Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri 0,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b+c) (22.681 .365.636,00)d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (12.135.255.276,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya (12.135.255.276,00)4. PPN yang kurang dibayar 0,005. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) UU KUP 0,006.

Jumlah total PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0,00atau:Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskansengketa pajak ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.096324.16/2012/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 23 Juli 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

Putusan Nomor 1985/B/PK/Pjk/20192015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00194/207/12/091/14 tanggal 2 September 2014 Masa Pajak Januari 2012,atas nama PT Darma Henwa, Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamatdi Gedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum, Jalan HR RasunaSaid Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sehingga perhitungan jumlah pajakyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 10.546.110.360b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 22.641.460.413Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (12.095.350.053Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1985/B/PK/Pjk/2019Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 12.135.255.276PPN yang kurang dibayar Rp 39.905.223Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 39.905.223Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 79.810.446Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus

Putusan Nomor 4135/B/PK/Pjk/2019PPN Yang Terutang 0,00Kredit PPN 15.129.292.292,00Dibayar dengan NPWP Sendiri 0,0012.720.926.584,Lainlain ( 00 2.408.365.708,0Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan 0ow Din Do Do WDoandPPN Kurang (Lebih) Bayar eee TeeDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya aaaPPN yang kurang (lebih) dibayar 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114332.16

Terbanding Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4135/B/PK/Pjk/2019Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 15.129.292.292,00Lainlain (Rp12.720.926.584,00)Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 2.408.365.708,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 2.408.365.708,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP PPN

Terbanding Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp15.129.292.292,00Lainlain (Rp12.720.926.584,00)Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 2.408.365.708,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 2.408.365.708,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

SPT Pemohon BandingUraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 612.110.664PPh Pasal 26 yang terutang 61.211.066Kredit Pajak 61.211.066PPh Pasal 26 yang kurang dibayar 0Sanksi Adm: Bunga Pasal 13(2) KUP 0Jumlah PPh Pasal 26 yg masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Juli 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put080090. 13/2011/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP186/WPJ.02/2014 tanggal 27Februari 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.September 2011 Nomor 00002/204/11/217/13 tanggal 07 Februari 2013,atas nama PT Zinkpower Batam Indo, NPWP 02.498.210.0217.000,beralamat di Brigjen Katamso KM.6 (Spindo Industrial Area), Batam,sehingga PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar

dihitung kembali menjadisebagai berikut: JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 5.627.268.5242 PPh Pasal 26 yang terutang 562.726.8523 Kredit Pajak 61.211.0664 PPh Pasal 26 yang kurang dibayar 501.515.7865 Sanksi adm: Bunga Pasal 13(2) KUP 81.176.2116 Jumlah PPh Pasal 26 yg masih harus dibayar 582.691.997 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

Putusan Nomor 174 B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp582.691.997,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.627.268.524PPh Pasal 26 yang terutang Rp 562.726.852Kredit Pajak Rp 61.211.066PPh Pasal 26 yang kurang dibayar Rp 501.515.786Sanksi adm: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 81.176.211Jumlah PPh Pasal 26 yg masih harus dibayar Rp 582.691.997Menimbang, bahwa berdasarkan

Parman Kavling 28, Tanjung DurenSelatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470), dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak RpPajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri RpPajak Masukan yang dapat diperhitungkan RpLainlain RpJumlah pajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar RpKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaPajak berikutnya RpPPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi: RpJumlah PPN yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa sesudah

Lagi pula Pemohon Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapatmenggugurkan dalildalil Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali), sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapatdikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak Rp 6.972.Pajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 697.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 7.001.

;Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (6.303Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Rp 6.303.Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi: RpJumlah PPN yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan

Parman Kavling 28, Tanjung DurenSelatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470), dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak RpPajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri RpPajak Masukan yang dapat diperhitungkan RpLainlain RpJumlah pajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar RpKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaPajak berikutnya RpPPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi;a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rpb.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP RpJumlah PPN yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 November 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21November 2017:Menimbang,

Lagi pula PemohonBanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) hanya menyerahkanCrude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafaktadan buktibukti yang dapat menggugurkan dailildalil Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga Pajak Masukanyang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku

Putusan Nomor 979/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak RpPajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri RpPajak Masukan yang dapat diperhitungkan RpLainlain RpJumlah pajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar RpKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaPajak berikutnya RPPPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi;a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rpb.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP RpJumlah PPN yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 7.199.100.000,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 0,00b Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 17.939.134.278,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (17.939.134.278,00)4 Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke Masa 17.939.134.278,00Pajak Berikutnya4 PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi Administrasi: 0,006 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikredikan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Putusan Nomor 3138/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 7.199.100.000,002.

Penghitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Rp = 17.939.134.278,0b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5Rp (17.939.134.278,0c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) 0)3.

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke; ; Rp = 17.939.134.278,0Masa Pajak berikutnya0PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) Rp 0,00Sanksi administrasi : Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali

tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2014 Nomor00007/267/14/092/16, tanggal 16 Agustus 2016, atas nama PT HyundaiIndonesia Motor, NPWP 01.604.381.2092.000, beralamat di Jalan TeukuNyak Arief Nomor 14, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan12220, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp0O,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp0O,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp0O,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp0O,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 3 dari 8 halaman.

karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00119/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 20 Februari2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2014Nomor 00007/267/14/092/16, tanggal 16 Agustus 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.604.381.2092.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Putusan Nomor 336 /B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp0O,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0O,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp0O,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp0O,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00037/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015 atasnama KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, sehingga perhitungan pajak terutangmenjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah ( Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 0,00 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar

a . 0,00sendirib Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 19.803.538.237,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (19.803.538.237,00 )Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke3 19.803.538.237,00Masa Pajak Berikutnya4 PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi Administrasi : 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3199/B/PK/Pjk/2018 6 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Mei 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Mei2018;Menimbang, bahwa permohonan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1 RDasar

Pengenaan Pajak 0,00p2Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri R Gea ;pR 19.803.538.23b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkanp 7,00R (19.803.538.23c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab)p 7,00)3Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keR 19.803.538.23Masa Pajak berikutnyap 7,004 RPPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,00p5 RSanksi administrasi : 0,00p6 RJumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2012 Nomor 00035/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015; atas nama:KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar

Sendiri 0,00 b Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan5.718.109.033,00 c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab)(5.718.109.033,00) Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke MasaPajak Berikutnya5.718.109.033,00 4 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi Administrasi : 0,006 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1.

Penghitungan PPN Kurang Bayar : RpPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp sendb. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rpc.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) RP3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke RpMasaPajak berikutnyaPPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) RpSanksi administrasi : RpJumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di0,000,005.718.109.033,00(5.718.109.033,00)5.718.109.033,000,000,000,00atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Nihil 2. Meminta kepada Termohon Banding untuk mengembalikan kelebihanpembayaran pajak sejumlah Rp9.785.693.791 dan memberikan imbalanbunga kepada Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perpajakanyang berlaku;3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain terhadapSKPKB PPN Nomor 00005/277/06/081/12 tanggal 28 Desember 2012Masa Pajak Januari s.d.

PPN Keluaran yang harus dipunggut/dibayar sendiri 427.112.4973. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 211.156.6434. PPN yang kurang dibayar (23) 215.955.8545. Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 103.658.809Jumlah sanksi administrasi 103.658.8096.

Jumlah pajak yang masih harus dibayar (4+5) 319.614.663 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 Juli 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp319.614.663,00; dengan perincian sebagai berikut: No.

PPN Keluaran yang harus dipunggut/dibayar sendiri 427.112.4973. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 211.156.6434. PPN yang kurang dibayar (23) 215.955.8545.

Putusan Nomor 840 B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean sehingga Dasar Pengenaan Pajak objek Pajak Pertambahan Nilaiatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakNopember 2012 adalah menjadi sebesar Rp0,00 dan jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp0,00, ataumohon dihitung kembali sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan c. Diperhitungkan c.1 SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya4. PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c) 5. Sanksi Administrasi : 6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Uraian Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 840 B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1.Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00c. Diperhitungkan Rp 0,00c.1 SKPPKP Rp 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Rp 0,003.

PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c) Rp 0,005. Sanksi Administrasi : Rp 0,006.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14

Menetapkan Jumlah Pajak yang masih harus dibayar sesuai perhitunganWajib Pajak yaitu sebesar RpO.

Jenderal Pajak Nomor KEP00182/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 25Juli 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor 00049/207/13/643/15 tanggal 5 Mei 2015, atasnama PT Dwijaya Selamat Mandiri, NPWP 01.743.698.1643.000, beralamatdi Jalan Industri Nomor 12A, Sukorejo, Sidoarjo, Jawa Timur;Dasar Pengenaan Pajak Rp2.003.491.339,00PPN terutang Rp 5.906.743,00Kredit Pajak: Rp 432.280.259,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

(Rp 426.373.516,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 428.346.659,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 1.973.143,00Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (3) KUP Rp 1.973.143,00Jumlah PPN y.m.h. dibayar Rp 3.946.286,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4379/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp3.946.286,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.003.491.339,00PPN terutang Rp 5.906.743,00Kredit Pajak: Rp 432.280.259,00Pajak yang tidak/kurang dibayar (Rp 426.373.516,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 428.346.659,00Jumlah PPN

yang kurang dibayar Rp 1.973.143,00Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (3) KUP Rp 1.973.143,00Jumlah PPN y.m.h. dibayar Rp 3.946.286,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal

Putusan Nomor 494 B/PK/Pjk/2018Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2006 Nomor00009/207/06/092/12 tanggal 24 Mei 2012, sehingga koreksi Terbandingatas Retur Penjualan sebesar Rp20.573.767.360,00, seharusnya dapatdibatalkan, dan karena itu seharusnya perhitungan PPN untuk MasaPajak Februari 2006 menurut perhitungan Pemohon Banding adalahmenjadi sebagai berikut: Uraian(Rp) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri107.924.272.530,00 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri10.792.427.253,00 Pajak masukan

yang dapat diperhitungkan10.854.371.832,00 Dibayar dengan NPWP sendiri9.612.150,00 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan10.863.983.982,00 PPN yang kurang dibayar(71.556.729,00) PPN lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya71.556.729,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Januari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut72656/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 27 Juli 2016,

Bahwa dengan demikian, alasanalasan Peninjauan Kembali cukupberdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diaturdalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga Mahkamah Agung mengadili kembali ataspajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: Uraian(Rp) Penyerahan yang

PPNnya harus dipungut sendiri107.924.272.530,00 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri10.792.427.253,00 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan10.854.371.832,00 Dibayar dengan NPWP sendiri9.612.150,00 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan10.863.983.982,00 PPN yang kurang dibayar(71.556.729,00) PPN lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya71.556.729,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup

Dibayar sendiri PPh Pasal 22 Rp 3.525.480 PPh Pasal 25 Rp 11.687.678.133Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 11.691.203.6136 Pajak Penghasilan Yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp (915.740.863)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding 20 Februari 201 7;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88588/PP/M.XIA/15/2017, tanggal 13 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding

Putusan Nomor 1294/B/PK/Pjk/2019 44.588.909.381 Penghasilan Netto 82 Zakat 3 Kompensasi Kerugian 44.588.909.384 Penghasilan Kena pajak 811.147.227.345 PPh Terutang 711.691.203.616 Kredit Pajak 37 PPh yang kurang/(lebih) dibayar (543.976.266)8 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 9 PPh yang masih harus/(lebih) dibayar (543.976.266) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Putusan Nomor 1294/B/PK/Pjk/2019Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00024/406/13/058/15,tanggal 15 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.002.227.5058.000, sehingga pajak yang lebin dibayar menjadiRp543.976.266; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Biaya Technical Advisory Fee ke SIPFNV sebesar Rp.1.487.058.000,00; yang dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp543.976.266; dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan Netto

Rp 44.588.909.388Zakat Rp Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena pajak Rp 44.588.909.388PPh Terutang Rp 11.147.227.347Kredit Pajak Rp 11.691.203.613PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp (543.976.266)Sanksi Administrasi Rp Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Rp (543.976.266)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2011 Nomor 00040/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015 atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut:No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 5.188.098.397,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :Palak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

28.391.290,00b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 3.032.551.157,00((3.004.159.867,00) c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 2 ke Masa Pajak berikutnya kSs004: 129507 ,004 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi administrasi : 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikredikan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Putusan Nomor 1263/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 5.188.098.397,00Penghitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 28.391.290,00b

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 3.032.551.157,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) ((3.004.159.867,00) Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 3 Bajakcberikiiny (3.004.159.867,004 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi administrasi : 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2atau1.d.7)b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb3 STP (pokok kurang bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b4 +b.5)Cc. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab.

Jumlah (a + b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUPBunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN.

Jumlah (atb+c+d+e+f+g)sa* oa f205 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) 14.605.073.096015.350.145.41915.350.145.419015.350.145.419(745.072.323)745.072.3230745.072.3230oo 00dUCUOOWUmUCUCOUCONUCOODCO 14.605.073.096015.337.421.14415.337.421.144015.337.421.144(732.348.048)745.072.3230745.072.32312.724.275012.724.27500)00012.724.27525.448.550 Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2017;Menimbang, bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak

Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 618.240.022.298 ,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 146.050.731.162,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 211.442.228.514,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 975.732.981.974,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c Jumlah Seluruh Penyerahan 975.732.981.974,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar :a PPN yang harus dipungut/dibayar

.6 Jumlah 975.732.981.974,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00ic Jumlah Seluruh Penyerahan 975.732.981.974,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar :la PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 14.605.073.096,00b Dikurangi :a Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 15.350.145.419,00b.

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri67.085.259,0067.085.259,00 b. Dikurangi b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 445.261 .223,00 109.454.287,00b.3. STP (Pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah (b.1 s.d b.5) 445.261 .223,00 109.454.287,00c. Diperhitungkanc.1 SKPPKP 0,00 0,00d.

PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00 335.806.936,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga pasal 13 (2) KUP 0,00 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 335.806.936,00c. Jumlah (a s.d b) 0,00 335.806.936,006.

Putusan Nomor 602/B/PK/Pjk/2017 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (378.175.964,00)Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak 378.175.964,00 berikutnyaPPN yang kurang dibayar 0,00Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52445/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 12 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 30 Mei 2014,

Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis,Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukanyang dibayar untuk memperoleh BKP yang tidak terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa melalui pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mengidentiflkasi mana PajakMasukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis danHalaman 35 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 602/B/PK/Pjk/2017mana Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKPyang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dapat mengidentiflkasi PajakMasukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 16B. ayat (3) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas PajakMasukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis, yangdikreditkan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 117.250.574 117.250.574(tarif x 1.a.2 atau 1.0.7 atau NIHIL)b. Dikurangi : 0 0b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang 0 0samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.847.036.181 4.667.846.922b.3 STP (pokok kurang bayar) 0 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0b.5 Lainlain 0 0b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.847.036.181 4.667.846.922c. Diperhitungkan :c.1 SKPPKP 0 0d.

Penghitungan PPN Lebih Bayar Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1099/B/PK/PJK/2015 PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri Rp 117.250.574Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 4.847.036.1816 PPN yang Kurang (Lebih) dibayar Rp (4.729.785.607)Bahwa demikian uraian Surat Permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan, Apabila Majelis masih memerlukan tambahan data dan keteranganserta penjelasan tentang halhal yang kami sebutkan dalam Surat Banding ini,Pemohon Banding bersedia untuk

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 117.250.5741.d.7)b. Dikurangi : 0b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.846.709.229b.3 STP (pokok kurang bayar) 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5 Lainlain 0b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.846.709.229c. Diperhitungkan :c.1 SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: 4.846.709.229e.

dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam pasal 9 ayat 4yang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diaturdimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPN yangtelah dibayar..

menjadi dibayar menjadi lebih bayar sebesarRp4.729.458.655,00 adalah nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan :a.

bersamakeponakan kerumah Saksi Korban ;Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada memberitahu sama Saksi tentangproyek rumah nelayan dan setelah itu Saksi ada melihat proyek rumahnelayan dibayar 5% lagi yaitu biaya pemeliharaan ;Bahwa Saksi tidak tahu yang 95 % sama siapa dibayar ;Bahwa masalah bunga Saksi tidak tahu tetapi ada dengar 10 % dimintaoleh Saksi Korban ;Bahwa kapan pinjaman uang tersebut harus dibayar tidak ada ketentuanSaksi Korban bilang asal ada bunga ;Bahwa untuk pinjaman uang tersebut tidak

Bukhari dan tahu dipotong Rp.1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah), pinjaman kedua pada tanggal 25 Januari 2012 disamping warung kopi MaE Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sudahdibayar dibawah tanggal 25 Maret 2012 dibayar di rumah Saksi Korbanyang mengantar Isteri Terdakwa dan ada Terdakwa memberitahu kepadaSdr.

ada dibuat kwitansi, pinjaman keduaRp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2012sudah dibayar Kwitansi dicabut, dibulan Februari sudah dibayar pokokpinjaman sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan bungadibayar satu kali ;Bahwa DP beli mobil ada dibuat kwitansi dan kwitansi tersebut ada samaTerdakwa karena sudah dibayar Rp.90.000.000.

tetapi pokonya dibayar sebelum sampaitanggal 25 setiap bulan ;Bahwa kwitansi pinjaman uang tersebut dibuat di Rumah Terdakwa ;Bahwa pada tanggal 25 Terdakwa di daerah Pateuk ada usaha ;Bahwa pulang dari Pateuk langsung ke rumah Sdr.

Husen atau isteri Terdakwa ada melihat proyekrumah nelayan sudah selesai tetapi belum dibayar 5 % yaitu biayapemeliharaan, kemudian keterangan Saksi Bukhari Alm. H. Tgk. Abdullahproyek rumah nelayan tersebut sudah siap dibuat 90 % tetapi sudah dijualkepada Alm. Jalil. Dan keterangan saksi Maimun Ismail Bin Ismail mengatakan43Saksi tahu Terdakwa meminjam uang sama Saksi Korban Syarifuddin TariganBin Alm.

Tidak terdapat proceds yang harus diserahkan pembeli kepadaCc.d.penjual, kecuali nilai proceds tersebut dapat ditambahkan padaharga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi hargabarang;Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaianbarang impor selain pembatasan yang:(1) Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundangundangan yang berlaku di Daerah Pabean;(2) Membatasi

Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap hargayang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh datayang objektif dan terukur, dan/atau;d.

Tidak terdapat proceds yang harus diserahkan pembeli kepadapenjual, kecuali nilai proceds tersebut dapat ditambahkan pada hargayang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufa, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;d.

Putusan Nomor 41 4/B/PK/Pjk/2012 Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukanterhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan hargabarang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan; Tidak terdapat proceds yang harus diserahkan pembeli kepadapenjual, kecuali nilai proceds tersebut dapat ditambahkan pada hargayang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufa, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi

Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap hargayang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh datayang objektif dan terukur; dan/atau,d.