Ditemukan 31866 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disersi diversi deksi
Penelusuran terkait : Surat keputusan direksi bri Perselisihan antar direksi (rups) Direksi bank Ketaatan bank Keputusan direksi pt. (persero) biro klasifikasi indonesia Surat direksi pt. kereta api (persero) perihal pembatalan perjanjian Pt. luxe utama indonesia vs direksi pt. perikanan indonesia;; Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana korupsi Korporasi Pt nke Pt dgi Kepailitan Harta kekayaan direksi Piercing corporate veil Menembus tabir perusahaan Surat keputusan direksi pt. pusri nomor : sk/pen.c/032/2004 tanggal 11 maret 2004 Mahyati direksi pt. bank mandiri tbk pusat di jakarta cq. bank mandiri tbk cabang bener meriah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-02-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/Pdt/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — DIREKSI (PERUSAHAAN DAERAH) PD. PASAR JAYA ; H. SUHAEMI ZAKIR
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI (PERUSAHAAN DAERAH) PD. PASAR JAYA ; H. SUHAEMI ZAKIR
    PUTUSANNo. 814 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :DIREKSI (PERUSAHAAN DAERAH) PD. PASAR JAYA,berkedudukan di Pasar Pramuka Lt. IV, Jalan Pramuka, Jakarta Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada DESMIHANDI, SH danMUCHLIS B. SAHAB, SH.
    alamat, oleh karena Tergugat Iselaku Manager Area 13 PD Pasar Jaya, tidak berwenang dan/atau tidak berhakmewakili PD Pasar Jaya didalam Pengadilan ;3 Bahwa, Tergugat I bukan merupakan badan hukum / subjek hukum tersendiriyang terpisahkan dari badan hukum PD Pasar Jaya, melainkan secara strukturalTergugat I adalah perpanjangan tangan dan bertanggung jawab penuh kepadaDireksi PD Pasar Jaya (Tergugat I) ;4 Bahwa secara hukum yang berhak untuk mewakili PD Pasar Jaya didalamPengadilan adalah atas nama Direksi
    Gugatan salah alamat.Judex Facti dalam Pertimbangan hukumnya halaman 19 Alinia ke3, memberikanpertimbangan sebagai berikut :veces Menimbang bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IIsebagaimana tersebut diatas yang juga mengakui bahwa Tergugat I adalahperpanjangan tangan dan bertanggung jawab penuh kepada Tergugat II danmenghubungkannya dengan gugatan Penggugat ternyata apa yang dilakukan olehPenggugat tersebut adalah sah menurut hukum karena Penggugat dalam gugatannyatelah menggugat Direksi
    No. 814 K/Pdt/2011berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) ataumungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang Pihak dalam Gugatan) dst ;Bahwa Eksepsi tersebut diatas secara hukum menjadi sangat berarti dalamperkara ini, karena terhitung sejak 7 Januari 2010, melalui Peraturan Gubemur ProvinsiIbukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PerusahaanDaerah Pasar Jaya jounto Peraturan Direksi Perusahaan daerah Pasar Jaya ProvinsiDaerah
    dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-12-2007 — Upload : 19-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1445K/PDT/2007
Tanggal 13 Desember 2007 — MARTIN PANGKEREGO ; DIREKSI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARTIN PANGKEREGO ; DIREKSI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 680 PK/Pdt/2010
Tanggal 23 Agustus 2011 — TUAN HAJI ZAINUDDIN ; DIREKSI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUAN HAJI ZAINUDDIN ; DIREKSI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Upload : 10-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1685 K/PDT/2009
Tengku Azan Khan; Direksi PT. PN.II (Persero) dkk
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tengku Azan Khan; Direksi PT. PN.II (Persero) dkk
    DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II(PERSERO), berkedudukan di Jalan Tanjung MorawaMedan ;2. PEMERINTAH R.I Cq. PRESIDEN R.I Cq. MENTERIDALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAHTINGKAT SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KEPALADAERAH TINGKAT II DELI SERDANG, berkedudukan diLubuk Pakam ;3. PEMERINTAH R.I. Cg. MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Ca.KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL Tk.
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-02-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 5 Oktober 2016 — HAMDY NEGA LAWAN Direksi PT. Bank Mega, Tbk , dkk
87 — 11
  • HAMDY NEGA LAWAN Direksi PT. Bank Mega, Tbk , dkk
    Direksi PT. Bank Mega, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan,suatu bank berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurutdan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, Cq. Branch SmallMedium Enterprise Manager Cabang Padang Jalan JenderalSudirman No.42 BC Kota Padang, dalam hal ini memberiKuasa Kepada:1. John Eric Pontoh S.H.;2. Tuti Andayani Sebayang, S.H.;3. Tunggul Tambunan, S.H;Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 24/Pat.G/2016/PN PdgSuciati Eka Pertiwi, S.H.;Steven Albert, S.H.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-10-2014 — Upload : 14-12-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 203/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 7 Oktober 2014 — TJASMITO, dkk melawan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, dkk
30 — 12
  • TJASMITO, dkk melawan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, dkk
    Direksi PT. Bank Danamon Indonesia Cq Kepala unit DSPUnit Pasar Banjardowo ;Berkedudukan di JI. Piere Tendean No. 57 Desa BanjardawaKecamatan Taman, Kabupaten Pemalang ;Hal 1 dari7 hal. Putusan No. 203/PDT/2014/PT SMG2. Menteri Keuangan Ca. Dirjen Kekayaan Negara Cq. KepalaKPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang )Tegal;Berkedudukan di JI. KS. TUBUN No. 12 Tegal ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-07-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/Pdt/2012
Tanggal 31 Juli 2012 — SELAMAT KISWAN ,dk ; DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),
68 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SELAMAT KISWAN ,dk ; DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),
    Kuasa Pelawan tidak berwenang (ExceptioDiskualifikasi) ;Bahwa dalam Perlawanannya halaman 1 (satu) menyebutkan : bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Perkebunan Nusantara Il(Persero) ;Bahwa secara hukum penyebutan kata Direksi berarti Kuasatersebut bertindak untuk kepentingan Person (Direksi) bukan untukkepentingan Badan Hukum (PT) ;Bahwa akan tetapi dalam uraianuraian Pelawan dalam perlawanannya menyebutkan bahwa Pelawan adalah pemegang hak yang terdaftaratas nama PT.
    Perkebunan Nusantara Il (Persero), bukan atas namaDireksi ;Bahwa dengan demikian tidak ada korelasi hukum antara Pelawan(Kuasa dengan objek yang dituntut, dimana yang menuntut adalah Direksi(Person), sedangkan objek yang dituntut terdaftar atas nama PT (BadanHukum) atau dengan kata lain yang memberikan kuasa adalah Direksi PTPerkebunan Nusantara Il (Perorangan), sedangkan Kuasa tersebut bertindak untuk kepentingan PT.
    No.179 K/Pdt/2012diwakili oleh Direksi PT. Perkebunan Nusantara II bukan Direksi PTPN Ildiwakili oleh Direktur Utama ;Il.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-08-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163K/TUN/2005
Tanggal 14 Agustus 2007 — AZWAR NAZALY ; DIREKSI PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero),
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AZWAR NAZALY ; DIREKSI PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero),
    Kawasan IndustriWijayakusuma (Persero) Semarang yang semula dijabat oleh Penggugat,dengan dasar Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Industri Wijayakusuma(Persero) Nomor : 10/SK/D.KIW/8/2004 tentang Mutasi Saudara Ir. AzwarNazaly dari Jabatan Manager Pengembangan ke Jabatan Manager Teknik PT.Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Semarang tanggal 1 Agustus 2002;Hal. 1 dari 8 hal. Put.
    adanya rekayasadalam Addendum surat tersebut, dimana baru dibuat pada tanggal 30 Maret2004, sehingga Penggugat menolak untuk membubuhkan paraf yang dimintaoleh Direksi dengan alasan adanya perbedaan tanggal pada Addendumtersebut di atas yang mengakibatkan Negara, khususnya PT.
    No.163 K/TUN/2005kawasan industri serta pelayanan purna jual kepada investor, maka SuratKeputusan Direksi PT.
    Kawasan Industri Wijayakusuma(Persero) Semarang adalah batal demi hukum karena cacat dalam proseduraldan secara substansial dalam Pernyataan Keputusan Rapat pada PerubahanAnggaran Dasar tanggal 31 Maret 1998 Pasal 11 tentang Tugas Pokok Direksi,angka 6 huruf (f) dinyatakan : Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapatpersetujuan tertulis dari Komisaris, untuk menetapkan dan menyesuaikanstruktur organisasi, ini dapat dipahami termasuk pelepasan personel yangmenjabat dalam struktur itu.
    Hakekathukum Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Industri Wijayakusuma(Persero) No.09/SK/D.KIW/4/2004 tertanggal 16 April 2004 merupakansanksi dari Tergugat yang dikenakan kepada Penggugat, sebabpertimbangan dalam Surat Keputusan Direksi di atas dinyatakan : bahwadalam rangka efektifitas Sumber Daya Manusia yang tersedia di PT.Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), maka diperlukan penataankembali penempatan personel manager.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 710 K/PDT.SUS/2011
DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB HOTEL PERDANA WISATA; DADANG MIFTAH M.
30 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB HOTEL PERDANA WISATA; DADANG MIFTAH M.
    pihakdibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 58UndangUndang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankankepada negara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 dan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juli 2014 — JUSTINUS SINURAT;DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
66 — 45
  • JUSTINUS SINURAT;DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
    ;Apabila Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berpedomankepada Pasal 17 ayat (5) butir a, artinya :1 Putusan Hukuman Disiplin dipastikan ada (putusan bersalah) namundalilnya belum ditemukan. Kondisi demikian melanggar Hak AsasiManusia (HAM) sebagaimana sudah diatur secara rinci pada UUD1945 BAB X tentang Hak Asasi Manusia, atau UU No. 30 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.
    ;DALAM POKOK SENGKETABahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, makaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yangamarnya sebagai berikut :DALAM POKOK SENGKETA1Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi PT.
    BankRakyat Indonesia(Persero) Tbk., Kanwil BRI Jayapura sebagai Penggugat dan gugatan diajukan kepada Direksi PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk., sebagai subjek Tergugat.
    BuktiT1 : Surat Keputusan NOKEP : 846DIR/KPS/12.2013 Tentang TurunJabatan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, tanggal5 Desember 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; 2. BuktiT2 : Keputusan Mentert Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor : AHU48353.AH.01.02.Tahun 2008 TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;(Fotocopy) ; 3.
    Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. ; Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan SerikatPekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., telah membuat Perjanjian KerjaBersama (vide bukti T12), yaitu Perjanjian Kerja Bersama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-04-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 April 2015 — DEDY SANTONI VS Direksi PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT (UNIBIS)
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEDY SANTONI VS Direksi PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT (UNIBIS)
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata
Register : 20-10-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 16/Pdt.Bth/2020/PN Lsm
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
1.Nurmalis
2.Zulmahdi
Tergugat:
2.Direksi PT. Sabang Subur
3.Direksi PT. Bangun Mitra Bersama
173 — 55
  • Penggugat:
    1.Nurmalis
    2.Zulmahdi
    Tergugat:
    2.Direksi PT. Sabang Subur
    3.Direksi PT. Bangun Mitra Bersama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1412 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — RIDWAN WIJAYA, DKK VS DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), DKK
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIDWAN WIJAYA, DKK VS DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), DKK
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus PHI
Register : 11-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pdg
Tanggal 18 Nopember 2014 — - SUARDI SYAIP, DKK MELAWAN : - DIREKSI PT. ANDALAS MERAPI TIMBER
107 — 17
  • - SUARDI SYAIP, DKKMELAWAN :- DIREKSI PT. ANDALAS MERAPI TIMBER
    Andalas Merapi Timber dengan adanya pihak lain yangmengklaim sebagai Pengurus/Direksi PT. Andalas Merapi Timber yangbaru sementara Direksi yang ada merasa tidak pernah mengundurkan diridan tetap sebagai Direksi yang sah sehingga terjadi dualismekepemimpinan perusahaan.
    Pag.Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mencoba mengajukanpermohonan Pemutusan Hubungan Kerja ke manajemen perusahaan akantetapi sama sekali tidak digubris oleh Direksi apalagi untuk membayarkanhakhak para Penggugat selaku Pekerja.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 12-12-2013 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 123/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 5 Juni 2014 — ANTONIUS GINTING VS DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN
84 — 49
  • -------------------------------------- M E N G A D I L I :----------------------------------DALAM PENUNDAAN : - Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan (Penundaan) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor : 300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang : Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa Lalang Kota Medan atas nama DERMAWAN GINTING yang dimohonkan Penggugat ; -DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
    Menyatakan Batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor : 300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang : Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa Lalang Kota Medan atas nama DERMAWAN GINTING ;------------------------------------3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mancabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor : 300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang : Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa Lalang Kota Medan atas nama DERMAWAN GINTING ; ---4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; ----------------------------- 5.
    ANTONIUS GINTING VS DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN
    Surat Undangan Direksi PD. Pasar Kota Medan Nomor : 005/7453/PDPKM/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;. Disposisi Direksi PD. Pasar Kota Medan, tanggal 23 Nopember7.
    Surat Undangan Direksi PD. Pasar Kota Medan Nomor :005/7571/PDPKM/2013 tanggal O06 Desember 2013 ;Tanpa adanya Disposisi Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota8.
    TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAHPASAR KOTA MEDAN NOMOR : 300/7586/PDPKM/2013 TANGGAL 06 DESEMBER 2013 TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT : Bahwa akibat tindakan Tergugat yang Sewenangwenang danMelanggar Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik dalammenerbitkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah PasarKota Medan Nomor : 300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember2013 tentang : Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa LalangKota Medan Atas nama DERMAWAN GINTING, jelas telah16merugikan Penggugat
    Bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat diatas sangatjelas Penggugat mempermasalahkan tentang Keputusan DireksiPD Pasar Kota Medan yakni : Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan Nomor :300 /7892 / PDPKM/2012tanggal 07 Desember 2012 tentang izin Pengelolaan JagaMalam di Pasar Desa Lalang Kota Medan atas nama AntoniusGinting (Penggugat) dan Keputusan Direksi Perusahaan DaerahPasar Kota Medan Nomor 300/7586/PDPKM/2013 tanggal06 Desember 2013 Tentang Izin Pengelolaan Jaga Malam diPasar
    Bahwa gugatan Penggugat pada halaman (1), denganjelas menyatakan mengajukan gugatan sengketa TataUsaha Negara terhadap Direksi Perusahaan DaerahPasar Kota Medan, yang disebut Tergugat ; 1.3.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 16-09-2013 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 13-02-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 90/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 30 Januari 2013 — Drs.IRWANSYAH SIREGAR VS DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
67 — 29
  • Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi
    Drs.IRWANSYAH SIREGAR VS DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
    DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINS! SUMATERA UTARA ; Berkedudukan diJl.Sisingamangaraja No.1 Kelurahan Pasar Baru,Kecamatan Medan Kota,Kota Medan, dalam hal ini memberiKuasa kepada ; 1. HALOMOAN SIANIPAR,SH ; 2.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 05-11-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PT JAYAPURA Nomor 46/PDT/2012/PT.JPR
Tanggal 14 Januari 2013 — Ambersius Adriher Anderi vs Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua
29 — 20
  • Ambersius Adriher Anderi vs Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua
    Bank Pembangunan Daerah Papua,berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 101/Kepeg/2006 tanggal 06Desember 2006 (Bukti P.1);3.
    Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) Nomor : 30/DIRBPD/VII/05tanggal 8 Juli 2005 tentang Peraturan Disiplin dan Penerapan SanksiPegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bukti T. 13).
    Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) Nomor : 30/DIRBPD/VII/05tanggal 08 Juli 2005 tentang Peraturan Disiplin dan PenerapanSanksi Pegawai PT.
    Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) Nomor : 70/DIRBPD/XII/04tanggal 27 Desember 2004 tentang Kode Etik Bank Papua (Bukti T.14) yaitu :i. Insan Bank Papua untuk melakukan pencatatan wajib berlakujujur, obyektif dan akurat. (Butir IV. 8).ii. Senantiasa memberikan pelayanan sesuai kwalitas yangdiharapkan. (Butir IV. 3). ili. Insan Bank P. h nduk dan hterh mperaturan dan kebijakan yang ditetapkan Bank Papua.
    Surat Keputusan Direksi (SK. Direksi) Nomor 30/DIRBPD/VII/05tanggal 8 Juli 2005 tentang Peraturan Disiplin dan Penerapan SanksiPegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua pada lampiran jenisjenis pelanggaran:e Nomor 1: Melakukan halhalyang dapat menurunkan citra , harkatdan martabat perusahaaan seperti : mabukmabukan, judi, hidupbersama (kumpul kebo) dan atau hamil di luar nikah dan atau segalaperbuatan yang dilarang kode etik Bank Papua (Bukti T.13)b. Surat Keputusan Direksi (SK.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Putus : 19-02-2009 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 03/B/2009/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Februari 2009 — RUDDIN AKBAR LUBIS, SH; DIREKSI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
115 — 45
  • RUDDIN AKBAR LUBIS, SH; DIREKSI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1722 K/Pdt/2011
Tanggal 3 Januari 2012 — HASYIM YATIM VS DIREKSI PT. PULOMAS JAYA,DK
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HASYIM YATIM VS DIREKSI PT. PULOMAS JAYA,DK
    DIREKSI PT. PULOMAS JAYA, berkedudukan di KomplekPertokoan Pulo Mas, Jalan A. Yani, Pulo Mas, JakartaTimur;2.
    Adapunyang menjadi alasan dari permohonan putusan sela ini adalah adanyagugatan yang diajukan kepada TERGUGAT dalam hal ini DIREKSI PT.PULOMAS JAYA;Bahwa sesuai dengan Undangundang RI No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas BAB Tentang Ketentuan Umum, ada perbedaanyang sangat signifikan antara Perseroan Terbatas dengan Direksi.Adapun perbedaan tersebut disalin berikut ini:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkanperjanjian
    , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi /dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya;Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luarPengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Hal. 7 dari 14 hal.
    Orang tersebut adalahdia/mereka yang berkedudukan sebagai anggota Direksi yang terdiri atasnatural persons.
    Pulomas Jaya diwakili oleh Direksi PT Pulomas Jayatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : H.
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 21-10-2014 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN MANADO Nomor 407/Pdt.G/2014/PN.Mnd
Tanggal 18 Mei 2015 — - FERNY ROBERT MANOPO MELAWAN Direksi PT. Bank Bukopin, DKK
107 — 40
  • - FERNY ROBERT MANOPO MELAWAN Direksi PT. Bank Bukopin, DKK
    Direksi PT. Bank Bukopin di Jakarta Cq Kepala Cabang BankBukopin berkedudukan di Manado Sulawesi Utara ;Selanjutnya disebut Sebagai ................ccceeeeeeceeeeeeeeseeeees TERGUGATI ;2. Bapak Kapolri di Jakarta Cq Kapolda Sulawesi Utara Cq DirekturTindak Pidana Khusus Polda Sulawesi Utaradi Manado ;Selanjutnya disebut sebagai ...............ccceceeeeeeeeeeeeeeenes TERGUGAT Il;3.