- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (deiapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115345.12/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 02 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:a) Membatalkan koreksi atas DPP PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23Terutang;b) Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1061/B/PK/Pjk/202000018/203/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016 Masa Pajak Desember2011 menjadi NIHIL, dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)a Dasar Pengenaan Pajak 351.673.190.639 (351.673.190.639)Pajak Penghasilan Terutang 23.557.267.725 (23.557.267.725)Kredit Pajak 1.451.932.348 (1.451.932.348)d Kompensasi Masa/Tahun PajakSebelumnyae PPh Kurang/ (lebih) dibayar 22.105.335.377 (22.105.335.377)Sanksi Administrasi 10.610.560.982 (

10.610.560.982)g Jumlah PPh ymh / (Lebih) dibayar 32.715.896.359 (32.715.896.359) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115345.12/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 02 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEPKEP00564/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Mei 2017tentang

2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 02 April 2019;Dengan mengadili sendiri:a.Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Membatalkan atau setidaktidaknya menyatakan tidak sah atautidak berkekuatan hukum, Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTahun Pajak 2011 No. 00018/203/11/091/16 tanggal 26 Februari2016 dan Koreksi dahulu Terbanding atas DPP PPh 23, PPhTerutang dan Kredit Pajak PPh Pasal 23:Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 72.446.617.398,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 1.451.932.348,00Kredit Pajak Rp (1.451.932.348,00)Kompensasi Masa/Tahun Pajak Rp 0,00SebelumnyaPPh Kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh ymh / (Lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon

ABDUS SATAR dengan mas kawin berupa 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda danpertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,menurut ketentuan hukum Islam;4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: ;a. MOH. RONY, Lakilaki, umur 17 tahunb.

pada 12September 1996 di Lingkungan Dasan Geres Selatan Kelurahan Dasan GeresKecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda,sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yangmenjadi wali adalah ayah kandung bernama AMAQ RUDIAH;Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikahadalah 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai;Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadirioleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah SAEAN dan H.ABDUS SATAR ;Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antaraPemohon I dengan Pemohon II;Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernahbercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluardari agama Islam (murtad);Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa

Geres, kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandungbernama AMAQ RUDIAH dengan maskawin 150.000, ( seratus lima puluh riburupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah berceraidan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukansaudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agamamaupun menurut peraturan peraturan perundangundangan

lakukan adalah dengan terutang PajakPertambahan Nilai, yakni: Terutang PPN dengan tarif 10% dan Terutang PPN dengan tarif0% (berupa penyerahan Ekspor). bahwa oleh karena itu, tidak seharusnya dilakukan koreksipositif terhadap seluruh Faktur Pajak Masukan atas Pembelian Pupuk dan pembelianlainnya yang dikreditkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa PPN Masa PajakSeptember 2010;bahwa Terbanding melakukan Koreksi Pajak Masukan masa pajak September 2010sejumlah Rp.37.864.901,00 berupa Pajak Masukan yang dibayar

seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, ataudibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;c. impor Barang Kena Pajak tertentu;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam DaerahPabean.(2) Pajak Masukan yang dibayar

untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai,dapat dikreditkan.(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.bahwa dalam persidangan dijumpai fakta, data dan keterangan sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding didirikan pada Tahun 1993 yang dicatat dalam Akte NotarisGde

perpajakan yang padahakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan.Oleh karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benarbenar diperlukan,harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidakmenyimpang dari tujuan diberikannya kemudahan tersebut;bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai diaturMenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah:wadalamsengketabandininitidalterbahwa Pajak Masukan yang dibayar

sendiri IRp 181.427.347,00Pajak yg dapat diperhitungkan IRp 287.622.620,00IPPN yang kurang/(Lebih) dibayar IRp ((106.195.273,00)IDikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya IRp 106.195.273,00IPPN Kurang Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Rp 0,00IKUPNumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangandeprearuste FU ec Ae FEnA.elmane ne asc dPgsastnont ose sownm Majelis VIASBPorcwnospvncscdAa Pra

Netto dalam Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun Pajak 2008 seharusnyamenjadi sebesar USD 254,763,271.00 dan karenanya didapatkan adanyakelebihan bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar USD 11,237,325.00dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah (USD)1 Penghasilan Netto 254,763,271.002 Kompensasi Kerugian 0.003 Penghasilan Kena Pajak 254,763,271.004 Pajak Penghasilan yang terutang 89,167,145.005 Kredit Pajak 100,404,470.006 Jumlah Pajak Penghasilan yang lebih dibayar

Putusan Nomor 1299 B/PK/Pjk/2018 5 Kredit Pajak 100,404,469.886 Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) dibayar 53,058 ,024.037 Sanksi Administrasi 53,058,024.038 Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar 106,116,048.05 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 No. 00013/206/08/091/10 tanggal 27 Juli 2010,dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (USD)1 Penghasilan Netto 254,763,271.002 Kompensasi Kerugian 0.003 Penghasilan Kena Pajak 254,763,271.004 Pajak Penghasilan yang terutang 89,167,145.005 Kredit Pajak 100,404,407.006 Jumlah Pajak Penghasilan yang lebih dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat atau dalildalilyang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan sertabersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih dibayar sebesarUSD

11,237,325.00; dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan Netto USD 254,763,271.00Kompensasi Kerugian USD 0.00Penghasilan Kena Pajak USD 254,763,271.00Pajak Penghasilan yang terutang USD 89,167,145.00Kredit Pajak USD 100,404,407.00Jumlah Pajak Penghasilan yang lebih dibayar USD (11,237,325.00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut70221

1. Menolakpermohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang dibayar oleh DIPA Pemkab Empat Lawang sejumlah Rp310.000,00,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari, dan denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.

MUHTAR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannyaMenyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain luka ringa2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari, dan denda sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, makadiganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ; 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000, (enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penahanan terhadap diriTerdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan ;Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwabersifatkomulatif yaitu disamping pidana penjara terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yangbersarnya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar

(2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkandilakukan perbuatan cabul .2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahundan denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES SIJABAT dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara

sebagaimana identitasnya tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak PidanaDengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES SIJABAT dengan pidanapenjara selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyarHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 3330/Pid.B/2015/PN.Mdn.rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing selama : 4 (empat) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjaramasing selama : 4 (empat) tahun denda Rp. 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti denganpidana penjara selama : 1 (satu) bulan;Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2016/PN.Mdn3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1a) 22.796.327b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.014c. Dibayar dengan NPWP Sendiri 9.922.041d. Jumah (2b+2c) 9.936.055e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2a2d) 12.860.2723. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04. PPN yang kurang dibayar (2e+3a) 12.860.2725. Sanksi administrasi:a. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 6.172.9316.

Jumlah yang masih harus (Lebih) dibayar (4+5a) 19.033.203Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1287/B/PK/PJK/2016Pajak Pertambahan NilaiDasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri/dibayar sendiria. Menurut SPT/WP 99.360.545b.

Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1a) 9.936.055b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0c. Dibayar dengan NPWP Sendiri 9.936.055Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1287/B/PK/PJK/2016d. Jumah (2b+2c) 9.936.055e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2a2d) 03. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04. PPN yang kurang dibayar (2e+3a) 05. Sanksi administrasi:a. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 06.

Raya Perancis, Tangerang15211, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 99.360.545,00Pajak keluaran yang seharusnya dipungut PPN Rp. 9.936.055,00Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 14.014,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 9.922.041,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 9.936.055,00Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar NihilSanksi administrasi : Pasal 13 ayat (2) KUP NihilJumlah PPN

yang masih kurang (lebih) dibayar NihilMenimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59937/PP/M.VA/16/2015, tanggal 05 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 27 Maret 2015, kKemudian terhadapnya oleh PemohonHalaman 8 dari 27 halaman.

Penjelasan Nilai (Rp.)1 Ekspor 18.706.272.675,009 Fonyeranan yang PPNnya harus dipungut 68.224.689.260,003 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 262.719.336,004 Jumlah Seluruh Penyerahan 87.193.681.271,005 a yang harus dipungut/dibayar 6.822.468.926,006 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,007 Dibayar dengan NPWP sendiri8 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,009 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (1.111.938.698,00)10 Dikonpensasikan ke Masa Pajak berikutnya

(Kurane), Menjadi (Rp.)PPN yang kurang dibayar 1.290.043 .661,00 1.290.043.661,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP 525.000.000,00 525.000.000,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(3) KUP 40.043.661,00 40.043.661,00Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar 1.855.087.322,00 1.855.087.322,00 Halaman 3 dari 20 halaman.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp. 212.594.202,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 425.188.404,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

Putusan Nomor 1114/BPK/PJK/2017dikreditkan, dengan maksud mengembalikan PPN Masukan yang telahdikreditkan;Bahwa menurut Majelis, terhadap penyerahan Tanah dan Bangunan dariPemohon Banding kepada PT Bhineka Usaha Raya dengan hargasebesar Rp12.250.000.000,00 dikenakan PPN Pasal 16D sesuai PajakPertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya telah dikreditkan;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPPT PBB, diketahuiNilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 sebagaiberikut

Terhadap penjualan Mesin dan Peralatan dengan NilaiPerolehan sebesar Rp.15.588.757.537,00 tidak menjadi objek sengketa;Bahwa ketentuan Pasal 16D mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilaiyang dikenakan atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula aktivatersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nlaiyang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan, dengan maksudmengembalikan PPN Masukan yang telah dikreditkan.

.- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana penjara selama 2(dua) bulan ; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5.

BUSTAMI Alias AMOK Kenapa sedikit benar, ini sisa 4 Jiehabiskanlah lalu dijawab oleh terdakwa lyalah kalau Amok percaya selanjutnya Sdr.BUSTAMI Alias AMOK menyerahkan 4 (empat) jie sabusabu tersebut kepada terdakwadengan harga Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) per jie namun harga tersebutbelum dibayar, setelah itu mereka berdua pergi dari tempat tersebut; Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 Wib,bermula dari ditangkapnya Sdr.

HARRIS di era kostkamar no.4 namun barangbarang tersebut belum dibayar, selain itu Sdr.BUSTAMI Alias AMOK juga ada menyerahkan kepada terdakwa EPENDIAlias PAK ITAM sebanyak 4 (empat) Jie namun belum dibayar dan Sdr.AWANG JONI Alias AWANG (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak2 (dua) Jie baru dibayar sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Singkawang melakukanpenangkapan terhadap terdakwa EPENDI Alias PAK ITAM di rumah makanMandiri yang terletak di

BUSTAMI AliasAMOK menyerahkan 4 (empat) jie sabusabu tersebut kepada terdakwa denganharga Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) per jie namun hargatersebut belum dibayar, setelah itu mereka berdua pergi dari tempat tersebut;Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar pukul17.30 Wib, bermula dari ditangkapnya Sdr.

(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar, diganti dengan Pidana penjara selama 2(dua) bulan ;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

tempat penjualan kembali barang yangbersangkutan;3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;c. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi ataunilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidakdapat ditentukan nilai pabeannya;d. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yangharus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapatditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar

atau yang seharusnya dibayar; dane. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal O1September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilaipabean apabila:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk dieksporke Daerah Pabean;b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima danditetapkan

sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap hargalyang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yangobyektif dan terukur, dan/atau;d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yangobyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratanpemberitahuan nilai transaksi.bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapatdigunakan sebagai nilai pabean dengan

Dan Quotation Nomor: 099/IBSQUO/2011 tanggal 03 September 2011 tidakdiserahkan pada saat Audit yang diselenggarakan tanggal 29 Desember 2011;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Bandingtidak dapat membuktikan kebenaran Nilai Transaksi sebagai harga yang sebenarnya dibayaratau yang seharusnya dibayar,; Memperhatikan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga yangtercantum dalam Invoice Nomor: PIM2B017/21E tanggal 13 September

2011 yangdiberitahukan pada PIB Nomor: 393864 tanggal 19 Oktober 2011 sebesar CIF USD 51,550.00bukan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp. 6.497.327.071b. Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 3.475.871.955Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 3.788.386.522Lainlain Rp. 133.307.747Jumlah Rp. 7.397.566.224c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP Rp. 0 d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 7.397.566.224MenimbangMengingatMemutuskane.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Rp. (900.239.153)Kelebihan Pajak yang sudah:a.Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 902.518.053PPN yang kurang dibayar Rp. 2.278.900Sanksi administrasi:a.Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 2.278.900Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 4.557.800 : bahwa oleh karena itu atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harusdibayar dan yang disengketakan oleh Pemohon Banding seluruhnya dikabulkan olehMajelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa

ini;: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadaponKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1131/WPJ.06/2012 tanggal 31Agustus 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2008Nomor: 00286/207/08/073/11 tanggal 6 Juli 2011 atas nama: XXX, denganperhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp = 235.562.147.806Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 6.497.327.071Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 7.397.566.224Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Rp. (900.239.153)Kelebihan Pajak yang sudah:a.Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 902.518.053PPN yang kurang dibayar Rp. 2.278.900Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp. 2.278.900Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 4.557.800 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalampersidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013

Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak September 2009 Pemohon Peninjauan Kembali adalahsebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfm SPT) Rp 27.428 .232.820Koreksi Pemeriksa (Sengketa):DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran management service fees yang Rp (27.428.232.820)dianggap sebagai dividen terselubungJumlah Penghasilan Kena Pajak cfm Pemohon Banding Rp 0PPh terutang Rp 0Kredit Pajak RpPajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0Jumlah

PPh yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88270/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1811/WPJ.19/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman

2014, dengan segala akibathukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak September 2009 Pemohon Peninjauan Kembali adalahsebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfm SKP dan KEP Keberatan) Rp 27.428.232.820Koreksi PemeriksaDPP PPh Pasal 26 atas pembayaran management service fees yang Rp (27.428.232.820)dianggap sebagai dividen terselubungJumlah Penghasilan Kena Pajak cfm Pemohon Banding Rp 0PPh terutang Rp 0Kredit Pajak RpPajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikankepada Pemohon Peninjauan Kembali segala kelebihan pembayaranpajak dan pembayaran pajak yang tidak terutang sebesarRp8.118.756.915,00 (delapan milyar seratus delapan belas juta tujuhratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) ditambahdengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87UndangUndang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A UndangUndangKUP;Menghukum

sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfm SKP dan KEP Rp 27.428.232.820Keberatan)Koreksi PemeriksaDPP PPh Pasal 26 atas pembayaran management service fees yang Rp (27.428.232.820)dianggap sebagai dividen terselubungJumlah Penghasilan Kena Pajak cfm Pemohon Banding Rp 0PPh terutang Rp 0Kredit Pajak RpPajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup

No. 704/Padt.P/2016/PA.MjPemohon II bernama Jahadin, yang dinikahkan oleh Imam Dusun BatuSambua, bernama Zainal Abidin, dengan maskawin berupa 10 pohoncengke dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masingmasingbernama Herman dan Jamiluddin;2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halanganundangundang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahanPemohon dengan Pemohon II;3.

Sirajuddin bin Duppai, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tahun 1991 diDusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, KabupatenPolewali Mandar; Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Pemohon II menikah; Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungPemohon II yang bernama Jahadin; Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Batu Sambuabernama Zainal Abidin; Bahwa maharnya berupa 10 pohon cengke dibayar tunai; Bahwa yang menjadi

Rusdi bin Sappe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri dan yangmenikah pada tahun 1991 di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring,Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar; Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Pemohon II menikah; Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungPemohon II yang bernama Jahadin; Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Batu Sambuabernama Zainal Abidin; Bahwa maharnya berupa 10 pohon cengke dibayar

No. 704/Padt.P/2016/PA.MjPERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengandalildalil pokoknya adalah Pemohon dan Pemohon II telah menikahmenurut Agama Islam pada tahun 1991 di Dusun Puppuuring, DesaPuppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Jahadin, maskawin berupa 10pohon cengke dibayar tunai dan dua orang saksi, saat

untuk melangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi paraPemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah saling bersesuaianantara satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat buktisaksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan PemohonIl adalah suami isteri, menikah pada tahun 1991 di Dusun Puppuuring, DesaPuppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikahayah kandung Pemohon II dan mahar berupa 10 pohon cengke dibayar

Dibayar sendiri :c.1. PPh Pasal 22 0,00c.2. PPh Pasal 25 177.681.315,00c.3. PPh Pasal 29 1.896.706,00c.4. STP (pokok kurang bayar) 0,00c.5. Fiskal Luar Negeri 0,00c.6. Lainlain 0,00c.7. Jumlah 179.578.021,00d. Diperhitungkan :d.1.SKPPKP 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 179.578.021,0019 Pajak yang tidak/kurang dibayar 0,0020 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e.

Bunga Pasal 18 (4) UU PP 0,00h. kenaikan pasal 18 (3) UU PP 0,00Jumlah sanksi administrasi 0,0021 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut003546.15/2018/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 7 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 3 dari 10 halaman.

atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00019/206/13/059/16 tanggal 8 November 2016Tahun Pajak 2013 atas nama PT Orientraco Perkasa, NPWP01.069.376.0059.000 alamat Ruko Textil Mangga Dua Blok E4/16, JalanArteri Mangga Dua, Ancol Pademangan Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430,sehingga penghitungan menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 778.167.801,00Penghasilan Kena Pajak Rp 778.167.801,00PPh Terutang Rp 179.578.021,00Kredit Pajak Rp 179.578.021,00Pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan

Neto Rp 778.167.801,00Penghasilan Kena Pajak Rp 778.167.801,00PPh Terutang Rp 179.578.021,00Kredit Pajak Rp 179.578.021,00Pajak yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali