Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku; danc.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan disebutkan : Dalam hal suatu PeraturanPerundangundangan diduga bertentangan dengan undangundang,pengyyiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung,6. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang dimaksud secarategas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;7.

Putusan Nomor 77 P/HUM/2018a quo diduga bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi yaitu ketentuanPasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan ditegaskan sebagai berikut:Pasal 1 ayat (1) : Pembentukan PeraturanPerundangundangan adalah perbuatan PeraturanPerundangundangan yang mencakup tahapanperencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahanatau penetapan, dan pengundangan;Pasal 1 ayat (2) : Peraturan Perundangundangan

Bahwa karena Pembentukan Peraturan Negeri NalahiaNomor 01 Tahun 2009, tanggal 27 Agustus 2009 tentangPenetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak MenjadiKepala Pemerintah Negeri Nalahia oleh Termohon tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 sertaPasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,dengan demikian maka Pembentukan Peraturan NegeriNalahia a quo harusnya dinyatakan tidak

Menyatakan Pembentukan Peraturan Negeri Nalahia Nomor 01 Tahun2009, tanggal 2/ Agustus 2009 tentang Penetapan MataRumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah NegeriNalahia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 danPasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangHalaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 77 P/HUM/2018Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri:3.

MASRENI sebagai bendahara Desa Lamajang Kecamatan pangalengan kab Bandung tanggal 10 Juli 2013 ;

(satu) bundel Laporan realisasi pengunaan dana delmester I TA 2017 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan kab Bandung Tahun 2017 ;

YUSEP KURNIA tanggal 17 November 2017 ;

penguru BPD desa lamajang tanggal 03 maret 2017 ;

dokumen rekomendasi nomor : 900 /2||.C/DPMD/2017 pencairan belanja bantuan keuangan dana desa dari apbn tahap I dilingkungan Kab Bandung tahun anggaran 2017, tanggal ;

MASRENI sebagai bendahara Desa Lamajang Kecamatanpangalengan kab Bandung tanggal 10 Juli 2013;5. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa lamajang Nomor 7 tahun2013tentang Pembentukan dan pengesahan pengurus LPMD Desa LamajangKecamatan Pangalengan Kab Bandung Periode: 2013 2018;Hal 23 dari 41 hal.

03 maret 2017;20.3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan kepala desa lamajang nomor: 07tahun 2013 tentang pembentukan dan pengesahan pengurus LPMD Desalamajang Kecamatan pangalengan kab bandung periode: 20132018,tanggal 15 januari 2013;21.1 (satu) lembar fotocopy berita acara pembentukan pengurus LPMD Desalamajang Kecamatan pangalengan kab bandung tanggal 01 Januari 2013;22.1 (Satu) lembar Fotocopy surat keterangan domisili Nomor: 68/2005/ds/2014, tanggal 26 November 2014;Dikembalikan kepada Kepala

tanggal 03 maret 2017 ;21.3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan kepala desa lamajang nomor: 07tahun 2013 tentang pembentukan dan pengesahan pengurus LPMD Desalamajang Kecamatan pangalengan kab bandung periode : 20132018,tanggal 15 januari 2013 ;22.1 (satu) lembar fotocopy berita acara pembentukan pengurus LPMD Desalamajang Kecamatan pangalengan kab bandung tanggal 01 Januari 2013 ;23.1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan domisily Nomor68/2005/ds/2014, tanggal 26 November 2014Hal 29 dari 41

MASRENI sebagai bendahara Desa Lamajang Kecamatanpangalengan kab Bandung tanggal 10 Juli 2013 ;5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa lamajang Nomor 7 tahun2013tentang Pembentukan dan pengesahan pengurus LPMD Desa LamajangKecamatan Pangalengan Kab Bandung Periode : 2013 2018 ;3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa lamajang Kecamatan PangalenganKab Bandung nomor : 04 tahun 2017.tentang pengangkatan/danHal 36 dari 41 hal.

Pts No. 9 / TIPIKOR/ 2019 /PT.Bdg57.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan kepala desa lamajang nomor: 05tahun 2016 tentang perubahan pengangkatan perangkat desa lamajang,tanggal 02 januari 2016 ;58.3 (tiga) lembar berita acara Badan musyawarah desa lamajang nomor :17/BPD/III/2017 tentang musyawarah pembentukan penguru BPD desalamajang tanggal 03 maret 2017 ;59.3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan kepala desa lamajang nomor: 07tahun 2013 tentang pembentukan dan pengesahan pengurus LPMD Desalamajang

Putusan Nomor 21 P/HUM/2021tidak dibenarkan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan.7.

Putusan Nomor 21 P/HUM/2021dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangpembentukan peraturan perundangundangan.1.Bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desatersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf c UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan yang berbunyi:Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundangundanganharus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan PeraturanPerundangundangan yang baik, yang

meliputi:1) Kejelasan tujuan;2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;4) Dapat dilaksanakan;5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;6) Kejelasan rumusan; dan7) Keterbukaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dalam Pasal 5 b, c, f dan g menjelaskan dalammembentuk perundangundangan harus dilakukan berdasarkanasas pembentukan peraturan perundangundangan yang baikdan

Dengandemikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyaikesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukandalam pembentukan perundangundangan tersebut. Terlihatdari tidak adanya sosialisasi yang baik dalampembentukannya;5.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang menyebutkan konsideran memuat unsur Filosofis,sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasandisusunnya Peraturan perundangundangan.c.

Nagan Raya baik secarasendiri atau bersama sama dengan BUSTAMIN Bin AlmSULAIMAN(Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil diKantor Kecamatan Darul Makmur dan menjabat sebagai Kepala SeksiKeistimewaan Aceh sebagai Pelaksana Penyaluran Beras Miskin di KecamatanDarul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang berdasarkan Surat KeputusanCamat Darul Makmur nomor : 511.1/84/SK/2014 tanggal 22 Februari tahun2014 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskinhalaman 2 Perkara

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Bupati Nagan Raya mengeluarkansurat Nomor 511.1/62/Kpts/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/pengawasan Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga MiskinKabupaten Nagan Raya Tahun 2014."

Pembentukan Tim secretariatPenyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmurtahun 2015.Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/48/SK/2015tanggal 21 September 2015 tentang Pembentukan Tim secretariatPenyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmurtahun 2015.Surat penerbitan DO Raskin Alokasi januari 2014 sampai desembertahun 2014 kepada Perum Bulog Subdivre wilayah Meulaboh.Surat penerbitan DO Raskin Alokasi Opk/CBP tahun 2014.Surat penerbitan DO Raskin Alokasi

Nagan Raya Nomor: 511.1/188/Kpts/2015tanggal 18 Juni 2015, tentang Penunjukan Teknis Penyaluran Raskindalam Kabupaten Nagan Raya tahun 2015.Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/184/SK/2014tanggal 22 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim secretariatPenyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmurtahun 2014.Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/165/SK/2015tanggal O02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim secretariatPenyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan

Raya Nomor: 511.1/188/Kpts/2015tanggal 18 Juni 2015, tentang Penunjukan Teknis Penyaluran Raskindalam Kabupaten Nagan Raya tahun 2015.halaman 43 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNASurat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/184/SK/2014tanggal 22 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim secretariatPenyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmurtahun 2014.Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/165/SK/2015tanggal O02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim secretariatPenyaluran

Bahwa Pembentukan Unit Usaha Otonom (UUO) secara hukumadalah sah karena dilakukan dengan Rapat Anggota Tahunan(RAT) dimana berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU No.25 Tahun1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi Bahwa RapatAnggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi padakoperasi;9.

Dari bunyi berita acara rapat tersebut tidak otomatis langsungterbentuk UUO tetapi harus~ dilakukan pembentukan.Persoalannya bagaimana prosedur pembentukan UUO menurutUndangundang Perkoperasian. Koperasi adalah berbadan hukumoleh karenanya segala sesuatu yang dbentuk di dalam koperasiharus berdasarkan hukum;9. Bahwa pada kenyataannya keberadaan Penggugat yangmengatasnamakan UUO KUD Binangun~ dibentuk tidakberdasarkan peraturan perundangundangan.

Foto copy Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi Unit DesaDesa Utama Karya, bulan Agustus 2005, diberi tanda P.5;. Foto copy Rapat Konsultasi Penyelesaian Serah Terima KUDBinangun, tanggal 27 Agustus 2005, diberi tanda P.6;. Foto copy Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Serah Terima KUDBinangun tanggal 27 Agustus 2005, diberi tanda P.7;. Foto copy Notulen Rapat tanggal 25 Agustus 2005, bertempat diLantai Il Bank Bukopin Pekanbaru, diberi tanda P.8;.

UUO KUD Binangun sudah lamadan setelah dilaksanakan RAT KUD Binangun ditetapkan bahwa diSP.II Utama Karya dibentuk UUO;Bahwa dalam hasil rapat pembentukan UUO diputuskan untuk SP.IITahun 2005 dengan pembentukan Pengurus baru pada KUDBinangun;Bahwa setelah pengurus baru KUD Binangun dipilih selanjutnyadipilih pengurus UUO KUD Binangun yaitu Muhdi selaku Ketua danMarsud selaku Sekretaris;Bahwa ketika pembentukan UUO KUD Binangun pada tahun 2005beranggotakan sebanyak 246 orang;Bahwa pembentukan UUO

UUO KUD Binangun' sesuai dengankebutuhan dari Koperasi dan Dinas Koperasi tidak pernahmenerima laporan mengenai pembentukan UUO KUD Binangun;Bahwa setahu saksi pembentukan UUO harus disertai denganSurat Keputusan dan memberikan laporan kepada Dinas Koperasi;Bahwa Ketua KUD Binangun bernama Hadi Suwarno ;Bahwa setahu saksi tugas dari UUO adalah mengkoordinirdilapangan;Bahwa dalam pelaksanaan RAT tanggal 25 Februari 2009 adadilakukan pembubaran UUO karena belum memiliki SuratKeputusan pembentukan

Bahwa dalam hal ini panitia penyelenggaraan Pemilihan Pengurus RT AirHitam melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku, karenamengangkat diri sendiri menjadi Ketua Panitia dan Sekertaris, tanpaterlebih dahulu diadakan pemilinan Pembentukan panitia dan tidakmempunyai anggota, dan tidak mempunyai Surat keputusanPenganngkatan Panitia Pemilihan sebagaimana yang disebutkan olehPeraturan Perundangundangan yang ada.3.Bahwa Penggugat sangat berkeinginan untuk mencalonkan diri menjadicalon ketua RT

,Penghapusan dan Pengabungan RukunTetangga (RT) dalam wilayah Kota samarinda Pasal 14 butir 1 huruf a, b,c dan d. dikarenakan ketua panitia bukanlah dari unsur pemerintahan, dantidak mempunyai anggota, dan tidak dipilin oleh peserta musyawarah.5.Pelaksanaan Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pemilihanpengurus RT. 01 komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam, KecamatanSamarinda Ulu, Kota samarinda, 09 Januari 2016 dimana Penggugatsudah mengingatkan Tergugat Il (dua), supaya musyawarah tersebut dihentikan

Dikbud Kelurahan Air Hitam.Suratsuarat tersebut telah bermalam di Masjid, dalam hal ini menurut hematPenggugat bertentangan dengan Pasal 14 (2) Peraturan Daerah KotaSamarinda Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PeraturanDaerah No 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan,Penghapusan danPengabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda yangberbunyi, Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh warga RukunTetangga (RT) yang mewakili oleh 1 (satu) orang untuk 1 (satu) KepalaHalaman 7, Putusan

Komplek Dikoud Kelurahan AirHitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang bertentangandengan Peraturan Daerah No 22 tahun 2013 Tentang perubahan atasPeraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tentang pembentukan,penghapusan dan penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayahKota Samarinda, Surat Keputusan mana sebagai Keputusan tertulis yangbersifat kongkrit Penggugat merasa dirugikan, akibat kerugian mana olehundangundang diberikan hak untuk memohon pembatalan ataupernyataan tidak sah atas kedua Surat

di atas, nampak bahwa gugatanPenggugat didasarkan atau diawali atas dugaan Penggugat terhadappelanggaran dalam proses pembentukan Panitia RT.01 Perumahan DikbudKelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 20162019 yangmenurut Penggugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota SamarindaNomor 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17Tahun 2002 sehingga kepentingan penggugat yang dirugikan adalah karenaproses pembentukan Panitia RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air HitamHalaman

Peraturan Perundangundangan tersebut dapat dibatalkan ataubatal demi hukum apabila dibuat olehlembaga negara atau pejabat yang tidakberwenang;b) Huruf c, Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materimuatan;PenjelasanDalam Pembentukan PeraturanPerundangundangan harus benarbenarmemperhatikan materi muatan yang tepatsesuai dengan jenis dan hierarkiPeraturan Perundangundangan;c) Hurufd, Asas Dapat dilaksanakan;PenjelasanSetiap pembentukan PeraturanPerundangundangan harusmemperhitungkan efektivitas

Penelitian dokumen;Pasal 11, penelitian dokumen meliputi :a) Peraturan Perundangundangan tentang Pembentukan Daerah;Berdasarkan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2004,tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Pasal5 ayat (1), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidakberbatasan laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan;b) Dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yangbersangkutan;Sampai terbitnya Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 43 Tahun 2011, tentang Wilayah AdministrasiPulau Lereklerekan tersebut

UndangUndang Nomor29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi(konsideran angka 3) dan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2004tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (konsideran angka 4),baik dari aspek yuridis maupun aspek factual tidak menyebutkansecara limitatif bahwa Pulau Lereklerekan (hasil manipulasi darinama Pulau Larilarian) merupakan bagian dari Daerah KabupatenMajene maupun bagian dari Provinsi Sulawesi Barat;UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir

ayat (2);UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat Il di Sulawesi;UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan PulauPulau Kecil pada Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 41dan Pasal 1 angka 42;UndangUndang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan ProvinsiSulawesi Barat pada Pasal 5 ayat (3) beserta penjelasan Pasal 5 ayat (3);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Para Pemohonmenuntut kepada Mahkamah Agung RI untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut

Peraturan Perundangundangan pada Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Pasal 7 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), UndangUndang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi, UndangUndangNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil pada Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 41 dan Pasal 1 angka 42, danUndangUndang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan ProvinsiSulawesi Barat pada Pasal 5 ayat (3) beserta penjelasan

Danu Supriyadi, SE tersebut antara lainberupa Surat Keputusan Kepala Kampung Kota Gajah, Daftar anggota kelompok tani,Berita Acara Pembentukan Kelompok, Notulen musyawarah pembentukan kelompok,Struktur Organisasi kelompok tani Kampung Kota Gajah, Surat permohonanpembuatan rekening kelompok, Surat Kuasa pembukaan rekening setelah terdakwa IDanu Supriyadi, SE selesai membuat surat tersebut kemudian Surat Keputusan KepalaKampung Kota Gajah, Daftar anggota kelompok tani, Berita Acara PembentukanKelompok

, Notulen musyawarah pembentukan kelompok, Struktur Organisasikelompok tani Kampung Kota Gajah, Surat permohonan pembuatan rekening kelompokditanda tangani dan diketahui oleh saksi Eka Setianingsih, S.Pdi selaku KepalaKampung Kota Gajah melainkan oleh terdakwa I.

Danu Supriyadi, SE yaitu SuratKeputusan Kepala Kampung Kota Gajah, Daftar anggota kelompok tani, Berita AcaraPembentukan Kelompok, Notulen musyawarah pembentukan kelompok, StrukturOrganisasi kelompok tani Kampung Kota Gajah, Surat permohonan pembuatanrekening kelompok diserahkan dan ditanda tangani oleh terdakwa II.

, Notulen musyawarah pembentukan kelompok, Struktur Organisasikelompok tani Kampung Kota Gajah, Surat permohonan pembuatan rekening kelompokPutusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Gns. halaman 7ditanda tangani dan diketahui oleh saksi Eka Setianingsih, S.Pdi selaku KepalaKampung Kota Gajah melainkan oleh terdakwa I.

Yang mana Pembentukan Peraturan Perundangundangan tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sepertiAsasAsas perundangundangan yang dimuat dalam UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (BuktiP7) yang adalah merupakan perubahan dari UndangUndang No.10 Tahun2004.

Pembentukan Peraturan Perundangundangan tersebut tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku, seperti asasasas Perundangundangan yang dimuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Bukti P7)tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yangmerupakan Perubahan dari UU No.10 Tahun 2004.Juga sesuai Ketentuan Pasal 31 UU No.3 Tahun 2009 (BuktiP8) dan Pasal PERMA No.1 Tahun 2011, (Bukti P9) maka :a. Obyek HUM adalah Peraturan Perundangundangan yakni KaidahHukurn Tertulis yang mengikat umum di bawah Undangundang.b.

Putusan Nomor 48 P/HUM/2013Da:23.tentang Pembentukan PerundangUndangan, (Bukti P7) yang merupakanperubahan dari UndangUndang No. 10 tahun 2004.Bahwa dalam UndangUndang No. 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan (Bukti P7) dalam Bab I KETENTUAN UMUMPasal 1 berbunyi sebagai berikut, dalam UndangUndang ini yang dimaksuddengan :1) Pembentukan Peraturan PerundangUndangan adalah pembuatan PeraturanPerundangUndangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan

tahun 1945merupakan hukum dasar dalam Peraturan PerundangUndangan;Pasal4 : Peraturan PerundangUndangan yang diatur dalam UndangUndangini meliputi UndangUndang dan Peraturan PerundangUndangandibawahnya.Bab II Asas Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Pasal 5;Dalam membentuk Peraturan PerundangUndangan harus dilakukanberdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerundangUndanganyang baik, yang meliputi :a Kejelasan tujuan;b Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat;c Kesesuaian antara jenis,

PeraturanPerundangUndangan (tidak sesuai prosedur yang diatur dalam UndangUndang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan) yakni terutamaterhadap PasalPasal :Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 (Asasasas Pembentukan Peraturan PerundangUndangan),Pasal 6 serta Pasal 10 (d) serta tentang C.

Hak uji dapat dilakukan terhadap materimuatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundangundanganyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundangundangan.Sementara Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan menyatakanDalam hal suatu Peraturan PerundangUndangan di bawah UndangUndang diduga bertentangan dengan UndangUndang, pengujiannyadilakukan oleh Mahkamah Agung;Bahwa

KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING PEMOHON;1.Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk mengujinorma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlanggananterhadap Pasal 17 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 29 UndangUndangNomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Juncto Pasal 5 Pasal 6 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan PeraturanperundangUndangan;Bahwa Pasal 31A ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan

Menghilangkan kepastian hukum atas suatu norma undangundang adalah bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastianhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;Bahwa berdasarkan uraianuraian sebagaimana dikemukakan dalamangka 1 sampai dengan angka 4 di atas, nyatalah bahwa norma Pasal 31ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 secara maieriiladalah bertentangan dengan norma Pasal 17 ayat (1) dan (2)

JunctoHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 18 P/HUM/2012Pasal 29 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dansecara formil bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga terdapat alasan yangcukup bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakanbahwa norma Peraturan Pemerintah tersebut secara materiilbertentangan

dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2002 tentangPenyiaran dan secara formil bertentangan dengan UndangUndangNomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohonmohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonankeberatan dan memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legalstanding mengajukan permohonan ini;Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan

PPK yangmenerima biaya pembentukan PPS dan terdapat PPK yang tidak menerimabiaya pembentukan PPS oleh KPUD Kab.

Wasile Tengah, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Wasile Utara, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Wasile Timur, tidak mendapatkan biaya pemebntukan PPS;ar w DNPPK Kec. Selatan, mendapatkan biaya pembentukan PPS sebesarRp.3.000.000,(tiga juta rupiah);PPK Kec. Kota Maba, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Maba, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Maba Tengah, tidak mendapat biaya pembentukan PPS;. PPK Kec.

pembentukan KPPS dilaksanakan oleh PPS dan pada kenyataannyaanggaran untuk pembentukan KPPS tidak diterima baik PPK maupun PPS;2.

Pembentukan PPS:Halaman 43 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PTTTEBahwa yang melaksanakan pembentukan PPS adalah PPK dan terdapatPPK yang menerima biaya pembentukan PPS dan terdapat PPK yang tidakmenerima biaya pembentukan PPS oleh KPUD Kab. Halmahera Timur,dengan rincian :2.1.PPK Kec. Wasile mendapat biaya pembentukan PPS sebesarRp.3.000.000,(tiga juta rupiah);2.2. PPK Kec. Wasile Tengah, tidak mendapatkan biaya pembentukanPPS;2.3. PPK Kec.

Wasile Utara, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;2.4. PPK Kec. Wasile Timur, tidak mendapatkan biaya pemebntukan PPS;2.5. PPK Kec. Selatan, mendapatkan biaya pembentukan PPS sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah);2.6. PPK Kec. Kota Maba, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;2.7. PPK Kec. Maba, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;2.8. PPK Kec. Maba Tengah, tidak mendapat biaya pembentukan PPS;2.9. PPK Kec. Maba Selatan, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;2.10. PPK Ke.

Menetapkan barang bukti berupa berupa surat-surat:a. 5 (lima) lembar daftar Absensi personel Kompi Latihan Yonif 410/Alugoro dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Dankilat Sudiono Letda Inf Nrp 31940726030973,b. 3 (tiga) lembar Surat perintah Danyonif 410/Alugoro Nomor Sprin/13/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 tentang perintah mengikuti latihan pembentukan Raider a.n Prada Imran NRP 31160685721294, Ta Yonif 410/Alg dkk 3 (tiga) orang termasuk Prada Abisai

Adrian Klemen NRP 31160685231194 Ta Yonif 410/Alg,c. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danpusdiklatpassus Nomor Sprin/182/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang perintah untuk segera kembali ke satuan masing-masing karena tidak dapat melanjutkan Latihan Pembentukan Yonif Raider Gel I Yonif 408/Sbh TA 2017 diantaranya Prada Abisai Adrian Klemen NRP 31160685231194 Ta Yonif 410/Alg;Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

melaksanakanLatihan Pembentukan Raider di Pusdiklatpassus BatujajarBandung.c.

Bahwa berdasarkan surat Danpusdiklatpassus KopassusNomor B/155/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 tentangpencabutan status pelaku Latihan Pembentukan Raider Gel Yonif408/Sbh Kodam IV/Dip TA 2017.e. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakanLatihan Pembentukan Raider Gel Yonif 408/Sbh Kodam IV/DipTA 2017.f.

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2017 Terdakwa bersama 9(sembilan) orang Tamtama seangkatannya masuk di kesatuanYonif 410/Alg kemudian pada tanggal 8 Februari 2017 Terdakwadan kawankawannya mengikuti test untuk pembentukan RaiderYonif 408/Suhbrasta.3.

Bahwa Terdakwa menyadari perintah yang diberikanDanyonif410/Alg untuk mengikuti Latihan Pembentukan Raiderkepada Terdakwa tidak dilaksanakan sepenuhnya karena padatanggal 22 Pebruari 2017 Terdakwa telah meninggalkan tempatlatinan tanpa ijin Atasan yang berwenang/Danpusdiklatpassus.11.

Bahwa dengan adanya Terdakwa meninggalkanPusdiklatpassus Batujajar Bandung tanpa ijin dari DansatdikSeraider status pelaku latinan pembentukan Raider Gelombang Yonif 408/Sbh Kodam IV/Diponegoro TA 2017 berdasarkan Suratpencabutan dari Danpusdiklatpassus Batujajajr Bandung NomorB/155/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 status Terdakwa bersama6 (enam) rekannya selaku pelaku latihan dicabut dandiperintahkan segera kembali ke kesatuan masingmasing.c Bahwa Terdakwa selaku pelaku latihan pembentukan RaiderGelombang

Asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yaitu asaskejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materimuatan, dan asas kejelasan rumusan sebagaimana tertuang dalamPasal 5 huruf a, huruf c dan huruf f UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;b. materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkanasas pengayoman, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana tertuangdalam

Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf g, huruf h dan huruf UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan; danc.

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, danmateri muatan adalah bahwa dalam Pembentukan PeraturanPerundangundangan harus benarbenar memperhatikan materimuatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan; d.

PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi, sehingga tidak memenuhiketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan PeraturanBupati a quo tidak sah dan batal demi hukum;B.

peraturan perundangundangansecara formiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan serta asas fiksi hukum;Halaman 45 dari 49 halaman.

No. 1708 K/Pid.Sus/20189)6))8)9)Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011tertanggal 9 Maret 2011;Fotokopi Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiritertanggal 19 Mei 2011;Fotokopi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadaan BibitKayu Hitam Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan TahunAnggaran 2011 beserta dokumen pencairan;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor2/7Ml/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup Pemerintah

Kabupaten Kepulauan SelayarTahun Anggaran 2011 tertanggal 1 Februari 2011;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan SelayarTahun Anggaran 2010 tertanggal 22 April 2010;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah

KabupatenKepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 5 Agustus 2009;10)Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/JasaLingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal11 Mei 2010;11)Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;12)Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;13)Fotokopi Laporan Hasil Pembahasan Komisi B terhadap PembahasanRAPBD Tahun Anggaran 2011

Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan SelayarTahun Anggaran 2011 tertanggal 1 Februari 2011;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan SelayarTahun Anggaran 2010 tertanggal 22 April 2010;Hal. 9 dari 11 hal.

No. 1708 K/Pid.Sus/20189) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah KabupatenKepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 5 Agustus 2009;10)Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/JasaLingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal11

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap Nomor050/0203.A/20 tentang Pembentukan Panitia Peneliti PelaksanaanHalaman 1 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 236 K/TUN/2015Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap serta objekgugatan tersebut bagi Kepolisian Resor Cilacap digunakan sebagaijustifikasi dan dianggap Penggugat melakukan menyalahgunakanwewenang sehingga ditetapbkan sebagai Tersangka dugaan tindakpidana korupsi serta dilakukan penahanan;20.Bahwa Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten CilacapNomor 050/0203.A/20 tentang Pembentukan Panitia PenelitiPelaksanaan Kontrak, Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan PengawasLapangan

Asas Kepastian Hukum adalah:Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara;Bahwa pada objek gugatan berupa 050/0203.A/20 tanggal 1 April2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak,Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan Pengawasan Lapangan PadaKegiatan Yang Didanai APBN/DAK,APBD Provinsi Jawa Tengah(BK3/Eks.2P.0A) dan APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2010 padakolom membaca tertulis:Membaca: Perda

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebutdi atas belum memutus pada pokok perkara berkaitan dengan objekgugatan berupa Putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenCilacap Nomor 050/0203.A/20 tentang Pembentukan Panitia PenelitiPelaksanaan Kontrak, Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan PengawasLapangan pada Kegiatan Yang Didanai APBN/DAK, APBD Provinsi JawaTengah ( BK3/Eks.2P.0A ) dan APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2010tanggal 1 April 2010 Pada Lampiran Il Surat Keputusan Kepala

GonthoPramuhargono, M.M. bahwa SK Panitia Pembentukan Panitia Jarangsekali diberikan karena sudah menjadi kebiasaan dan pada saat rapatorang yang ditunjuk diberitahukan* dan juga berdasarkan saksi yangbernama Sawinah sesama anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaanmenerangkan apabila saksi tidak pernah menerima keputusan objekgugatan sehingga tidaklan mengetahui isi dari objek gugatan dengandemikian secara hukum terbukti apabila Penggugat menerima danmembaca objek gugatan berupa Keputusan Kepala Dinas

Putusan Nomor 71 P/HUM/2015bertentangan dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2013Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara;Bahwa oleh karena itu Permendagri Nomor 76 tahun 2014 atau setidak tidaknya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang undangan yanglebih tinggi yaitu Pasal 4 Undang Undang Nomor 16 tahun 2013 tentangPembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatandan/ atau pembentukan Permendagri

Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 tahun 2014 bertentangan denganUndang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang Undangan.8.10.Bahwa dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundang undangan menyatakan Dalammembentuk Peraturan Perundang undangan harus dilakukan berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yangmeliputi: a). Kejelasan Tujuan, b).

Kabupaten Musi Rawas Utaradi Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P6);Fotokopi Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di ProvinsiSumatera Selatan (Bukti P7);Fotokopi Peta Wilayah Daerah Otonomi Kabupaten Musi Rawas UtaraProvinsi Sumatera Selatan yeng dibuat/dibentuk berdasarkan UndangUndang No. 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi RawasUtara (Bukti P8);Fotokopi Berita Acara Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawasdengan

Dengan demikian dalildalil Pemohon ini tidak relevan untukdipertimbangkan.Lebih lanjut dengan mencermati ketentuan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten MusiRawas Utara Provinsi Sumatera Selatan jelas dinyatakan bahwaTermohon mempunyai kewenangan untuk menentukan batas pastidilapangan atas pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut.

Yuridisyang dipergunakan adalah Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwaDaerah dibentuk dengan undangundang Pembentukan Daerah.

MASRENI sebagai bendahara DesaLamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung tanggal 10Juli 2013:5. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Lamajang Nomor 7Tahun2013 tentang Pembentukan dan pengesahan pengurus LPMDDesa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kab Bandung Periode:2013 2018;6. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Lamajang KecamatanPangalengan Kab Bandung Nomor 04 Tahun 2017: tentangHal. 3 dari 13 hal. Put. No. 3248 K/Pid.

provinsi jawa Barat TA 2017;10.1 (satu) bundel Laporan realisasi pengunaan dana delmester TA2017 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten BandungTahun 2017:11.1 (satu) bundel Laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap TA2017 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kab Bandung Tahun2017;12.1 (satu) bundel dokumen pencairan Dana Desa tahap MTA 2017Desa Lamajang Kec.Pangalengan Kab Bandung Tahun 2017;13.6 (enam) lembar KeputusanLamajang Kecamatan Pangalengan KabBandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan

YUSEP KURNIA tanggal 17November 2017:18.2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa LamajangNomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Pengangkatan PerangkatDesa Lamajang, tanggal 02 Januari 2016;2 (dua) lembar fotokopi surat keputusan kepala desa LamajangNomor 05 Tahun 2016 tentang perubahan pengangkatan perangkatdesa Lamajang, tanggal 02 Januari 2016;19.3 (tiga) lembar berita acara Badan musyawarah desa LamajangNomor 17/BPD/III/2017 tentang musyawarah pembentukan penguruBPD desa Lamajang tanggal

03 maret 2017;20. 3 (tiga) lembar fotokopi surat keputusan kepala desa Lamajang Nomor07 Tahun 2013 tentang pembentukan dan pengesahan pengurusLPMD Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupatenbandung periode: 20132018, tanggal 15 Januari 2013;21.1 (satu) lembar fotokopi berita acara pembentukan pengurus LPMDDesa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten bandungtanggal 01 Januari 2013;22.1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan domisili Nomor68/2005/ds/ 2014, tanggal 26 November 2014:Dikembalikan

Sus/201925.3 (tiga) lembar dokumen rekomendasi Nomor 900 /2.C/DPMD/2017pencairan belanja bantuan keuangan dana desa dari apbn tahap dilingkungan Kab Bandung Tahun Anggaran 2017, tanggal;26.4 (empat) lembar dokumen rekomendasi Nomor 900 /609 .C/DPMD/2017 pencairan belanja bantuan kKeuangan dana desa dari apbn tahapIl dilingkungan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, tanggal11 Desember 2017:27.9 (sembilan) lembar Surat keputusan Bupati Bandung Nomor 800 /Kep.259/DPMD/2017 tentang pembentukan tim

Putusan Nomor 6 P/HUM/2019Bahwa, guna mempertegas syarat formalitas pembentukan peraturanperundangundangan tersebut di atas, maka Pemohon mengutippendapat Prof.

g, i dan j UndangUndang 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Halaman 56 dari 106 halaman.

Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Bukti P7);9.

Putusan Nomor 6 P/HUM/2019Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,Termohon dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:a.bahwa berdasarkan:1)2)3)Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 12 UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan:Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untukmenjalankan UndangUndang sebagaimana mestinya;dan Penjelasan Pasal 12 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,yaitu:Yang dimaksud dengan

tentang Pembentukan PeraturanHalaman 66 dari 106 halaman.

No. 1541 K/Pid/2014e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/05/02/2010 tanggal 27 Mei 2010tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pengkajian Pemekaran Kota Sofifi yang ditandatangani olehBAHRUDDIN M.

ALIMUDDIN ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/05/02/2010 tanggal 27 Mei 2010tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pengkajian Pemekaran Kota Sofifi yang ditandatangani olehBAHRUDDIN M. ALIMUDDIN ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/10/02/2011 tanggal 06 Juni 2011tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pembahasan Rancangan Daerah Kota Tikep Tahun 2011ditandatangani oleh BAHRUDDIN M.

ALIMUDDIN ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/05/02/2010 tanggal 27 Mei 2010tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pengkajian Pemekaran Kota Sofifi yang ditandatanganioleh BAHRUDDIN M. ALIMUDDIN ;1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/10/02/2011 tanggal 06 Juni2011 tentang Pembentukan Panitia Knusus (PANSUS)Pembahasan Rancangan Daerah Kota Tikep Tahun2011 ditandatangani oleh BAHRUDDIN M.

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/10/02/2011 tanggal 17 Maret 2011tentang Persetujuan Usulan Pembentukan Kota Sofifi ;Hal. 21 dari 23 hal. Put.

ALIMUDDIN ;e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/05/02/2010 tanggal 27 Mei 2010tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pengkajian Pemekaran Kota Sofifi yang ditandatangani olehBAHRUDDIN M. ALIMUDDIN ;e 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota TidoreKepulauan Nomor : 170/10/02/2011 tanggal 06 Juni 2011tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS)Pembahasan Rancangan Daerah Kota Tikep Tahun 2011ditandatangani oleh BAHRUDDIN M.

peraturan perundangundangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yangberbuny!

:Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus dilakukanberdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:a. kejelasan tujuan;b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;Halaman 5 dari 32 halaman.

Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku, danc.

Putusan Nomor 3 P/HUM/2020bertentangan dengan:UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yaitu:Pasal 5 huruf f UU 12/2011 yang berbunyi:Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus dilakukanberdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundanganyang baik, yang meliputi:abC.def.seyseyseyseeyseykejelasan rumusan; danPasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011 yang berbunyi:(1) Materi muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkanasas

rumusan dalampembuatannya;Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidaksependapat dengan alasanalasan sebagai berikut:1) Pembentukan Perpres 75/2019 telan memenuhi asaspembentukan peraturan perundangundangan dalam UU12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antaraHalaman 24 dari 32 halaman.