tidak bersediamelepaskan lahan karena merupakan warisan leluhursebagaimana disampaikan dalam Saran, Pendapat danTang gapan; == 2222 22222 ooo ono nn ne ene nenHalaman 15 dari 131 halaman Putusan Nomor: 81/G/2013/PTUN Smg.13.Bahwa Para Penggugat selaku perseoranganberkewarganegaraan Indonesia mempunyai kepentingan dankedudukan serta memiliki hak atas pengakuan, jaminan danperlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuanyang sama dihadapan hukum sebagaiman diatur dalamPasal 28 D ayat (1) UUD

1945; hak atas pendidikanlingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, danakses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yangbaik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2)UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; hak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaansebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; hakatas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hakasasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal

28 H ayat (1)UUD 1945 jo Pasal 65 ayat (1) UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup; hak untuk memajukan dirinya dalammemperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangunmasyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diaturdalam Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang merupakan hakhukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi diNegara Republik Indonesia berdasarkan peraturanperundangundanga nj 99+ 2 one non nnn en nee nen14.Bahwa Para Penggugat mengajukan

Pasal 1 Ayat(3) UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) Dan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2)Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA)/PersetujuanPenanaman Modal Menyeluruh Asean Yang Telah Diratifikasi BerdasarkanPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011;10.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No.73244/PP/M.VIIIA/99/2016 tanggal 22 Agustus 2016 halaman 56paragraf 1 dari bawah, berpendapat;*....Majelis memandang bahwa dengan tidak ditetapkannya/diterbitkannyaSKP PPnBM

(3) UUD 1945;(3)Negara Indonesia adalah Negara hukum.

45) sebagai pelindung setiap warga negaranya agarmemiliki kedudukan yang sama di depan hukum sehingga Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpaharus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dariHalaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1600/B/PK/PJK/2017golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengahke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayanisama di depan hukum.

Solly Lubis mengartikan kedudukan dalam Pasal27 ayat (1) UUD 45 adalah menempatkan warga negara mendapatkanperlakukan yang sama dihadapan hukum baik hukum privat maupunhukum publik, sehingga dengan kedudukan yang setara maka warganegara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atashukum.

1945 jo Pasal 1 ayat(3) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) ASEANComprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telahHalaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1600/B/PK/PJK/2017diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 49Tahun 2011, tentang Pengesahan Asean ComprehensiveInvestment Agreement (Persetujuaan Penanaman ModalMenyeluruh Asean).

Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan PengujianTerhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2013;1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yangmemiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan Hukum danPemerintahan dengan tidak ada kecualinya (equlity before on the lawand governance) sebagaimana dimaksud dan diisyaratkan dalamKetentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 atau disebut juga dengan UUD

1945.Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon berhakatas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Memperoleh KepastianHukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Bahwa dalam pelaksanaannya, amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945,diatur dan/atau dituangkan pula dalam Pasal 3 ayat (2) UndangUndangHalaman 3 dari 20 halaman.

Peraturan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013) adalahmerupakan pelanggaran hak azasi manusia sebagaimana diatur dandiisyaratkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 danketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia;Bahwa didalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 disebutkan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum;Halaman

1945 dan UU Migas karena telah didasarkanpada PasalPasal yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakanmelanggar ketentuan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum,yakni Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 63 UU MigasMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan PengadilanPajak 66258 untuk menolak permohonan gugatan Pemohon untukmembatalkan Surat Tagihan Pajak nomor: 00003/107/04/081/13 tanggal18 November 2013 untuk Masa Pajak Juli s.d.

(telah terlampir sebagai Dari kronologi di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 4 ayat (8) dan pasal63 UU Migas merupakan PasalPasal yang telah dinyatakanbertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 36/PUUX/2012 sehingga PasalPasal tersebut tidakdianggap sah dan mengikat sejak tanggal diundangkannya.

STP 03/2013 telah diterbitkan pada tanggal 18 November 2013 (setahunsejak PasalPasal yang digunakan dinyatakan melanggar UUD 1945 dantidak mengikat) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 63 UU Migas,Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1923/B/PK/PJK/2017sebagaimana dapat dilihat di dalam tanggapan Termohon yang tercatatpada halaman 23 34 dari Putusan Pengadilan Pajak 66258..

telah diputuskan dengan menggunakan dasar hukumberupa ketentuan PasalPasal dalam UU Migas yang oleh MahkamahKonstitusi telah dinyatakan melanggar UUD 1945 dan tidak mengikat secarahukum..

Putusan Pengadilan Pajak 66258 telah melanggar UUD 1945 dan UU Migaskarena telah diputuskan dengan menggunakan PasalPasal yang olehMahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.b.

oleh TERGUGAT II kepada KetuaPengadilan Negeri Surabaya adalah sangat bertentangan dengan Pasal 24ayat (1) UndangUndang Dasar 1945; Kekuasaan kehakiman merupakanKekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan ;Bahwa dengan adanya surat TERGUGAT & TERGUGAT Il, tanpaadanya klarifikasi & faktafakta hukum di lapangan atau hanya opsi sepihakSaja adalah sangat merugikan PENGGUGAT dan sebagai Bukti adanyaPerampasan terhadap Hak Asasi Penggugat yang diatur dalam UUD

Kedung Rukem IV No.4345 ikut disegel pula dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakanberibadah sholat dan aktifitas ibadah yang lainnya, dengan dalil Masjid a quotelah digunakan oleh PENGGUGAT sebagai tempat pencabulan tanpaadanya buktibukti yang kuat dan belum adanya putusan pengadilan yangberkekuatan tetap tentang adanya pencabulan adalah opini sepihakTERGUGAT yang melawan hukum dan hal ini telah melanggar Hak Asasiserta Melanggar UUD 1945; Semua ini akibat kecerobohan Tergugat II danTergugat Ill

KERUGIAN IMATERIIL MORIL TERMIRI DARI :Akibat Perobuatan Tergugat II dan Tergugat Ill yang TIDAKMENGHORMATI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH SERTA MENGINTERVENSIPENGADILAN NEGERI SURABAYA SERTA LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANGLAINNYA MENGAKIBAT PENGGUGAT SUDAH DIVONIS SEBAGAI PELAKUPENCABULAN DENGAN PUTUSAN DARI TERGUGAT II No.314/KPAI/VII/2008tertanggal 11 Juli 2008 Hal ini SANGAT MENYIKSA BATHIN DAN TELAHMENGHANCURKAN HARKAT DAN MARTABAT PENGGUGAT SEBAGAI MANUSIADAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILINDUNGI OLEH UUD

KERUGIAN IMATERIIL MORIL TERMIRI DARI :Akibat Perbuatan Tergugat II dan Tergugat Ill yang TIDAKMENGHORMATI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH SERTA MENGINTERVENSIPENGADILAN NEGERI SURABAYA SERTA LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANGLAINNYA MENGAKIBAT PENGGUGAT SUDAH DIVONIS SEBAGAI PELAKUPENCABULAN DENGAN PUTUSAN DARI TERGUGAT II No.314/KPAI/VII/2008tertanggal 11 Juli 2008 Hal ini SANGAT MENYIKSA BATHIN DAN TELAHMENGHANCURKAN HARKAT DAN MARTABAT PENGGUGAT SEBAGAI MANUSIADAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILINDUNGI OLEH UUD

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 c ayat (1)perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undangundang terhadap UUD, memutus sengketakewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikanOleh UUD, memutus' pembubaran partai politik danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;Menimbang, bahwa dari bunyi 24 c ayat (1) UUD1945 diatas bermakna bahwa setiap putusan MahkamahKonstitusi

Dalampertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usiaminimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak sajamenimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untukmembentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadappelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalamPasal 28B ayat (2) UUD 1945.

No. 27 P/HUM/201210 Bahwa Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945")juncto Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung ("UU MA") juncto Peraturan MA RINomor Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwaMahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

Dengan demikianPermen ESDM No. 07 Tahun 2012 juga melanggar salah satu asas dalampembentukan peraturan perundangundangan, yaitu asas dapatdilaksanakan, karena bila dilaksanakan justru akan menyebabkanPemohon dan ribuan pengusaha tambang lainnya, berikut puluhan ribukaryawan yang bekerja di perusahaan tambang, akan kehilangan27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Tiaptiap warga negara berhakatas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Padahal, hak atas kepastian hukum (legal certainty) adalah hakyang dilindungi dalam UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dengandemikian, Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tidak sajabertentangan dengan undangundang, melainkan juga bertentangandengan UUD 1945.Bahwa berdasarkan asas hukum lex superior derogat legi inferior,Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 dapat dikesampingkan. Pemohontidak wajib tunduk pada peraturan tersebut.

Bahwa disamping itu juga Judex Facti tidak meneliti substansi yang terkandungdalam putusan Mahkamah Agung RI dalam ketentuan Pasal 158 UU No. 13Tahun 2003 mengapa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD RI Tahun1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Sebabketentuan ini pada intinya adalah ketentuanketentuan yang menyangkut dalamketentuan hukum tindak pidana, dan bukan dalam konteks hubungan industrialyang menjurus kepada hukum keperdataan ;Ketentuan hukum pidana dan perdata

No. 690 K/Pdt.Sus/2010Tahun 1981 tentang KUHAP, di bagian lain Mahkamah Agung RI menilai Pasal158 UU No. 13 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD RI tahun 1945, sebabketentuan Pasal 185 ini memberikan kewenangan kepada Pengusaha untukmelakukan PHK karena pekerja telah melakukan kesalahan berat (tindakpidana) tanpa due process of law melalui putusan Pengadilan pidana yangindependen dan imparsial, melainkan cukup dengan keputusan pengusahayang didukung oleh buktibukti yang tidak perlu diuji keabsahannya

158 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003; Walaupun jika dilihat secaramendetail, satu persatu dari Pasal 24 Peraturan Perusahaan tidak satupundalam ayat tersebut dibunyikan tentang tindak pidana pencurian ;Bahwa oleh karena ketentuan bunyi Pasal 24 Peraturan Perusahaan adalahsubstansinya sama dengan bunyi ketentuan Pasal 158 UU No. 13 tahun 2003;Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor: 012/PUUI/2003 tanggal 28Oktober 2004, bahwa ketentuan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 adalahbertentangan dengan UUD

Materai Rp 6.000,Jumlah Rp 211.000,penetapan nomor 0077/pdt.p/20 14/pa.myl.Pertama, KetentuanPasal 7 ayat (1) sepanjang frasa /6 (enam belas) tahundan Pasal 7ayat (2) UU Perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehinggabertentangan dengan Pasal ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perkembanganhukum Indonesia yang mengatur usia anak telah mengalami kemajuan yang pesat,khususnya semenjak pengesahan Konvensi HakHak Anak.

jelas adanya ketidakpastian hukum dalam upaya melindungi hakhak anak,dimana setidaknya ada 19 peraturan perundangundangan yang mengatur usia anakadalah diatas 18 tahun.Kedua, Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 16 (enam belas) tahun dan Pasal 7ayat (2) UU Perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak, yangmengakibatkan dirampasnya hakhak anak untuk tumbuh dan berkembang, sertamendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) danPasal 28C ayat (1) UUD

dibenarkannya perkawinan bagi wanitayang sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam praktiknya menjadi peluangdilakukannya pernikahan bagi usia wanita sebelum umur 16 tahun yang menurut parapemohon merupakan perkawinan anak.Ketiga, Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa J6 (enam belas) tahun dan Pasal 7ayat (2) UU Perkawinan telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhanhak antara anak lakilaki dan anak perempuan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28Bayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD

No.385/Pdt.P/2013/PN.KIt.Menimbang bahwa oleh karena nama sebagai identitas diri adalah hak setiap orangsejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas nama sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya ; Menimbang bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebutsebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaitu seperti yangdisebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum

( Pasal 28 UUD ) dan ...... hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayatMenimbang, bahwa ternyata namanama yang dipilih untuk Pemohon tersebut setelahditeliti dengan seksama, ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat, agama, kebudayaansetempat, maupun azasazas ketertiban umum yang berlaku serta azasazas kesusilaan yangMenimbang bahwa disamping itu, namanama yang dipilih atau dikehendaki olehPemohon

cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untukdikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biayayang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat ketentuanketentuan yang terdapat dalam, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU.No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUD

Bahwa PERLAWANAN ini diajukan dalam rangka perlindungan diri jopenyelamatan kekayaan dan keuangan negara jo pembelaan negara atasperintah negara, konstitusi dan UndangUndang, dimana TiapTiap WargaNegara Berhak Dan Wajib lkut Serta Dalam Upaya Pembelaan Negaraberdasarkan Pasal 27 ayat (8) UUD 1945.2. Bahwa PERLAWANAN ini diajukan terkait dengan tindakan hukum paraTERLAWAN atas rencana eksekusi pengosongan pada hari kamis tanggal19 Januari 2017.

Menetapbkan PERKARA a quo TELAH INKRAH dan apabiladisengketakan merupakan sengketa ruang lingkup mandat kedaulatanrakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan BUKAN KEWENANGANPengadilan Negeri Wonosari.c. Menetapkan Terlawan dapat (mempunyai hak) untuk melakukantindakan hukum register.d. Menyatakan Para TERLAWAN c.g.

tgl. 24 November 2016dan Gelar Perkara No:1001.02/4872. 01.Pdt/01.17/NKRI tanggal 17 Januari 2017 jo Surat UPTNegara RI No: 1001.02/1111/ 01.17/NKRI tgl. 18/1/2017 yang telahINKRAH memenuhi rasa keadilan sebagaimana irahirah : Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ dengan MekanismeMUSYAWARAH MUFAKAT (sesuai Pasal 2 UU No. 48/2009 tentangKekuasaan Kehakiman) dan apabila disengketakan maka merupakansengketa ruang lingkup pelaksanaan mandat/kehendak/hak kedaulatanrakyat Pasal 1 ayat (2) UUD

Bahwa yang dimaksud dengan Badan Pemerintahan Pasal 4 ayat 1 :Presiden RI memegang kekuasaan perubahan menurut UUD.

Bahwa Badan pembentuk undang undang: Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: Presiden berhak mengajukan RancanganUndangUndang kepada DPR ; Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 : DPRD memegang kekuasaan membentukUndangUndang ; Pasal 26 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2003 : DPRmempunyai tugas dan wewenang membentuk UndangUndang yangdibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama ;Dari ketentuan pasalpasal ini. berarti Badan Pembentuk UndangUndang padasaat ini adalah DPR dan Presiden.

No. 169 K/Pid/2010Bahwa Badan Perwakilan Rakyat yang di bentuk oleh atau atas namapemerintahan : Pasal 19 ayat (1) UUD 1945: Anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum ; Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945: Pemilihan Umum diselenggarakan untukmemilih Anggota DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden DPRD ; Pasal 22 E, ayat (2) UUD 1945: Peserta Pemilihan Umum untuk memilihAnggota DPR dan Anggota DPRD adalah Partai politik ; Pasal 16 UU No.22 Tahun 2003: DPR terdiri dari anggota partai politik dipilihberdasar

hasil Pemilihan Umum ; Pasal 52 UU No.22 Tahun 2003 : DPRD terdiri dari anggota partai politikdipilin berdasar hasil Pemilihan Umum ;Dari ketentuan pasalpasal tersebut berarti DPR dan DPRD (atau secara khususdalam hal ini DPRD Sumatera Utara) tidak dibentuk oleh atau atas namaPemerintah, tetapi dibentuk melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atas nama rakyatIndonesia (Sumatera Utara), yang tegas digariskan pada : Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut Undang

1. Mengabulkn permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Uud Sanudin bin Sanusi) dengan Pemohon II (Kiki Purnamasari binti

Sumarna) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan

Kabupaten Kuningaan;

3. Membebankan kepada para pemohon

padatingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,untuk menguji undangundang terhadap Undang UndangDasar 1945 (UUD 45) ;. Hak menguji materiil pada Mahkamah Agung juga diaturdalam UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung, dalam Pasal 31, sebagai berikut1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secaramateriil hanya terhadap peraturan perundang undangandi bawah undang undang. ;2.

UUD Tahun 1945 BAB II! = Pasal 5 ayat (2) ;2. UUD Tahun 1945 BAB X A Pasal 28 D ayat (1) 2 dan3;3.

UUD Tahun 1945 Pasal 18 ;4.UU No.10 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan penjelasanUndang Undang No.10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 5 ;Bahwa dengan demikian Pemohon kami ini adalah sah dansesual prosedur yang ditent ukan oleh karenanyapermohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI .atasberlakunya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 dankhususnya pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 45Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan SekretarisDesa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangdikeluarkan tertanggal 30

atau Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan ;Bahwa meskipun jabatan Para Pemohon hanya sebagaiSekertaris Desa tetapi sesuai dengan perat urantersebut Para Pemohon seharusnya tetap di berikeadilan dan mendapat perlakuan kesamaan kedudukandalam pemerintahan dan hukum yang berlaku terhadapkedudukan atau jabatanjabatan lain dalam sistimpemerintahan Negara Indonesia ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka PeraturanPemerintah No.45 Tahun 2007 khususnya pada Pasal 10adalah bertentangan dengan :UUD

Dengandemikian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yangmenyatakan Peraturan Pererint ah Nomo 45 Tahun 2007Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PengangkatanSekr et ari s Desa Menj adi Pegawai Negeri Sipi bertentangan dengan BAB X A Pasal 28 D ayat (1), (2),(3) dan Pasal 18 UUD Tahun 1945 tidak perlu ditanggapiHal. 32 dari 30 hal. Put. No. 29P/HUM/2007karena kewenangan Mahkamah Agung hanya menguji Per at uranPerundang undangan dibawah Undang Undang ;2.

Hakhak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusionalberdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Menurut paraPemohon, frasa ditunjuk dan atau bertentangan dengan UUD 1945;> Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak bolehberbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai denganhukum dan peraturan perundangundangan, serta tindakan berdasarkanfreies Ermessen (discretionary powers).

Rakyat yang terdiri atas berbagaigolongan dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaanmasingmasing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI, terlebihlagi yang telah terbentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, tetapdiakui dan dihormati eksistensi dan hakhak tradisionalnya sebagai hakkonstitusional, terutama setelah terjadinya perubahan UUD 1945.

Haltersebut termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakathukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuail dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur dalam undangundang,> Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting danfundamental dalam lalulintas hubungan hukum.

Terkait dengan hal tersebut,UUD 1945 telah menentukan dasardasar konstitusionalnya, sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yangmenyatakan, (2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara danyang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, (3) Bumidan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomidengan

dan huruf PeraturanPresiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatanselanjutnya disebut Perpes Jaminan Kesehatan bertentangan denganketentuan perundangundangan yang ada di atasnya dan diskriminatifsehingga harus diuji keberlakuannya olen Mahkamah Agung.Kewenangan Mahkamah Agung dalam Mengwuji Peraturan PerudangUndangan di Bawah UndangUndang.Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) UndangUndang Dasar 1945(selanjutnya disebut sebagai UUD

III/MPR/2000 tentang Sumber Hukumdan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan secara tegasmenyatakan: Mahkamah Agung berwenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang;Bahwa ketentuan UUD 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjutdalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa MahkamahAgung berwenang menguji peraturan perundangundangan di bawahHalaman 4 dari 57 halaman.

Bahwa pada prinsipnya negara sesuai dengan amanat Alineakeempat pembukaan UUD 1945, ketentuan Pasal 28H ayat (3),Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memiliki tanggung jawabuntuk membentuk sistem jaminan sosial dan penyediaan fasilitaspelayanan kesehatan guna untuk melindungi segenap bangsaIndonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untukmemajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupanbangsa.Halaman 38 dari 57 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2020c.

Hal tersebut memungkinkan negara untuk memenuhi haklayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945. Namundemikian, seseorang yang memiliki penghasilan lebih sehinggamenginginkan pelayanan kesehatan di luar kebutuhan dasarnyatetap dapat memilih layanan kesehatan yang diinginkan (naikkelas), tentu dengan selisih biaya lebih dari biaya yang menjadihaknya, dan merupakan tanggungan pribadi orang tersebut.

Bahwa berdasarkan Poin 1 dan Poin 2 sebagaimana tersebut diatas, ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf i Perpres 82/2018 yangmenyatakan bahwa gangguan kesehatan/penyakit akibatketergantungan obat dan/atau alkohol tidak dijamin olehpelayanan kesehatan dari program Jaminan Kesehatan, tidakbertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, Pasal 3 ayat(3), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang HAM dan UndangUndang Nomor 11 Tahun2005 tentang Pengesahan /nternational Covenant

DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi, yang pembentukannya tidak memenuhiketentuan yang berlaku, yaitu asas kelembagaan atau pejabatpembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki danmateri muatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf bdan c UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan;Bahwa Pasal 24A UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya mohon disebut UUD

AlasanAlasan Hukum;1.Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa:Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecualiurusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagaiurusan Pemerintah Pusat, kemudian ayat (6) di pasal yang samamenyebutkan: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturandaerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dantugas pembantuan:.

Sumber Daya Alam khususnya bidang pertanahan termasukpembuatan zona hijau haruslah berlandaskan pada ketentuan Pasal 33ayat (3) UUD 1945 menambahkan bahwa: Bumi dan air dan kekayaanHalaman 10 dari 28 halaman.

Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat(2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, maka dapat disimpulkan bahwaMahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan danmengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannyabersifat final;3.

Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsungyang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1).

UUD A NAJAYA.dan Dra. ISTIANI FARDA masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengandidampingi RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu jugaputusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri olehPenggugat dan Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd ttdDrs.MOH . UUD A NAJAYA Drs. H. MASYKURI HM, MHIttdDra. ISTIANI FARDAPanitera Pengganti,ttdRATNAWATL, S.HHim. 5 dari 6 hlm. Put. No: /Pdt.G/2011/PA.Kab.

) 1945; Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya ;Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945; Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhandasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh mamfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnyaoc>dan demi kesejahteraan umat manusiaPasal 28 C ayat (2) UUD 1945; Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknyasecara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa dan negaranya ;Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945; Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yangadil dan layak dalam hubungan kerja ;Pasal 28 F UUD 1945;15 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengambangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencanri,memperoleh, memiliki, menyimpan mengelola dan menyampaikan informasidengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ;Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945; Setiap

orang berhak atas perlindungan din pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman danperlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang>merupakan hak asasiPasal 28 H ayat (1) UUD 1945; Setiap orang berhak hidup sejah tera lahir dan bathin, bertempat tinggal , danmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperolehpelayanan kesehatan ;Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945; Setiap orang berhak

atas jaminan sosial yang memaungkin pengembangan dirinyasecara utuh sebagai manusia yang bermartabat ;Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945; Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik milik tersebuttidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapun ;Bahwa selain itu UNDANGUNDANG Nomor : 39 tahun 1999 tentang HAM jugamenjamin hakhak asasi manusia ini antara lain :Pasal 9 UndangUndang Nomor : 39 tahun 1999 tentang HAM (UU HAM)menyatakan :1.

Kewajiban konstutusi PARA TERGUGAT:Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 ; Perlidungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalahtanggung jawab Negara, terutama pemerintah ;Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945: Untuk menegakan dan melidungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negarahukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dandituangkan dalam peraturan perudanganundangan ;Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 :Negara mengembangan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat