Ditemukan 7736 data
198 — 43
Ahli waris sebagai pemegang hak atas tidak mendapat jaminan kepastianhukum karena ahli waris tersebut tidak mempunyai sertifikat sebagai surattanda bukti hak yang tertulis atas nama ahli waris2. Ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya jual beli,Hibah, Tukar Menukar, Pembagian Hak Bersama dllHalaman 79 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.Menimbang bahwa pembayaran ganti rugi terhadap tanah seluas 9.000M?
I MADE DHAMA, SH
Terdakwa:
1.I Dewa Ketut Oka Merta
2.I Dewa Nyoman Ngurah Swastika
141 — 74
ceritakan bahwa saksi ditugaskanke Kantor Kepolisian terkait adanya panggilan sebagai saksi; Bahwa Saksi tidak tahu letak obyek tanahnya; Bahwa bukan saksi yang memproses serah terima pembuatan sertifikat; Bahwa bukan saksi yang meproses keberatan penerbitan sertifikat yangdiajukan oleh Para Terdakwa Bahwa saksi pernah tandatangan surat berita acara penyitaan daripenyidik; Bahwa Saksi tidak ingat jumlah surat yang disita oleh Penyidik; Bahwa ada surat yang saudara serahkan kepada Penyidik tentang SuratTanda
116 — 14
Lebih lanjut dikatakan dalamPasal 32 PP Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai datafisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan datayuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanahhak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi VPenggugat Rekovensi , telahmenguasai obyek sengketa menguasai objek yang menjadi sengketa tersebutadalah karena
103 — 16
Foto copy PBB jatuh tempo atas nama ACHMAD SUNARTO, Fotocopy Surat TandaTerma Setoran (STTS) atas nama ACHMAD SUNARTO, Foto copy SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi tahun 2014 dan Bangunan Tahun 2014, Fotocopy Tanda Terima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nnn ACHMAD SUNARTO,Foto copy PBB jatuh tempo atas nama ACHMAD SUNARTO, Fotocopy Surat TandaTerima Setoran (STTS) atas nama ACHMAD SUNARTO tahun 2016, Fotocopy SuratTanda Terma Setoran (STTS) atas nama ACHMAD SUNARTO tahun 2012, sesuaidengan
1.MAYJEN TNI PURN SARDAN MARBUN
2.MEITY ANITA
Tergugat:
1.MANATAP B. K. W. MARBUN
2.DESNO LOVRIZKY YORCAESAR MARBUN
Turut Tergugat:
1.PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK, KANTOR CABANG HARMONI
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK, KANTOR CABANG VETERAN
3.PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK, KANTOR CABANG CUT MUTIAH
844 — 545
Penggugat ;Bahwa surat bukti Penggugat bertanda P.16, P.17, berupa resume Keperawatandan Akta Notaris No. 40 tanggal 29092017, hemat Majelis Hakim surat ini tidakmembuktikan kalau Tergugat I, Tergugat Il ada melakukan penarikan uang ataupemindahbukuan dari rekening Penggugat Sardan Marbun, karena itu tidak perludipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan ;Bahwa surat bukti Penggugat bertanda P.18, P.19, P.41, masingmasing berupaSurat dari POLRES Metro Jakarta Timur bertanggal 6 September 2019 dan SuratTanda
166 — 102
dalam GugatannyaBahwa selain itu Pasal 1 (satu) butir (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut :Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan Pasal ini, maka sudah sangat jelas bahwa satusatunya SuratTanda
Terbanding/Penggugat : PT.Perkebunan Nusantara II
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Bupati Kabupaten Deli Serdang
185 — 180
Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.55/Desa Tungguronotertanggal 19 Juni 2003 atas nama Penggugat yang diterbitkan olehTergugat VI, yang HGU nya berakhir pada tanggal 18 Juni 2028 dan PetaPendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 adalah Surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis atas tanah terperkara seluas 594,76Ha (lima ratus Sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam hektar), halini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5
101 — 48
Kaimana yang dipercayakan kepada saksi untuk digunakan adalahsaksi EKO IRAWAN bersama dengan Terdakwa;Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK (SuratTanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) lembar foto copy BPKB (BuktiKepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan penjelasan Nama pemilik atasHalaman 49 dari 100 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ffk.nama: DINAS PERINDAGKOP UMKM DAN P.
115 — 13
DiratamaRaya yang seharusnya ditanda tangani oleh JAMALUDDIN, SE. dilakukanpenandatanganan oleh AMRI CHANIAGO atas permintaan dan persetujuan dariJAMALUDDIN, SE. dengan alasan suratsurat tersebut penyelesaiannya diSabang, sementara JAMALUDDIN, SE. berada di Banda Aceh dan sedangsibuk pengurus persiapan untuk berangkat haji ke Tanah Suci, kecuali suratTanda Terima Pencairan Dana 100% ditanda tangani sendiri olehJAMALUDDIN;Bahwa benar, setelah dokumen tersebut ditandatangani Ir.
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
236 — 68
menemukan tersangkanya;Menimbang, bahwa tentang Penghentian Penyidikan diatur dalamPasal 109 (2) KUHAP yang menyebutkan: Dalam hal penyidik menghentikanpenyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyataHalaman 87 dari 108 Halaman Putusan Nomor : 103/Pid.Pra/2021/PN Jmbbukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum,maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangkaatau keluarganya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon P8 berupa SuratTanda
331 — 206
PUUJB tersebut semua atas sepengetahuan saksiARFIANA PURBOHADI tapi untuk pembuatan ini para pihak tidak datang kekantor notaris, melainkan dibawa oleh Terdakwa;Bahwa menurut Saksi FIKRI, Jual Beli antara saksi MARDIYANTO dengansaksi MUAMAR EMIR ANANTA sebagaimana dalam 3 AJB tersebut sudahlunas, sehingga saksi kemudian diminta untuk dibuatkan Akta Jual Beli antarasaksi LUCKY AZIZA dan saksi MARDIYANTO, ketika Saksi meminta kwitansipelunasannya, Saksi FIKRI tidak memberikannya, dan sesuai dengan surattanda
1.Marwan Arifin, S.H.
2.Aguslan, S.H.
3.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
4.Syahrianto Subuki, SH
5.Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H.
Terdakwa:
1.Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin
2.Yopi Wijaya Putra Alias Yopi
3.Ilham Saputra Jaya, SH Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said
4.Apriaji Alias Aji Bin Mustarim
5.Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin
6.Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro
7.Irpan Alias Irpan Bin Yunus
8.Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief
9.La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba
195 — 108
melakukanperusakan dan pembakaran terhadap kendaraan, alat berat, gedung,dan fasilitas lainnya, dan sekira pukul 20.00 WITA massa aksi perlahanlahan membubarkan diri dari lokasi unjuk rasa tersebut; Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Polsek Bondoala PolresKonawe telah menerima Surat Pemberitahuan dari Himpunan EksKaryawan (Hekkar) PT VDNI dan PT OSS bersama Masyarakat PencariKerja (MPK) Kecamatan Morosi Dan Sekitarnya perihal Aksi Damai,tetapi pihak Polsek Bondoala Polres Konawe tidak menerbitkan SuratTanda
129 — 26
/2018/PN.JktTimatas nama PRIMA HUTAMA menjualnya= untukkepentingan PIHAK KETIGA (TERGUGAT);g) Bahwa apabila hasil penjualan sebidang tanah tersebutbelum memenuhi besarnya pinjaman PIHAK PERTAMAkepada PIHAK KETIGA (TERGUGAT), maka PIHAKPERTAMA akan memperhitungkan penyelesaian segerasebelum/sesudah tanah tersebut terjual dengan saudaraJAFAR SODIK yang turut menggunakan pinjaman uangPIHAK PERTAMA tersebut;h) Bahwa sehubungan dengan KESEPAKATAN BERSAMA inimaka PIHAK KETIGA (TERGUGAT) akan mencabut SuratTanda
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK
387 — 46
dalamkawasan hutan Negara dari pejabat yang berwenang, kemudianterdakwa bersama yang lainnya di bawa oleh saksi Gregorius HakiTaslulu dan saksi Polikarpus Ikun Fahik ke Polres Timor Tengah Utarabeserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit kKendaraan dump truck roda 6(enam) dengan nomor polisi DH8207DD yang pada kaca depanterdapat tulisan GRACIA, 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan yangterdapat tulisan MITSUBISHI yang pada gantungan kunci terdapat 2(dua) buah kunci yang terdapat tulisan AT, 1 (satu) lembar SURATTANDA
110 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 672/B/PK/PJK/2016Terbanding) pada tanggal 13 Februari 2014 sesuai dengan surattanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) NomorDokumen: 201402130205;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat(3) juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak,maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.50091/PP/M.XIII/15/2014 tanggal 23Januari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak atau
146 — 25
Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (1) menyatakan sertifikat merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenaidata fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya , sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat ukur dan bakutanah hak yang bersangkutan dan sertifikat merupakan alat pembuktian yangsempurna;4.
Pembanding/Penggugat II : HJ. LIENA RUMSIAH Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat III : LILY SUCIATI SUJONO Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat IV : H. HAERUDDIN HAMID, DRS Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat V : ADINATA FEBIAN WIJAYA, ST Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat VI : JODIUS PAUNDU Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat VII : MANISI AYAWAILA Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat VIII : HJ. HASNAH S. ARIFIN Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat IX : HJ. UMRAH TAKDIR Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat X : ELISABET TANDI Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat XI : H.M. SIRADJUDDIN IDRUS, DRS Diwakili Oleh : ADRIAN JOHANES MATAPERE
Pembanding/Penggugat XII : HASAN HUDJI Di
185 — 166
data yangada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutanBahwa PT PLN (Persero) telah memiliki bukti Kepemilikan hak atas tanahberupa sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan olen Badan PertanahanNasional Kotamadya Makassar, dimana sertifikat tersebut berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia diakui sebagai alat pembuktianyang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: Sertifikat merupakan surattanda
207 — 27
Hasnil, M.Yasin & Rekan yang kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya SuratTanda Penerimaan Pembayaran Honorarium (imbalan jasa) PengurusanRestitusi/Kompensasi PPh Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 kepada KAP. HASNIL,M. YASIN & REKAN, yang ditandatangani oleh Drs. L. DERMANSIUS PURBAselaku Atasan Langsung Bendahara Kab. Simalungun, saksi SUGIATT selakuBendaharawan Rutin Kab. Simalungun dan terdakwa Drs. H. HASNIL, MMselaku Managing Partner KAP Hasnil, M.
Pemberian Surat surattanda bukti hak = yangberlaku sebagai alatpembuktian yang kuat Pasal 20 Ayat71(2)Hak Milik dapatberalih dandialihkan kepadapihak lainb.
MAULANA SARAGIH
Tergugat:
PT.ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI PEKANBARU
Turut Tergugat:
1.Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Kepenghuluan Putat
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR RIAU Cq BUPATI ROKAN HILIR Cq CAMAT TANAH PUTIH Cq PENGHULU PUTAT
229 — 435
objek sengketa, bahwa lahan yang Tergugat kuasai adalahatas penyerahan dari Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB) pada tahun 2007dengan Pola Kemitraan Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) tanah seluas +5.000 Ha berdasarkan Surat Akta Perjanjian di depan Notaris Nomor 20 tanggal19 November 2007 antara Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB) dengan PT.APSL (vide bukti T.14);Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut ternyata di persidangantidak dapat di tunjukan aslinya, namun berdasarkan bukti T.15 berupa Surattanda