MjeyhiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Emoh Muslimah binti Sahlan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di DusunLebak Arum RT. 01 RW. 01 Desa Karamat KecamatanPalasah Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebutSebagal PenOQ Qua At na seswennennseennteenernsscmanmenmnnncemmnnnnmelawanUjang

Bahwa harta bersama tersebut pada posita angka 4 diatas sejak terjadiperceraian sampai dengan di Daftarkannya Gugatan a qua .

Ahli Warisnya adalah (TERGUGAT : TERGUGAT II : TERGUGAT Ill )Akan tetapi PARA TERGUGAT, tetap menolak dan tidak mau memberikanSuratSurat tersebut walaupun obyek sengketa salah satunya telah di Kuasaioleh PENGGUGAT11.Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dantelah memenuhi formalitas hukum, pantas kiranya PENGGUGAT mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakimyang memeriksa perkara a qua berkenan untuk menyatakan agar putusanatas perkara a qua dapat

Smd;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara a qua dalam register perkara ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatatpencabutan perkara a qua dalam register perkara ;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00(Seratus sepuluh ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan dalam sidang permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 21 Oktober2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah olehkami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman,M.Ag. dan Drs.

ALVARO RAVAEL GINTING, Lahir di Deli Serdang, 11-01-2016;

Bahwa karena gugatan Pelawan tidak mengikutsertakan EviNurmaningsih (atau menurut Pelawan Evi Nurma Ningsih), makahal ini berakibat gugatan a qua menjadi tidak sempurna. Olehkarena itu cukup berdasar hukum dan beralasan apabila gugatanPara Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard) ;2. Eksepsi Para Pelawan Tidak Memiliki Kapasitas Untuk MengajukanGugatana.

Eksepsi Permintaan Dikeluarkan Sebagai Pihak;a.f.Bahwa dalam surat gugatannya, Para Petawan menganggapTerlawan Il telah melakukan perbuatan melawan hokum karenamelaksanakan lelang sebelum kredit dimaksud melampaui batastempo pelunasan dan besaran harga limit yang jauh dibawahharga pasaran;Bahwa dapat Terlawan II tegaskan kembali, tindakan Terlawan IIdidalam melaksanakan pelelangan a qua didasarkan oleh adanyaSurat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dariTerlawan Nomor : 2082/KRD.03.03/007/2014

dipenuhinya peraturan perundangundangan dibidang lelang, maka sudah selayaknya MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara a quamemutuskan bahwa Terlawan II hams dikeluarkan sebagaipihak;Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan ParaPelawan adalah keliru, maka berdasarkan alasan tersebut diatasserta untuk menjaga tertib hukum beracara, sangatlah tepat danberalasan apabila Terlawan mohon agar gugatan Pelawandinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a qua

MenurutPelawan, karena dilaksanakan sebelum kredit dimaksudmelampaui batas tempo pelunasan dan besaran harga limit yangjauh dibawah harga pasar;Bahwa dapat Terlawan ll jelaskan, obyek sengketa perkara7.a qua sebelumnya telah diikat dengan Sertifikat Hak TanggunganKabupaten Pekalongan Nomor : 01147/2012 dan berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 130/2012 tanggal 04 Mei2012;Bahwa tindakan Terlawan ll dalam melaksanakan pelelangana qua didasarkan adanya surat No. 2082/KRD.03.03/007/2014tanggal

dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan";Bahwa Terlawan Il dengan tegas menolak permintaan ParaPelawan yang dalam gugatannya pada halaman 5 point 7yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugatmenuntut ganti rugi materiil secara tanggung renteng sebesar Rp.872.500.000, (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus riburupiah);Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasarkan hukum samasekali, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakimyang memeriksa perkara a qua

dibenarkan oleh undangundang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menasehati Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagai upayaperdamaian, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilaksanakanmediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, oleh karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang bahwa terhadap perkara Penggugat a qua

panggilanmana Tergugat tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatuhalangan yang dibenarkan oleh Undangundang dengan demikian majelis hakimtelah dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuaidengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang pelaksanaa Undangundang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 joketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 9 Tahun 1964;Menimbang bahwa terhadap perkara Penggugat a qua

,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P serta 2 (dua) orangsaksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masingmasingyang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akandipertimbangkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :e Bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P) bermaterai secukupnya(nazegeling) adalah bukti condicio sine qua

28 OCiZay.Car .o0Tgl. lahir/Umur Pekerjaan Alamatpada hariTalak yang dijatuhkan :tanggal qua wau wea NeeeuewunewaweEeEEN EE EE EEEEPENGADILAN AGAMA *); voqw oOD etcctteiiceeiieneniienneenSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAK No. le 44.23 / 197 Ketua Pengadilan Agama *) die ......dengan ini menerangkan bahwa :telah menjatuhkan talak atas isterinya: NamaTgl. lahir /Umur Pekerjaan Alamat1. Talak yang keberapa2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul3. %Isteridalam keadaan: Suci, hamil atau haidh4.

memeriksadan mengadili perkara ini dalam hal Rekonpensi tidak cermat sehingga melanggar azazputusan karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) yangberbunyi Hakim wajib mengadili atas segala bagianGugatan ;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pekalongan memeriksa dan mengadili dalamRekonpensi perkara ini hanya 2 (dua) petitum dari 7 (tujuh) petitum, oleh karenanya MajelisHakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah dan menyempurnakan pertimbanganhukum perkara a qua

Januari 2013 Penggugat Rekonpensi dalam dupliknyasecara tegas mencabut tuntutan gugatannya dan Tergugat Rekonpensi tidak memberikanrespon atas pencabutan tuntutan ini dalam hal yang dapat dipahami bahwa TergugatRekonpensi tidak keberatan atas pencabutan ini kendati sudah menanggapi dalam refliknya ;Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi telah dicabut dengansendirinya tuntutan lain yang berkaitan langsung dengan gugatan tersebut juga terikutdicabut;Menimbang, bahwa dalam perkara a qua

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp 241.000,00 ( Qua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 M.bertepatan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan AgamaPinrang, Dra.Hj Hafsah ,S.H ketua majelis, Dra.Hj.Nurlinah, K, S.H. dan Dra. Hj.Faridah Mustafa, masingmasing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.

SehatiPerincian biaya perkara: Pendaftaran >Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 150.000,00 Redaksi >Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000.00 lumlah Rp 241.000,00 (Qua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal ini jelas terlinat dalam Petitum gugatan Penggugat yangtelah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a qua untuk menetapkan secara hukum bahwa Penggugat terikatdalam hubungan kerjasama usaha dagang memasarkan produk susudengan Tergugat serta menyatakan secara hukum Penggugat memilikikewajiban hutang dagang pada Tergugat sebesar Rp. 230.189.445, (duaratus tiga puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratusempat puluh lima rupiah).

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a qua sematamatauntuk menghindari pengembalian uang yang telah disetorkan Tergugatkepada Penggugat, dengan Sisa modal sebesar Rp 4.585.280.000 (empatmiliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh riburupiah) yang belum dikembalikan.3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara a qua, sematamata karenatelah mendapat somasi dari Tergugat untuk mengembalikan uang yangtelah disetor kepada Penggugat.

PUTUSANNomor 921/PID SUS/2017/PT MDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah reitan qua sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Rudi lrawan alias pao)Tempat Lahir : Binjai ,Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 31 Des r 1979Jenis kelamin : Lakilaki. wwKebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : in God Gg Musyawarah Kelurahan Bantanan Medan TembungAgama =Pekerjaan Keown Bengkel LasPendidika

O90 000 Qua Puluh dan sekitar jam 2%..20..

;Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 yang dikuatkan oleh Pemohondengan bukti P.1 bahwa Pemohon dan Termohon benar terikat sebagai pasangan suamiistri yang sah, yang menikah secara Islam dan hingga sekarang belum pernah bercerai,dengan demikian perkara a qua masuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agamasebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan

2009;Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dengan bukti P.2 dan Saksi yangdiajukan Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Agama Badung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)UndangUndan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secararelative untuk memeriksa dan mengadili perkara a qua

Hakimmempertimbangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaipasangan suami istri dan merupakan syarat formil Pemohon mengajukan izinikrar/ perceraian sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangansuami istri sebagaimana bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti antaraPemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehinggaPemohon dan Termohon memiliki legal formil atau berkualitas menjadi pihakdalam perkara a qua

sebagai corongundangundang semata, padahal majelis hakim dalam prosespembuktian harus menggali kebenaran yang sebenarnya/kebenaranmateriil sehingga dalam putusannya menjadi komprehensif;@ Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Jaksa Penuntut Umum tidakmenggali peristiwa yang seutuhnya, hanya mendengarkan kesaksiankorban, saksisaksi yang memberatkan, disini terbukti pembelaan dankesaksian para saksi yang meringankan tidak dicantumkan dalamputusan;@ Bahwa dalam ilmu hukum terdapat Teori Conditio Sine Qua

Non dari vonBuri yang pada intinya, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkanakibat tertentu, Sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan daritindakan pertama tersebut, karena itu suatu tindakan harus merupakanconditio sine qua non (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentusehingga semua syarat (Sebab) harus dipandang setara.

Putusan Nomor 103/PID/2020/PT TJK.karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik yang dikategorikan sebagai delik formil, sehinggatidak relevan manakala teori Conditio Sine qua non diterapkan dalam kasus aquo.

Terdakwa tidak mengajukan saksi ;Menimbang, bahwa kalaupun benar para Terdakwa menyatakan bahwa tanaha quo merupakan tanah milik para Terdakwa akan tetapi setelah dicermati bahwa yangmenjadi pokok permasalahan dalam persidangan a quo adalaha menyangkutperbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa (perbuatan pidana), bukan tentangkepemilikan maupun status tanah sengketa, sehingga terhadap keberatan paraTerdakwa haruslah ditolak dengan demikian perbuatan para Terdakwa melakukanpengerjaan atas tanah a qua

adalah merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimanadalam dakwaan penyidik;Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHPidana,mengaturtentang Penyertaan dalam melakukan tindak pidana, maka berdasarkan hasilpemeriksaan dalam persidangan terdapat fakta bahwa benar para Terdakwa telahsecara bersama sama melakukan perbuatan a qua, sebagaimana yang didakwakanpenyidik ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan paraTerdakwa dipersidangana serta dihubungkan dengan bukti

KETUHANAN YANG MAHA ESAHAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJOMENGINGAT UNDANG UNDANG YANG BERSANGKUTANMENGADILIMenyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera di dalam berita acara ini bersalahmelakukan: LVN OMAN (petme 367 )Menghukum ia dengan hukuman denda/kururigan /verstek :Rp Uo : COD / ( Eanes (LatseCHari , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar ... maka sebagai penggantinya ( Subsidair),selama: ( ti)Hari.Menghukum pula untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2 600, =(Qua

antara Penggugat denganTergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berartikeduanya adalah suami isteri yang sah menikah menurut syariat Islam, dengandemikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa domisili atau tempat tinggalPenggugat adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan demikiansecara relatif kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untukmenerima dan mengadili perkara a qua

tidak mau menggunakan haknyalagi;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fighdalam Kitab Muinul Hukum Hal. 97t (11 1 & 1 XS XS$l1 1 / ce W 1 vArtinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka diatermasuk orang dholim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban ataumembantah dalildalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan, akantetapi perkara a qua

antara Penggugat denganTergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berartikeduanya adalah suami isteri yang sah menikah menurut syariat Islam, dengandemikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa domisili atau tempat tinggalPenggugat adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan demikiansecara relatif kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untukmenerima dan mengadili perkara a qua

tidak mau menggunakan haknyalagi;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fighdalam Kitab Muinul Hukum Hal. 97t (11 1% 1 x$ x$1 1 / ~ vw A 1Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka diatermasuk orang dholim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban ataumembantah dalildalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan, akantetapi perkara a qua

dilepaskan dari upayaprovokasi yang terlebih dahulu dilakukan oleh saksi pelapor, HENNY dan RIDWANterhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mempertanyakan maksud dari katakatasaksi pelapor yang dianggap Terdakwa telah melecehkan harkat dan martabat dirinyatersebut, sehingga apabila dakwaan dari saudara Jaksa Penuntut Umum menguraikansecara lengkap urutan kejadian secara utuh, maka surat dakwaan tersebut haruslahdinyatakan batal demi hukum;Bahwa didalam ilmu hukum kita kenal tentang teori conditio sine qua

Penerapan teori Conditio sine qua non yang dicetuskan oleh VonBurie kemudian menjadi bedingungs theorie (teori syarat ) yang wajib dalammenetapkan status tersangka dalam tindak pidana;Bahwa didalam surat dakwaan yang terhormat Jaksa Penuntut Umum jelas jelas tidakmemuat hal ini yang mana dimana unsur unsur yang terkandung dalam pasal 310 joPasal 310 ayat 1 Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baikseseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itudiketahui

jelastelah berusaha membuat paradigma yang negatif dan opini yang buruk terhadap diri810terdakwa tanpa menggali lebih dalam atas permasalahan yang terjadi yang manajelas jelas sangat merugikan diri Terdakwa;Bahwa dalam hal ini sesuai apa yang kami sampaikan dalam posita 7, bahwa rekanyang terhormat Jaksa Penuntut Umum telah dengan jelas dan gamblang mengabaikansebuah teori teori syarat (bedingungs theorie) yang mutlak dan wajib (Absolutecondition) di dalam ilmu hukum pidana yaitu teori conditio sine qua

dikatakan bahwa suratdakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut actevan verwizing) yang memuat uraian perbuatan atau faktafakta yangterjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsurunsuryuridis dari pasalpasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.Yang mana dalam hal ini jelaslah bahwa uraian yang disampaikan yang terhormatjaksa penuntut umum tidak mencerminkan dan menggambarkan sesuai dengan faktayang sebenarnya terjadi;11.Bahwa perihal teori conditio sine qua

bahaya yang mengancam secara langsung;bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri ataukepunyaan orang lain;Menurut Profesor van Hamel, pembelaan itu :harus bersifat perlu atau bersifat noodzakelijk;r nyang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslahdibenarkan yang mana apabila dilihat dari penjelasan diatas;Bahwa sesuai pada posita ke 6 dan ke 7 pada Eksepsi ini tampak dengan jelasbahwa yang terhormat Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan perihal teoriConditio sine qua

Smd;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara a qua dalam register perkara ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341. 000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatatpencabutan perkara a qua dalam register perkara ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341. 000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 09 April 2020Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H.Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.