surat pencalonan besertapersyaratan pasangan calon paling lama 14 (empatbelas) hari sejak saat pemberitahuan hasilpenelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/ atauKPU kabupaten/ kota ; KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten / kotamelakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (3b)sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari kepada pimpinanpartai politik atau gabungan partai

politik yangmengusulkannya atau calonperseorangan ;+Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat danditolak oleh KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten /Kota, partai politik atau gabungan partai politikatau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukanKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitianpersyaratan administrasi pasangan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanKPU ; ++ eeeMenimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat

Lembata menerima hasil laporan pansus ;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadirkarena ada kader partai yang disebutsebut dalam pansus sehinggadipertimbangkan kehadiran kami dalam paripurna;Bahwa saat menerima dokumen dari Terdakwa Fransiskus Limawai tidaksempat tanya mengenai perbedaan;Bahwa Surat klarifikasi dari Lembaga DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB sejakperiode 2009 2014 dan periode 2014 2019;Bahwa saksi sebagai anggota pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan sehingga dibentukpansus , oleh karena pada tanggal 17 April 2013 ada rapat internal diruang Ketua DPRD Kab. Lembata dan hampir semua Anggota DPRDKab.

Lembata yang membatalkan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi tidak tahu ada yang melaporkan kepada Mahkamah Agungterkait dokumen palsu;Bahwa sepengetahuan saksi yang melapor ke polisi terkait dokumenpalsu adalah Bupati;Bahwa sepengetahuan saksi, Jika ada surat yang tidak diparaf surattersebut tidak sah;Bahwa saat laporan pansus tidak ada tanggapan dari fraksi;Bahwa saksi hadir pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014;Bahwa sepengetahuan saksia fraksi partai PDIP tidak hadir saatparipurna tanggal 26

Lembata dari tahun 2009 2014 dan 2014 2019 dari partai PKB;Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaanpemalsuan dokumen pansus dan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi sebagai ketua pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan No. 02 tahun 2013;Bahwa yang menjadi tim dari pansus adalah saksi sendiri sebagaiketua, Bediona Philipus sebagai wakil ketua, Fransiskus Limawai sebagaisekretaris, dan angotanya Frederikus W.

Lembata sejak periode2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 dari Partai PAN;Bahwa latar belakang lahir SK 02 tahun 2014 karena ada laporan pansusIBahwa Latar belakang dibentuknya pansus karena adanya pengaduanmasyarakat dan hasil kunjungan kerja DPRD ke daerah;Bahwa sepengetahuan Terdakwa Laporan pansus membahas 5 (lima)pokok masalah;Kriminalisasi Anggota DPRD Kab.

Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal1 April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterma Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

proposal untukdimintakan tandatangan saksi SUYOTO MUHAMAD ALY MUHTAR dantandatangan kepala desa maupun camat, selanjutnya saksi SUYOTO MUHAMADALY MUHTAR juga diminta untuk membuka rekening di BPD Jateng Cabang Sragen,setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkan kembalikepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah.Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuhpondok pesantren Al Hijroh ) sedang mengikuti rapat di kantor Partai

Setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkankembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur JawaTengah ;Bahwa pada akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuh pondokpesantren Al Hijroh ) mengikuti rapat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenSragen, Terdakwa menawarinya dana bantuan pembangunan pondok pesantren.

Suci.80.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci.81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/II/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai

Sehingga alasanalasan hukum yang didalilkanoleh Pelawan yang menyebutkan tidak mengetahui permasalahanadanya gugatan dari ahli waris Emad bin Uci dkk adalah kebohongandari Pelawan.Bahwa Tidak Benar Pelawan Tidak Dijadikan Partai Dalam PerkaraNo. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk.Alasan Hukum.Bahwa yang digugat oleh para Terlawan dalam perkara No. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk adalah:1.

Pemerintah R.I. cq Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat cqKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.Maka dengan demikian alasan Pelawan tidak dijadikan partai dalamperkra tersebut merupakan alasan yang tidak benar, tidak jujur karenakedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Turut Terlawan dan TurutTerlawan tidak pernah mengajukan keberatan untuk mewakiliPelawan dan juga Pelawan tidak pernah mengajukan intervensi dalamperkara tersebut di atas.Maka

AparaturSipil Negara, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 87(4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;C. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

NegeriSipil, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT. Sco Prima Inavatindo nilai kontrak sebesar Rp.141.735.000, ;Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov.Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalampendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT.

DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT. Sco Prima Inavatindo nilai kontrak sebesar Rp.141.735.000. ;17.Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov.Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalampendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT.

Menjadi pengurus partai politikh.

adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

Sukabumi sedangkan saksi Euis Widaningsih,SE, MM caleg DPR RI, dari partai yang sama Partai Gerindra.

KotaBogor Barat Kota Bogor untuk menjual emas dan Saksi EDWIN bilangbahwa emas tersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandungsusah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu saksibilang besok pagi aja kerumah lagi, lalu besok paginya Saksi EDWINkerumah lagi dengan membawa emas kepingan sebanyak 5 (lima)keping dan emasnya oleh saksi dibawa ke tempat Sdr. WILIANTOROLEX yang beralamat di JI.

KotaBogor Barat Kota Bogor untuk menjual emas dan Saksi EDWIN bilangbahwa emas tersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandungsusah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu saksibilang besok pagi aja kerumah lagi, lalu besok paginya Saksi EDWINHalaman 24 dari 66 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bdgkerumah lagi dengan membawa emas kepingan sebanyak 5 (lima)keping dan emasnya oleh saksi dibawa ke tempat Sdr. WILIANTOROLEX yang beralamat di JI.

Bahwatindakan Para Penggugat adalah bertentangan dengan prinsip Partai Kontrakyang digariskan dalam 1340 KUH Perdata.

Rapat Pleno tanggal 28 Oktober 2003 yang menetapkan besarnyahonorarium panitia kegiatan Pokja Verifikasi Faktual Partai PolitikCalon Peserta Pemilu tahun 2004 Kab.

Oleh karena itu sepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli warisHal.25 dari 97 hal.Putusan No.403/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.26harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan, maka dengan tidak ditariknyayang bersangkutan tersebut, maka gugatan dianggap kurangBahwa ternyata Penggugat merupakan subjek yang masih prematur, sebabkedudukannya selaku ahli waris dari perkawinan Ny. Engelina Wurangian danTuan Hardjono tidak pernah diakui oleh Ny.

Oleh karena itusepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli waris harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan ;Gugatan Penggugat masihprematur ;Gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena TergugatVIII menurut hukum sama sekali tidak dapat dinyatakan ikut pula terlibatdalam perbuatan hukum tersebut atas dasar karena membuat danmenerbitkan Akta, karenanya adalah tidak benar dan tidak beralasanhukum Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta ditempatkan pada posisistatus perkara sebagai Tergugat

hukum yang tetap,karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaipegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atauNegara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu (1)Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5)Keterangan Terdakwa;Bahwa berapapun banyaknya hanya dihitung 1 demikian juga dengansuart, walau suratnya lebih dari satu tetap dihitung 1 surat alat bukti ;Bahwa Petunjuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pokokperkara, termasuk dalam Surat Edaran Kapolri Laporan Polisi juga bisadianggap sebagai petunjuk ;Bahwa bedasarkan teori yang namanya akta itu ada 2 macam, ada aktepejabat dan akta Partai

, akta pejabat itu misalnya Rapat PemegangSaham yang membuat Notaris, akta Partai dua belah pihak, Notarishanya menerangkan apa yang diterangkan, hanya menulis apa yangditetapkan oleh dua belah pihak, hanya sebatas itu, setelah itu selesaimenjadi akta othentik.

Pidana (KUHAP) tersebut;Menimbang, bahwa mengenai ketentuan yang ada di dalam Pasal 77Kitap Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendapatkankewenangan yang lebih luas lagi ketika adanya putusan dari MahkamahKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai

segera yang tidak diatur didalam pasalpasal yang ada di dalam Kitap Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP) tersebut, maka berdasarkan Putusan dari MahkamahHalaman 58 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN RanKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai

Kecamatan Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa suratkuasa dari Pemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh olehterdakwa sesuai dengan yang disetujui dalam proposal,seperti pengakuansaksi Riva Rusadi,saksi Fitri;eBahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam PeraturanBupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ketiga,( terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tandaterima tidak ditanda tangani oleh penerima bantuan Sosial,serta dana nyatidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal )e Bahwa dana yang disalahgunakan = terdakwamerupakan dana Bantuan Sosial Penggunaan danaBantuan Sosial yang dianggarkan dan diatur dalam APBDTahun 2009 dan Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, Bantuan Keuangan pada Partai

.215.800.000, (dua ratus lima belas juta delapan ratus riburupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan dana Bantuan Sosialpada tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam DIPA KabupatenSolok dianggarkan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diatur dalam PeraturanBupati Solok No.13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuanganpada Partai

adalah sebagai berikut;bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurusorganisasi kemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya olehmereka,akan tetapi pencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKtanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaBantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telahdikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUNYogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPTUN Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahvae terbitnya Surat Terlawan yaitu SuratKepala Pervakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan

Perwakilan Provinsi Daerah IstimeneaYogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai SejahteraTahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sar.Johanis Richard Riwoe.