeradinikahkan terjerumus pada perzinahan ; Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memilikihubungan yang menyebabkan batalnya

Janda Ceraisedangkan Suami Pemohon (EMUD) sebagai DudaCeraijs eee rrr rr rr rr eeeBahwa sejak menikah antara Pemohon dengan EMUD tidakpernah bercerai dan EMUD tidak pernahberpoligami; Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan EMUDtelah dikaruniai anak 3orang; Bahwa suami Pemohon (EMUD) semasa hidupnya menjadianggota veteran RI dan telah mendapatkan tunjangan,namun sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia padatanggal 6 Januari2006; Bahwa sampai saat ini tidak terdengar hal hal yangmenyatakan batalnya

sebagai Janda Ceraisedangkan Suami Pemohon (EMUD) sebagai DudaCeraij; eer re rr eee Bahwa sejak menikah antara Pemohon dengan EMUD tidakpernah bercerai dan EMUD tidak pernahberpoligami; Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan EMUDtelah dikaruniai anak 3orang; Bahwa suami Pemohon (EMUD) semasa hidupnya menjadianggota veteran RI dan telah mendapatkan tunjangan,namun sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia padatanggal 6 Januari2006; Bahwa sampai saat ini tidak terdengar hal hal yangmenyatakan batalnya

keadaan yangsebenarnya tidak akan mengadakan asuransi itu, atau dengan syaratsyarat yang demikian itu,mengakibatkan asuransi itu batal;Pasal 251 KUHD berbunyi sebagai berikut:Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal yangdiketahui oleh Tertanggung, berapapun itikad baik padanya, yang demikian sifatnya, sehingga,seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidakakan ditutup dengan syaratsyarat yang sama, mengakibatkan batalnya

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;16. Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dariperbuatan Tertanggung yang akan merugikannya.

Bahwa perubahan Penggugat yang sejak awal telahmenyembunyikan fakta dan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai obyekpertanggungan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD, jelas bahwa perbuatanPenggugat tersebut dapat mengakibatkan batalnya Polis Asuransi No. 07.13.11.08.171.00049atas nama PT. CHIS;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untukmemutuskan :Dalam Pokok Perkara :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

sebenarnya tidak akan mengadakan asuransi itu, atau dengan syaratsyarat yang demikianitu, mengakibatkan asuransi itu batal; 222200022Pasal 251 KUHD berbunyi sebagai berikut:Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal yangdiketahui oleh Tertanggung, berapapun itikad baik padanya, yang demikian sifatnya, sehingga,seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akanditutup dengan syaratsyarat yang sama, mengakibatkan batalnya

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dari perbuatanTertanggung yang akan merugikannya.

Penggugat, melakukanperbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidakmenanggung biaya hidup Penggugat, serta mencemarkan nama baikPenggugat adalah perbuatan melawan hukum kepada pemberi hibahsebab tidak menunjukkan kebaktiannya serta telah menyianyiakannya;Menyatakan Akta Hibah Nomor Nomor 715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal31 Agustus 2005 dibuat/diterbitkan camat Kromengan adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian harus dibatalkan;Menyatakan menurut hukum bahwa dengan batalnya

hibah atas objeksengketa ansich Akta Hibah, secara yuridis formal maupun materiil Tergugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa tersebut;Menyatakan menurut hukum bahwa dengan batalnya Akta Hibah Nomor .715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal 31 Agustus 2005, maka Tergugat tidakmempunyai hak atas tanah sawah;Hal. 4 dari 13 hal.

bersifat mengulang apa yangtelah dipertimbangkan oleh judex facti dan juga mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebuttidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahanpenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiandalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

waktu pernikahan tersebut yangmenjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon Il yangbernama Iwa Sumantri bin Casmita ; Bahwa wali Pemohon II (lwa Sumantri bin Casmita) yang mengijabkanlangsung akadnya terhadap Pemohon ; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah hasan danDedi dengan mas kawin berupa seperangkar alat shalat dibayar tunai ; Bahwa Pemohon waktu pernikahan berstatus bujangan (jejaka)dan pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada larangan ataupunhalangan yang menyebabkan batalnya

yangbernama Iwa Sumantri bin Casmita ; Bahwa wali Pemohon II (lwa Sumantri bin Casmita) yang mengijabkanlangsung akadnya terhadap Pemohon ; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Saksisendiri dan Hasan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalatdibayar tunai ; Pada waktu akad nikah tersebut dua orang saksi tersebut diatasjuga menghadirinya ; Bahwa Pemohon waktu pernikahan berstatus bujangan (jejaka)dan pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada larangan ataupunhalangan yang menyebabkan batalnya

sendiri yang mengijabkan akadnya langsung kepada Pemohon Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Hasan danDedi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ; Bahwa pada waktu akad nikah tersebut yang hadir adalah paraPemohon dua orang saksi dan saksi sendiri dan banyak hadir yanglain Yang menyasksikan akad nikah tersebut ; Bahwa Pemohon waktu pernikahan berstatus bujangan (jejaka)dan pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada larangan ataupunhalangan yang menyebabkan batalnya