Ditemukan 5534 data
Urut Berdasarkan
Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Suhendi, SE
67 — 18
67 — 18
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Register : 23-03-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Lbp Tanggal 23 Oktober 2017 — 1. SATRIO ADI NUGROHO, SH. Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Tumpang IX No. 5, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT I;
2. AMALIA PUSWITASARI, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Tumpang IX No. 5, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT II;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHOIMAH, SH., dan NICHOLAS REIDI, SH., dan MATJON SINAGA, SH., M.Hum., Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada âÃÂÃÂLaw Office SHOIMAH & PARTNERSâÃÂÃÂ, berkantor dan beralamat di Jalan Ahmad Yani VII No.4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 117/HKM 01.10/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;
LAWAN
1. HERNIATI, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Rajawali Nomor 6 A, P. Mandala, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PAULINA GINTING, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di LAPAS WANITA KLAS I A Medan, Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27 Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. MUHAMMAD ZUNUZA, SH.MKN., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Kapten Sumarsono Nomor 101/01, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. MUSNIWATY MUSTOFA, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Denai No. 35 Medan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. DANA BARUS, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Raya Besar Deli Tua Komplek RUKO Puri Deli Tua, No. 52 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. RIDWAN JAYA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Perumahan Mutiara Blok A Nomor 31, Pancing, Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. AMRI SUDJONO RIDWAN, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat di Jl. Serojoa Lingkungan VII, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Utara, Kabupaten Binjai Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;
8. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Jl. Jatisari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
601 — 89
601 — 89
Surat Kuasa dari Paulinakepada Ridwan Jaya ;Bahwa Paulina Ginting (Tergugat Il) mengatakan bahwa benar ia yangmenyuruh melakukan dan bertangungjawab dan menyatakan bahwa tidakpernah memberikan kuasa kepada Herniati (Tergugatl);Bahwa Amelia (Penggugat Il) tidak pernah datang dan tandatangandihadapan Notaris akan tetapi yang datang hanya Paulina Ginting ;Bahwa saksi membenarkan Bukti P1 akan tetapi saksi menerangkan tidakpernah melihatasli Bukti P1 tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Kapolri
Register : 23-11-2010 — Putus : 11-03-2011 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Maret 2011 —
432 — 615
432 — 615
;e Aktifitas dalam membantu polri antara lain membantu PoldaMetro Jaya dalam penyusunan konsep 3 in persiapan UUlalulintas (1992), penanggulangan kerusuhan Jakarta (1998),persiapan Polri lepas dari ABRI (1999), pembaruan AKPOL(1999), bantuan pemecahan masalah dari sudut psikologi untukkasuskasus tertentu (Lia Eden, Ryan, Kerusuhan massa), saksiAHLI untuk berbagai kasus teror, penelitian tentang profilkepribadian dan program deradikalisasi teroris (20062009)sejak 2009 diangkat sebagai penasehat Kapolri
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
242 — 1066
242 — 1066
Games2018. ( Hasil Cetak dan Donlowd ) ;BuktiP13 : Program Kerja Persatuan Sepak BolaSeluruh Indonesia ( PSSI ) 2015 / VISION GOAL ANDTARGET. ( Cetakan Asli ) ;BuktiP14 : Visi, Tujuan dan target serta laporanPersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) / PersatuanSepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) VISION GOAL TARGET.( Cetakan Asli ) ;BuktiP15 : Surat Kementerian Pemuda dan OlahragaRepublik Indonesia Nomor : 01386/MENPORA/IV/2015, yang17.18.19.ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia( KAPOLRI
Register : 22-05-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 April 2015 — PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA >< PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
308 — 154
308 — 154
Ppuket T2BPT Asmin Koalindo Tuhup kepada Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (Kapolri) No. Ref. :0814/DIRBORNJKT/XII/2013, tanggal 27November 2013, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum. wiki T24.Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan,Nomor : S.1166/VISET/2013, tanggal 9 Desember 2013, Perihal : TeguranPenggunaan Jalan. Paks M25 lalenteri Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2011 Tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan.
Register : 27-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 6 April 2016 — ELAN MAOLANA BIN AJIJI
72 — 13
72 — 13
Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012, 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian
Register : 09-07-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 20 Nopember 2019 — RICKY ALFIANSYAH KUSWARA
150 — 140
150 — 140
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang KerjasamaHalaman 129 dari 147 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgdalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo.
Register : 20-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BUOL Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
148 — 119
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
148 — 119
Pasal 3 atar (1) huruf c :Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara RIHalaman 88 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bulyang dibantu oleh Kepolisian khusus, Penyidik pegawai negerisipil dan/atau Bentukbentuk pengamanan swakarsa;e Peraturan KAPOLRI nomor 24 tahun 2007 tentangsistem menejemen pengaman organisasi, perusahan dan/atauinstansi/iembaga pemerintah; Peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentangpengaman swakarsa; Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) perpol nomor 4 tahun2020
Putus : 05-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/PDT.G/2011/PN.JBI Tanggal 5 April 2011 — SITI HOIRIAH, DK (para pemohon PK) lawan DEWANTO ATTAN (Para Termohon PK)
111 — 94
111 — 94
mengungsi karena dipaksa dan diancam akan dibunuh bilabertahan dalam rumah, dan para penghuni keluar tepatnya pada malam hari sekitar jam 22.00Wib di bawah guyuran hujan.Bahwa selama berada di pengungsian PARA PENGGUGAT dan keluarganya hidup secaraberpindahpindah (nomaden) layaknya bagaikan pengemis yang berpindahpindah dari satutempat ke tempat yang lain sampai pada akhirnya pada tanggal/5 Desember...........5 Desember 2010, PARA PENGGUGAT dan beserta keluarganya dapat kembali ke rumahsetelah Kapolri
Register : 05-09-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat
HALIM SUSANTO
Tergugat
KEPALA SUBDIREKTORAT VI JAKSI DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
KEPALA SUBDIREKTORAT II EKSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
404 — 166
404 — 166
Office AJI& ASSOCIATE, yang berkedudukan di Ruko Stadion Citarum No. 6 Bugangan,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No.0323/PMH/LOAA/VII/2017 tanggal 12 Juni 2017 , sedangkan Tergugat datangdipersidangan :JALAL, SH (PAMEN BIDKUM POLDA), HARTANTO (PAMENBIDKUM POLDA) , WAWAN MULIAWAN,SH.MH (PENYIDIK SUBDIT VI JAKSIDITTIPDEKSUS BARESKRIM POLRI), FIDIAN S.SH.MH (KASUBSG BSNHSTPIDHSM DIVKUM POLRI), semuanya KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ,berdasar surat berintah KAPOLRI
Register : 06-09-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 24 April 2013 — - Drs. MOHAMMAD NTHAI, MM
100 — 30
100 — 30
Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri / Panglima TNI / Kapolri / Pimpinan Lembaga / PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Komisi / Gubernur / Bupati /Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMDdengan berita acara penyerahan.Pasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segiadministrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jJasa yangdilaksanakannya.Menimbang, bahwa dalam perkara ini
Register : 19-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 8 Nopember 2017 — BONAR PANJAITAN Als BONAR
91 — 19
91 — 19
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Register : 22-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Pml Tanggal 12 Mei 2016 — CHRIS SUTRISNO UNARTO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Dr. Cipto Nomor 22A, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suwasono, S.H., Budiman, S.H., Ana Husadani, S.H., Farikh Hidayat Martadi, S.H., Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., dan Wisnhu Adi Dharma, S.H., adalah para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum yang berkantor di Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan:
LILIE WIBOWO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Rambutan Nomor 8, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
Drs. SUSIDIN, MM., MBA., pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Hj. ISTIQOMAH, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
CHRISTINE TJIPTONO (TAN KIM TJOE), pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159, RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastian B. Soediono, S.H., & Denas Pamungkas, S.H., Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat & Penasehat Hukum âÂÂS.B.S.â & Associates, beralamat di Jalan Plampitan Nomor 60, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat dahulu berkantor di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau bertempat tinggal di Jalan Kopi blok A Perumahan Binagria, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, alamat sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti dan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
UNTUNG WALUYO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46, Kota Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
SUGIHARTO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan A. Yani Utara Nomor 104, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Misbakhul Munir, S.H.; 2. Puji Susanto, S.H.; 3. Sigit Bayu Prakoso, S.H., Tim Pengacara/Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sulawesi Timur Nomor 13, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG, alamat Jalan Pemuda Nomor 35, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili kepada: 1. Budi Suhanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; 2. Agung Pranatagama, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3. Andi Yulia Mustika, S.SiT, jabatan Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT; 4. Singgih Nuswantoro, jabatan Staf pada Sub Seksi Perkara Pertanahan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Badan Pertanahan Nasional RI, Jalan Pemuda Nomor 35, Pemalang, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 6 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. DAUP WISMAWATI, S.H., M.Si., jabatan KASUBBIDBANKUM BIDKUM, kesatuan POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang; 2. FAHRUDIN ALI AHMAD, S.H., jabatan PS. PAUR RAPKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, alamat Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang; 3. KUKUH IMANTO, S.H., jabatan PS. PAUR BANKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dhian Arwitadibrata, jabatan Jaksa Pengacara Negara S.H.; 2. Yuli Widiowati, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 30 Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH cq KEPALA DAERAH KABUPATEN PEMALANG cq KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Sukendro, S.H., jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil; 2. Adi Prasetyo, SIP., jabatan Kasi Pencatatan dan Penerbitan Akta; 3. Bambang Budi Suspriadi, jabatan Pelaksana, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 29, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
548 — 57
548 — 57
Pemalang, Turut Tergugat VI KAPOLRI cq.KAPOLDA JATEG cq. KAPOLRES PEMALANG diwakili KAPOLRESPEMALANG, turut Tergugat VIl JAKSA AGUNG RI cq. KEJATI JATENGcq. KEJARI PEMALANG diwakili oleh KEJARI PEMALANG, turut TergugatVill PRESIDEN RI cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI cg. KEPALADAERAH PROVINSI JATENG cq. KEPALA DAERAH KAB. PEMALANGcq. DISDUKCAPIL KAB. PEMALANG cq.
Register : 17-03-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 04-G-2014-PTUN-PDG Tanggal 3 Desember 2014 — H. DASIRI MUSNAR, Cs
lawan
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM
2.PT. AMP. PLANTATION
151 — 89
151 — 89
AMP PLANTATION, tanggal 31 Maret 2004 (copy dariphoto copy ) ; 922 n enna nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn: Photo copy tanda terima tanggal 18 Desember 2013 ( photo copy sesuaidengan aslinya ) ;Photo copy Surat Timotius & Partner Law Firm No 0225/TTSYP/VIH/14,tanggal 21 Juli 2014 kepada Bapak Kapolri Perihal SK Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN RI tanggal 19 Maret 1999, yang di ralat dengan SKKepala BPN RI No 29/HGU/BPN/99/A21.
Putus : 16-03-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim Tanggal 16 Maret 2015 — JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN
349 — 322
349 — 322
senjata api, amunisi atau suatu bahan peledakadalah telah dilakukan tanpa hak atau tanpa didasarkan atas kewenangan yang sah ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia setiapperbuatan yang berkaitan dengan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak padadasarnya harus disertai atau dilengkapi dengan dokumendokumen yang sah serta hanyaboleh dilakukan oleh pihakpihak tertentu yang telah mendapatkan ijin dari pihak yangberwenang ;Menimbang, bahwa menurut Surat Keputusan Kapolri
Register : 26-05-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 31/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG Tanggal 12 Oktober 2016 — PARULIAN SILALAHI
80 — 102
80 — 102
Menyerahkan aset hasil pengadaan barang jasa dan aset lainnyakepada Menteri/Panglima TNV/Kapolri/Pimpinan Lembaga/PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara /Pimpinan KesekretariatanKomisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BVPimpinanBUMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan.j.
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg Tanggal 28 Mei 2015 —
74 — 11
74 — 11
Bahkan metode pemeriksaan yang telah disepakti berdasarkanMOU Kejagung, Kapolri dan Kepala BPKP tersebut adalah Investigasi yang lebihakurat dibanding metode pemeriksaan dengan study dokumen (Jenis Pemeriksaanbertujuan) dari alat bukti yang sudah disita Jaksa / penyidik atas hasil temuan an.TEGUH (Tergugat III bersama Tergugat II).
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
121 — 19
121 — 19
Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
450 — 309
450 — 309
menjadi Satgas di wilayah Indonesia bagian timur SejakJanuari 2021;Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Gerakan Nasional PenyelamatanSumber Daya Alam (GNPSDA) KPK dimana saksi masuk dalam semuasektor SDA baik perkebunan, kehutanan, Pertambangan, Kelautan,Perikanan dan Migas dan ditandatangani nota kesepakatan ini di IstanaNegara pada tanggal 19 Maret 2015 dihadiri oleh Presiden dan WakilPresiden, 20 Menteri, 7 Kepala Lembaga juga ada kesepakatan paraHPH yang ditanda tangani oleh Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri
Register : 21-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 8 Nopember 2016 —
413 — 205
413 — 205
transaksi pengiriman darirekening Terdakwa ke perusahaan RUIS, dan dari system saksi tidaktahu yang melakukan Terdakwa atau bukan, kalau melihat dari datapengeluaran over booking / pemindah bukuan dengan melalui cek ataubilyet giro di teller ;Bahwa yang bertanggung jawab menanda tangani cek itu adalahTerdakwa sendiri, tidak bisa dikuasakan kepada orang lain ;Bahwa saksi memberikan rekening koran atas nama terdakwa ataspermintaan dari pihak Kepolisian dan kalau permintaan tersebut adatanda tangan dari Kapolri