TALUL LUDOFIKUS dan Wakil KepalaDaerah atas nama LEONARD SAKA, SH dengan nama PAKETTUNTAS yang diusung oleh gabungan Partai Politik antaralainPartai Bulan Bintang (PBB) :Partai Merdeka ;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) ;Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;Partai Matahari Bangsa (PMB) ;Partai Bintang Reformasi (PBR) ;Bahwa ..........Partai Penegak Demokrasi Indonesia ( PPDI) ;Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) ;Partai Perjuangan Indonesia Baru(PPIB) ;yang tergabung

;Bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian ulang terhadapSurat Pencalonan Penggugat, hasilnya diberitahu dandiserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana14Berita Acara Pleno tentang hasil penelitian ulang SuratPencalonan beserta lampirannya dari Bakal Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TimorTengah Utara PemiluKada Tahun 2010 Tanggal 15 Agustus2010. hasilnya disebutkan bahwa ;Surat Pencalonan (Model BKWK) tidak memenuhi syaratkarena tanda tangan Ketua Partai Penegak

Pencalonan (Model B KWK) ;Surat pernyataan kesepakatan bersama antara PartaiPolitik peserta pemilihan dalam Pencalonan Pasangan17Kepala Daerah (Model B1KWK) ; K@tUa aesceeeeneSurat pernyataan gabungan Partai Politik tidak akanmenarik Pencalonan atau Pasangan Calon Kepala Daerah(Model B3KWK) ; r reerSurat keterangan tidak pernah dipidana penjara karenamelakukan tindak pidana makar berdasarkan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Model BB7KWK) dinyatakan tidak memenuhi syarat karenaKetua Partai Penegak

pasangan calon yang memenuhisyarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Timor TengahUtara dengan mengugurkan Penggugat untuk tidakdiikutsertakan sebagai peserta Pasangan Calon PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alasanSurat Pencalonan dan Surat Keterangan (Model BB7 KWK)tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan hukum, dapatdibuktikan sebagai berikut ; Format BKWK, Format B1lKWK, Format B3KWK dan FormatBB7KWK oleh Tergugat tidak memenuhi' syarat karenatanda tangan Ketua Partai Penegak

2010, tanggal 23Agustus 2010 (foto copy dari foto copy) ;Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 13 Tahun 2010, tanggal 24 Juni 2010Tentang Pedoman Teknis Tata Cara PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah (foto copy dari foto copy) ;Foto Copy Akta Pendirian Partai PenegakDemokrasi Indonesia dan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Partai PenegakDemokrasi Indonesia (foto copy dari fotoCOPY) 372 r rrr rrr rrr rrr reeFoto Copy Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Penegak

hukum, apalagi dalamHal. 11 dari 18 hal.Put.No. 747 K/Padt/2010pemeriksaan Judex Facti Termohon, turut Termohon dan turut Termohon Iltidak dapat membantah dalildalil yang telah diajukan oleh para pemohon;Sehingga jalan para Pemohon untuk mencari keadilan dalam duapemeriksaan Judex Facti (Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan TinggiMedan) kandas akibat tidak adanya pertimbangan hukum yang dapatmembuat kesadaran bagi Termohon, turut Termohon dan turut Termohon Ilagar tidak semenamena dalam penghancuran penegak

hukum;Jika Termohon, turut Termohon dan turut Termohon Il tidak dinyatakantelah melakukan perbuatan melawan hukum maka hal tersebutmenimbulkan preseden buruk terhadap penegak hukum, sebab berapabanyak lagi korbankorban kriminalisasi lain yang akan mengalami hal yangsama, sebab Termohon, turut Termohon dan turut Termohon Il dalamperkara a quo masih bebas berkeliaran tanoa adanya sebuah punhismenakibat perbuatannya;.

Judex Facti Pengadilan TinggiMedan tidak jujur dalam putusannya tetapi janganiah mengorbankankeadilan bagi para Pemohon, sebab nilai keadilan bagi paraPemohon adalah tidak diberikannya immunitas terhadap Termohon,turut Termohon serta turut Termohon Il yang jelasjelas telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa sebenarnya para Pemohon telah berkalikali mengingatkankepada Termohon, turut Termohon serta turut Termohon llmengenai tindakan mereka ini adalah tidak benar karena dapatmempuruk citacita penegak

Agung sendiri berpendapat lain di mana dalampertimbangan hukum menerangkan bahwasanya tindakan perbuatanmelawan hukum dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui keputusannyayang tidak berorientasi kepada keadilan masyarakat;Bahwa jika dikaitkan dalam perkara yang sedang diperiksa ini maka tidakjauh berbeda pokok perkaranya, di mana Termohon sebagai pelaporserta turut Termohon dan turut Termohon Il sebagai dua institusi yangmenindak lanjuti laporan tersebut telah menimbulkan ketidak percayaanterhadap penegak

Jika perouatan melawan yangdilakukan oleh Termohon, turut Termohon dan turut Termohon Il inijuga mendapat tempat dalam putusan Judex Juris, maka jangan harapHal. 16 dari 18 hal.Put.No. 747 K/Pdt/2010kedepan akan terjadi perubahan kebijakan di lingkungan turut Termohon dan turut Termohon Il sebagai institusi penegak hukum; Bahwa pertimbangan dalam penemuan hukum ini juga sudah menjadiharapan masyarakat Sumatera Utara untuk diterapkan, mengingat selainsebagai kuasa hukum para Pemohon, Kuasa Pemohon

Bab VIII UndangUndang No. 30 Tahu 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (selanjutnya disebut UUKPK), secara jelas dan tegas dimaksudkansebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahanpenggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidikmaupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaanwewenang apabila dilaksanakan secara sewenangwenang denganmaksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP,guna menjamin

Tanusubroto, yang menyatakan bahwakeberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:1) Agar penegak hukum harus hatihati dalam melakukan tindakan hukumnyadan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yangberlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri daritindakan sewenangwenang;Hal 6 dari 20 hal.

(c) bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidanghukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dankewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap parapelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangmasingmasing kea rah tegaknya hukum, keadilan dan perlindunganterhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastianhukum dari terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945.Hal 7 dari 20 hal.

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkbyang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian.Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak adadasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundangundangan.Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempatyang seluasluasnya.

hukum tidak menyimpang dari korido hukum dan termohonmenjalankan tugas sebagai penegak hukum berdasarkan KUHAP, UndangUndangdan Perkap Kapolri;Berdasarkan uraian dan faktafakta tersebut diatas, maka jelas menuruthukum di Negara Republik Indonesia bahwa penetapan PEMOHON sebagaiTERSANGKA dan dilanjukan dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukanoleh TERMOHON terhadap PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN adalah sahmenurut hukum;Dan Tindakan TERMOHON adalah sudah tepat dan sesuai denganperaturanperaturan

Dan bagaimana mungkin Pemohon Kasasi berani menanyakan dokumenkepabeanan sementara pihak penegak hukum sendiri di Perlak, Aceh Timuryang lebin berkompeten untuk itu menanya pun tidak kepada sipemiliknyatentang suratsurat yang seharusnya dimiliki oleh sipemilik barangtersebut ?Serta mengapa mesti Pemohon Kasasi orang kecil yang bekerja sebagaisupir yang dijadikan korban ?

Bukankah penegak hukum ada di setiapDaerah Republik ini, atau apakah pihak penegak hukum tidak mampu untukmenangkap atau mencari tau tentang keberadaan pemilik barangsebenarnya ?Dan apakah di setiap daerah mempunyai Undangundang yang berbedabeda di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, yang kononkatanya bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum bukanHal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2683 K/Pid. Sus/2009Negara Kekuasaan belaka ? dan inikah yang dinamakan adil ?

Bukankah setiap daerah Kabupaten berwenang mengadili perkara yangdidalam wilayan Hukumnya masingmasing, sebagaimana diatur dalamPasal 84 (1) KUHAP dan bukankah ini merupakan pengangkangan Undangundang (KUHAP) itu sendiri yang dilakukan oleh Penegak Hukum ?

2 (dua) orang pelaku masukke dalam kios yang salah satunya adalah terdakwa; Bahwa benar kedua orang yang masuk ke dalam kios mengambil HPyang sedang di charge oleh saksi di atas lemari; Bahwa benar, setelah saksi mengetahui kedua pelaku mengambil HP,segera keempat orang pelaku tersebut melarikan diri, namun terdakwaSUJONO BIN SUJAN tidak sempat melarikan diri, sehingga saksiberhasil menangkap terdakwa; Bahwa benar setelah terdakwa berhasil di tangkap, terdakwa di bawadan di amankan oleh aparat penegak

Ridho telah mengambil HP milik saksi; Bahwa benar terdakwa tidak sempat melarikan diri bersama ketiga temannyadan berhasil ditangkap oleh saksi Aceng Wahyudin bersama warga setempat; Bahwa benar setelah terdakwa berhasil di tangkap, terdakwa di bawa dan diamankan oleh aparat penegak hukum.Halaman 6 , Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN SbyMenimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :1(Satu) unit HP merk Haier warna Putih ;Bahwa barang bukti tersebut telah diperlinatkan dipersidangan

Ridho telah mengambil HP milik Saksi; Bahwa benar terdakwa tidak sempat melarikan diri bersama ketiga temannyadan berhasil ditangkap oleh saksi Aceng Wahyudin bersama warga setempat; Bahwa benar setelah terdakwa berhasil di tangkap, terdakwa di bawa dan diamankan oleh aparat penegak hukum.Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan pertamayaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP atau Kedua melanggar Pasal362 KUHP

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober2019;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Oktober2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnyapada pokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan, dalamPasal 27 Undangundang No.14 tahun 1970 menegaskan bahwaHakim sebagai penegak

hukum dan penegak keadilan wajib menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalammasyarakat.

Olehnya itusangat dibutuhkan peran penegak hukum untuk memberikan efek jeraterhadap pengguna Narkotika.Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 615/PID.SUS /2019/PT.MKSOleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan TinggiSulawesi Selatan di Makassar :Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum danmenyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidanadengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau) menyediakan Narkotika Golongan !

SUKARLAN, waganegara Indonesia, pekerjaan swasta, KetuaUmum Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), alamat JI. LetJen.Soeprapto No.22 G Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;2. JOSEPH WILLIEM LEA WEA, warganegara Indonesia, pekerjaanswasta, Sekretaris Jenderal Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI), alamat Jl. Let.Jen. Soeprapto No.22 G Cempaka Putih, JakartaPusat ;Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa/memilih tempat kediaman hukum dikantor Kuasanya tersebut, yaitu D.Parlin Sitorus,SH.MS.

yang tercantum dalam salinanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 122/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.tanggal 28 Juni 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnyasebagai berikut :DALAM PROVISI Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;DALAM GUGATAN ASAL/POKOKe Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM GUGATAN INTERVENSI Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ; Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Intervensi adalahPengurus yang sah Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak

Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa,baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan.Dengan kata lain, adanya status tersangka itu menjadi alasan hukum bagiaparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untukmelakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkansebagai tersangka.

hukum untuk melakukanPenyelidikan dan Penyidikan;PEMOHON tidak melakukan interpretasi yang mendalam mengenaiPerintah Presiden Republik Indonesia yang menyatakan Temuan BPKdiberikan peluang 60 hari dan sebelum waktu itu habis, penegak hukumtidak boleh masuk hal ini harusnya diartikan sebagai suatu norma perintahdengan suatu batasan apabila terdapat Temuan BPK didalamnya,sehingga secara a contrario apabila tidak terdapat temuan BPK hal tersebutbukan merupakan suatu larangan bagi penegak hukum untuk

dari 58 Putusan nomor 1/Pra.Pid/2019/PN.SONlain tersebut ke BPK dan yang terjadi selama ini oleh BPK dilakukanperhitungan kembali;bahwa Jika dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ditemukan adanya temuanpermasalahan , maka dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untukselanjutnya di bawah ke rana hukum;bahwa Tindak Pidana Korupsi baru timbul jika terjadi Perbuatan MelanggarAdministrasi (PMA).

Jika keempat cara tersebut belumselesai maka digunakan cara terakhir yaitu dengan cara penyelesaian secaraPidana.bahwa menurut ahli Perhitungan oleh aparat penegak hukum tidak dapatdibenarkan karena tidak punya kewenangan dan Aparat penegak hukumhanya mempunyai kewenangan untuk pelanggaran peraturannya, bukanmenentukan adanya kerugian Negara;bahwa Perhitungan dengan menggunakan jasa konsultan boleh digunakanoleh Aparat penegak hukum untuk mengetahui kerugian daerah atau Negaranamun setelah itu Aparat

penegak hukum harus meminta bantuan kepadaBPK atau BPKP maupun APIP lainnya untuk menentukan berapa kerugiandaerah (kerena yang mempunyai kKewenangan menentukan kerugian daerahadalah BPK atau BPKP maupun APIP lainnya);bahwa menurut ahli tindakan Aparat penegak hukum yang tanpamenggunakan perhitungan BPK atau BPKP maupun APIP Tidak bolehlangusung menyatakan ada kerugian Negara karena ada prosedur yangdilanggar dimana seharusnya Aparat penegak hukum menjadikan hasil auditBPK (lembaga yang mempunyai

Penegak No.23 Rt. 004Rw. 001, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur,pekerjaan : Karyawan Swasta, yang selanjutnya menurut surat gugatandalam perkara Nomor 09/Pdt.G.S/2018/PN.Jkt.Tim. ia adalah sebagaiPENGGUGAT . 222222 n none n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn ceeedanIl. ANDRINI DIAH PARAMITA, tempat / tanggal lahir Jakarta / 6 April 1970,jenis kelamin : perempuan, tempat tinggal : Jl.

Penegak No.23 Rt. 004 Rw. 001, KelurahanPalmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;Selanjutnya disebut selaku PIHAK PERTAMADengan2. Nama : Andrini Diah Paramita;Jenis kelamin : PereMpuan; 2en enn nnn ne eene neePekerjaan : KaryawanSWeG e esses ceeAlamat : Jl.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)Pasal 11Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf e, Komisi PemberantasanKorupsi berwenang melakukan penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak PidanaKorupsi yang:a. melibatkan aparat penegak hukum,Penyelenggara Negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan oleh aparat penegak hukum atauPenyelenggara Negara; dan/ataub. menyangkut kerugian negara paling sedikitRp1.000.000.000,00

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12e. meminta data kekayaan dan data perpajakantersangka atau terdakwa kepada instansi yangterkait;f. menghentikan sementara suatu transaksikeuangan, transaksi perdagangan, danperjanjian lainnya atau pencabutan sementaraperizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukanatau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yangdiduga berdasarkan bukti awal yang cukup adahubungannya dengan Tindak Pidana Korupsiyang sedang diperiksa;g. meminta bantuan Interpol Indonesia atauinstansi penegak

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat)pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, danPasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:(1)(3)Pasal 69AKetua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertamakalinya ditunjuk dan diangkat oleh PresidenRepublik Indonesia.Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbataspada aparat penegak hukum yang sedang menjabatdan yang telah berpengalaman paling sedikit15 (lima belas

Komisi PemberantasanKorupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas danwewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun...SK No 012617A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsidirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum,terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi PemberantasanKorupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakniadanya pelaksanaan

tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yangberbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengansesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik danpenyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan denganberbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lIembagapengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KomisiPemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurangakuntabelnya pelaksanaan

Nah jika demikian jelaspemisahan dalam hal penerapannya maka yang menjadipertanyaan lalu mengapa selaku penegak hukum kita seperti tidakbisa membedakan hal ini, sehingga harus menerapkan secarageneral padahal substansi kekhususan dari pasal ini sangat jelasterletak pada kualitas dan kapasitas ketertiban umum an sich(pelaksana ketertiban umum dan barang milik negara);Bahwa hal lainnya yang perlu Kami uraikan dan perlihatkanadanya pembeda sebagaimana seluruh uraian diatas dimanadimana sedari awal menggarisbawahi

Namun sayangnya banyak penegak hukum belum dapatmemahami dan membedakan secara tegas antara menggunakankekerasan dengan melakukan kekerasan;Bahwa dalam Pasal 170 KUHP yang merupakan delik formilsendiri membedakan tentang ancaman pidana sebab parapembuat undangundang sangat memahami bahwa unsurmenggunakan kekerasan sangatlah berbeda dengan unsurmelakukan kekerasan . Hal mana menggunakan kekerasantidak selamanya mengakibatkan lukaluka, luka berat danmengakibatkan maut.

Sekali lagi jika akibat perbuatan yaknimengakibatkan maut atau mengakibatkan mati yang secartafsir sama namun dalam hal lamanya penjatuhan pidanasangat berbeda yakni antara 12 Tahun dengan 7 Tahun tentusemakin menjadi pertanyaan yang semakin membuatpenasaran untuk dijawab dan tentu kita selaku penegak hukumHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 661/PID/2019/PT MKS6.126.13tidak cukup dengan menjawab bahwa memang sudahbegitulah bunyi pasalnya sebab hal ini semakin menunjukkansikap sukasuka dan tidak

Dan pada akhirnya para pembuat KUHP dalam politikhukumnya sendiri semakin menegaskan asas kehatihatiandan mengingatkan kita berulangulang dalam setiap pasalnyadimana selaku penegak hukum agar mampu membedakanantara delik formil dan delik materiil sebab penegasan itu diaturdalam Pasal 170 KUHP Ayat (3) berbunyi bahwa Pasal 89 tidakditerapkan, sehingga dengan demikian konklusinya adalahsebagaimana diuraikan diatas dimana Pasal 170 KUHP tidakmenunggu akibat baru dapat ditindak dan apabila menimbulkanakibat

Sebab sangatlah tak elok jika penjatuhan hukum ternyatadikarenakan ketidaktahuan Penegak Hukum tentang bagiamanapenyelesaian antara Problem Konstitusionalitas Normasebagaimana Memorie Van Toelichting dengan Problem PenerapanNorma.

Bahwa semula kehidupan rurnah tangga antara penggugat dengantergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2016, ketikatergugat mengajak penggugat pindahpindah tempat tinggal, tergugatmenyampaikan alasan tergugat pindahpindah tempat tinggal untukmenghindari penegak hukum, karerta tergugat menjadi terdakwa dalamperkara perzinahan dengan seorang perempuan yang bernarna XXX asalPuri Mojokerto, dimana tergugat dilaporkan oleb suami XXX, dan penggugatsebelum menikah tidak mengetahu!

atau berhubungan lagi ; Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karenaantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pindah pindah tempattinggal, Tergugat menyampaikan alasan Tergugat pindahpindah tempattinggal untuk menghindari penegak hukum karena Tergugat menjaditerdakwa dalam perkara perzinahan dengan seorang perempuan yangbemama XXX asal puri mojokerto, dimana Tergugat dilaporkan olehsuami dari XXX dan juga Tergugat

atau berhubungan lagi ; Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karenaantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pindah pindah tempattinggal, Tergugat menyampaikan alasan Tergugat pindahpindah tempattinggal untuk menghindari penegak hukum karena Tergugat menjaditerdakwa dalam perkara perzinahan dengan seorang perempuan yangbemama XXX asal puri mojokerto, dimana Tergugat dilaporkan olehsuami dari Dian Noviana dan juga

yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapatditerima untuk diperiksa dan diadili ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yangpada pokoknya bahwa sejak Sejak bulan Desember 2016, ketika tergugat mengajakpenggugat pindahpindah tempat tinggal, tergugat menyampaikan alasantergugat pindahpindah tempat tinggal untuk menghindari penegak

diperoleh fakta kejadian sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yangsah ; Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai 1 orang anakketurunan, namun sejak sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajakPenggugat pindah pindah tempat tinggal, Tergugat menyampaikan alasanTergugat pindahpindah tempat tinggal untuk menghindari penegak

hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz dengan tetap memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

Olen karena jangan sematamata didasarkan atas seleradan sikap masa bodoh dari aparat penegak hukum. Hal ini karena tindakan pihakTermohon dilakukan dengan cara yang tidak disertai syaratsyarat dan asasasas sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Bahwa sebelum mengakhiri alasanalasan permohonan Praperadilan kami ini,perlu kami sampaikan sedikit renungan tentang Asas Keseimbangan dalammenyambut lahirnya KUHAP, bahwa aparat penegak hukum mesti mengubahsikap mental dan pandangan ke arah cakrawala penegakan hukum yangmenempatkan kedudukan mereka bukan lagi sematamata sebagai instrument ofpower (alat kekuasaan), tetapi harus mampu memahami dan melihat diri sebagaikelompok aparat yang berfungsi sebagai manusiamanusia pelayan atausebagai agency

Sudah saatnya aparat penegak hukum, mampumenjadi budak atau pelayan hambahamba mereka, atau a master is a slave ofhis slaves.

untuksegera membebaskan Pemohon;4) Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh negara;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukanTanggapanpendapainya pada tanggal 10 Jun 2014 yang pada pokoknyamengemukakan dalilnya sebagai berikut : Praperadilan sebagai salah satu perwujudan perindungan Hak Asasi Manusia yangada dalam KUHAP yang merupakan suatu hak yang diberikan kepada setiap orangmaupun subjek hukum lainnya yang merasa dirugikan atas suatu keputusan yangdikeluarkan oleh aparat penegak

Sementara dalam KUHAPdinyatakanpenahanan ituharus didasarkanatas buktipermulaanyangcukup,Karena penahanan itu dibatasi secara limitatif Oleh karena jangan sematamatadidasarkan atas selera dan sikap masa bodoh dari aparat penegak hukum. Bahwatindakan penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemohon disini sangat tidakberalasan hukum, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 butir 14KUHAP Jo Pasal 21 ayat (1) dan (2) KUHAP Jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Pasal18 UU.

Pasal 77 KUHAP, sering terjaditidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukumyang nyatanyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang,sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukumyang nyata dari Negara.

Untuk itu perkembangan yang demikianmelalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapanTersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayahkewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadapperlakuan sewenangwenang oleh aparat penegak hukum.

Bahwa apabila kita melihat pendapat S.TANUSUBROTO, yangmenyatakan bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebenarnyamemberikan peringatan:1) Agar penegak Hukum harus hatihati dalam melakukan tindakanhukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepadaketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampumenahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenangwenang;2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungiwarga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyatatanpa

dengan keadaan semula yang diduga telah melakukankejahatan;5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi denganintegritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpaadanya keseimbangan itu Semuanya akan siasia belaka;Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu lembaga praperadilan sebagaiupaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjaminperlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalamkonsiderans menimbang huruf (a)dan (c) KUHAP dengan sendirinyamenjadi spint atau ruh atau

Bahwa apabila dalam peraturan perundangundangan atau hukumacara pidana tidak mengatur adanya lembaga koreksi yang dapatditempuh oleh seseorang, itu tidak berarti kKesalahan Termohon tidakboleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melaluilembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga praperadilan, yangdibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) darikesalahan /kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalamhal ini penyidik kepolisian.

Penegak Rt.12 No.30 Kec.

Penegak Rt.12 No.30 Kec. Banjarmasin Timur KotaBanjarmasin, saat itu manajer yang baru an.

Saut Marojahan Simbolon mengancamdengan mengatakan apabila PENGGUGAT tidak menandatanganiPerjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018, maka akan bermasalah denganPerusahaan dan akan berhadapan dengan Aparat dan Penegak Hukumyang saat itu berada diluar ruaangan. Dalam keadaan tertekan dan terancam,PENGGUGAT akhirnya menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03Mei 2018. Para pihak didalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antaraTERGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT.

Saut Marojahan Simbolon mengancamdengan mengatakan apabila PENGGUGAT Il tidak menandatanganiPerjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018, maka akan bermasalah denganPerusahaan dan akan berhadapan dengan Aparat dan Penegak Hukumyang saat itu berada diluar ruaangan. Dalam keadaan tertekan dan terancam,PENGGUGAT II akhirnya menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03Mei 2018. Para pihak didalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antaraTERGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT.

SautMarojahan Simbolon mengancam dengan ~=mengatakan apabilaPENGGUGAT FV tidak menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03 Mei2018, maka akan bermasalah dengan Perusahaan dan akan berhadapandengan Aparat dan Penegak Hukum yang saat itu berada diluar ruangan.Dalam keadaan tertekan dan terancam, PENGGUGAT IV akhirnyamenandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018. Para pihakdidalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antara TERGUGAT bertindakuntuk dan atas nama PT.

Saut Marojahan Simbolon mengancamdengan mengatakan apabila PENGGUGAT V tidak menandatanganiPerjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018, maka akan bermasalah denganPerusahaan dan akan berhadapan dengan Aparat dan Penegak Hukumyang saat itu berada diluar ruaangan. Dalam keadaan tertekan dan terancam,PENGGUGAT V akhirnya menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03Mei 2018. Para pihak didalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antaraTERGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT.

SautMarojahan Simbolon mengancam dengan mengatakan apabilaPENGGUGAT IX tidak menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03 Mei2018, maka akan bermasalah dengan Perusahaan dan akan berhadapandengan Aparat dan Penegak Hukum yang saat itu berada diluar ruangan.Dalam keadaan tertekan dan terancam, PENGGUGAT IX akhirnyamenandatangani Perjanjian Bersama tanggal 03 Mei 2018. Para pihakdidalam Perjanjian Bersama tersebut adalah antara TERGUGAT bertindakuntuk dan atas nama PT.

memakai spanduk atau tidak;Bahwa setahu saksi yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa adalah saat ituterdakwa selaku koordinator lapangan membacakan tuntutan aksi sebanyak 8(delapan) tuntutan yakni tentang penanganan korupsi di Kota Gorontalo baikdi Polres Gorontalo Kota, Kejari Gorontalo ataupun Kejati Gorontalo,kemudian mendesak Kapolda Gorontalo untuk mencabut SP3 Adhan Dambeadan yang sangat tidak sesuai prosedur dalam ancamannya yakni berbunyiapabila tuntutan ini tidak diindahkan oleh pihak penegak

Bahwa setahu saksi yang menyampaikan orasi pada saat unjuk rasa selainterdakwa juga ada Fanly Katili;Bahwa saat itu terdakwa selaku Korlap membacakan tuntutan Aksi sebanyak8 (delapan) tuntutan yakni tentang Penanganan Korupsi di Kota Gorontalobaik di Polres Gorontalo Kota , Kejari Gorontao ataupun Kejati Gorontalo,kemudian mendesak Kapolda Gorontalo untuk mencabut SP3 Adhan Dambeadan yang sangat tidak sesuai prosedur dalam ancamannya yakni berbunyiApabila tuntutan ini tidak diindahkan oleh pihak penegak

saksi tahu terdakwa dengan kawankawan melakukan unjuk rasa;Bahwa saksi tahu yang menjadi korlap dalam aksi unjuk rasa adalah terdakwadan Fanly Katili, S.Pd;Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitarpukul 11.00 wita bertempat di depan Polres Gorontalo Kota Kelurahan TendaKecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo;Bahwa setahu saksi tuntutan aksi peserta unjuk rasa tersebut diantaranya agarKepolisian Resor Gorontalo Kota menangani perkara hanya pilih kasih sertamenghujat penegak

Fanly Katili,S.Pd melakukan orasi sambil menghujat kepada penegak hukum dalam hal iniKepolisian, dan saat itu pimpinan Polri di Provinsi Gorontalo (KAPOLDA)berada di tempat sambil menyampaikan pendapat kepada terdakwa bahwaterdakwa tidak bisa berorasi karena tidak memiliki ijin, namun terdakwamenjawab bahwa kami hanya menyampaikan pendapat, maka saat itu sayalangsung menarik sdr. Fanly Katili, S.Pd ke bagian depan kantor WalikotaGorontalo untuk saya amankan.

Fanly Katili, S.Pd melakukan orasisambil menghujat kepada penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, dan saatitu pimpinan Polri di Provinsi Gorontalo (KAPOLDA) berada di tempatsambil menyampaikan pendapat kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak bisaberorasi karena tidak memiliki 1jin, namun terdakwa menjawab bahwa kamihanya menyampaikan pendapat, maka saat itu saksi langsung menarik sdr.Fanly Katili, S.Pd ke bagian depan kantor Walikota Gorontalo untuk saksiamankan.

PENETAPANNomor 80/Pdt.P/2019/PA.Bpp=DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata dalam Buku Nikahyang diajukan oleh:Bokan Radjab Djoko Sambang bin Duldjalal, lahir di Balikpapan, 15 Maret1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanAvsec Security Bandara, tempat tinggal di Jalan Penegak,

RT. 07,No. 23, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaiPemohon ;Sukatmi binti Slamet, lahir di Samarinda, 04 September 1976, umur 42 tahun,agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempattinggal di Jalan Penegak, RT. 07, No. 23, Kelurahan DamaiBahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari sSuratsurat yang berkaitan dengan

Februari 2019 dengan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Bpp, padapokoknya mengajukan halhal sebagai berikut:1.2Bahwa Pada tanggal 11 April 2009 Pemohon telah menikah denganPemohon Il secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor730/118/III/2009, tanggal 11 April 2009;Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II bertempattinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Penegak

Karena itu saya ingin bertanyaapakah para penegak hukum ini benarbenar independent, tanpapernah mengalami ditekan oleh pimpinan ? ;Kenyataannya bahwa penegak hukum pun bisa menuntut saja, tanpamelihat tanggung jawabnya pada kebenaran yangdipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa suatu saatnanti demi kepentingan lain.

penegak hukum harusmemiliki tanggung jawab moral atas suatu peristiwa hukum yangdisangkakan.

Akan tetapi dimana peran para pembela Kebenaran yangdisebut penegak hukum ini,,semua Acuh tak acuh,,seakanakan tidak adamasalah hukum di depan mata mereka.

Majelis Hakim Yang Mulia,masalah hukum di Kabupaten Lamandau sungguh sangat komplek,konspirasi kejahatan Korup sangat lihai dan pandai ditutupi dengantumbal untuk tidak menjangkau siapa aktor korup sebenarnya, sayasangat tergugah untuk menyampaikan hal ini sampai ke penegak hukumPusat yang tidak terinsveksi virus peresngkongkolan di Daerah, agarnegara ini membuka mata untuk melihat praktekpraktek buruk Korupsiyang melibatkan oknumoknum pejabat dengan para penegak hukumsekarang ini.

benarmelawan penindasan hukum sepert ini, saya merasa berhutang budikepada masyarakat lain yang berharap dan meneguhkan saya agar tidakmenyerah, saya merasakan tekanan batin orangorang ini, oleh karena itusaya juga ingin menemukan Penegak Hukum dan para Hakim yang bisamerasakan penderitaan Batin para pencari keadilan dan kebenaran ditempat saya;26.Sementara ada satu hal penting yang perlu dipelajari, diteliti oleh seluruhAparat Penegak Hukum mulai Penyidik Kepolisian, Jaksa/PenuntutHal. 50 dari