Ditemukan 10170 data
8 — 0
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 575. 000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah ).
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sebesar Rp. 575. 000, (Lima ratus tujuh puluh lima ribuRupiah ).Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02Dzulhijjah 1433 H, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI,SH sebagai KetuaMajelis, Dra. MASRIFAH dan DR.H.
8 — 1
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 575. 000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah ).
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 575. 000, (Lima ratus tujuh puluh lima ribuRupiah ).Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan1433 H, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI,SH sebagai Ketua Majelis, Dra.MASRIFAH dan Drs.H.
ROHMAT
Tergugat:
1.DIREKTUR UTAMA PT. KOMATSU INDONESIA
2.Walikota Jakarta Utara cq. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Turut Tergugat:
BPN Jakarta Utara
30 — 5
M E N E T A P K A N
- Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam register perkara perdata gugatan Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dari dalam buku register perkara tersebut;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah
575/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr
29 — 13
575/Pdt.G/2021/PA.Bpp
/Padt.G/2021/PA.Bpp 3 dari 12Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Bpp 3 dari 12PutusanNomor 575/Pat.G/2021/PA.Bpp 3 dari 12Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Bpp 3 dari 121.
/Padt.G/2021/PA.Bpp 8 dari 12Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Bpp 8 dari 12PutusanNomor 575/Pat.G/2021/PA.Bpp 8 dari 12Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Bpp 8 dari 12sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo.
Rifa'i, M.H.Panitera Pengganti,Faridah Fitriyani, S.H.I.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Pemanggilan :Rp 150.000,00 PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00 Redaksi :Rp 10.000,00 Meterai : Rp 10.000,00Jumlah :Rp 345.000,00(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Bpp 10 dari 12Putusan Nomor 575/Pat.G/2021/PA.Bpp 10 dari12Putusan Nomor 575/Padt.G/2021/PA.Bpp 10 dari 12Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Bpp 10 dari 12 Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021
/PA.Bpp 11 dari 12Putusan Nomor 575/Pat.G/2021/PA.Bpp 11 dari12Putusan Nomor 575/Padt.G/2021/PA.Bpp 11 dari 12Putusan Nomor 575/Padt.G/2021/PA.Bpp 11 dari 12Balikpapan, ...Salinan putusan ini Sesuai dengan aslinyaPanitera,Drs.
Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Bpp 12 dari 12Putusan Nomor 575/Pat.G/2021/PA.Bpp 12 dari12Putusan Nomor 575/Padt.G/2021/PA.Bpp 12 dari 12Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Bpp 12 dari 12
15 — 2
Menyatakan perkara Nomor : 575/Pdt.G/2011/PA.Dum. gugur;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
575/Pdt.G/2011/PA.Dum
8 — 6
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Blk dicabut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 340.000,00( tiga ratus empat puluh ribu rupiah )
575/Pdt.G/2021/PA.Blk
PENETAPANNomor 575/Pdt.G/2021/PA.BIkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanXXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,selanjutnya disebut Pemohon;melawan,TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxXXXXX XXXXXX, tempat kediaman
No.575/Pdt.G/2021/PA.Blik3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Tamrin(selaku imam dusun);4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danTermohon adalah Sulaeman dan Anwar;5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Cincin Emas 5Gram;6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohonberstatus perawan;7.
Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;Subsider :Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadappersidangan karena sebagaimana laporan dari relaas panggilan Termohonnomor 575/Pdt.G/2021/PA.Blk Termohon bukanlah merupakan warga padaalamat tersebut;Hal. 3 dari 6 Hal. Pen.
No.575/Pdt.G/2021/PA.Blik2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Blk dicabut ;3.
No.575/Pdt.G/2021/PA.BikO OWBiaya PNBP Panggilan Rp. 30.000,Biaya Redaksi Rp. 10.000,Biaya Materai Rp. 10.000,Jumlah Rp. 340.000,(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.575/Pdt.G/2021/PA.Bik
36 — 34
Menyatakan perkara Nomor 575/Pdt.P/2021/PA.Pwl selesai karena dicabut;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);575/Pdt.P/2021/PA.Pwl
PENETAPANNomor 575/Pdt.P/2021/PA.PwlZa Ne e5 :SeNosDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:M.
Penetapan No.575/Pat.P/2021/PA.PwilDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Juli 2021 yang terdaftar secara Ecourt di KepaniteraanPengadilan Agama Polewali pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan registerperkara Nomor 575/Pdt.P/2021/PA.Pwl mengemukakan alasanalasansebagai berikut:1.
Penetapan No.575/Pat.P/2021/PA.Pwlsebagaimana berdasarkan surat keterangan Silsilah dari keluargapemohon yang telah diketahui oleh pemerintah setempat ( kepaladesa).11.
Penetapan No.575/Pat.P/2021/PA.PwilUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangundanganyang berkaitan dengan permohonan iniMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabutperkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor 575/Pdt.P/2021/PA.Pwl, selesaiKarena dicabut;4.
Penetapan No.575/Pat.P/2021/PA.PwilPerincian biaya : PNBP >: Rp 60.000,00 Proses >: Rp 50.000,00 Panggilan : Rp 0 Meterai : Rp 10.000,00Jumlah :Rp 120.000,00(Sseratus dua puluh ribu rupiah).Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.575/Padt.P/2021/PA.Pwil
72 — 0
-------------------------------------- M E N G A D I L I --------------------------------------DALAM PENUNDAAN :- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim No. 106/G/PEN/2013/PTUN-MDN tanggal 10 Desember 2013, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT.
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/575/ K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara ; ---------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT.
10 — 3
- Menyatakan perkara Nomor 575/Pdt.P/2023/PA.Sel. gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2023;
575/Pdt.P/2023/PA.Sel
Terbanding/Terdakwa : Cimmang Bin Abd. Rahman
23 — 12
575/PID.SUS/2019/PT MKS
/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan HakimMajelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Oktober 2019dan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 575/PID.SUS/2019/PT MKS tentangHal. 2 dari 21 Putusan No.575/PID.SUS/2019/PT MKSpenunjukan/penggantian Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim;3.
Menyatakan barang bukti berupa:Hal. 7 dari 21 Putusan No.575/PID.SUS/2019/PT MKS 1 (Satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal0,0420 gram dan berat akhir 0,0262 gram dirampas untuk dimusnahkan;4.
Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum .Hal. 11 dari 21 Putusan No.575/PID.SUS/2019/PT MKS3. Menyatakan terdakwa CIMMANG BIN ABD.
Bahwa dalam putusan judex facti telah memenuhi rasa keadilan berdasarkanasas hukum;Hal. 16 dari 21 Putusan No.575/PID.SUS/2019/PT MKS4. Bahwa judex facti dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkannilaikeadilan serta nilai kemanfaatan;5.
,M.H.PANITERA PENGGANTIHal. 20 dari 21 Putusan No.575/PID.SUS/2019/PT MKSUntuk salinan sesuai dengan aslinya ttdPanitera Pengadilan TinggiMakassar DARMAWATI, S.H.,M.H.DARNO, S.H.,M.H.NIP.19580817 198012 1 001 Hal. 21 dari 21 Putusan No.575/PID.SUS/2019/PT MKS
9 — 2
575/Pdt.G/2016/PN Dps
1PUTUSAN Nomor 575/Pdt.G/2016/PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :PENGGUGAT NIK: 51710129088XXXXX, Jenis Kelamin : LakiLaki,Tempat/TglLahir : Denpasar/29081986, Agama : Hindu,Warga negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta,Beralamat di Denpasar, sebagai Penggugat dalam hal inidikuasakan kepadal GEDE JELANTIK PURWAKA,SHAdvokat
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangtelah dilaksanakan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 375/K/2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KotaDenpasar tertanggal 02 Maret 2010 adalah sah secara hukum dan putuskarena perceraian; Hal 13 dari 17 Hal Perkara No. 575/Pdt.G/2016/PN Dpsr4.
Partha Bhargawa,SH;Hal 14 dari 17 Hal Perkara No. 575/Pdt.G/2016/PN DpsrPanitera PenggantiTtdELISABETH YANWATI,SH. Biaya Perkara :Pendaftaran : Rp. 30.000.
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal tertanggal 4 januari2017 Nomor:575 /Pdt.G/2016 sejak tanggal 2 Pebruari 2017 putusan tersebuttelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Hal 15 dari 17 Hal Perkara No. 575/Pdt.G/2016/PN DpsrPanitera Pengganti ;TtdELISABETH YANI WATI,SHUNTUK SALINAN RESMIPanitera Pengadilan Negeri Denpasar,Mustafa Djafar.
M.H. .NIP. 1972 0411 1992031001 ,CATATANDicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor :575/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 4 Januari 2017, diberikan kepada danatas permintaan : Penggugat PENGGUGAT .,pada hari tanggal 2076,dengan perincian biaya : Meterai ...... 0.0... Rp. 6.000, Upah tulis. ............. Rp. 4.200.,Jumlah Rp.20.200,( Dua puluh ribu dua ratus rupiah )Hal 16 dari 17 Hal Perkara No. 575/Pdt.G/2016/PN Dpsr
124 — 23
PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPUT.51987/PP/M.XII B/16/2014PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi KreditPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Tahun 2009 sebesar Rp5.484.094,00;bahwa koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp5.484.094,00 karena atas pembelian bahanbaku pupuk dan barang modal lainnya yang dipergunakan di usaha perkebunan tidak dapatdikreditkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575
/KMK.04/2000tanggal 26 Desember 2000;bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi yaituKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahanyang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah tidak tepat dan tidaksesuai dengan keadaan usaha Pemohon Banding yang hanya melakukan satu kegiatanusaha yaitu melakukan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan
Nilai yaitumenyerahkan/menjual CPO dan tidak menjual TBS milik Pemohon Banding kepada pihaklain, maka putusan Mahkamah Agung Nomor: 57P/HUM/2010 atas perkara permohonanhak uji materiil yang diajukan Gabungan Pengusaha Kepapa Sawit Indonesia (GAPKI)sehubungan dengan Pasal 8 PMK Nomor: 78/PMK.03/2010 yang merupakan peraturanpengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tidak memilikirelevansi (tidak memuat kasus yang sama) dengan sengketa yang Pemohon Banding ajukanbanding;bahwa Terbanding
melakukan koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk danperlengkapan perkebunan sebesar Rp5.484.094,00 karena Pajak Masukan atas perkebunankelapa sawit tersebut nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak dapatdikreditkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri KeuanganNomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
Pengusaha Kepapa Sawit Indonesia (GAPKI)sehubungan dengan Pasal 8 PMK Nomor: 78/PMK.03/2010 yang merupakan peraturanpengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tidak memilikirelevansi dengan sengketa;menimbangbahwa Majelis berpendapat:bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 mengatur tentangPedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajaksehingga Keputusan
123 — 28
XII B/16/2014PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi KreditPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 sebesar Rp7.676.400,00;bahwa koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp7.676.400,00 karena atas pembelian bahanbaku pupuk dan barang modal lainnya yang dipergunakan di usaha perkebunan tidak dapatdikreditkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal26 Desember 2000;bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding untuk melakukan
koreksi yaituKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yangterutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah tidak tepat dan tidak sesuaidengan keadaan usaha Pemohon Banding yang hanya melakukan satu kegiatan usaha yaitumelakukan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu menyerahkan/menjualCPO dan tidak menjual TBS milik Pemohon Banding kepada pihak lain, maka
putusanMahkamah Agung Nomor: 57P/HUM/2010 atas perkara permohonan hak uji materiil yangdiajukan Gabungan Pengusaha Kepapa Sawit Indonesia (GAPKI) sehubungan dengan Pasal8 PMK Nomor: 78/PMK.03/2010 yang merupakan peraturan pengganti Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tidak memiliki relevansi (tidak memuat kasus yangsama) dengan sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding;bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk danperlengkapan perkebunan sebesar Rp7.676.400,00
karena Pajak Masukan atas perkebunankelapa sawit tersebut nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak dapatdikreditkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan BagiPengusaha Kena Pajak yang
/KMK.04/2000 tidak memiliki relevansi dengansengketa;bahwa Majelis berpendapat:menimbangmenimbangbahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 mengatur tentangPedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajaksehingga Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 merupakan pedomanpenghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 2(dua) jenis kegiatan
15 — 5
575/Pdt.G/2017/PA.Plp
No.575/ Pdt.G/2017/PA.Pip.
No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Pip.
No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp.
12 — 6
575/Pdt.G/2017/PA.Crp
PUTUSANNomor 575/Pdt.G/2017/PA Crp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanpembantu rumah tangga, bertempat tinggal di KabupatenRejang Lebong, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanburuh
harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus2017 terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curupdengan Register Perkara Nomor 575/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 28 Agustus2017 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.
Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalahperawan dan jejaka;Hal. 1 dari 11 hal Putusan No.575/Pdt.G/2017/PA Crp.3.
tanpa hadirnya Tergugat;Ketua Majelis,dtoDjurnaaini, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,dto dtoHal. 10 dari 11 hal Putusan No.575/Pdt.G/2017/PA Crp.Rogaiyah, S.Ag.
Biaya Meterai =Rp. 6.000,Jumlah =Rp. 241.000,(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Untuk salinanSesuai dengan aslinyaHal. 11 dari 11 hal Putusan No.575/Pdt.G/2017/PA Crp.PaniteraDra. Leni PuspawatiHal. 12 dari 11 hal Putusan No.575/Pdt.G/2017/PA Crp.
52 — 14
575/Pid.B/2017/PN Byw
PUTUSANNomor 575/Pid.B/2017/PN BywDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkaraperkara pidanadalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : JOHAN WAHYUDI;2. Tempat lahir : Banyuwangi;3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/13 April 1987;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.
Diperpanjang penahanannya oleh Penunitut Umum dengan PenahananRumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampaidengan tanggal 14 September 2017;Halaman 1 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 575/Pid.B/2017/PN Byw3. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Rumah Tahanan Negaraterhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26September 2017;4.
(maunya apa) kemudian Saksi AHMADWASIS segera keluar untuk memanggil ketua RT selanjutnya Terdakwamengejar Saksi AHMAD WASIS dan mengatakan mreneo tak bacok kon(kesini tak tebas kamu);Halaman 11 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 575/Pid.B/2017/PN Byw4.
RIZAL EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh BUDHI CAHYONO NS,S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sertadihadapan Terdakwa.Halaman 19 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 575/Pid.B/2017/PN BywHakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,tid tidWAHYU WIDODO, S.H., M.H. PURNOMO AMIN TJAHVJO, S.H., M.H.tid WAYAN SUARTA, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tidR. MOH.
., M.H.Halaman 20 dari 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 575/Pid.B/2017/PN Byw
PRATIWI SUCI ROSALIN, SH
Terdakwa:
1.JESMAN SITUMORANG Als TUMORANG Bin JANPITER SITUMORANG
2.HOTMA SITUMORANG Als PAK YOMI Bin TUKAR SITUMORANG
3.ELTRA PRIMA SITEPU Als PRIMA Bin ARIFIN SITEPU
56 — 24
575/Pid.B/2018/PN Bkn
PUTUSANNomor 575/Pid.B/2018/PN Bkn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Para Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.
Johan SentosaKecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;Protestan;Buruh;halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Bkn.Ill.Nama lengkap : Eltra Prima Sitepu als Prima Bin Arifin Sitepu;Tempat lahir : Bandar Baru;Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 07 Maret 1987;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Perumahan Divisi Ill PT. Johan SentosaKecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.;Agama : Katolik;Pekerjaan : Karyawan PT.
Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 November 2018sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 575/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2018/ PN.Bkn tanggal 28November 2018 tentang penetapan hari sidang;halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Bkn.Berkas perkara
(Lima Ribu Rupiah) dari setiap pemainjadi dikarenakan mereka bermain sebanyak 3 (tiga) Orang maka 1 (satu)halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Bkn.Orang Pemenang dan 2 (dua) orang lagi yang kalah yang membayarpemenang jadi jumlah yang di terima pemenang yaitu sebesar Rp.10.000.
Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Para Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Bkn.MEN! WARLIA,S.H., M.H. Hj.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.NURAFRIANI PUTRI,S.H.Panitera Pengganti,AZWIR,S.H. halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 575/Pid.B/2018/PN Bkn.
26 — 16
Bahwa dalil dan alasan Pelawan I, Il, Ill, IV, V dan VI mengajukanPerlawanan atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor56/Eks/201 4/575/Padt.G/1998/PN.Mdn tertanggal 9 Juni 2015 jo.Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.56/Eks/2014/575/Padt.G/1998/PN.Mdn tertanggal 16 Juni 2015adalah dengan dasar Alm. NAGALINGGAM dan Almh.
Berita Acara Peneguran Nomor : 56/Eks/2014/575/Pdt.G/1998/PN.Mdn tertanggal 10 Desember 2014 jo.
Medan Baru, Kota Medan yang telah dilaksanakanPengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan No. 56/ Eks/ 2014/ 575/Pdt.G/ 1998/PN.Mdntanggal 9 Juni 2015 sebagaimana Berita AcaraHalaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 118/PDT/2017/PT MDN16.Penyitaan Eksekusi No. 56/Eks/2014/575/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal16 Juni 2015 sebagai wujud kepastian penegakan hukum atas PutusanPengadilan Negeri Medan No.575/Pdt.G/1998/PNMdn tanggal 07Desember 1999 jo.
dengan putusan a quo ;Bahwa oleh karenanya penyitaan aquo, in casu Penetapan No.56/Eks/2014/ 575/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 09 Juni 2015 jo.
BeritaAcara Penyitaan Eksekusi Nomor 56/Eks/2014/575/ Pdt.G/1998/PN.Mdntanggal 16 Juni 2015 telah dilaksanakan dengan benar sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku.Bahwa Penetapan Penyitaan Eksekusi Nomor No. 56/ Eks/ 2014/ 575/Pdt.G/ 1998/PN.Mdn tanggal 9 juni 2015 jo.
22 — 0
- Menyatakan perkara Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sgm dicabut;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluhribu rupiah);
575/Pdt.G/2023/PA.Sgm
SUAEDI
14 — 7
575/Pdt.P/2021/PN Cbi
PENETAPANNomor 575/Pdt.P/2021/PN CblDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara PerdataPermohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atasnama Pemohon:Nama : SUAEDITempat Tanggal Lahir : Bogor, 05 08 1980Pekerjaan : PedagangNomor HP : 0856 9490 8495Alamat : Kp. Hambaro RT.002 RW.07 Desa. HambaroKecamatan. Nanggung Kabupaten.
Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP nomor :3201210508800007 atas nama SUAEDI yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Oktober2012.Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbi2.
Membebankan biaya perkara menurut hukum.Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patutdengan Risalah Panggilan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbl pada Hari KamisTanggal 28 Oktober 2021;Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN CbiMenimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukanPemohon datang sendiri;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannyadipersidangan
MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengandihadiri oleh Pemohon.PANITERA PENGGANTI HAKIMHalaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN CbiSYARIPUDIN, SH.
., M.H.Rincian biaya perkara Nomor : 575/Pdt.P/2021/PN Cbi, sbb: Pendaftaran Biaya Proses PNBP Materai Putusan Redaksi PutusanRp. 30.000,00Rp. 50.000,00Rp. 10.000,00Rp. 10.000,00Rp. 10.000,00 JumlahRp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Cbi