Ditemukan 14288 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-03-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
Yanida Zebua
Tergugat:
KEPALA DESA HILIALAWA
170 — 90
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 20 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUNMDN.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundanganundangan;j.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/KI/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Tergugat:
Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI)
281 — 177
  • Bahwa Obvitnas memiliki peran yang sangat penting bagi NegaraIndonesia dari aspek ekonomi, politik, sosial, pertahanan dankeamanan, serta berdampak terhadap sistem perekonomiannasional.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tahun 2000
1243 — 392
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
  • Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.5.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 20/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
3.MUSTAIN
4.RUDI HARTANTO SANDRO
Tergugat:
KEPALA DESA SIALANG AGUNG
123 — 36
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-03-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2995 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Maret 2013 — PROF. DR. FAROUK MUHAMMAD vs PT. TELEKOMUNIKASI SELLULAR (TELKOMSEL),
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sudahmemang sering kali menjadi nara sumber bagi media baik cetak maupun elektronik,akibat perbuatan Tergugat seperti yang dimaksud dalam gugatan ini, sejak pemblokirannomor Kartu Halo sepihak oleh Tergugat, hingga saat ini banyak media baik cetakmaupun elektronik yang tidak dapat menghubungi Penggugat untuk dimintaipendapatnya akan kasuskasus atau isuisu yang sedang hangat dalam pemberitaan Pers,sehingga Penggugat kehilangan peluang untuk memperkuat dukungan publik yang telahmenimbulkan potensi dampak politik
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2252/Pid. B/2014/PN.SBY
SUNGKONO ARI SAPUTRO BIN TARIP
35 — 6
  • menelpon kapolres, posko dibuka paksa oleh polisi dan kami yangada didalam posko semua dipukuli (pokemon, mbah yet/suyetno, pak Kanan, kusnadi,agus memet, dan Gudel) tanpa ditanya terlebih dahulu, lalu di bawa ke kelurahan dansetelah itu dibawa ke polrestabes.e Bahwa keberadaan saya dan kawankawan aktivis lainnya di masyarakat wilayahlokalisasi DolliJarak maupun di sektor rakyat yang lain adalah untuk membuka aksesinformasi, memberikan pendidikan kesadaran hukum, hak ekonomi, hak sosialmaupun hak politik
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 19-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Sdn
Tanggal 17 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
30 — 16
  • Ketentuan tersebut dipertegas kembalidalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and PoliticalRights, sebagaimana telah diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 12Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil andPolitical Rights (Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil dan Politik),pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak lakilaki danperempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentukkeluarga;Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiaporang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-07-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/G/2012/PHI/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2012 — DIREKTUR UTAMA PT.PEGADAIAN; LAWAN; WAWAN KURNIAWAN, SE;
108 — 50
  • buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh,pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;h pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatanpengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan ;i karena perbedaan paham, agama, aliran politik
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tjt
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat : H. AMAT Bin PALA Tergugat : 1. SAMSU ALAM, 2. SAMURI Turut Tergugat : 1. Kepala Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi cq Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur
127 — 66
  • TjtPembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajibanmasyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,keagamaan, dan ketenagakerjaan;Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasimasyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat danlembaga lainnya.5.
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 28-05-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN SINGKEL Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Skl
Tanggal 28 Mei 2014 — - M. AFFAN AS Bin (Alm) AS LUTH
78 — 8
  • sehingga tercapai kehidupan masyarakatyang aman, tertib dan damai ;Menimbang, bahwa Pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu: Pasal 351 ayat (1) yang telahterbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut, mengancam perbuatan terdakwa dengan pidanapenjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,(empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan penuntut umum telah menuntut terdakwa dalam SuratTuntutannya dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT SARI DUMAI SEJATI
172 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)telah melaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang CPO yangdimuat dalam PEB Nomor 003485 tanggal 27 Agustus 2010 dan NotaPelayanan Ekspor (NPE) Nomor 003175/PM/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal27 Agustus 2010, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan karenabertentangan denan prinsip Se/f Assessment yang menjadi politik
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 14-12-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 06-09-2013
Putusan PN PEMALANG Nomor 207/Pid.Sus/2010/PN.Pml
Tanggal 3 Maret 2011 — MARWATUN Alias MARWAH Binti MIFTAH
86 — 10
  • 15lalu saksi menceritakan semua kejadian tersebut dan kemudian PakSriyono membuatkan berita acara mengenai laporan saksi tersebut;Bahwa selanjutnya saksi dan Pak Kaliri diminta untuk datang ke PanwasKabupaten pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2010, jam 10.00 WIBuntuk memberikan klarifikasi;Bahwa saksi bukanlah bertindak sebagai tim sukses atau simpatisanpasangan calon lainnya, akan tetapi saksi hanya masyarakat biasa yangmenginginkan supaya dalam masa tenang ini tidak ada pelanggaran ataumoney politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-07-2018 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954 K/PID.SUS/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — Ir. H. ROSMANSYAH, M.M. bin SYAHRIL
189 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BINTEKtanggal 23 sampai dengan 25 November 2012, dengan tema BintekPengawasan DPRD di berbagai bidang serta konsekuensimenerima hasil keputusan di badan musyawarah;1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi Perjalanan Dinas Anggota DPRDKota Jambi kode rekening 5.2.2.15.02 dengan jumlah sebesarRp4.250.000,00 dan kuitansi konstribusi kode rekening 5.2.2.17.01dengan jumlah sebesar Rp13.500.000,00 kegiatan BINTEK tanggal20 sampai dengan 22 Desember 2012, dengan tema BintekPeraturan tentang otonomi daerah, UU Pemilu, politik
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 19-05-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 29/BDG/K-AD/PMT-II/V/2011
Tanggal 30 Mei 2011 — Rasidin. / Kopka/3920017801070./Ta Kima /Yonkav 9/Penyerbu. (dkk 1 Orang)
32 — 18
  • dibenarkankarena prajurit NI berpakaian dinas lengkap bukanditujukan untuk melakukan pencurian akan tetapipakaian itu) digunakan untuk latihan dan melakukanpertempuran, oleh karena itu) agar Terdakwa menjadiprajurit yang berdisiplin tinggi dan menjunjungtinggi jati diri sebagai prajurit sapta marga makapidana penjara perlu diperberat menjadi 12 (duabelas) bulan.Terhadap pidana tambahan berupa dipecat daridinas~ militer, pemecatan merupakan ~ salah satuimplikasi hukum dalam lingkungan prajurit ditinjaudari politik
Pengadilan PA Dataran Hunimoa Perdata Agama Perceraian
Register : 11-06-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PA Dataran Hunimoa Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dth
Tanggal 16 Agustus 2021 — - Pemohon - Termohon
111 — 45
  • alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon di persidanganpada pokoknya menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengkibatkan antara Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal, kKedua saksi Termohon tersebut pernahmelihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisihdan bertengkar karena Pemohon lambat dalam bekerja dan Pemohon terlibaturusan politik
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 531/Pid.Sus/2019/PN Mtr
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.HENDRO SAYEKTI,SH.
2.ADI HELMI.SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
AHMAD RIDWAN Alias EDO
16 — 8
  • tindakpidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaantidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Putus : 26-05-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 01/PID.PEMILU/2014/PN Cbi
Tanggal 26 Mei 2014 — AR. DARMA JAYA SUKMANA Bin R. SOLEH ISKANDAR
40 — 17
  • M AZHARI dari partai politik DEMOKRAT.Bahwa pada saat setelah pengiriman logistik kotak suara ke TPS21, yaitu pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar 01.30WIB sdr. CHAERUDIN dan sdr. DAHLAN datang ke TPS 21,pada saat Saksi sudah di rumah, sdr. BOBOY (Ketua Rt 06/05Desa Benteng sekaligus anggota KPPS TPS 21) datang ke rumahmemberitahukan bahwa ada sdr.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 40/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Catur Tristono, SE.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
126 — 40
  • Pasal 87 ayat (4) UU ASN pasca putusan MahkamahKonstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018 mengatur : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; c. menjadi anggota dan/ataupengurus partal politik
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 03-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 181/Pid.B/LH/2020/PN Tlk
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.DICKY WIRA BUANA
2.ERNOFIYANTI AMRAN, SH.MH
Terdakwa:
JUNAIDI SYAHPUTRA Als PAK DIMAS Bin NURHAKIM
252 — 54
  • Angka 7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemarandan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan KebakaranHutan dan/atau Lahan);Menimbang, bahwa kebakaran hutan/lahan adalah suatu peristiwaterbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami, maupun olehperbuatan manusia, sehinggga mengakibatkan kerusakan lingkungan yangHalaman 25 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2020/PN TIkmenimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 03-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Tlk
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.DICKY WIRA BUANA
2.ERNOFIYANTI AMRAN, SH.MH
Terdakwa:
SARIKUN Bin NADI KARYA
236 — 46
  • dan/atau kebun bagi masyarakat (Pasal 1Angka 2 Juncto Angka 7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemarandan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan KebakaranHutan dan/atau Lahan);Menimbang, bahwa kebakaran hutan/lahan adalah suatu peristiwaterbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami, maupun olehperbuatan manusia, sehinggga mengakibatkan kerusakan lingkungan yangmenimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik