PEM.RI CQ PANGLIMA TNI CQ.KSAD CQ PANGDAM V JAYA >< NY.SORAYA ALDJUFRIE

PANGLIMA TNI cq.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT cq. PANGDAM VJAYA, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5,Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramt Jati, Jakarta Timur,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk. Nyoman Suparta, S.H., Letkol Chk. Roedhi Soerjono,S.E.,S.H., Mayor Chk. Epi Susanto, S.H., Mayor Chk. Drs.Zahran, S.H., Mayor Chk. Anggiat Lumban Toruan, S.H.,Lettu Chk. Edy Sugiyanto, S.H., Lettu Chk. Imam Wahyudi,S.H. dan Lettu Chk.

SYARIDIN Bin Alm PANGLIMA DJIM dan Terdakwa II. IBNU ABAS Bin SYARIDIN sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang"2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

SYARIDIN Bin Alm PANGLIMA DJIM dan Terdakwa II. IBNU ABAS Bin SYARIDIN

Nama : SYARIDHIN Bin Alm PANGLIMA DJIM.Tempat lahir : Suak Meugat.Umur / tanggal lahir =: 53 Tahun/ 01 Juli 1960.Jenis kelamin : Lakilaki .Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Tgk. Cot GP. Teupin Panah Kec. Kaway XVIKab. Aceh Barat.Agama : Islam.Pekerjaan : Petani.Pendidikan : SD (Tamat).Il. Nama : IBNU ABAS Bin SYARIDHIN.Tempat lahir : Teupin Panah.Umur / tanggal lahir =: 25 Tahun/ 15 Juli 1988.Jenis kelamin : Lakilaki .Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Gampong Gampa Kec.

dalam berkas perkara yangbersangkutan;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi, dan keterangan Para Terdakwadipersidangan;Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa;Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengandakwaaan sebagai berikut :Dakwaan :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Syaridin Bin Alm Panglima

Menyatakan Terdakwa I Syaridin Bin Alm Panglima Djim dan Terdakwa ITIbnu Abas Bin Syaridin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana ''melakukan kKekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur padaPasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syaridin Bin Alm Panglima Djimdan Terdakwa II Ibnu Abas Bin Syaridin, dengan pidana penjara masingmasing selama 5 (lima) bulan penjara potong masa tahanan rumah yang telahdijalankan.3.

Panglima Djim dan terdakwa II.

SYARIDIN Bin Alm PANGLIMA DJIM danTerdakwa II. IBNU ABAS Bin SYARIDIN sebagaimana tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ''melakukankekerasan terhadap orang"'2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaramasingmasing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Dadang Ridwan bin Apek Iskandar, DKK LAWAN PANGLIMA TNI AD KODAM III SILIWANGI

PARA PENGGUGAT ;LawanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cg PANGLIMA TENTARA NASIONALREPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA STAF TENTARA NASIONALHalaman 1 dari 41 Putusan Nomor 110/PDT.G./2015/PN.

BdgINDONESIA ANGKATAN DARAT ( KASAD ), Cq PANGLIMA KODAM IIISILIWANGI , berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Kota Bandung .Selanjutnya disebut sebagai 2.0.0... occ cece ccccccceceeceee eee TERGUGATPengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar para pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandungpada tanggal

Surat dari Panglima Kodam Ill/Siliwangi, No.B/1014/04/01/23/set,tanggal 23 Oktober 1994, perihal Pengembalian tanah Okupasi TNIAD di Babakan Tarogong Bandung.Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 110/PDT.G./2015/PN.Bdgd.

Surat dari Panglima Kodam ill Siliwangi (Mayor Jenderal TNIDARSONO) No.B/659/04/01/23/set, tanggal 23 Juli 2002, perihalLaporan dan saran tentang tanah TNIAD di JI. Babakan TarogongBandung, yang ditujukan kepada Kepala Staf Tentara NasilnalIndonesia Angkat Darat (KASAD) di Jakarta.g.

IIl/Siliwangi;P 16:Surat dari Panglima Kodam III/Siliwangi ( mayor Jendral TNE DARSONO) No B/659/04/01/23 set, tanggal 23 Juli 2002 , perihal Laporan dansaran tentang tanah TNIAD di JI.Babakan Tarogong Bandung , yangditujukan kepada Kepala Staf Tentara Nasional indonesia Angkat Darat KASAD) di Jakarta:P 17:Surat Telegram dari Asisten Logistik atas nama Kepala Staf TNAngkatan Darat ( Mayor Jenderal ) No.

PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO, 2.PEMERINTAH NEGARA RI Cq. MENTERI PERTAHANAN RI Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO Cq. KEPALA HUKUM KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO, dkk

PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAFTNI ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KOMANDODAERAH MILITER IV/DIPONEGORO ;PEMERINTAH NEGARA RI Cq. MENTERIPERTAHANAN RI Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAFTNI ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KOMANDODAERAH MILITER IV/DIPONEGORO Cq. KEPALA HUKUMKOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO ;PEMERINTAH NEGARA RI Cq. MENTERI PERTAHANANRI Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF TNIANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAHMILITER IV/DIPONEGORO Cq.

No. 280 K/Pdt/2009IV/Dip dan jajarannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa selama menjabat sebagai Kasi Undang Kumdam IV/Dipsampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang, Penggugattidak pernah mendapatkan tegoran ataupun peringatan karena telahmelakukan kesalahan dari Kepala Hukum Kodam IV/Dip (disingkatKakumdam IV/Dip) dalam hal ini sebagai Tergugat II selaku pimpinaninstitusi dimana Penggugat sebagai anggota/bawahan dan ataupun dariTergugat sebagai pimpinan/Panglima

e disebutkan : "Pemberhentian dari danPengangkatan dalam Jabatan, merupakan tindakan administrasi yangmemberikan kepastian hukum dan dinyatakan dengan Surat Keputusan daripejabat yang berwenang kepada seorang Perwira, berkaitan dengan kewajiban,hak, Kewenangan dan tanggung jawab" ;Bahwa selama ini yang berlaku di lingkungan TNIAD, untuk jabatangolongan VI (Pamen berpangkat Mayor) diangkat dan diberhentikan denganSkep Kasad, sedangkan Surat Perintah Kepala Badan Pelaksana Pusat(Kabalakpus) atau Panglima

PANGLIMA KODAM IV/DIPONEGORO VS Para Ahli Waris dari Almarhum NGUDIREJO: Tuan Ahmad, dkk

Nomor 112 PK/Pdt/2018dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PANGLIMA

PANGLIMA TNI CQ KSAD TNI CQ PANGDAM JAYA TNI CS >< DJAMIN bin BATONG

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALASTAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONALINDONESIA (KASAD' TNI) Cq.

PANGLIMAKOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARANASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TN),berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, JakartaTimur, dalam hal ini diwakili olen Teddy LhaksmanaW.K selaku Panglima Kodam Jaya/Jayakarta danmemberikan kuasa kepada Kolonel Chk SriyantoMujiyono, S.H, M.H, dan kawankawan kesemuanyaberkantor di Kumdam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo Nomor5 Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 18 April 2016, selanjutnya disebutsebagai Pembanding semula Tergugat

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, berkedudukandi Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semulaTurut Tergugat ;2. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONALINDONESIA (KASADTNI), berkedudukan di JalanMerdeka Utara 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebutsebagai Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat Il;3. PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KOTAADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq.

TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalahperwira tinggi militer yang memimpin TNI dan Kepala Staf Angkatan adalahhal 14 dari 142 hal put.

No. 595/PDT/2017/PT.DKIKepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala StafAngkatan Udara;Bahwa juga disebutkan dalam UU No. 34/2004 tentang TNI, Pasal 4menyatakan TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut,dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra ataugabungan di bawah pimpinan Panglima dan bertanggung jawab kepadaPanglima TNI (Pasal 14 ayat 1), maka secara undangundang dalamperkara aquo patut dan layak menarik Panglima TNI dan Kepala stafAngkatan

TUAN TJHO WINARTO vs PT BANK PERMATA TBK, Cabang Panglima Polim, dk

PT BANK PERMATA TBK, Cabang Panglima Polim,berkedudukan di Jalan Panglima Polim Raya, Unit 2728,Jakarta Selatan;2. PT BANK PERMATA TBK, berkedudukan di Gedung WTC Il,Jalan Jendral Sudirman, Kavling 2931, Jakarta;Keduanya diwakili oleh Wakil Direktur Utama ,Julian LoongChoon Fong dan kawan,dalam hal ini memberi kuasa kepadaM.

Besarnya nilai kerugian imateril di atas tidak dapat dihitung dengan nilai,namun untuk keperluan gugatan, nilai kerugian imateriil tersebutdikonstruksikan senilai Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliarrupiah);Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan maka selayaknyaPengadilan meletakkan sita jaminan terhadap Gedung Bank PermataCabang Panglima Polim yang terletak di Jalan Panglima Polim Raya Unit2728 Jakarta Selatan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Gedung Bank PermataCabang Panglima Polim di Jalan Panglima Polim Raya Unit 2728 JakartaSelatan;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaarbij voorraad) meskipun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi;7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap bunyi putusandalam perkara ini;8.

Mulia,Bahwa dari alur pemahaman Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya salahdalam melihat dan menilai faktafakta yang terungkap di persidangan:e Fakta Bahwa Hand Phone Tidak Pernah Hilang Dan Tidak Pernah TertinggalBaik Di Warung Sunda Serpong Maupun Jakarta BaratBahwa Judex Facti salah dalam melihat fakta terkait surat bukti Print screen(screen shot) percakapan BBM (black berry messenger) antara ParaTermohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat in casu RelationshipManager Bank Permata Cabang Panglima

Polim di Jalan Panglima Polim Raya, unit 2728, JakartaSelatan;Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan maka dimohon kepada YangMulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat dan Termohon KasasiIl/Terbanding Il/Tergugat Il membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanmenjalankan putusan ini;Bahwa mengingat terhitung sejak Agustus 2014 hingga saat ini PemohonKasasi

KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO qq PANGLIMA DAERAH MILTER (PANGDAM) VII WIRABUANA qq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) qq PANGLIMA TNI vs 1. DORIS A. NANGKA dan KATRINA NANGKA, Dkk

PUTUSANNomor 305 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO qq PANGLIMA DAERAHMILTER (PANGDAM) Vil WIRABUANA qq KEPALA STAFANGKATAN DARAT (KASAD) qq PANGLIMA TNI, berkedudukandi Jalan Jenderal Sudirman, Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal inimemberi kuasa kepada Serka Nyoman Wirada Ayana, S.H.

Nomor 305 K/Pdv/2016dalam praktek peradilan, maka gugatan adalah sangat keliru dan ataukurang sempurna, in casu seharusnya gugatan Penggugat tersebutditujukan kepada Pemerintah RI cq Dephan cq Panglima TNI cq KepalaStaf TNI AD cq Pangdam ViVWro cq Danrem 132/Tdl dan perluPenggugat administrasi dalam militer adalah jalur komando, sehinggaharus dimulai dari atas ke bawah, bukan sebaliknya sebagaimana dalamsubjek gugatan Penggugat.

Nomor 305 K/Pdv/2016Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.l., penataan danpemanfaatan terhadap tanah yang telah terdaftar sebagai Barang MilikNegara harus mendapat ijin dari Kementerian Keuangan RepublikIndonesia selaku Pengelola Barang, sedangkan Kementerian PertahananRl, hanya sebagai Pengguna Barang dan Panglima TNI sebagai KuasaPengguna Barang;Fakta Hukum tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan PemanfaatanBarang

2016Penggugat kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;Bahwa dengan demikian pokok perkara mengenai status objek sengketabelum dapat dilakukan pemeriksaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan PermohonanKasasi dari Pemohon Kasasi: KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO qqPANGLIMA DAERAH MILTER (PANGDAM) Vil WIRABUANA gq KEPALASTAF ANGKATAN DARAT (KASAD) gq PANGLIMA

berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMANDANKOREM 132 TADULAKO qq PANGLIMA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANGLIMA KOSTRAD tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

PANGLIMA KOSTRAD VS KONSTANTIN HERRY LEIMAN dan 1. H. NURHASAN Bin JUKI, dkk.

sesuai SuratPelepasan Hak Nomor 10/GZ/12/65 tanggal 17Desember 1965;Penggugat mengajukan keberatan karena alasanalasan yangdiuraikan tersebut berikut ini;Penggugat telah mendapatkan tanah a quo dengan beriktikadbaik, sesuai dengan undangundang dan yurisprudensi,karena itu Penggugat harus dilindungi undangundang;Panglima Kostrad melalui Suratnya Nomor B/158/XV/1991tanggal 4 April 1991 yang ditujukan kepada Walikota JakartaSelatan menyatakan masalah Girik C 912 Kostrad tidak tahudan tidak pernah membeli

Jadi Judex Facti tidaksalah dalam menerapkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata PutusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi PANGLIMA KOSTRAD tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TNI Cq KEPALA STAF TNI AD Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER X / LAMBUNG MANGKURAT

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIKINDONESIA Cq PANGLIMA TNI Cq KEPALA STAF TNI AD Cq. PANGLIMAKOMANDO DAERAH MILITER X / LAMBUNG MANGKURAT sekarang direkrut kejajaran dan termasuk dalam KOMANDO DAERAH MILITER VI MULAWARMAN cq.KOREM 101 / ANTASARI Cq. KODIM 1006 MARTAPURA, berkantor di Jalan JenderalA.

RAHMI, DKK ; WALIKOTA PADANG ; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER II BUKIT BARISAN cq. KOMANDAN KOREM 032 WIRABRAJA cq. KOMANDAN KODIM 0312 PADANG

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) cq.PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER II BUKITBARISAN cq. KOMANDAN KOREM 032 WIRABRAJA cq.KOMANDAN KODIM 0312 PADANG, berkedudukan diJalan Muhammad Thamrin No. 5 Padang dalam hal inimemberi kuasa kepada lbrani, SH dan Nawarlis Yunas, SHAdvokat, berkantor di Jalan Prof. M.

dapat diterima karena dalamgugatan tersebut Para Penggugat dalam menggugat Walikota Padangsebagai Kepala Daerah Kota Padang, Sumatera Barat, langsungmenyebutkan Walikota Padang sebagai Tergugat , halmana adalahtidak sesuai dengan hukum acara dan praktek perkara Perdata,mestinya gugatan ditujukan kepada:Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq GubernurSumatera Barat, cq Walikota Padang Selaku Kepala Daerah KotaPadang, sedangkan terhadap Tergugat Il disebutkan secara lengkapyakni Panglima

TNI, cq Panglima Komando Daerah Militer Il BukitBarisan,cq Komando Korem 032 Wirabraja cq Komandan Kodim 0312Padang.

Joko Widodo- Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI- Panglima Daerah Militer III Siliwangi,- Komandan Korem nolenamsatu Suryakencana- Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor,

DENI SETYAWAN NUGROHO,dkk vs PANGLIMA KOMANDO CADANGAN STRATEGIS ANGKATAN DARAT (PANGKOSTRAD), dkk

PANGLIMA KOMANDO CADANGAN ~ STRATEGISANGKATAN DARAT (PANGKOSTRAD), berkedudukan diJalan Medan Merdeka Timur Nomor 3 Jakarta Pusat;2. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT, berkedudukan diJalan Veteran Nomor 5, Jakarta Pusat,3. PANGLIMA TENTARA NASIONAL Indonesia, berkedudukandi Cilangkap, Jakarta Timur,4. MENTERI PERTAHANAN' REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 1314, JakartaPusat,5.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SELAKU KEPALAPEMERINTAHAN DAN PANGLIMA TERTINGGI TENTARANASIONAL INDONESIA, berkedudukan di Istana Negara diJalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat sampai dengan V/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat

Nomor 489 K/Pdt/20131414ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard/NO);Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukangugatan (diskualifikasi in person);Bahwa secara tegas Para Penggugat bersamasama mengajukangugatan terhadap Panglima Kostrad sebagai Tergugat yaitu gugatantentang Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Penertiban RumahDinas Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan yangdilakukan oleh Panglima Kostrad (Kostrad

Sehingga sudahselayaknya permohonan kasasi ini diterima karena perbuatan pengosonganpaksa dengan cara melanggar kepatutan;339.10.11.Bahwa ketika warga menanyakan surat perintah operasi kepada pimpinanpasukan ternyata pengosongan tidak dilengkapi surat perintah operasi,padahal setiap pengerahan pasukan harus disertai Surat Perintah OperasiMiliter karena yang berhak melakukan pengerahan pasukan (penggunaanpasukan) adalah Panglima TNI;Bahwa selain mengosongkan paksa Termohon Kasasi, dahulu Terbanding

Perintah operasi yang berdasarkan hukumatau menempatkan hukum sebagai panglima berarti harus menempatkanasas hukum sebagai landasan praktik yaitu antara lain tidak menerapkansecara tebang pilin (Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Banding/Para Penggugat bukanlah yatim piatu satusatunya tetapi sebagaimanatelah disampaikan di atas masih banyak ratusan yatim piatu lainnya yangtidak ditertibkan);4917.18.20.Bahwa dalam asas hukum, hukum diciptakan agar dapat memenuhi rasakeadilan masyarakat, maka

DADANG RIDWAN Bin ASPEK ISKANDAR,DKK LAWAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT ( KASAD ), Cq PANGLIMA KODAM III SILIWANGI

./2015/PN.BdgLawanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TENTARA NASIONALREPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA STAF TENTARA NASIONALINDONESIA ANGKATAN DARAT ( KASAD ), Cq PANGLIMA KODAM IIISILIWANGI , berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Kota Bandung .Selanjutnya disebut Sebagai ...............cccccececeeeeeeeeeeeeaeeeeeenes TERGUGATPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar para pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa

mengadakan musyawarah dengan pihakTergugat, dan telah menghasilkan suratsurat sebagai berikut :a.Surat dari Kepala Hukum Daerah Militer III/Siliwangi No.B/272/VII/1994, tanggal 30 Juli 1994, perihal Permohonan diberikan SuratKeterangan Warkah, yang ditujukan kepada Camat Bojong Loa Kalerdan Lurah Babakan Tarogong di Bandung.Surat dari kepala Hukum Daerah Militer III/Siliwangi No.B/316/1X/1994,tanggal 6 september 1994, perihal Permintaan warkah, yang ditujukankepada Camat Bojongloa Kaler.Surat dari Panglima

Penghuni diperumahan lokasi Babakan tarogong dapat dikosongkan maksimal 4bulan setelah diterima 50 % dari pembayaran tanah tersebut sekaligusdibuatkan akte jual beli di notaris serta Kodam III/Siliwangi bersediamembantu pengurusan sertifikat atas biaya pembeli, sisanya 50%dibayar setelah tanah dikosongkan dari penghuni.Surat laporan dari Kepala Hukum Kodam Ill/Siliwangi, No.B/129/VIII/2000, tanggal 10 Agustus 2000, perihal Laporan hasil pertemuanpada tanggal 28 Juni 2000, yang ditujukan kepada Panglima

IlII/Siliwangi.Surat dari Panglima Kodam Ill Siliwangi (Mayor Jenderal TNIDARSONO) No.B/659/04/01/23/set, tanggal 23 Juli 2002, perihalLaporan dan saran tentang tanah TNIAD di Jl.

III/Siliwangi;P 16:Surat dari Panglima Kodam III/Siliwangi ( mayor Jendral TN DARSONO) No B/659/04/01/23 set, tanggal 23 Juli 2002 , perihal Laporan dansaran tentang tanah TNIAD di JI.Babakan Tarogong Bandung , yangditujukan kepada Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkat Darat( KASAD) di Jakarta;P 17:Surat Telegram dari Asisten Logistik atas nama Kepala Staf TNIAngkatan Darat ( Mayor Jenderal ) No.

PANGLIMATENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFTNI ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Cq.PANGLIMA KODAM II SRIWIJAYA, DKK

., selaku Panglima Kodam II/Swij,dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Mulyadi, S.H.,M.H. dan kawankawan, Para Pegawai KodamIl/Swij,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017;2. PT DIAN SAKTI CABANG PALEMBANG, berkedudukan diJalan Angkatan 45 Komplek Palembang Square R.10,diwakili oleh Alwi Bagir Mulachela, selaku Direktur Utama,dalam hal ini memberi kuasa kepada MR. Soki, S.H., M.H.dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di JalanResiden A.

PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, 2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQ DIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PT ANGKASA PURA I PERSERO AMBON, 3. PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR MALUKU, 4. PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, tersebut;

PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, dkkvsMARKUS HEHALATU

PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAUKOMANDAN LANUD PATTIMURA, berkedudukan di DesaLaha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalamhal ini memberi kuasa kepada Kolonel Sus Agus Mulyadi, SH., MH.,dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2012,2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQDIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT.

harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard); Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan TinggiAmbon tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan denganmengadili sendiri sebagaimana amar yang diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA

Nomor 3309 K/Padt/2012MENGADLI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUDPATTIMURA, 2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQDIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PTANGKASA PURA PERSERO AMBON, 3. PEMERINTAH RI CQ MENDAGRICQ GUBERNUR MALUKU, 4.

- KABAR PURBA (PENGGUGAT I)- PINTANTA PURBA (PENGGUGAT II)- PANGLIMA DAERAH MILITER I / BUKIT BARISAN (TERGUGAT)

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PANGLIMA BJ Bin M.

Penuntut Umum:
HARIYONO SH
Terdakwa:
PANGLIMA BJ Bin M. IDRIS ALM

PT TJETOT VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (PANGLIMA TNI) Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASTAF TNI AD) Cq. DIREKTORAT PEMBEKALAN ANGKATAN DARAT CQ. BATALYON PEMBEKALAN ANGKUTAN 4/AIR, dkk.

DJAMIN bin BATONG VSPANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI), Cs

MUSYATI, beralamat di Jalan Empang Ill/45 RT.012/RW.01, KelurahanKalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAQAL... 0... ee cee ee ee cee etter ett cee eects tte eetett eee eeesee TERGUGAT I;PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, berkedudukan di Markas BesarTNI Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagaitestes TURUT TERGUGAT 1;KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA(KASADTNI), berkedudukan di Jalan Merdeka Utara 2, Jakarta Pusat,selanjutnya disebut

Pusat, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggikewenangan mengadili tidak lagi berdasarkan letak tanah (barang tidak bergerak)tetapiberdasarkan pilihan salah satu tempat tinggal para Tergugat (Pasal 118ayat 2)Bahwa, berdasarkan pertimbangan judex factie Pengadilan Tinggi Jakarta diatas,maka gugatan pada perkara aquo kali ini didaftarkan di Kepaniteraan PerdataPengadilan Negeri Jakarta Timur, karena Tergugat (Kodam Jaya) dan TurutHal 6 dari 171 Putusan Perdata No.144/Pdt.G/2016/PN Jkt Tim18.Tergugat (Panglima

TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwiratinggi militer yang memimpin TNI dan Kepala Staf Angkatan adalah Kepala StafAngkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara;Hal 12 dari 171 Putusan Perdata No.144/Pdt.G/2016/PN Jkt Tim4142.43.44,.

Bahwa juga disebutkan dalam UU No. 34/2004 tentang TNI, Pasal 4 menyatakanTNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI AngkatanUdara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawahpimpinan Panglima dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI (Pasal 14 ayat1), maka secara undangundang dalam perkara aquo patut dan layak menarikPanglima TNI dan Kepala staf Angkatan darat sebagai Turut Tergugat dan Iluntuk dijadikan para pihak dan dapat dituntut pertanggungjawabannya

Langkah pengamanan asset TNI AD tersebut dilakukan Panglima KodamJaya/Jayakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang sebagaimana diaturdalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah, dinyatakan : Kuasa Pengguna Barang MilikNegara berwenang dan bertanggung jawab :Hal 39 dari 171 Putusan Perdata No.144/Pdt.G/2016/PN Jkt TimC. Huruf e: Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yangberada dalam penguasaannya.