Ditemukan 11193 data
AHMAD RIYADI PRATAMA,SH, MH
Terdakwa:
MUSYATIANOV Bin MUSTAFA
66 — 4
30 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
91 — 36
Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
420 — 275
Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
126 — 21
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HUI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
masingmasing tersebut akan menjadi anggota Panitia ;Bahwa saksi tidak tahu apa perbedaan anggota dan bukan anggota dalam susunanpenitia pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepetingan umum Kab.KutaiKartanegara ;Bahwa kronologis proses pembebasan tanah untuk pembangunan stadion di DesaPerjiwa Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartenagara adalah sebagaiberikut :1Awalnya adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kab.KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui surat No.:600182.a/620
Kutai Kartanegara yangditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
87 — 12
rumah saksiyang beralamat di jalan Serayu Il no 2 Rt 5 Rw 1 Kecamatan BloraKabupaten Blora sehingga selanjutnya saksi dibawa oleh penyidik kerumah saksi untuk dilakukan penggeledahan;Bahwa pada saat penangkapan penyidik menyita dari tangan saksi yaitu 1(satu) paket shabu yang hendak diserahkan kepada Yok, uang tunai Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Variowarna putih Silver No Polisi K 5804 MY dan 1 (satu) buah HP merk Assuswarna hitam putih simcard No 082 299 620
154 — 99
Advokat dan Penasehat Hukumyang beralamat kantor di Perumahan PabuaranIndah Nomor.11 A Cilendek Timur Kota Bogor,sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal22 November 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, padatanggal 10 Desember 2018, di bawahNomor.620/SK/HK/2018/PN.Bgr, dalam hal inidisebut sebagai : TERGUGAT;Halaman 1 dari 39 halaman.
56 — 22
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPSperiode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas PemudaOlahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01 Januari2008 s/d 31 Desember 2008.104245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah BankSumut Syariah Nomor rekening : 620 03.01.0006787tanggal 26 Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.147244. Rekening Koran Giro Bank Sumut CabangPadangsidimpuan Nomor : 230 01.030032840 tanggal27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda OlahragaKebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
14 — 5
66rsid5310065rsid5310820rsid5317746rsid5319056rsid5320954rs105323332rsid5326015rsid5328588rsid5328727rsid5329729rsid5331888rsid5332914rsid5332964rsid5334117rsid5336237 rsid5338 404 rsid53 39753 rsid53768 60rsid5378265rsid5387136r$id5387910rsid5392147rsid5394109rsid5395027rsid5395062rsid5396276rs10d5396742rsid5398752rsid5399427rsid5401501rsid5403211rsid5 403372rsid5404483 rsid5441416rsid5441558 rsid5442029rsid5442828 rsid5444075rsid5445167rsid5448564rsid5456228r$id5457520rsid5458066rsid5459562rsid5461085rsid5462722rsid5464388rs105465 646rsid5471201rsid5472241rsid5506680rsid5507695rsid5513156rsid5514759rsid5515286rsid55163 42 rsid5517113 rsid5518 620
36 — 6
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikanbahwa selama pisah Tergugat tetap memberikan nafkahnya/tidakmenelantarkan Penggugat maka gugatan Penggugat untuk diberi nafkah telahditelantarkan oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa terhadap nafkah suami kepada istri yang belumdibayar Sampai kapanpun akan tetap menjadi hutang suami kepada istri, hal inisesuai dengan pendapat ahli figih yang terdapat dalam kitab Al Muhadzab juz 2halaman 175, yang berbunyi:wylte yl; 620
FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
Intervensi:
SAMUEL WARDHANA
179 — 142
PTUN JPR.Bahwa saksi kenal dengan Bapak Yermia Yarangga;Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Kos Yarangga denganyermia Yarangga;Bahwa Semuel Wardhana tinggal sekitar 1 (Satu) km dari lokasi objeksengketa;Bahwa menurut saksi, yang hadir pada saat penandatanganan suratketerangan adalah saksi sendiri, staf dan anak Kos Yarangga;Bahaw pada waktu Kelurahan turun dilapangan memeriksa Batasbataslokasi terutama patok patoknya dan masih melakukan pengukuran ulang;Bahawa luasa objeK sengketa adalah 620
50 — 20
IdrisBuyung, SH, selaku Pembeli (sesuai dengan aslinya); : Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik danData Yuridis Nomor : 205/2002, tanggal 17 April 2002, yang dibuatoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (sesuai aslinya); : Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :620/2001, tanggal 03 Oktober 2001 yang dibuat oleh Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan KotaMakassar (sesuai aslinya); Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah
322 — 79
Yulia sendiribahkan sampai tanggal 22 Maret 2011, NIK. 351414 620 655 0001berstatus Belum Kawin, demikian diperkuat Kartu Keluarga (KK) atasnama yang bersangkutan No. 351414 2312 11 0003 yang diterbitkanDispendukcapil.
MUHAMMAD TAHIR
Tergugat:
1.ABDUL RAJAB
2.ABDUL GANI
76 — 25
Pasal 1458 Kitab UndangUndang HukumPerdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahkedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut danharganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belumdibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndang HukumPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah, dilakukanmelalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
86 — 28
Jakarta/25011955,Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PagarAlam No.98 Lk Kelurahan Segalamider KecamatanTanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD BASUKI, SHAdvokat/Pengacara yang berdomisili pada KANTORADVOKAT/PENGACARA AHMAD BASUKI,SH & PARTNERSberalamat Jl.P.Antasari No.115 Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang dibawah register Nomor : 620
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOTAMOBAGU YPTK
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENRISTEK RI
2.KETUA LEMBAGA LAYANAN DIKTI WILAYAH IX SULAWESI
3.YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KOTAMOBAG MANDIRI
4.YAYASAN PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDO
5.Ny. Hj. SALSIA ULFA SAHABI MANOPPO
6.Hi. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
7.ERNA MANOPPO, SE, M. Si
8.Prof. DR. Ir. UMAR PAPUTUNGAN, M. Sc
64 — 10
Dalam pertimbangan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tertanggal29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraianuraian hukum sebagaimana dijelaskan dalam EksepsiAbsolut di atas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 160 Rbg, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara
69 — 27
dengan demikian pengujian terhadap keabsahan keputusan in litismerupakan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ( Hakim TUN)buklan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata);Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adanya keputusan(Besechking) dari Badan atau Pejabat TUN yang berwujud sertifikat tanah seperti termaktubdiatas sehingga sengketa ini menjadi kompetensi absolute Badan Peradilan TUN bukanlembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 620
187 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi :Apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi dapat
Terbanding/Terdakwa : TUGINO,ST.,MT BIN HADI WIHARJO
67 — 29
BJM31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKPPK type II 1Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal16 Desember 2009 ;Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraanPKPPK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabarutahun 2009 (Fotocopy) ;Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan