Ditemukan 11193 data
117 — 33
Atas dasar ini, kami mohonkepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menolak Gugatan untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidakdapat diterima.Berbagai putusan pengadilanpengadilan Indonesia terdahulumenunjukkan penerapan prinsip tersebut di atas, sebagaimana antaralain terlihat dalam putusanputusan berikut :Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.864/Pdt.G/2014/PN.SbvMenimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RIPutusan No. 620 K/Padt/1999 Tanggal 29 Desember
Terbanding/Tergugat I : Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Kantor Cabang Lahat
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lahat
Terbanding/Tergugat III : M. Yani AB
93 — 30
Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangpengadilan negeriHalaman 6 dari 47 Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT PLG9.
Pembanding/Penggugat I : AKURNIADI Diwakili Oleh : GITO ABDUSSALAM SH MH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR CABANG PEMBANTU KCP PT BANK CENTRAL ASIA BCA Tbk CABANG PEMBANTU AHMAD YANI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS BADAN PENANANAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU BPMPT PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
35 — 38
Hal tersebut juga selarasdengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 k/Padt./1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada intinyatelah memutuskan bahwa "Bila yang digugat adalah badan atau pejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan neger'.Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagiMajelis
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
336 — 136
Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomor M-09433238;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah dengan luas 620 M2 berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor 3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang,Kec.
Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomorM09433238;1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah denganluas 620 M?* berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec.Sandubaya, Kota Mataram;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di DesaKidang,Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah denganluas tanah 12.100 M?
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
108 — 0
IWAN SULISTIONO;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;
Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
1.PARNI
2.GUNARMO
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Banten Persero Tbk Kantor Cabang Solo Manahan
2.NOOR SAPTANTI, S.H., M.H.
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Wonogiri
80 — 26
tanggal 2 Oktober 2018 ;Fotokopi Surat Pemberitahnuan Hasil Lelang HakTanggungan Nomor 210/LelangPPK/10/2018 tertanggal 22Oktober 2018 dikirim melalui Kantor Pos Indonesia denganlampiran Resi Pos dengan = nomor transaksi1857100000000352212 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan LelangEksekusi Hak Tanggungan Nomor 001/210/Solo/LelangPPK/IX/2018 tertanggal 17 September 2018, denganlampiran Resi Pos dengan nomor Transaksi185710000000019343 ;Fotokopi sesuai dengan salinan Kutipan Risalah LelangNomor 620
93 — 28
Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabilaPengadilan Negeri dalam putusan menyatakan Gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard); Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 memberikan kaidahhukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha NegaraDan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan
711 — 1181 — Berkekuatan Hukum Tetap
SQ NS 490 83. 620 9. 440 99440 473.440erancis . / .P 2.360 2.260 NCO 22.600 2.260 33.900 65.540Inggris AWS TSAO, 24. 850 22.600 33.900 106.220Spanyol 6.X80 TH8 4 8.820/31. 640 49.720 51.980 167.324 Pora@l f = 2.260 2.260 2.260 6.780Jerman : 2.260 2.260Hongari AKA 2 2.260 2.260 4.520~~ Rumania 2 2.260 = 2.260 NSas YL 9.040 9.040 WYShQTeial 35.000 88.224 133.340 185.010 203.400 262.160 907.134Toial Jumlah Karton (24 Kaleng Per Karton)il gfe Negara2006 2007 2008 2009 2010* 2011 Total6 USA 214.271134.889
92 — 46
NO. 620/Pjt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalah Badan / Pejabat TataUsaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat tersebut, masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut, adalah Pengadilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian berpedomanpada Yurisprudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri /Olm(Hakim Perdata) tidak berwewenang untuk mengadili perkara ini ;7.
89 — 41
Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHOpaket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah AmparGadingPematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02 Juli 2015ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya Pelindung Bengkuluperihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan danditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum KabupatenSeluma sdr.
Jaya Sakti kontruksi adalah 19 %, selanjutnyaberdasarkan progress yang dijukan teresebut kami KonsultanPengawas melakukan pemeriksaan bersama PPTK, PihakKontraktor, ternyata progresnya memang sesuai dengan yangdiajukan oleh Kontraktor, kemudian hasil pemeriksaan bersamatersebut dituangkan dalam berita Acara Kemajuan Fisik Nomor :620/30/DPU/B.II/BAKP/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
Asuransi Himalaya yaitu Klaim jaminan pemeliharaanpada tanggal 2 Juli 2015 dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 2 Juli 2015 dengan melampirkanSurat teguran kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi, selanjutnya kamimelakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan atas klaimyang didiajukan, setelah kami teliti ternyata masih ada kekurangandokumen pendukung klaim sebagaimana Surat PT.
Karenaberita Acara Nomor : 620/ /PHORmh Amp GdPematAut/DPU/B.II/SPK.136/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebuttidak sah karena tidak ada penomoran surat dan tidak teregistrasi diagenda Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
Nomor : 303.01.01.10002.6,Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan JalanHalaman 237 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar GadingPematang AurKabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A PANIGORAN SIREGAR Diwakili Oleh : ANDI LESMANA, SH.,MH.
88 — 67
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.620/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengantanggal 20 Agustus 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haspan Yusuf Ritonga, S.H.,M.H,Andi Lesmana, S.H., M.H, Rahmad Hidayat, S.H., M.H, Isfanuddin, S.H danSeptian Maulana, S.H kesemuanya Advokat & Penasehat Hukum pada KantorHukum Ritonga & Parners yang beralamat di jalan Cut Nyak Dhien No.572Lamteumen Barat Kec.
MACHMUD
Tergugat:
1.PT. ANTILOPE MADJU
2.PIHAK YANG MENEMPATI / YANG MENDAPATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK PERKARA
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
98 — 21
Bahwa eksepsi Kompetensi Absolut ini didukung olehbeberapaKaedah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menerangkan: Putusan No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999: Bilayang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri; ePutusan Mahkamah Agung : No. 323 K/Sip/1968:"PembatalanSurat
98 — 41
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalahbadan/pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, masalah yang diberiwewenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri dengan demikian, berpedoman25pada yuris prudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri OLM(Hakim Perdata) tidak berwenang untuk mengadili
73 — 46
Tenom.6) Tahun 2007 Terdakwa mengukuhkan Organisasi PETA yang adadi Calang, lalu mengkoordinir untuk mendirikan OrganisasiPENYABA (Penyelamat Anak bangsa.7) Tahun 2007 Terdakwa dapat menyerahkan satu pucuk Minimidan 120 butir munisi, satu buah Pistol Revolver dan 3 butirpelurunya, dan 2011 meyerahkan 620 butir munisi M16 ke Kodim0114/AJ.Menimbang4Berdasarkan halhal tersebut Terdakwa mohon hukuman seringanmungkin, dan mohon Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI AD,mengingat masih mempunyai tanggungan
106 — 61
SelPutusan Nomor : 620 K / Pdt / 1999, Tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya : Bila yang digugat adalah badanatau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri.GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)7.Bahwa, klaim PARA PENGGUGAT memiliki tanah obyeksengketa dari peninggalan saudaranya LOQ SAMSUDIN, yangdikuasai
M. JUFRI, DKK (PARA TERGUGAT)
Kepala Cabang P.T. Bank Central Asia (TURUT TERGUGAT)
96 — 32
., Buku Hukum Acara Perdata, halaman 620), begitu juga halnyadengan alat bukti surat yang diberi tanda T3 yang berupa fotocopy kwitansipembayaran dan diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka bukti T3 surattersebut dianggap sama dengan aslinya dan sah sebagai alat bukti tulisan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi yang diajukan olehKuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksitersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil
Pembanding/Penggugat II : Drs. SUTAN RAJA HUTAGALUNG Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos, MSP Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PASTOR RANTINUS SIMANALU
Terbanding/Tergugat II : USKUP KEUSKUPAN SIBOLGA
34 — 16
Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 620 KUH Perdata, terhadapbenda tidak bergerak, Hak Milik sebagai hak kebendaan yangpaling dasar dan karenanya juga hakhak kebendaaan yangmelekat dan mengikuti Hak Milik baru lahir pada saat hak tersebutdidaftar dan diumumkan;4. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya PokokPokokHukum Perdata (halaman 69) menjelaskan bahwa eigendom (hakmilik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda;2.
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
161 — 92
Putusan No. 47/PDT/2018/PT MKS10.11.12.13.14.dimaksud dalam kenyataanya memang masih berbentuk laut yang dalam halini citra foto satelit pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Bahwa selain dari pada itu Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkanSurat Nomor: 620/1448/BPD/X1I/2013 tertanggal 1 November 2013 (yangmana surat ini baru kami ketahui kemudian setelah dilaksanakannyaPerjanjian) yang merupakan Surat Walikota Makassar untuk mengambilperan pembebasan lahan untuk jalan masuk ke Proyek Makassar
CV. TYFA DIRGANTARA Di wakili oleh Wakil Direkturnya : MUTTAQIN
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PUPR I TAHUN 2019
Intervensi:
CV. ALIF PERKASA Di wakili oleh direkturnya FAISAL ALI
263 — 1563
. : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor 620./15.20/SP/PEMB/BM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, PekerjaanPembangunan Jalan Pulo Drienle Rhob Timu KecamatanSimpang Mamplam (Otsus) (fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T.ll Intv4. : Fotokopi Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) (fotokopi dari fotokopi);Bukti T.ll Intv5. : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2018 tanggal 4
91 — 37
Bukti T.ll Intervensi 1: Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatanKonstruksi Normalisasi N6 Kecamatan BatuHampar Nomor : 620 / KONTRAK / BM&AIR /27 / 2016 tanggal 16 Juni 2016 (sesuai dengan2. Bukti T.Il Intervensi 2: Surat persyaratan yang di upload / dikirim olehCV.Zalisti Mandiri kepada Pokja Ill KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Kabupaten RokanHilir yang dapat didowload melalui LPSEKabupaten Rokan Hilir (sesuai print internet) ;3. Bukti T.Il Intervensi 3: Surat Penawaran CV.