Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telahmenikah secara syari at Islam pada 10 Maret 1988, di dusun Tanah merah RT.07RW. 02 Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, wali nikahnyaadalah ayah bernama Tahirun, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan walinikah Pemohon II adalah langsng tanpa berselang waktu serta dihadiri beberapa orangantara lain bernama: Holid dan Kurdi

, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut:Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah TetanggaPemohon I dan Pemohon IJ;Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan pada 10 Maret 1988 di rumah orangtua Pemohon II dusun Tanah merahRT.07 RW. 02 Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dengan waliayah bernama Tahirun dan maskawin berupa uang uang sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai serta disaksikan 2 orang saksi yang bernamaHolid dan Kurdi ;Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah jejaka dan perawan ;Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semendamaupun hubungan sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadappernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetapberagama

Benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I ( PEMOHON I ASLI) denganPemohon IT ( PEMOHON II ASLI) pada 10 Maret 1988 di rumah orang tuaPemohon II dusun Tanah merah RT.0O7 RW. 02 Desa Bukabu Kecamatan AmbuntenKabupaten Sumenep dengan wali ayah bernama Tahirun serta disaksikan 2 orangsaksi yang bernama Holid dan Kurdi; dengan maskawin berupa uang uang sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;2.

604.229.176,00Pajak Keluaran 6.834.887 ,00 67.257.804,00 60.422.917,00Pajak Masukan 224.519.377,00 224.519.377,00PPN Kurang (Lebih) Bayar (217.684.490,00) (157.261.573,00) 60.422.917,00Kelebihan PPN yang sudahdikompensasikan ke masa pajak 217.684.490,00 217.684.490,00berikutnyaPPN Kurang (Lebih) Bayar . 60.422.917,00 60.422.917,00Dibayar dengan SSPPPN Kurang (Lebih) Bayar . 60.422.917,00 60.422.917,00Bunga Pasal 13 ayat (2) KUPKenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 60.422.918,00 60.422.917,00Pajak yang masih harus dibayar

Parman Kav.77,Jakarta Barat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak November 2006 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 68.348.865,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 6.834.886,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 482/B/PK/Pjk/2021Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 224.519.379,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp = (217.684.493,00)Kelebihan Pajak dikompensasikan ke Masa PajakRp 217.684.493.00berikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 68.348.865,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 6.834.886,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 224.519.379,00 Halaman 6 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 482/B/PK/Pjk/2021 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (217.684.493,00)Kelebihan Pajak dikompensasikan Rp 217.684.493,00ke Masa Pajak berikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telahmenikah secara syari at Islam pada 08 Oktober 1992, di dusun Somar alem I DesaGapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, wali nikahnya adalah ayahbernama Pukasan, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)dibayar tunai dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikahPemohon II adalah langsng tanpa berselang waktu serta dihadiri beberapa orang antaralain bernama : Markasan dan K.

tempat tinggaldi SUMENEP, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut:Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah TetanggaPemohon;Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan pada 08 Oktober 1992 di rumah orangtua Pemohon II dusun Somar alem IDesa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep dengan wali ayah bernamaPukasan dan maskawin berupa uang uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)dibayar

tunai dibayar tunai serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama Markasan danK.

Munawi; dengan maskawin berupa uang uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;2. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungansepesusuan yang menghalangi pernikahan ;3.

Penyesuaian Fiskal Negatif Rp 20.141.220.5618 Penghasilan Kena Pajak Rp 351.860.489.0539 Pajak Penghasilan yang terutang Rp 87.965.122.25010 Kredit Pajak: Dipotong/dipungut oleh pihak lain Rp 148.336.725 Dibayar sendiri Rp 87.555.524.775Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 87.703.861.50011 PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 261.260.75012 Sanksi Administrasi Rp 125.405.16013 PPh yang masih harus dibayar Rp 386.665.910 bahwa dengan demikian jumlah pajak yang terutang /(lebih dibayar): Menurut Surat

ayat (1) hurufc Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasin harus~ dibayar

Putusan Nomor 3427/B/PK/Pjk/2018 Dibayar sendiri Rp 87.555.524.775Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 87.703.861.50011 PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 261.260.75012 Sanksi Administrasi Rp 125.405.16013 PPh yang masih harus dibayar Rp 386.665.910 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut102374.15/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.336.997.131,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 730.765.558,00b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 1.606.231.572,00b.5. Lainlain 0,00b.6 Jumlah 2.336.997.131,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d. Jumlah yang dapat diperhitungkan 2.336.997.131,00e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 0,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a.

PPN yang kurang dibayar 0,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) 0,00d. Kenaikan Pasal 13A 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) 0,00g. Jumlah 0,006. Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Mei 2015;Halaman 2 dari 10 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp 0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: Uraian

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.336.997.129b. Dikurangi :1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 730.765.5572.

Dibayar dengan NPWP sendiri 1.606.231.572Jumlah 2.336.997.129Jumlah penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang = diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;:Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada

Dibayar sendiri:c.1. PPh Pasal 22c.2. PPh Pasal 25c.3. PPh Pasal 29c.4. STP (pokok kurang bayar)c.5. Fiskal Luar Negeric.6. LainLainc.7. Jumlah (c.1+.2+.3+4+6.5+6.6)d. Diperhitungkan:d.1. SKPLBd.2. SKPPKPd.3. Jumlah (d.1 + d.2)e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):e.1. Dibayar dengan NPWP pihak laine.2. Dibayar dengan NPWP sendirie.3. Telah dipotong/dipungute.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)f.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a + b.6 + c.7 d.3) atau e.4)ae OhWAJIB PAJAK 4.978.140.3541.714.479.0033.263.661.35156.208.634.083596.208.634.08314.052.158.50014.052.158.50012.556.800315.573.208328.130.00820.127.141.00020.127.141.00020.455.271.008 20 Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (18 19.f) (6.403.112.508) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Maret 2017;Halaman 3 dari 9 halaman.

Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00165/406/13/055/15, tanggal 25Juni 2015, atas nama PT Messin Isuzu Indonesia, NPWP01.060.117.7055.000, beralamat di Jalan Kaliabang Nomor 1 Pondok UnguMedan Satria, Bekasi 17013, dan menetapkan Pajak yang lebih dibayarmenjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 56.208.634.083,00Kompensasi kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 56.208.634.083,00PPh terutang Rp 14.052.158.500,00Kredit Pajak Rp 20.455.271.008,00Pajak Penghasilan yang lebih dibayar

ayat (1), Pasal 6 ayat (1) a dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 18ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar

Putusan Nomor 2749/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Kena Pajak Rp 56.208.634.083,00PPh terutang Rp 14.052.158.500,00Kredit Pajak Rp 20.455.271.008,00Pajak Penghasilan yang lebih dibayar Rp 6.403.112.508,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan

banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena memenuhi seluruh ketentuan formal;Membatalakan koreksi sebagaimana tercantum dalam KeputusanTerbanding Nomor KEP00376/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 20 April 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor 00018/407/15/092/17, tanggal 7 April2017;Mengubah koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri dari sebesar Rp76.248.415.358,00 menjadi Nihil;Mengubah Pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 4181/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 2.050.914,860.449,00 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 6.827.719.726,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 4.331.584.666,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Bp 484.4 60.85 2,.00 Jumlah seluruh Penyerahan Rp 2.112.558.645.693,00Penghitungan PPN Lebih BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 205.091.486,045,00Dikurangi: PPN yang

disetor di muka dalam Masa Pajak yang sana Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 138.714.570.622,00 Dibayar dengan NPW/P sendiri Rp 97.147 .461.837,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 235.862.032.459,00Jumlah penghitungan PPN Kurang,(Lebih) Bayar (Rp 30.770.546.414,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang Kurang (Lebih dibayar (Rp 30.770.546.414,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 4181/B/PK/Pjk/2020 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPN Rp 484.480.852,00 Jumlah seluruh Penyerahan Rp2.112.558.645.693,00Penghitungan PPN Lebih BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Sendiri Rp 205.091.486.045,00Dikurangi: PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajakyang sama Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 138.714.570.622,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 97.147.461.837,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 235.862.032.459,00Jumlah penghitungan

PPN Kurang/(Lebih)Bayar (Rp 30.770.546.414,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang Kurang/(Lebih) dibayar (Rp 30.770.546.414,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ' di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Dibayar dengan NPWP sendiri 4.042.378.546,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 +b.5) 5.127.874.358,00c Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 4.809.765.469,00e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 318.108.889,003 Kelebinan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00 b Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c.Jumlah (a+b) Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2240/B/PK/Pjk/2018 4 Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi Administrasi :a Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e Kenaikan Pasal 170 (5) KUP 0,00f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00g Jumlah (a+b+c+d+etf) 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0,00 Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, PemohonBanding mengharapkan banding atas Keputusan Terbanding No::KEP1515/WPJ.19

Sudirman Kav.7678, Jakarta 12910, dengan perhitungansebagai berikut : Pajak Keluaran Rp. 5.127.874.358,00Pajak Masukan Rp. 5.127.874.358,00Jumlah PPN kurang / (lebih) dibayar N H ILMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2240/B/PK/Pjk/2018pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut :Pajak Keluaran Rp. 5.127.874.358,00Pajak Masukan Rp. 5.127.874.358,00Jumlah PPN kurang

/ (lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang

Putusan Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat untuk dapat membatalkan SKPKB PPh 26 tersebut di atas danmembatalkan KEP00209/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017.Sehingga perhitungan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurutperhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2013 adalah Nihildengan perincian perhitungan sebagai

berikut: MenurutWajib PajakDasar Pengenaan Pajak 0PPh Pasal 26 yang terutang 0Kredit Pajak 0Pajak yang tidak/kurang dibayar 0Sanksi administrasia.

Putusan Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019Kredit Pajak Rp 0,00PPh yang kurang dibayar Rp 105.446.004,00Sanksi Pasal 13 ayat (2) VU KUP Rp 50.614.082,00Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp 156.060.086,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 06 November 2018 dengan disertai

perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi :a.

Bunga Pasal 13(2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorHalaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019PUT113338.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 08 Agustus 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

KEP00023/NKEB/WPJ.05/2017,tanggal 14 Februari 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00010/207/14/039/16, tanggal 21 Januari 2016,atas nama PT Anta Tirta Karisma, NPWP 03.206.561.7039.000, beralamatdi Ruko Green Garden Blok Z.4 Nomor 21 RTO05/RW008, Kedoya Utara,Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: DPP PPN Rp 17.280.900.205,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 1.377.357 .323,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.689.425.032,00PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (1.312.067.709,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan/ direstitusi Rp 2.121.139.609,00PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar Rp 809.071.900,00Sanksi Administrasi : Rp Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00 Pasal 13 (3) UU KUP Rp 809.071.900,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp 1.618.143.800,00Halaman 2 dari 9 halaman.

Menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayarmasa pajak September 2014 sebesar Rp0,00 berdasarkan rincianperhitungan sebagai berikut:DPP PPN Rp 5.682.854.234,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 568.285.423,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.689.425.032,00Halaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2904/B/PK/Pjk/2019PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (2.121.139.609,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi Rp 2.121.139.609,00PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Rp 0,00 Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00 Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp 0,004.

Putusan Nomor 2904/B/PK/Pjk/2019PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112764.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

pajak Juli 2011 Nomor: 00009/227/11/055/13diterbitkan tanggal 24 Juli 2013, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPN Impor menurut Pemohon Banding Rp23.864.354.920,00Koreksi DPP PPN impor oleh Terbanding Rp14.774.949.349,00DPP PPN impor menurut Terbanding Rp38.639.304.269,00PPN terutang Rp 3.863.930.427,00Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1747/B/PK/PJK/2017Kredit pajak Rp 2.386.435.492.00PPN yang kurang bayar Rp 1.477.494.935,00Sanksi Administrasi Rp 709.197.569,00Jumlah yang masih harus dibayar

Bunga 709.197.569 0 709.197.569Sanksi Kenaikan 0 0 0Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar 2.186.692.504 0 2.186.692.504 Alasan Material Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN Impor yangberasal dari ekualisasi DPP PPN atas Impor BKP yang telah dibayar olehPemohon Banding dengan DPP PPN Impor menurut pemeriksa termasukpembayaran kembali PPN Impor atas pengeluaran BKP dari KawasanBerikat/Gudang Berikat ke DPIL sebesar Rp14.774.949.349,00 yang dilakukanoleh Terbanding dengan

Honda Precision Parts Manufacturing, NPWP: 01.869.489.3055.000, Jenis Usaha: ; beralamat di Kawasan Industri Indotaisei Sektor 1ABlok S Kota Bukit Indah, Kalihurip Cikampek, Karawang 41373, sehingggajumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak1. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Rp 0,002. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Rp 0,003. Jumlah seluruh Penyerahan Rp 0,004.

Impor BKP Rp 23.864.354.920,00Penghitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.386.435.492,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp 2.386.435.492.00).PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp 0,00).Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00.Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1747/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan

;Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan DirekturHalaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1747/B/PK/PJK/2017Jenderal Pajak (dalam hal ini Terbanding) berhak atau berwenangmenerbitkan SKPKB untuk seluruh jenis pajak (termasuk PPN Impor),apabila mendapatkan bukti atau keterangan lain, atau berdasarkan hasilpemeriksaan, disimpulkan bahwa pajak yang terutang sebagaimanadilaporkan dalam SPT tidak benar, atau tidak/kurang dibayar;.

Menambah Jumlah Pajak Yang Masih Harus dibayar dalam SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor 00127/207/09/201/11 tanggal 21 November2011 Masa Pajak Desember 2009;dengan perincian sebagai berikut:Banding dalam suratnya Nomor Ditambah/.

Bahwa berdasarkan hal di atas Penelaah Keberatan menolakkeberatan Pemohon Banding dan menambah jumlah pajak yangmasih harus dibayar pada SKPKB PPN Nomor 00127/207/09/201/11;VI.

(karena pembetulan) c Jumlah (a+b) 7.690.060.0124 Jumlah PPN yang Kurang dibayar 16.726.150Sanksi administrasi :a Bunga Pasal 13 (2) KUP b = Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 16.726.150c Bunga Pasal 13 (5) KUP d Kenaikan Pasal 138 A KUP =e Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g Jumlah (a+b+c+d+e+f) =6 Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.g) 33.452.300 Bahwa demikian Surat Permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan.Mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengambulkannya.

sendiri Rp 179.177.407Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 202.543.591LainLain (Kelebihan Bulan Lalu) Rp = 7.563.858.226Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp = 7.766.401.817Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih) Bayar Rp (7.058.665.961)PPN yang sudah dikompensasikan Rp 7.690.060.012PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 102.835.602Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 102.835.602Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 205.671.204Menimbang, bahwa sesudah putusan yang

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean;(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang KenaPajak dan atau perolehan Jasa Kena yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidakdapat dikreditkan4.

Sgtmelihat nomor yang keluar apakah tepat dengan nomor yangdipasang, apabila tepat maka Terdakwa harus' melakukanpembayaran, apabila memasang 4 ( empat ) angka sebesar Rp.1000, ( seribu rupiah ) maka yang harus dibayar Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah), bila 3 ( tiga ) angka sebesar Rp. 1000, ( seribu rupiah)maka dibayar Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah), bila 2 ( dua )angka Rp. 1000, ( seribu rupiah ) maka dibayar Rp. 60.000, ( enampuluh ribu rupiah ) sedangkan shio ( anjing, ayam, ular, kuda

,kambing, monyet, macan, kelinci, naga, sapi, babi dan tikus ) bila Rp.1000, ( seribu rupiah ) maka dibayar Rp. 10.000, ( sepuluh riburupiah ) yang ditentukan dari 2 ( dua) angka terakhir;Bahwa tujuan Terdakwa menjual togel adalah untuk mendapatkanuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;Bahwa Terdakwa menjual toto gelap (togel) dan shio tidak adameminta izin kepada pihak yang berwenang untuk melakukanpermainan judi jenis togel dan shio tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang

nomor togel dalam seminggu sebanyak 5(lima) kali yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;e Bahwa cara bermain judi togel adalah dengan memasang taruhan 4( empat) angka, 3 (tiga ) angka dan 2 ( dua ) angka serta shio,adapun penentuan pemenang dalam permainan tersebut dengan caramelihat nomor yang keluar apakah tepat dengan nomor yangdipasang, apabila tepat maka Terdakwa harus' melakukanpembayaran, apabila memasang 4 ( empat ) angka sebesar Rp.1000, ( seribu rupiah ) maka yang harus dibayar

Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah), bila 3 ( tiga ) angka sebesar Rp. 1000, ( seribu rupiah)maka dibayar Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah), bila 2 ( dua )angka Rp. 1000, ( seribu rupiah ) maka dibayar Rp. 60.000, ( enampuluh ribu rupiah ) sedangkan shio ( anjing, ayam, ular, kuda,kambing, monyet, macan, kelinci, naga, sapi, babi dan tikus ) bila Rp.1000, ( seribu rupiah ) maka dibayar Rp. 10.000, ( sepuluh riburupiah ) yang ditentukan dari 2 ( dua) angka terakhir;e Bahwa tujuan Terdakwa menjual

Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), bila 3 ( tiga ) angka sebesar Rp. 1000, ( seriburupiah) maka dibayar Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah), bila 2 ( dua )angka Rp. 1000, ( seriou rupiah ) maka dibayar Rp. 60.000, ( enam puluh riburupiah ) sedangkan shio ( anjing, ayam, ular, kuda, kambing, monyet, macan,kelinci, naga, sapi, babi dan tikus ) bila Rp. 1000, ( seribu rupiah ) makadibayar Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) yang ditentukan dari 2 ( dua) angkaterakhir;Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri IRp 0,00IRp 0,00/Rp 0,00lb. Dikurangi :lb1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama IRp 0,00IRp 0,00/Rp 0,00lb2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan IRp 5.526.494.499,00IRp 5.329.196.992,00IRp 5.526.494.499,00lb3. STP (pokok kurang bayar) IRp 0,00IRp 0,00IRp 0,00lb4. dibayar dengan NPWP sendiri IRp 0,00IRp 0,00IRp 0,00bS. lainlain IRp 0,00Rp 0,00Rp 0,00b6. Jumlah IRp 5.526.494.499,00IRp 5.329.196.992,00/IRp 5.526.494.499,00kc.

PPN yang kurang dibayar Rp 197.297.507,005. Sanksi administrasi Rp 197.297.507,006. PPN yang masih harus dibayar Rp 394.595.014,00. Pokok Sengketa Banding. Bahwa pokok perkara sengketa banding ini adalah koreksi DPP PPNMasukan sebesar Rp 197.297.507,00 yang merupakan koreksi PajakMasukan atas pembelian pupuk, bahan kimia dan lainnya yang terkaitlangsung dengan tanaman kebun;.

Apabila yangdihasillkan adalah BKP sehingga atas penyerahannya terutang PPN, makaseluruh PPN yang dibayar oleh PT ABC kepada PKP pemasok BKP atau JKP,merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Sebaliknya apabila darikegiatan itu, menghasilkan non BKP yang atas penyerahannya tidak terutangHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2016PerlengkapanPKP noe Dbl Porketunen > Dial Indust CPO pome cro Ll remael PPN, atau menghasilkan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, maka PPN yang dibayar oleh PT ABC kepada para PKPpemasok BKP atau JKP, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan.

KESIMPULANBahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agardapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlahpajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dihitung denganperhitungan sebagai berikut :1. Dasar pengenaan pajak Rp 0,002. Perhitungan PPN kurang bayar Rp (5.526.494.499,00)3. Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp (5.526.494.499,00)4. PPN yang kurang dibayar Rp 0,005.

Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upahb. Untuk 4 bulan Kedua dibayar 75% dari upahc. Untuk 4 bulan Ketiga dibayar 50% dari upahd.

Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dariupah daripemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.hubungan sebelumPerhitungan gaji yang harus dibayar selama sakit yang harus ditanggung oleh tergugat,gaji terakhir : Rp,2.655.400, NO URAIAN NOMINAL1 4 bulan pertama yaitu dari bulan Oktober2015 sampai bulan Januari 2016(4x Rp,2.655.400 x 100%) Rp. 10.621.600,2 4 bulan Kedua yaitu dari bulan Februari 2016sampai Bulan Mei 2016(4x Rp,2.655.400 x 75%) Rp. 7.966.200,3 4 bulan pertama yaitu dari bulan Juni

Untuk 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% dari upah;b. Untuk 4 (empat) bulan Kedua dibayar 75% dari upah;Halaman 12 dari 25 hal Putusan No.33/Pdt.SusPHI/2017/PN.Ptk. Pagec. Untuk 4 (empat) bulan Ketiga dibayar 50% dari upah;d.

Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerjadilakukan oleh pengusaha.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan surat edaran Dirjend Bina HubunganKetenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Menteri Tenaga Kerja RepublikIndonesia Nomor: SE11/M/BW/1990 Tentang Dasar Penentuan Upah Lembur,Tunjangan Kecelakaan, Cuti, Sakit, tidak masuk kerja dimaksud PP No.8/1981,Pesangon, Skorsing, serta Pemberian upah bagi pekerja status Masa Percobaan, yangdikaitkan dengan ketentuan Upah

Untuk 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% dari upah;b. Untuk 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% dari upah;c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% dari upah;d.

Ibu HERLINA baru dibayar Rp.195.075.000,00 (seratus sembilan puluh limajuta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan kekurangannya saksi JAENURI diberi olehIbu TITIK als.

Ibu HERLINA baru dibayar Rp.195.075.000, 00 (seratus sembilan puluh limajuta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan kekurangannya saksi JAENURI diberi olehIbu TITIK als.

separonya dan separonya lagi akan dibayar seminggukemudian, begitu seterusnya mulai bulan Juni 2014 sampai bulan September 2014tersebut, awalnya pembelian beras tersebut berjalan lancar setiap kali membeliHalaman 9 dari 45 Putusan Nomor : 86/Pid.B/2015/PN.Mjy10beras uangnya diberikan separo dan separonya lagi seminggu kemudian, namunmemasuki bulan September 2014 mulai terjadi permasalahan atau tepatnya padatanggal 20 September 2014 Sdr.

TITIK tidak mengangsurkekurangan pembelian berastersebut kepada saksi ;Bahwa jumlah keseluruhan yang belum dibayar oleh Sdr. Titik ada Rp827.500.000 , (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa biasanya pembayaran beras kepada saksi tersebut dilakukan melalui tranferdi Bank BCA ;Bahwa saksi berusaha menghubungi Sdr.

Sdr.HERLINA tersebut baru dibayar Rp.195.075.000, (seratus sembilan puluhlima juta tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa sedangkan kekurangannya saksi JAENURI diberi oleh sdr. TITIKals. Sdr. HERLINA berupa 4 (empat) lembar Cek dan (satu) lembarBilyet giro atas nama terdakwa PRIYO SIGIT WASONO ;Bahwa 4 (empat) lembar cek dan 1 (satu) lembar bilyed giro senilaiRp.973.575.000, (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan BRI Cab.

lalu terdakwa menjawabitu sudah dibayar tapi dibayar hanya tujuh juta saja lalusaksi LYLY AYONG SUNARKO bertanya lagi manauangnya? dan terdakwa menjawab tidak ada, sudahsaya pakai.

, lalu Terdakwa jawab itu sudah dibayar tapi dibayar hanya 7(tujuh) juta saja, lalu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, manauangnya?

, dan akhirnya Terdakwa mengakubahwa nota tersebut sudah dibayar lunas dan uangnya sudahTerdakwa pakai;Bahwa saksi bertanya lagi yang tersebut digunakan untuk apa namunTerdakwa hanya diam membisu, sehingga saksi berkata kepadaTerdakwa kalau ini tidak diselesaikan saya akan bawa ke meja hijau;Bahwa selanjutnya saksi bertanya dimana uang atas nama DD Long,yang dijawab Terdakwa itu masih kredit, nanti akan ditransfer kalausudah dibayar, setelah itu Terdakwa pulang;Bahwa keesokan harinya saksi menunggu

, lalu Terdakwa jawab itu sudah dibayar tapi dibayar hanya 7(tujuh) juta saja, lalu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, manauangnya? namun Terdakwa jawab tidak ada, sudah saya pakai;e Bahwa ketika Saksi Lyly sedang bertanya kepada Terdakwa, tidaklama Kepala Cabang PT Nunukan Sakti Cabang Malinau yakni SaksiIrwansyah alias Irwan bin Hanafiah Usman datang, sehingga SaksiLyly langsung mengkonfirmasi perkataan Terdakwa dengan bertanyaapakah nota atas nama H.

, dan akhirnya Terdakwamengaku bahwa nota tersebut sudah dibayar lunas dan uangnyasudah Terdakwa pakai;e Bahwa demikian pula dengan nota atas nama DD Long, Terdakwamengatakan dibayar secara kredit ternyata sudah dibayar lunassejumlah Rp.9.349.331,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluhsembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);e Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Nunukan Sakti menderitakerugian Rp.37.126.716,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluhHalaman 21 dari Halaman 27 Put.

denganmenerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012tanggal 02 Mei 2012, sehingga atas keputusan Terbanding tersebut PemohonBanding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012.bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dandiputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.1/15/2013 yang telah diucapkan tanggal 16 Desember 2013, denganamar putusan Menambah pajak yang harus dibayar

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danyang berkaitan dengan sengketa ini.MemutuskanMenyatakan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP754/WPJ.24/2012 tanggal 02Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Februari 2008 Nomor: 00137/207/08/617/11 tanggal 07 Februari 2011,sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri Rp 92.992.900,00b. Dikurangi: PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp :95.308.481,00c.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp2.315.581,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp = 3.514.502,00PPN yang kurang dibayar Rp 1.198.921,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP Rp 1.198.921,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 2.397.842,00Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaandalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013,oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan PaniteraPengganti

Lainlain Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.. cal=moflalolofa .jumlah pajak yang dapat dikreditkan Pajak yang tidak/kurang dibayar Sanksi administrasi:.Bunga Pasal 13 (2) KUP .Kenaikan Pasal 13(3) KUP . Bunga Pasal 13 (5) KUP .Kenaikan Pasal 13A KUP . Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d) o;o;ros;loyo 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 +5 e) Bahwa demikianlah surat permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan.

.04/2016 tanggal 3Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00004/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Juli 2011, yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 351092632011, atas nama PTRIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat di Menara GlobalLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto kav. 27, Setiabudi, Jakarta Selatansehingga jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Juli 2011yang masih harus dibayar

menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 296.157.362,00PPh Pasal 26 yang terutang Kredit Pajak:PPh yang tidak/kurang Dibayar Sanksi Administrasi:a.

Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembalitelah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor2289/B/PK/Pjk/2019, tanggal 10 Juli 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 3 dari 5 halaman.

Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 292.008.400b. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 140.164.032c. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp 432.172.432Dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012.

Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayardenda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masingmasing: ....

,halaman 64Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.

;Amar Pertimbangan Nomor 5: pajak terutang yang tidakatau. kurang dibayar pada hakekatnya merupakankerugian pada pendapatan negara. Artinya untukmelakukan perhitungan kerugian pada pendapatanNegara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkanterlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitanSKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakanyang harus ditempuh duluan.

kali jumlah pajak yang tidak ataukurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;bahwa penjelasan Pasal 44B ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 a quo menyatakan:Halaman 98 dari 123 halaman.