Ditemukan 39518 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan kapolda sulawesi selatan H. m. darwis vs i. gubernur sulawesi selatan. Ii. kepala kantor dinas sosial provinsi sulawesi selatan; Pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat (pt. bank sulselbar) Direktur jenderal pajak vs pt bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat Kpud sulawesi tenggara Pilkada sumatera selatan Muh. andhika kaliwiraatmadja vs kepala kepolisian daerah sulawesi selatan; Ir. abdul haris m M Si vs gubernur sulawesi selatan; Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan Tanah Pontianak selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 18-03-2008 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02PK/KPUD/2008
Tanggal 18 Maret 2008 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY
99 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY
    Kemang Raya No. 90 C Suite 400, JakartaSelatan ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon KeberatanHasil Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan;melawan :1. H. M. AMIN SYAM, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga IINo. 10, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, Provinsi Sulawesi Selatan;2. PROF. DR.
    Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan Peserta Pemilinan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2008 2013 yangterdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya di singkatdengan KPUD) Sulawesi Selatan dengan nomor Urut 1 (satu);2.
    Bahwa berdasarkan kecenderungan dan berbagai perilaku Termohon, makaPemohon keberatan terhadap penetapan KPUD Sulawesi Selatan denganSurat Penetapan Nomor: 086/P.KWKSS/XI/2007 tertanggal 16 November2007 tentang Penetapan Calon Terpilin Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan dalam PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan padahari Senin, 5 November 2007 yang hasil penghitungannya dipandang keliruseperti berikut: NOMOR: NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN PROSENTASEGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUARA
    Selatan Tahun 2007.
    pelaksanaanPILKADA di Provinsi Sulawesi Selatan.Oleh karena amar putusan tidak membatalkan Hasil PenetapanPenghitungan Suara yang dilakukan oleh KPUD Sulawesi Selatan yangtertuang dalam Surat Penetapan KPUD Sulawesi Selatan No. 086/PKWKSS/X1I/2007, Tertanggal 16 November 2007 yang telahmenetapkan Pasangan H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2307 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88387/PP/M.VIA/15/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP290/WPJ.15/2015 tanggal 17Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor00003/206/09/812/14 tanggal 24 Januari 2014, atas nama PT BankPembangunan Daerah Sulawesi
    Selatan Dan Sulawesi Barat (PT BankSulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000, beralamat di JI.
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 29-09-2022 — Putus : 27-04-2023 — Upload : 05-05-2023
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Blk
Tanggal 27 April 2023 — Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
2.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang
3.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang Cq. Kepala Desa Tambangan
87 — 9
  • Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
    2.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang
    3.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang Cq. Kepala Desa Tambangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5138 B/PK/PJK/2023
Tanggal 7 Nopember 2023 — PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANKSULSELBAR), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — RIFQI IRWANSYAH
Termohon:
KEPOLISI DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL
77 — 11
  • RIFQI IRWANSYAH
    Termohon:
    KEPOLISI DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 13-06-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 02-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 23 Juli 2024 — Penggugat:
ROBINTUS ANTARA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2 — 0
  • Penggugat:
    ROBINTUS ANTARA
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 24-06-2020 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN TAKALAR Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Tka
Tanggal 10 Juli 2020 — Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Kantor Cabang Takalar
Tergugat:
Hasbullah Ibrahim
35 — 12
  • Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Kantor Cabang Takalar
    Tergugat:
    Hasbullah Ibrahim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-03-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;
67 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 438, Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal15 Maret 2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama AndiChaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini
    (Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal 15 Maret 2017,tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanHalaman 2 dari 8 halaman.
    (Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat HakMilik Nomor: 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 luas tanah 35638 m7?
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus
Register : 21-11-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TAKALAR Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tka
Tanggal 31 Desember 2019 — Aswindasari
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
76 — 7
  • Aswindasari
    Termohon:
    Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;
91 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;
    PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan diJalan Jend. Urip Sumoharjo No.269 Kota Makassar dalam hal ini diwakilioleh : Dr. H.Syahrul Yasin Limpo, S.H.,M.Si., M.H., bertindak selakuGubernur Sulawesi Selatan, berkewarganegaraan Indonesia, memilihalamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.269 Kota Makassar, dalam halini memberi kuasa kepada masingmasing bernama :1.
    Selatan No. 593/3400/TARKIM tanggal 31 Mei2011 yang menyatakan bahwa Tanah Tumbuh adalah tanah garapanSampara Bani, dkk;Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No.
    atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Sertifikat Hak Pakai No. 020011/Desa/Kelurahan MacciniSombala tanggal 01 Agustus 2013, Surat Ukur No 04880/Maccini Sombala/2013 tanggal 31 Mei 2013 seluas 121.149 M? atas nama PemerintahProvinsi Sulawesi Selatan;4.
    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiTergugat Il dalam jawabannya tertanggal 16 Oktober 2014 menyatakanbahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memasuki/menguasai lokasingarapan Penggugat karena telah memiliki sertipikat.......
    PemerintahProvinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat Il dalamjawabannya tertanggal 16 Oktober 2014 menyatakan bahwaPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memasuki/menguasailokasi garapan Penggugat karena telah memiliki sertifikat hakpakai yang telah diterbitkan oleh kepala Kantor PertahananHalaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 94 K/TUN/2016Makassar Nomor 20011/Maccini Sombala, Surat Ukur Nomor04880 tanggal 31 Mei 2013, Luas 121.149 M?
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-02-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon:
HARYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Sektor Tallo Makassar
24 — 5
  • Pemohon:
    HARYANTO
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Sektor Tallo Makassar
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PN MAROS Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Mrs
Tanggal 25 Juni 2020 — Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2.Kepala Desa Purnakraya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
147 — 40
  • Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
    2.Kepala Desa Purnakraya
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-01-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 13/G/2022/PTUN.Mks
Tanggal 25 Mei 2022 — DELIMA AGUNG UTAMA
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
437 — 459
  • DELIMA AGUNG UTAMA
    Tergugat:
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/P/FP/2018/PTUN.Mks
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
HERNEST L, SH
Termohon:
1.BUPATI GOWA
2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
137 — 61
  • strong>MENGADILI:

    Dalam Eksepsi :

    • Menyatakan eksepsi dari Termohon I dan Termohon II tidak dapat diterima;----------------------------------------------------------------------------------

    Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;--------------------
    2. Mewajibkan kepada Termohon I untuk mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi
    Selatan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman M.M.
    Pemohon:
    HERNEST L, SH
    Termohon:
    1.BUPATI GOWA
    2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
    ., Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, Nomor.1.Pekerjaan Advokat/KuasaHukum, Nomor. 2 sampai dengan Nomor.4 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorBupati Gowa, Beralamat Kantor di Jalan MesjidRaya Nomor 30 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan SuratKuasa Nomor: 800/61/XI/2018/hukum tanggal 9Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 04/P/FP/2018/PTUN.Mks.Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON1;2.Nama Jabatan : GUBERNUR SULAWESI SELATAN:;Tempat Kedudukan
    di: Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:A.Muhammad Reza, S.H;Marwan Mansyur, S.H., MH;Naomi Tonapa, S.H;Ratna Idrus, S.H., MH)jLabela Nakanaya, S.H;Husam, S.H)7. brahim Bando, S.H;Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampaii endengan Nomor 6 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, Nomor 7 Pekerjaan Advokat Mitra KerjaGubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo
    Tindakan diam Termohonll yang tidak menerbitkan surat keputusanGubernur Sulawesi Selatan Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenGowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman MM Dg. Nabayang digantikan oleh Hernest. L,SH., berdasarkan Surat Wakil KetuaDPRD Kabupaten Gowa Nomor: 171/239/DPRD, tanggal 25September 2018) 2222222 2220222 e=B.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 06-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
54 — 25
  • Pemohon:
    MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
    Termohon:
    DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 03-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/TUN/2017
Tanggal 24 Januari 2017 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;
113 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;
    ., jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;2. FAISAL AMIR, S.E., M.M., jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;3. MISNA M. HATTAS, SP, jabatan Anggota Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan;4. ASRAR MARLANG, S.H., M.Si., jabatan Kepala BagianHukum, Tehnis dan Hupmas, Sekretariat Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan;5. ISHAK S.Sos., M.Adm.
    Selatan atas kasustertanggal 25 April 2014 Drs.
    ., dan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Kpts/KPUProv025/XII/2014, tentang Pengangkatan Penggantian Antar WaktuAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan KabupatenPangkajene dan Kepulauan, Nomor Urut 1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 67/Kpts/KPUProv025/XI/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi PemilihanHalaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2017Umum Kota Makassar, tertanggal 18 November 2014, atas namaArmin, S.Ag. M.Ag.
    ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 67/Kpts/KPUProv025/X1/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi PemilihanUmum Kota Makassar, tertanggal 18 November 2014, atas namaArmin, S.Ag. M.Ag.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-11-2012 — Putus : 27-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 208/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 27 Desember 2012 — Mohammad Zain Katoe;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
52 — 17
  • Mohammad Zain Katoe;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
    ., & Partners, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Parepare, Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012,selanjutnya disebut sebagai,wanna nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn enna nnn Penggugat ;Lawan :1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESL, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta 10110, selanjutnya disebutsebagai, Tergugat I ;2.
    GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN., berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo No. 269, Makasar 90245, selanjutnya disebutsebagai, Tergugat IT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 208/PENDIS/2012/PTUNJKT., tanggal 8 Nopember 2012, tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 208/PEN/2012/PTUNJKT., tanggal 8 Nopember 2012, tentangPenunjukan Majelis
    208/G/2012/PTUNJKT, Adapun yangmenjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikutMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Nopember2012 dengan register perkara Nomor : 208/G/2012/PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 131.73682 Tahun 2012, tanggal 25 September2012 Tentang Pemberhentian Walikota ParePare Provinsi Sulawesi
    Selatan danSurat dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 131.73/5094/PEMDA, tanggal 31Agustus 2012 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota ParePare atas namaDrs.
    Selatan Nomor : 131.73/5094/PEMDA,tanggal 31 Agustus 2012 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota ParePareatas nama Drs.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 06-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
39 — 15
  • Pemohon:
    MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
    Termohon:
    DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2020 — MUHAMMAD ANWAR
Termohon:
KAPOLDA SULAWESI SELATAN Cq DITRESKRIMSUS TIPIDSIBER POLDA SULSEL
158 — 56
  • MUHAMMAD ANWAR
    Termohon:
    KAPOLDA SULAWESI SELATAN Cq DITRESKRIMSUS TIPIDSIBER POLDA SULSEL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 19-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2042/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 19 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR),
151 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR),
    NomorPut88388/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP291/WPJ.15/2015,tanggal 17 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor00042/207/09/812/14, tanggal 24 Januari 2014, atas nama PTBank Pembangunan Daerah Sulawesi
    Selatan Dan Sulawesi Barat (PTBank Sulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000, beralamat di Jalan Dr.Ratulangi Nomor 16 Mamajang Luar, Makassar dengan perhitungansebagai berikut:9.824.847.788,00Dasar Pengenaan Pajak RpPenghitungan PPN Kurang Bayara.
    denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP291/WPJ.15/2015, tanggal 17 Maret 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari Sampai Dengan Desember 2009 Nomor 00042/207/09/812/14 tanggal 24 Januari 2014, atas namaPT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
    Selatan Dan SulawesiBarat (PT Bank Sulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000,beralamat di Jalan Dr.