Ditemukan 11193 data
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGATbk
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
61 — 237
Bali Sesuai dengan SertifikatHak Milik No. 1499/Ubung dengan luas tanah 620 M2 dan luas bangunan400 M2 yang tercatat an.
58 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/PMK.03/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwaTergugat sengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP NomorPEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014 atas namaPenggugat;Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1604/B/PK/PJK/2017Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut
Terbanding/Penggugat : PT. MALIGI INDUTRIAL ESTATE
Turut Terbanding/Tergugat I : AGUS HIDAYAT
59 — 20
Maligi Permata Industrial Estate)merupakan Obyek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri jo KeputusanMenteri Perindustrian RI Nomor: 466/MTND/Kep/8/2014 tentang perubahanatas keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/MIND/Kep/12/2012 tentangObyek Vital Nasional Sektor Industri.10.
115 — 38
tersebut;Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebutmembuat resah Penggugat, karena Tergugat mengatakan jika hartatersebut adalah milik (Alm) SUTISNI (sebagai ahli waris tunggal dariAlm SOLO SUTRISNO BIN KARSO), dan Tergugat adalah ahli waris dariSUTISNI sehingga Tergugat lebih berhak atas harta peninggalan (Alm)SOLO SUTRISNO BIN KARSO dan (alm) SUTISNI, dan jika dibagimenurut hukum Islam, maka bagian SUTISNI adalah 155 M2 (1/4) dari totalharta peninggalan SOLO SUTRISNO BIN KARSO 620
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minimum Maksimum Tembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kg Bi sekitar 26 mg/kg Ti sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi negatif PemohonPeninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2005 berupa penyerahan yang PPNnyadipungut
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriatas penjualan ke PT Smelting sebesar Rp10.590.739.470,00;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan dua invoice ataspenyerahan konsentrat kepada pembeli, yaitu (1) invoice
133 — 57
/2006 Perihal :Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran2006, selanjutnya diberi tanda bukti P 6;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/1107.1/PU Perihal : Usulan Tindak lanjutHalaman 14 dari 47 Putusan Nomor 34/Padt.G/2016/PN Bon10.11.Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Semarang Rt. 29 Gunung TelihanBotang Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P7;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22 Pebruari2007 Nomor : 620
28 — 11
seluas 179.775M2, dengan Sertifikat Hak Milik :e Nomor : 6538 surat ukur Nomor : 608/1997 tanggal 10September 1997, luas 19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor ; 6545 surat ukur Nomor :615/1997 tanggal 10 September 1997, luas 19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6544 = surat ukurNomor :614/1997 tanggal 10 September 1997, luas19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6549 surat ukurNomor :619/1997 tanggal 10 September 1997, luas19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6550 surat ukurNomor :620
57 — 3
Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang menikah padatanggal 11 Oktober 2009 yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sesuaikutipan Akta Nikah Nomor 620/95/X/2009 tertanggal 11 Oktober 2009;2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri(Bada dukhul) namun belum dikarunia anak (keturunan);3.
281 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya dengan novum (bukti PPKIV) dimanaSertifikat HGB Nomor 1328 oleh Kantor Pertanahan KotaMedan telah dikeluarkan luasnya seluas 47 m2 sesuaidengan Surat Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan KotaMedan selaku penanggung jawab proyek pembebasantanah Nomor 620/3797 tanggal 05 Juni 2011 (tercatatdalam Sertifikat);Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1428, terdaftar atasnama PT.
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa relokasi pedagang Pasar Balubur dilaksanakan sehubungandengan Proyek Pembangunan Jalan Layang Pasupati serta rencanapembangunan Pasar Balubur baru, dimana kewenangan untukmelaksanakan relokasi dan penataan kawasan dalam rangkapembangunan jalan dan jembatan layang PasteurSurapati telahditetapbkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 620/Kep.283Bag.Huk/2003 tentang Tim Relokasi dan Penataan Kawasan dalamHalaman 21 dari 37 hal.Put.
60 — 42
Yang diaturdalam Pasal 616 dan 620. Menurut PasalPasal tersebut penyerahanyuridis itu dilakukan juga dihadapan Notaris, yang membuat aktanya, yangdisebut dalam Bahasa Belanda Transpor Acte/Akta Transpor. AktaTranspor ini wajib didaftarkan pada Pejabat yang disebut PenyimpanHipotik. Dengan selesainya dilakukan pendaftaran tersebut, tata carapenyerahan yuridis selesai dan dengan pendaftaran itu hak atas tanah yangbersangkutan berpindah kepada pembeli.
266 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;BahwaTergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014 atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut dan menyetor PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan &Kerajinan
191 — 108
Bung Karno,Jalan Rondo Rundu dan jalan Perjuangan dari Dinas PU KotaBontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/II/2007 tertanggal 22Pebruari 2007;P9 : Fotocopy surat Kesepakatan Bersama antara MUHAMMADHIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq. DinasPekerjaan Umum Kota Bontang tertanggal 13 Oktober 2016;P10 : Fotocopy salinan Putusan Nomor : 2699 K/ Padt/ 2014 dalamperkara antara HETTY MANURUNG melawan PEMERINTAHKOTA BONTANG Cq.
DASMAN
Tergugat:
PT BUKIT SAWIT SEMESTA
123 — 186
, total uangnya Rp. 2.483.000,, DP diambilalmarhum tanggal 14 Juli 2015 Rp. 620. 750, sisanya dibayarkanke ahli waris (NURSALTI) tanggal 20 September 2016, nominalpelunasan Rp. 1.862.250, Luasnya 1.398 M?, total harga Rp. 18.174.000,, DP diambilalmarhum ALI AMRI tanggal 14 Juli 2015 Rp. 4.543.500, sisadibayarkan ke ahli waris (NURSALTI) tanggal 20 September 2016pelunasan Rp. 13.630.500,6. MAHYUDIN RUSKAM (mendapatkan D.O sawit dari PT.
33 — 24
2111)111) 2130111) 2122) 1130131) 1105) 1122) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 542.00 615.00 Tm/F20 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 548.00 615.00 Tm/F20 1 TE(116) 5(115) 5(117) 12(((((((((117((((((105) 14) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 174.00 587.00 Tm/F20 1 TE(110) 2(111) 2122) 1110) 2105) 14) 469130111) 2126) 6127111) 2106) 2131) 11304) 469(((((((((((130115) 5(((((((((((110) 2105) 1117) 44) 469110) 2115) 5106) 2105) 1135105) 1126) 620
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 "Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang Pajabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan TataUsaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri".Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi dan PemohonKasasi Il tersebut
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rachmanto Abdullah, Nik 840051,dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per tanggal 620.Oktober 2011, sehingga berhak menerima denda keterlambatanpembayaran manfaat pensiun sebesar Rp616.027.531,94 KX 2% X28 = Rp344.975.400,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilanratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Rupiah);19.6. Penggugat Sdr.
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perak 47.43 gram/ton 60 gram/ton Emas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kgMg sekitar 64 mg/kgBi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriatas penjualan ke PT Smelting
63 — 24
tidak mengajukan buktiapapun untuk menguatkan dalil bantahannya perihal kepalsuan bukti P.1 a quo,oleh karenanya dalil bantahan Termohon tersebut sudah seharusnya ditolak;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620