• Penggugat:
  NIGRASIH
  Tergugat:
  1.Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU TGKH M Zainudin Abdul Majid
  2.LALU AHMAD BAHRAIN
  3.MEGEN SUMUKMIN

• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) buah kartu keluarga nomor: 3211161810170001 dengan kepala keluarga atas nama DEDE RUKMANA;
• 1 (satu) buah handphone merk samsung J1 warna putih;
• 1 (satu) buah fotocopy kartu tanda penduduk nomor NIK: 3211165712880002 atas nama NENG SITI PURWASIH;
• 1 (satu) buah buku paspor atas nama NENG SITI PURWASIH;
• 1 (satu) buah boarding pass atas nama NENG SITI PURWASIH dengan tujuan dari bandar udara

  Internasional Soekarno-hatta (CGK) ke bandar udara Internasional Dubai (DXB) tanggal 29 Juli;

• 1 (satu) buah boarding pass atas nama NENG SITI PURWASIH dengan tujuan dari bandar udara Beirut International Airport (BEY) ke bandar udara Internasional Raja Abdulaziz (JED) tanggal 27 Juli;
• 1 (satu) buah boarding pass atas nama NENG SITI PURWASIH dengan tujuan dari bandar udara Internasional Raja Abdulaziz (JED) ke bandar udara Internasional Soekarno-hatta (CGK) tanggal 28 Juli;

• ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.

  Angkasa Pura (Persero) Kantor Proyek PersiapanPembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2016. Selanjutnya penerima kuasa telahmemberikan kuasa substitusi kepada TONY T. SPONTANA, SH, MHum., KepalaKejaksaan Tinggi DIY selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 11 Agustus 2016.

  Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMN yangmemerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari Menteri BUMNdengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013 (TK21) danSurat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015 tentangPenugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalam RangkaPercepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta tanggal 29 Mei 2015

  Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta denganSurat Nomor

• Penggugat:
  Panglima Komando Operasi Udara I
  Tergugat:
  1.SERE SAGHRANIE DAULAY
  2.AMIR HUSIN DAULAY
  3.ARMYN HAKIM DAULAY
  4.SYARIFUL ADIL DAULAY

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan-1 (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan-1 Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

• Gambar Pengawasan, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Beringin Muara Teweh; As Build Drawing, Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara, Paket Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3300 M2, Tahun Anggaran 2014.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Laporan Bulanan 01 S/D Bulan 05 (Periode 22 Juli 2014 s/d 08 Desember 2014) Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan: Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara

• ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.

  Angkasa Pura (Persero) Kantor Proyek Persiapan PembangunanBandar Udara Internasional Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Agustus 2016. Selanjutnya penerima kuasa telah memberikankuasa substitusi kepada TONY T. SPONTANA, SH, MHum., KepalaKejaksaan Tinggi DIY selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal Agustus 2016.

  Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMNyang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari MenteriBUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013(TK21) dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun2015 tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero)dalam Rangka Percepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi PembangunanBandar Udara untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon ProgoPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

  Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaan tanah,data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untukpembangunan Bandara Udara Internasional Kulon Progo Yogyakartakepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SuratNomor

  Bahwa lokasi objek pengadaan tanah untuk persiapan pembangunanBandar Udara Internasional Kulon Progo Yogyakarta ditetapkansebagaimana dalam Izin Penetapan Lokasi dari Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta selanjutnya disebut IPL berdasarkan Surat KeputusanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :68/KEP/2015 tentangPenetapan Lokasi Bangunan untuk Pengembangan Bandara Baru diDaerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 seluas 645,63 Hayang terletak di Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo

• HARIJADI TAWAN Sp.B
  Turut Tergugat:
  1.KEPALA DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
  2.KEPALA STAF TNI AU

• Penggugat:
  Sarbinih Bin Ardih
  Tergugat:
  1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pertahanan cq Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Staf Angkatan Udara KASAU
  2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pertahanan Cq Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Staf Angkatan Udara KASAU Cq Komando Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah DAN LANUD
  3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pertahanan cq Panglima Tentara Nasional Republik

• Menyatakan Terdakwa I Muhari bin Nasirun, Terdakwa II Sukarno Alias Karno Bin Sakat dan Terdakwa III Sugianto Bin Kaderi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang.;

  2.

  Menyatakan Barang Bukti berupa:

  - 1 (satu) kardus daun kelapa kering/ daun pisang kering;

  - 1 (satu) genggam abu sisa pembakaran;

  Dimusnahkan

  - 1 (satu) Flashdisk warna merah Sandisk kapasitas 8GB, dengan isi video Penerbangan Balon Udara bebas tanpa awak persawahan desa Banaran, Kec. Geger, Kab. Madiun pada tanggal 20 Mei 2021;

  Tetap terlampir dalam berkas perkara

  4.

• Menyatakan Terdakwa KADERI BIN KARTO SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) gulung penambat kabel udara

  Telkom 60 panjang 35 meter ;- 1 (satu) gulung penambat kabel udara Telkom 60 panjang 70 meter ;- 1 (satu) gulung isolasi/bungkus kabel udara Telkom 60 panjang 70 meter ;Dikembalikan kepada PT.

  tersebut saksi melihatbekas bakaran kabel udara telkom, selanjutnya saksi membawa terdakwadan Tabri Setiawan ke Polsek Mejayan untuk diproses lebih lanjut ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5S.

  DI menjadi 2 bagian ;Bahwa saksi baru satu kali itu mengambil kabel telkom ;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa :1 (satu) gulung penambat kabel udara Telkom 60 panjang 35 meter ;1 (satu) gulung penambat kabel udara Telkom 60 panjang 70 meter ;1 (satu) gulung isolasi/oungkus kabel udara Telkom 60 panjang 70 meter ;1 (satu) buah gergaji besi ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) gulung penambat kabel udara Telkom 60 panjang 35 meter ;1 (satu) gulung penambat kabel udara Telkom 60 panjang 70 meter ;1 (satu) gulung isolasi/oungkus kabel udara Telkom 0 panjang 70 meter ;Dikembalikan kepada PT. Telkom Caruban ;e 1 (satu) buah gergaji besi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;4.

  Telkom 60 panjang 35 meter ;e 1 (satu) gulung penambat kabel udara Telkom 60 panjang 70 meter ;e 1 (satu) gulung isolasi/oungkus kabel udara Telkom 60 panjang 70 meter ;Karena telah diakui kepemilikannya oleh PT.

  Telkom 60 panjang 35 meter ;e 1 (satu) gulung penambat kabel udara Telkom 60 panjang 70 meter ;e 1 (satu) gulung isolasi/oungkus kabel udara Telkom 60 panjang 70 meter ;Dikembalikan kepada PT.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan-1 (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan-1 Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

• Gambar Pengawasan, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Beringin Muara Teweh ; As Build Drawing, Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara, Paket Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3300 M2, Tahun Anggaran 2014.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Laporan Bulanan 01 S/D Bulan 05 (Periode 22 Juli 2014 s/d 08 Desember 2014) Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan: Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara

• ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.

  Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013 (TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

  Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaantanah, data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanahuntuk pembangunan Bandara Udara Internasional Kulon ProgoHalaman 14 dari 60 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN WatYogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di

  Bahwa lokasi objek pengadaan tanah untuk persiapan pembangunanBandar Udara Internasional Kulon Progo Yogyakarta ditetapkansebagaimana dalam lin Penetapan Lokasi dari Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta selanjutnya disebut IPL berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Daerah stimewa Yogyakarta Nomor68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Bangunan untukPengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakartatertanggal 31 Maret 2015 seluas 645,63 Ha yang terletak di DesaJangkaran, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo

• .961 TAHUN 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara atas pelantikan Sdr.

  OLIVAR ( NIP 19561206 198302 1 001 ) Selaku Kepala Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap;

• 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan menduduki jabatan dengan nomor : SP.884 TAHUN 2014 tertanggal 4 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara atas telah menduduki jabatan sdr.

  OLIVAR ( NIP 19561206 198302 1 001 ) Selaku Kepala Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap;

• 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan menjalankan tugas dengan nomor : SP.781 TAHUN 2014 tertanggal 25 Juli 2014 Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara atas telah menjalankan tugas OLIVAR (NIP 19561206 198302 1 001) Selaku Kepala Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 2 (dua) lembar

   ASLI PETIKAN Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementrian Perhubungan dengan Nomor: SK. 370 TAHUN 2014 tertanggal 16 Juni 2014 a.n OLIVAR (NIP 19581206 198302 1 001) selaku Kepala Bandar Udara Kelas lll Tunggul Wulung Cilacap;

2. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : SP. 961 TAHUN 2014 a.n OLIVAR (NIP 19581206 198302 1 001) selaku Kepala Bandar Udara Kelas lll Tunggul Wulung Cilacap dan telah

   lembar ASLI Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dengan nomor : KP. 3449 Tahun 2015 tertanggal 27 November 2015 a.n OLIVAR (NIP 19581206 198302 1 001) Selaku Seksi Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara,Subdit Prasarana Bandar Udara,Direktorat Bandar Udara;

Dikembalikan kepada terdakwa OLIVAR SIDJABAT bin SELAMET SIDJABAT

1. 4 (empat) lembar Asli Penyampaian Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara yang di keluarkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara

• DIREKTUR PERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ. KEPALA KANTOR BANDARA MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA vs H. MANSYUR H. ACHMAD, dkk

  ., berkantor di Bandar Udara M.Salahuddin Bima, JI. St. Salahuddin No. 22, Bima, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2010;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat V;melawan:H. MANSYUR H.

  MENTERI PERHUBUNGAN DI JAKARTA CQ.DIREKTUR PERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEMENPERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ.

  Abidin sekarang Bandar Udara MuhammadSalahuddin;e Barat dulu dengan empang BO sekarang dengan Bandar Udara MuhammadSalahuddin;Bahwa putusan telah keliru karena bertentangan dan berlainan denganbatasbatas tanah yang dinyatakan oleh Saksi H. Muhammad Umar dan H.Jakariah Sulaiman sebagai Saksi dari pihak Penggugat dan Saksi M. TahirHasan dan H.

  Abidin sekarang Bandar Udara MuhammadSalahuddin;e Barat dulu dengan empang BO sekarang dengan Bandar Udara MuhammadSalahuddin;Bahwa dengan berbedanya batasbatas tanah sengketa yang diputus olehMajelis Hakim dengan batasbatas tanah yang dituntut oleh para Pengugat danketerangan Para Saksi tersebut menyebabkan putusan tidak jelas dimana lokasitanah yang benar dan putusan tidak dapat dieksekusi karena adanya bedabatasbatas tanah yang diputus, sehingga putusan Majelis Hakim telah kelirudan patut untuk

  DIREKTUIPERHUBUNGAN UDARA CQ. KANWIL DEPARTEME!PERHUBUNGAN NTB MATARAM CQ.

• Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KOPERASI KARYAWAN ANGKASA PURA (disebut KOKAPURA) Bandar Udara Juanda tersebut;

  KOPERASI KARYAWAN ANGKASA PURA (disebut KOKAPURA) Bandar Udara Juanda, yang diwakili oleh J. ALYN KASTARI, SH., MMPd., selaku Ketua Umum, DEDY SRI CAHYONO, SH., selaku Ketua I, FARCHAN JAMIL, SE, selaku Ketua II, RUSPANDI SH., selaku Sekretaris, DODIK HERU ATMOKO, SE. VS 1. LAILATUS SYUKRIYAH, DK

  PUTUSANNo. 150 PK/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industripada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai beriktdalam perkara antara:KOPERASI KARYAWAN ANGKASA PURA (disebut KOKAPURA)Bandar Udara Juanda, yang diwakili oleh J. ALYN KASTARI, SH.,MMPd., selaku Ketua Umum, DEDY SRI CAHYONO, SH., selakuKetua , FARCHAN JAMIL, SE, selaku Ketua II, RUSPANDI SH.

  ., selakuBendahara, berkantor di Terminal Cargo International Lini IIBANDAR Udara Juanda Surabaya, dalam hal ini memberi kuasakepada R. Teguh Santoso, SH., dan kawankawan, para Advokat,beralamat di Perum Graha Indah Wisesa Kav. A9, Jalan GayungKebonsari, Nomor 46, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 10 Juli 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Kasasi/T ergugat;melawan1. LAILATUS SYUKRIYAH, bertempat tinggal di Jalan H.

  Juanda, sejaktanggal 01 Oktober 1991 dan Pekerja Il mulai bekerja sejak 01 Juni 1993,keduanya menjabat sebagai Staf Operasional Toko Kokapura, dengan masapercobaan selama tiga bulan dan tidak ada perjanjian kerja yang dibuat danditandatangani oleh kedua belah pihak secara tertulis, dengan demikian sesuaiPasal 57 Ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja antaraPenggugat (pekerja/ouruh) dengan Kokapura Bandar Udara Juanda dinyatakansebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Bahwa

  setelah Penggugat bekerja selama bertahuntahun, tibatiba padatanggal 01 Januari 2010, kami di suruh menandatangani surat perjanjian kerjauntuk waktu tertentu yang kami tidak mengerti maksud dan tujuan dari suratperjanjian tersebut dan apabila kami tidak bersedia menandatangani suratperjanjian tersebut Penggugat takut akan diberhentikan atau dikeluarkansebagai karyawan KOKAPURA Bandar Udara Juanda;Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Perjanjian

  Zulkifli (Ketua) atas namaKOKAPURA Bandar Udara Juanda, dapat kami uraikan berdasarkan Pasal 59Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) sebagai berikut :e Ayat (1);Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaantertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akanselesai dalam waktu tertentu;Pekerja bekerja sejak tanggal 01 Oktober 1991 sampai dengan 28Februari 2011 dan Pekerja Il bekerja sejak tanggal 01 Juni 1993 sampaidengan 28 Februari 2011 di

• HARIJADI TAWAN SP.B
  2.KEPALA DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA MARSEKAL PERTAMA TNI DR. ISDWIRANTO I, SP. BS., SP.KP
  3.KEPALA STAF ANGKATAN UDARA , MARSEKAL TNI YUYU SUTISNA, SE. MM
  4.PANGLIMA TNI MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO
  5.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, IR. H. JOKO WIDODO

• DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)PUSAT CQ PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONALYOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON,KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, dk vs WAKIJO

  PUTUSANNomor 3286 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:1.DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)PUSAT CQ PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR~ UDARA INTERNASIONALYOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN~ TEMON,KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, berkedudukan di Solo Km. 9 Yogyakarta,diwakili oleh Tony T.

  dan segala sesuatu yang adadiatasnya; Bahwa hal ini diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 51 prp Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak ataukuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA (PERSERO) PUSAT CQ PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPANPEMBANGUNAN BANDAR UDARA

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa I Aza Alfito Dinofa Bin Taat Fajar, Terdakwa II Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal dan Terdakwa III Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain

     Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal dan Terdakwa III Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing=masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

  2. Menetapkan barang bukti berupa:

  • 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba 16 GB warna Putih yang berisi rekaman video Balon Udara

  yang diterbangkan;

• 1 (satu) buah balon udara ukuran sekira tinggi 9 meter dan diameter 6 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);