Ditemukan 5510 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 April 2012 — IR. SAHADI, MT., bin SUKARDJO (TERDAKWA)
69 — 26
  • menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabatpengadaan sesuai kewenangannya;5) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;6) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak denganpihak penyedia barang/jasa;7) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada pimpinan instansinya;8) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;9) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asetlainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap jenis peraturan perundangundangan materinya berbeda.Bahwa betul diketahui adanya NOTA KESEPAHAMAN yang dibuatantara Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BPKP tertanggal 28September 2007 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala KejaksaanTinggi Banten, Kapolda Banten dan Perwakilan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan membuatnota kesepahaman tertanggal 11 November 2008 ;Bahwa berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN tersebut BPKP melakukanpekerjaan yang bukan atas perintah Presiden
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
506 — 272
  • Maka pembuktiannya melekat pada keh adiransaksi di persidangan.Bahwa dalam hal Polri hanya bertugas sebagai pengawas PPNS dan tidakboleh menjadi penyidik, sesuai dengan ketentuan UU OJK sudah diaturbahwa penyidiknya adalah PPNS OJK atau penyidik Polri yangdiperbantukan jadi status hukumnya masih Penyidik OJK, maka akibathukum dari produk penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri yangbertentangan dengan UU Kepolisan, Perkap KAPOLRI, dan UU OJKadalah berarti perbuatan pemeriksaan tersebut dilakukan
    YUNUS HUSEIN, SH., LLM, dengan disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungun pekerjaan apapun;Bahwa mengenai karakteristik dari UndangUndang Perbankan dari sisipenerapan UndangUndang Perbankan khususnya berkaitan TindakPidana di bidang Perbankan, ada kerjamasa antara Gubernur BankIndonesia (BI), Kapolri, dan Jaksa Agung dalam mengkordinasikanpenanganan' Tindak Pidana di bidang Perbankan, sehinggapenanganannya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 800/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
166 — 44
  • Artinya adalah Bahwa, sebelum ada aturanyang mengaturnya maka seseorang tidak dapat dikatakan bersalah;Bahwa, kejahatan pemalsuan ada 2 yaitu tentang membuat dantentang menggunakan;Bahwa, beban pembuktian ada di Jaksa Penuntut Umumberpedoman Bahwa, dokumen yang diajukan ke Pengadilan terkaitdalam keabsahan menurut Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 di atursecara Khusus di Pasal 80 ayat 1 tentang tatacara, persyaratan,pemeriksaan, alat bukti dan lab forensik kepolisian RI;Halaman 116 Putusan Nomor
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 1 Juli 2019 — Ir. Yanto Agustian Bin H. Halim
142 — 165
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — TONO alias ASIA
225 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 149 PK/Pid.Sus/2015Bahwa oleh karena itu, lalu Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan praperadilan terhadap Kapolri dan Kapoldasu Cq.Direktur Reserse Kriminal Knusus Poldasu melalui Pengadilan NegeriMedan Reg.
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 11-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Ktg
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
1.MEYKE TUMETEL SINGKOH
2.DONY JACOBUS
3.YACOB KARAENG
4.MELKI TAKASIHAENG
5.MEISKE MANGUMBAS
6.WILSON MANGANSOLE
7.MARITJE MASOARA
8.VERDINAN KAPIA
9.MATIAS SABAGE
10.AMOS GENGGONA
11.FANNY JAKOBUS
12.REFLY GENGGONA
13.FRANGKI MARYANTO LAHEA
14.SANDRA SINGO
15.LANCE BATASINA
16.NELSON KAPIA
17.ALENCE MASUARA
18.YOLLA SABAGE
19.RINTJE OROH
20.ANA BARAHAMA
21.NOFRI WALEAN
22.FIANE SERLI OROH
23.JANTJE ANTONI
24.SARJONO AHENG
25.ADELAIDE GENGGONA
26.FLORENSI ARAMANA
27.ASRIN DOLIAP
28.JOTJE BILALANG
29.MARNI DALENSANG
30.HERSON PATRAS
31.MEYTI GOSAL
32.MAGDALENA MAMUKO
33.JUL MILOS
34.CHAN MELKI MASIE
35.MARTEN ANTONI
36.DIANA T. NIFAK
37.MARCE DARUWU
38.EFENDI TATENGKENG
39.JEFRI ROBY KOROMPOT
40.DECKY PAAT
41.NELSON ARAMANA
42.OLTJE KUDAHATI
43.MELKI GENAPE
44.YANIKE DAULAT
45.ARLIN LAHUNGKASI
Tergugat:
1.PT. MALISYA SEJAHTERA
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
3.BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
138 — 25
  • Bahwa perlindungan kepastian Hukum investasi, sebagaimana dikutip dalamharian Bisnis indonesian tanggal 20 September 2016 halaman 12dinyataakan bahwa Kapolri siap jamin investor, dimana telah dilakukanpenandatangan kerja sama antara polri dengan badan koordinasipenanaman modal (BKPM) dalam menciptakan perlindungan dan keamananbagi dunia usaha untuk mendukung kegiataan investasi di indonesia.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 14-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo
559 — 519
  • Memantau kapalkapal asing yang melintas disekitarstasiun Bakamla dan melaporkan kepada Panglima TNIdan KAPOLRI melalui Pusdalops TNI dan KabahakamPolri.g. Memberikan dukungan sistem IT kepada instansi lainyang membutuhkan .h. Berkoordinasi dengan seluruh instansi yangmengelola informasi tentang kemaritiman baik di dalammaupun di luar negeri.4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Agustus 2016 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si
112 — 18
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-09-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1546 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 September 2016 — KANISIUS JANI, S.Ip.
170 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern PemerintahPasal 54 Ayat (1): Setelan melaksanakan tugas pengawasan, aparatpengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasandan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi;Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapananggaran pembangunan di daerah bersarna Ketua BPK, Ketua BPKP,Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, Menkopolhukam, SekertarisKabinet di Istana Kepresidengan
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
128 — 53
  • diambil dari BPN akan terlihnat manayang asl;Halaman 106 dari 150 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN TdnBahwa Ahli bandingkan dengan pembanding diambil dari BPN untuksertifikat akan terlihat mana yang asli dari segi blanko;Bahwa dalam perkara ini Ahli memeriksa sebatas tanda tangannya,sesual dengan permintaaan karena tidak ada pembandingnya jadi tidakbisa memeriksa keseluruhan dan Ahli tidak bisa aktif itu kKewenanganpenyidik;Bahwa dalam pemeriksaan tanda tangan itu ada rentang waktunya,dalam Peraturan Kapolri
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 05-04-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 10 Juni 2024 — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Medan Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort (KaPolres) Deli Serdang Jl. Sudirman no.18, LubukPakam Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor (KaPolsek) Sunggal
52.Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Sumatera Utara; Cq.
94 — 0
  • Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Medan Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort (KaPolres) Deli Serdang Jl. Sudirman no.18, LubukPakam Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor (KaPolsek) Sunggal
    52.Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Sumatera Utara; Cq.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — Drs. UTAY SUHERMAN, M.Si Bin H.T. SURYANA
165 — 63
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
57 — 10
  • Audit atas pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiinstansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi danefektivitas;e Bahwa Audit untuk tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana yang diuraikan diatas;e Bahwa jenis audit untuk tujuan tertentu yaitu melakukan audit investigatif ;e Bahwa Undang undang nomor 30 tahun 2005 tentang komisipemberantasan tindak pidana korupsi pasal 6 huruf a.Nota kesepahamanantara Jaksa Agung RI, KAPOLRI
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
64 — 13
  • Audit atas pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiinstansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi danefektivitas;e Bahwa Audit untuk tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana yang diuraikan diatas;e Bahwa jenis audit untuk tujuan tertentu yaitu melakukan audit investigatif ;e Bahwa Undang undang nomor 30 tahun 2005 tentang komisipemberantasan tindak pidana korupsi pasal 6 huruf a.Nota kesepahamanantara Jaksa Agung RI, KAPOLRI
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
88 — 26
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor15 Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan MenteriPemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1815 — 4045
  • Dalam pertimbangannya, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinanKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia besertalampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRIdiketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukanpemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRIyang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan suratKeputusan tertanggal 25 November 2014 dan terhitung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
74 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40cm tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO, sementara tidak adafakta persidangan yang menyatakan Pemohon Kasasi membujuk,mempengaruhi, menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, atau menyuruhPPK melakukan hal ini maka Pemohon Kasasi tidak memenuhi syaratmelakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapananggaran pembangunan di daerah bersama Ketua BPK, Ketua BPKP, KetuaKPK, Jaksa Agung, Kapolri
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
77 — 15
  • penyimpangan wajibmengambil langkah langkah yang di perlukan sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku;mengelola sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efesien sertameningkatkan kemampuan dan daya gunanya;menjamin ketertiban administrasi keuangan / perbendaharaan baikyang diperoleh melalui program APBN maupun bantuan dari pemdaatau masyarakat serta mengunakannya seoptimal dan seefisienmungkin;Sedangkan aturan yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Kasatlantas adalah Peraturan kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — YANA DARYANA, SE alias ABAH UJE Bin ACENG
190 — 181
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.