beralalasan demi hukum;Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah bertentangandengan Pasal 155, Pasal 156 ayat (2), (3),( 4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana diatas sangatlah merugikanPenggugat, akhirnya menghilangkan hakhak Penggugat, kerugian mana harusdibayar Tergugat secara tanggung renteng sebagai Uang Pesangon, UangPerhargaan Masa Kerja, Uang Penggantian

Hak :15.% x Rp44.814.000,00 Rp6.722.100,00 Upah Proses : 12 x Rp2.037.000,00 Rp24.444.000,00 Jumlah Total Rp75.980.100,00(tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah)Bahwa ganti rugi berupa pembayaran Uang Pesangon, Uang PenghargaanMasa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Perumahan dan Pengobatan danhak lainnya kepada Para Penggugat, yang harus dibayar oleh Tergugatseluruhnya adalah Rp75.980.100,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratusdelapan puluh ribu seratus rupiah);Bahwa

Parman,Medan, membayar Uang Penggantian Hak Penggugat sebesarRp3.889.275,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu duaratus tujuhpuluh lima rupiah), berdasarkan Pasal 162 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp416.000,00 (empatratus enam belas ribu rupiah);5.

Hak sesuai Pasal 156 ayat (4);(2) Bagi pekerja/ouruh yang mengundurkan diri atas Kemauan sendiri, yang tugasdan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selainmenerima Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)diberikan Uang Pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalamPerjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;(3) Pekerja/ouruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus memenuhi syarat:a.

Penggantian Hak 15% x Rp 44.814.000,00 Rp 6.722.100,004.

Kota PekanbaruUang penggantian hak yang seharusnya diterima, uang cuti tahunan yg belumdiambil, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebanyak15 persen dari jumlah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja;Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor : 91/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr54.55.56.5/7.58.Bahwa komponen upah yang dimaksud didalam penghitungan uang pesangondan uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak lain meliputiupah/gaji pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat

Uang Penggantian Hak :e Masa Kerja 8 tahun = (Pesangon 9 bulan upah) 15% x 9 x Rp.3.000.000, : 15% x Rp.27.000.000, =Rp. 4.050.000,e1 x upah masa kerja = Rp. 3.000.000, Jumlah = Rp.13.050.000,(Tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);d. Malasiono:1. Uang Pisah = 2 x Rp.2.750.000, = Rp. 5.500.000,2.

Uang Penggantian Hak :e Masa Kerja 12 tahun = (Pesangon 9 bulan upah) 15% x 9 x Rp.2.400.000, : 15% x Rp.21.600.000, =Rp. 3.240.000,e1 x upah masa kerja = Rp. 2.400.000, Jumlah = Rp.10.440.000,(Sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);h. Apriani :1. Uang Pisah = 2 x Rp.2.300.000, = Rp. 4.600.000,2.

Uang Penggantian Hak :e Masa Kerja 11 tahun = (Pesangon 9 bulan upah) 15% x 9 x Rp.2.300.000, : 15% x Rp.20.700.000, =Rp. 3.105.000,e1 x upah masa kerja = Rp. 2.300.000, Jumlah = Rp.10.005.000,(Sepuluh juta lima ribu rupiah);i. Melani Zunita:1. Uang Pisah = 2 x Rp.2.200.000, = Rp. 4.800.000,2.

Riau Media TelevisiPeriode Tahun 20182020, TERGUGAT REKONVENSI hanya memperolehuang penggantian hak dan uang pisah;6.

tentang permintaan ijin perubahan nama kecilPemohon dari SWIE KIEM, menjadi FONNY SIDHARTA, merupakan perkaraperdata sedang domisili Pemohon masuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kediri, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) U.U RIPenetapan Nomor 63/Pdt.P/2016/PN.Kdr.Halaman 11 dari 17Nomor : 23 Tahun 2006, jo pasal 50 jo pasal 4 ayat (1) Undang undangPeradilan Umum maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pemohon perihalperubahan / penggantian

;Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon paragrap 3Pemohon mengajukan permohonan perubahan / penggantian nama keciladalah untuk Pemohon sendiri, karena Pemohon sudah berstatus sebagaiWarganegara Republik Indonesia dan dengan penggantian nama keciltersebut dimaksudkan, agar sempurna warga Negara Indonesia yangdiperoleh karena Pemohon ingin membaur dengan masyarakat sekitaratau. bergaul secara baik dan agar dapat berasimilasi denganWarganegara Republik Indonesia lainnya ;Menimbang, bahwa maksud

Pemohon merubah / mengganti namakecil Pemohon tersebut dengan nama Indonesia, harus diartikan namakecil yang lazim dipakai dalam lingkungan masyarakat Indonesia asli dantidak merubah / mengganti nama keluarga ;Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2016/PN.Kdr.Halaman 13 dari 17Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kediri, setelah menelitisecara seksama permohonan dari Pemohon tersebut, ternyata perubahan/ penggantian nama kecil SWIE KIEM (Pemohon) menjadi nama IndonesiaFONNY SIDHARTA, tidak menyangkut nama gelar

keagamaan dan / ataukebangsawanan warganegara Indonesia asli, oleh karenanya perubahan /penggantian nama dari SWIE KIEM, menjadi FONNY SIDHARTA, tidakmelanggar / bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau menyangkutsesuatu gelar dari suatu daerah oleh karenanya permohonan Pemohondapat diterima sehingga petitum 2 permohonan Pemohon dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 permohonan Pemohondikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriKediri atau jika berhalangan

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyisebagai berikut:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (forcemajeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:Hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat:e Uang pesangon (upah X masa kerja ) X 2 (dua);e Uang penghargaan (upah X masa kerja);e Uang penggantian hak 15% X (uang pesangon + uang penghargaanmasa kerja) dan biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dankeluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;e Upah yang belum dibayar/upah proses;Bahwa sebelum adanya suatu keputusan hukum yang berkekuatan hukumtetap yang menyatakan

Hak Atas Pemutusan Hubungan KerjaUang Pesangon (Rp2.500.000,00 x 6 x (2x ) : Rp30.000.000,00;Uang Penghargaan (Rp2.500.000, x 3) :Rp 7.500.000,00;Uang Penggantian Hak15% x (Rp30.000.000,00 + Rp7.500.000,00) :Rp 5.625.000,00;Upah yang belum di bayar/upah prosesAgustus 2016Mei 2017 (Rp2.500.000,00 x 10) :Rp25.000.000,00;Total : Rp68.125.000,00;(Enam delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan pengalamankerja dengan kualifikasi Penggugat telah

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat daripemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai denganperincian sebagai berikut: Uang pesangon (Rp2.500.000,00 x 6 x 2) : Rp30.000.000,00; Uang penghargaan masa kerja:(Rp2.500.000,00 x 2) : Rp 5.000.000,00; Uang penggantian hak:15% x (Rp30.000.000,00 + Rp5.000.000,00) :Rp 5.250.000,00;:Total keseluruhan =Rp40.250.000,00;(Empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);4.

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juli 2017 dan kontra memorikasasi tanggal 15 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Judex Facti telah patut dan adil memutus hubungan kerjanya dengankompensasi 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada ParaPenggugat dengan jumlah total sebesar Rp.1.658.250, (satu juta enamratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;8.

mencermati dasar pertimbangan UndangUndang tentang Ketenagakerjaan hurufd yang berbunyi : bahwaperlindungan terhadap tenagakerja dimaksudkan untuk menjamin hakhakdasar pekerja/ourun dan seterusnya demikian juga UndangUndang Dasar1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi : setiap orang berhak untuk bekerja mendapatkan imbalan danperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dimana PemohoKasasi (para pekerja) telah memiliki hak hukum untuk mendapatkan uangpesangon, uang Penggantian

Bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaanmenyatakan : Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pangusahadiwajibkan membayar uang pesangon dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima ;e. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 25 angka 2menyatakan Para bekerja di perusahaan Tergugat di bagian buffingHal.5 dari 10 hal. Put.

Bahwa dari uraianuraian di atas telah jelas bahwa Judex Facti tidakmenerapkan hukum dalam menyikapi pengakuan Saksisaksi danpengakuan Termohon Kasasi sebagaimana mestinya dan oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim Agung untuk memperbaiki dalamperkara a quo sekedar mengenai uang pesangon, uang penggantian hakserta upah proses 10 (sepuluh) bulan dikalikan UMK Kabupaten Sidoarjotahun 2010 sebesar Rp.1.005.000, per bulan ;5.

berdasarkan halhal yang kami uraikan tersebut di atas, terbuktiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:155/G/ 2010/PHI.Sby tanggal 04 Mei 2010 jelas adalah sangat keliru dankhilaf dalam memberikan putusannya serta tidak menerapkan peraturanPerundangUndangan yang berlaku yang harus diurut dalam melakukansuatu Putusan, karenanya untuk kepastian hukum putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut haruslah diperbaikisekedar mengenai, uang pesangon, uang penggantian

Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaTangerang Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam registeryang tersedia untuk itu;4.

keterangan saksi REZA HARYO MAHENDRA PUTRA danFERDIAN SUSANTO maka terbuktilan bahwa Pemohon adalah Warga NegaraIndonesia yang telah menikah dan telah mempunyai anak yang bernama KeyshaAdlina AzZalfa Junaedi yang lahir di Kota Tangerang Selatan, tanggal 15 April 2011,adalah anak ke2, dan nama anaknya tersebut diganti dari Keysha Adlina AzZalfaJunaedi menjadi Keysha Adlina AzZalfa Putri DJ;Menimbang bahwa agar identitas dan status keperdataan anak Pemohonmendapat kepastian hukum, maka peristiwa penggantian

nama anak Pemohontersebut harus dicatat dalam register sepanjang tentang penggantian nama anakPemohon;Menimbang bahwa diterbitkannya Undang undang Republik Indonesia nomor23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahanatas Undang undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang AdminitrasiKependudukan adalah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan,penentuan status pribadi dan

kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8016/2003 dari semula tercatata nama Pemohon SHEH ABDULOH diganti menjadi SHEH ABDULLAH ;

Bahwa untuk penggantian nama pemohon tersebut menurut Pasal 52 UU No.23Tahun 2006 harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls. 1A khususBandung terlebih dahulu ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Bandung Klas A Khusus berkenan kiranya memberikan Penetapansebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon ;2.

Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang penggantian namapemohon dariSHEH ABDULOH di ganti menjadi SHEH ABDULLAH, sehingga lengkapnyanama pemohon menjadi SHEH ABDULLAH ; Kepada Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk di catatkan dalamcatatan pinggir mengenai penggantian pemohon pada kutipan akte kelahiran No.8016 / 20034.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini KepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukanpencacatan pada catatan pinggir mengenal penggantian nama Pemohon dalamKutipan Akta Kelahiran Nomor 8016/2003 ;3.

tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5), UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (6) Jo UndangUndangNo 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Pasal 9 ayat 3 dengan rincian sebagaiberikut:Achmad Jamani (masa kerja 15 tahun):Upah bulan Feb 2012 s/d April 2013 (15 bulan) = Rp24.750.000,00Kekurangan upah/gaji Nov s/d Des 2011 = Rp 1.000.000.00 += Rp25.750.000,00Uang Pesangon = 9 x 2 Rp.1.650.000,00 = Rp29.700.000,00Uang Penghargaan 6 x Rp1.650.000,00 = Rp 9.900.000,00= Rp39.600.000,00Uang Penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugatsebagai berikut:Achmad Jamani (masa kerja 15 tahun):Upah bulan Feb 2012 s/d April 2013 (15 bulan) =Rp24.750.000,00Kekurangan upah/gaji No s/d Des 2011 =Rp 1.= Rp25.750.000,00Uang Pesangon = 9 x 2 Rp.1.650.000,00 = Rp29.700.000,00Uang Penghargaan 6 x Rp1.650.000,00 = Rp 9.900.000.00= Rp39.600.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp39.600.000,00 =Rp 5.940.000,00= Rp45.540.000,00Jaminan Hari Tua (JHT) =3,7% X Rp1.650.000,00 x 12 bin x 15 thn = Rp10.989.000.00Jumlah

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat akibatpemutusan Hubungan Kerja karena pensiun ini yang terdiri dari uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, JaminanHari Tua, dan kekurangan gaji bulan November 2011 dan Desember2011 seluruhnya Rp57.529.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus duapuluh sembilan ribu rupiah);5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;6.

Nomor 146 K/Pdt.SusPHI/2014Uang Penghargaan 6 x Rp1.650.000,00 Rp 9.900.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp36.000.000,00 Rp 5.940.000,00Kekurangan Gaji Nov 2011 s/d Desember 2011 Rp 1.000.000,00JHT = 3,7% x Rp1.650.000,00 x 12 bulan x 15 tahun Rp10.989.000.00Rp57.529.000,00Dengan demikian keseluruhannya berjumlah Rp57.529.000,00 (lima puluhtujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);Bahwa terhadap' pertimbangan ini sangat bertentangan denganpertimbangan Hakim Industrial pada pertimbangan

Nomor 149 PK/Pdt.SusPHI/2018Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan pemberhentian hubungan kerja oleh Tergugat adalahkarena pensiun dan sepatutnya menerima Piagam Penghargaan;Menyatakan anjuran tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja DenpasarBali Nomor 567/1326/DINSOSNAKER tidak beralasan hukum dandinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:a.

Uang penggantian biaya pemeliharaan/renovasi (Perbaikan lantai,dinding, septictank, plafond, saluran pembuangan air, instalasi listrik,dan atap rumah) selama menempati rumah dinas 32 Tahun sebesar15 % dari besaran uang penghargaa/pesangon (Purnabhakti) denganperhitungan Rp100.556.670,00 x 15 % : Rp15.083.500,00/thn x 32tahun = Rp482.627.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta enamratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4)huruf (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);c.

Nomor 149 PK/Pdt.SusPHI/2018Total jumlah kerugian diatas yang timbul adalah Rp3.585.627.000,00(tiga miliard lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluhtujuh ribu rupiah);Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hakPenggugat sebesar Rp3.585.627.000,00 (tiga miliard lima ratus delapanpuluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Memerintahkan tanah dan bangunan milik Tergugat diserahkan kepadaPenggugat sebagai pengganti atas kerugian yang dialami Penggugatatas tidak

Menyatakan Penggugat berhak atas penggantian hak sebesarRp726.309.238,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilanribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesarRp726.309.238,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilanribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.

Nomor 25 K/Pdt.SusPHI/2019Dalam Pokok Perkara:6.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (3) poin (a), Pasal 153 ayat (1) poina, Pasal 168 ayat (2);Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena sakit;Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak lainlain, upah proses akibat PHK dengan perincian sebagai berikut

Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupapesangon, penghargaan masa kerja, penggantian perumahan danpengobatan dengan rincian sebagai berikut:Pesangon2 x 6 x Rp4.964.675,00 =Rp59.576.100,00Penghargaan Masa Kerja2 x 2 x Rp4.964.675,00 =Rp19.858.700,00Perumahan dan Pengobatan15 % x Rp79.434.800,00 =Rp11.915.220,00Jumlah =Rp91.350.020,00(Terbilang : sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluhrupiah);4.

Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak lainlain, upah proses akibat PHK dengan perincian sebagai berikut:Pesangon 2 x 6 x Rp6.984.875,00 =Rp 83.818.500,00Penghargaan Masa Kerja 2 x 2 x Rp6.984.875,00 =Rp 27.939.500,00Perumahan dan Pengobatan15 % x Rp111.758.000,00 =Rp 16.763.700,00Upah pada saat sakit (Pasal 93 ayat 3 poin 1 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003);November 2016 sampai dengan Januari 20173 bulan x Rp6.984.875,00

(PHK) dengan berpedomanpada ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukanmenyatakan mengundurkan diri sesuai Pasal 162 dan atau mengalami sakitberkepanjangan sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003;Bahwa hak kompensasi Pemohon Kasasi I/Penggugat dengan masakerja selama 5 (lima) tahun lebih, dengan upah sebesar Rp6.954.875,00 perbulan, adalah: Uang Pesangon 6 x Rp6.984.875,00 =Rp41.909.250,00 Uang Penghargaan Masa Kerja2 xX Rp6.984.875,00 =Rp13.969.750,00 Uang Penggantian

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah dan berdasar hukum penggantian nama anak kedua pemohon pada akta lahir nomor 7317-LT-19042013-0027 dari yang sebelumnya bernama Prayatna Pasenggong diganti menjadi Nico Aditya Wibowo;
3. Menetapkan bahwa adalah Sah dan Berdasar Hukum Surat Keterangan Lahir dengan nomor: 007/PKMS/PST.BT.K

Menyatakan Sah dan berdasar hukum penggantian nama anak keduapemohon pada akta lahir nomor 7317LT190420130027 dari yangsebelumnya bernama Prayatna Pasenggong diganti menjadi Nico AdityaWibowo.Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN.Bip3. Menetapkan bahwa adalah Sah dan Berdasar Hukum SuratKeterangan Lahir dengan nomor: 007/PKMS/PST.BT.K/VII/2014dijadikan acuan dalam perbaikan tahun lahir anak kKedua pemohon daritanggal 07 september 2012 menjadi tanggal 07 oktober 2014.4.

SAKSI AMIR Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan menyangkut masalahPemohon ingin melakukan penggantian nama terhadap anaknya; Bahwa sepengetahuan Saksi adalah anak Pemohon yang ingin digantinamanya; Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon saat kirakira berumur 7tahun;Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN.BlpBahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;Bahwa nama suami Pemohon adalah Ridwan;Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon yang ingin digantiadalah

SAKSI EMA SRIMAYANTI,Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan menyangkut masalahPemohon ingin melakukan penggantian pada nama anak Pemohon;Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon yang ingin diganti adalahPrayatna Pasenggong menjadi Nico Aditya Wibowo;Bahwa selain nama juga tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon punterdapat kesalahan jadi mau diganti juga;Bahwa tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam akte tertulis 7September 2012 seharusnya 7 Oktober 2014;Bahwa sepengetahuan Saksi perbaikan

Menyatakan Sah dan berdasar hukum penggantian nama anak keduapemohon pada akta lahir nomor 7317LT190420130027 dari yangsebelumnya bernama Prayatna Pasenggong diganti menjadi Nico AdityaWibowo;3. Menetapkan bahwa adalah Sah dan Berdasar Hukum SuratKeterangan Lahir dengan nomor: 007/PKMS/PST.BT.K/VII/2014 dijadikanacuan dalam perbaikan tahun lahir anak kedua pemohon dari tanggal 07september 2012 menjadi tanggal 07 oktober 2014;A.

ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta Mengganti Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;

Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak dikeluarkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke Instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat Akta Pencatatan Sipil Baru dan menggantikan Akta Pencatatan Sipil yang lama dimana terdapat Penggantian

Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh ) hari sejakdikeluarkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untukmelaporkannya ke Instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebutdan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untukHalaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN BKt.membuat Akta Pencatatan Sipil Baru dan menggantikan Akta PencatatanSipil yang lama dimana terdapat Penggantian Nama Pemohon tersebutdiatas dan Menarik serta mencabut

inisecara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turutdipertimbangkan dalam penetapan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi danselanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon padapokoknya memohon Penggantian

terlebih dahulu pada PengadilanNegeri dimana ia berdomisili, maka para Pemohon mengajukan Permohonanpergantian perubahan nama ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN BKt.Menimbang, bahwa didalam pasal 52 ayat (1) Undangundang No.23Tahun 2006 tersebut telah pula disebutkan bahwa Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohonberdomisili;Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkanpenggantian Penggantian

Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejakdikeluarkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untukmelaporkannya ke Instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebutdan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untukmembuat Akta Pencatatan Sipil Baru dan menggantikan Akta PencatatanSipil yang lama dimana terdapat Penggantian Nama Pemohon tersebutdiatas dan Menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dariPemohon;.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak keempat Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-29032018-0013 dari semula FAREL MAUZA SATRIA ALI EDWIN menjadi FAREL MAULANA IBRAHIM EDWIN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk selanjutnya

anak para pemohon yang ke 4 (empat) tertulis di Aktakelahiran Bernomor : 1471LU290320180013 Kurang cocok dengan namaanak para pemohon yang ke 4 (empat) karena memakai nama FARELMAUZA SATRIA ALI EDWIN, anak para Pemohon tersebut tidak sesualdengan tumbuh kembangnya di usianya sekarang.Bahwa anak para pemohon yang bernama FAREL MAUZA SATRIA ALIEDWIN telah menjadi penduduk kotamadya Pekanbaru sesuai NIK yangdikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru dengan nomor :1471072002180002.Bahwa untuk penggantian

Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaruuntuk Mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud PemohonHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Pbrkedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pulaPenggantian nama yang dimaksud Pemohon pada pinggir AktaKelahiran.4).

Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipildan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa perubahan nama anak keempat Para Pemohonyang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Pengadilan tidakbertentangan dengan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Republik IndonesiaNo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sepanjangpengetahuan Hakim penggantian

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkanpencatatan tentang penggantian nama tersebut kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk selanjutnyaHalaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN PbrPejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register AktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;4.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kompensasi kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), satu kaliPasal 156 ayat (3) dan penggantian hak Pasal 156 ayat (4) dengan rinciansebagai berikut:a. Pesangon (masa kerja 11 tahun lebih 2 bulan):9 X 2 = 18 bulan X Rp4.200.126,00 = Rp75.602.268,00:b. Penghargaan masa kerja:1X 4= 4 bulan X Rp4.200.126,00 = Rp16.800.504,00 +;Total = Rp92. 402.772,00;c.

Penggantian hak:Rp92. 402.772,00 X 15 % = Rp13.860.415,00 +:Grand total = Rp106.263.188,00(seratus enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluhdelapan rupiah);8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hariterhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim;9.

mutasisah akan tetapi Tergugat menolak dan tidak menjalankan perintah mutasi,maka Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan dan Penggugat berhakmelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Pasal 161 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danTergugat berhak kompensasi sesuai Pasal 161 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 yaitu yaitu uang pesangon 1 X sesuai ketentuan Pasal156 (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian

SusPHI/2021Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kekurangan upahyang belum dibayar selama skorsing;Bahwa hakhak Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan (videPasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan) terdiri dari Tergugat masa kerja lebih dari 12 tahun, denganupah terakhir Rp4.200.126,00:Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.200.126,00 = Rp37.801.134,00;Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp4.200.126,00 =Rp21.000.630,00;= Rp58.801.764,00Uang penggantian hak 15%

Menghukum Tergugat untuk membayar Upah, Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa kerja dan Uang Penggantian Hak Penggugat akibatPemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugatsebesar Rp164.220.515,00,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratusdua puluh ribu lima ratus lima belas rupiah);6.

Uang penggantian hak sebesar sebesar Rop1.048.216,00 (satu jutaempat puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah);5.

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dansekaligus hakhak Penggugat Konvensi atas pemutusan hubungan kerjaberupa uang pesangon dan uang penggantian hak, total berjumlahRp8.036.323,00 (delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluhtiga rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dansekaligus hakhak Tergugat Rekonvensi atas pemutusan hubungan kerjaberupa uang pesangon dan uang penggantian hak, total berjumlahRp8.036.323,00 (delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluhtiga rupiah);Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi Menghukum Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sebesarRp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri

Oleh karena itu nama ibu pemohonyang tercantum dalam akta kelahiran pemohon tersebut diganti sedemikian rupasehingga tertulis dan terbaca : JOENG, MARIA IMELDA WIDIAWATI ;Bahwa penggantian nama ibu pemohon yang semula bernama JOENG, TJIENHOEY menjadi JOENG, MARIA IMELDA WIDIAWATI, harus melaluiPenetapan Pengadilan Negeri Cilacap ;BINTORO,Bahwa ibu pemohon semula bernama JOENG, TJIEN HOEY, jenis kelaminPerempuan, yang dilahirkan di Cilacap pada Tanggal 25 Januari 1950 dariseorang perempuan bernama

Oleh karena itu nama ibu pemohonyang tercantum dalam akta kelahiran pemohon tersebut diganti sedemikian rupasehingga tertulis dan terbaca : JOENG, MARIA IMELDA WIDIAWATI ;Bahwa penggantian nama pemohon yang semula bernama JOENG, TJIENHOEY menjadi JOENG, MARIA IMELDA WIDIAWATI, harus melaluiPenetapan Pengadilan Negeri Cilacap ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon tidakkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan

HANDI GUNAWAN, lahir di Cilacap pada Tanggal 15 Agustus 1982 ; Bahwa maksud permohonan pemohon adalah memperbaiki penggantian nama ibupemohon pada Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 62/Pdt.P/1996/PN.clp.semula bernama JOENG, TJIEN HOEY telah diganti nama dengan nama MARIAIMELDA WIDIAWATI sehingga menyebutkan dirinya, MARIA IMELDAWIDIAWATI yang seharusnya tertulis dan terbaca : JOENG, MARIA IMELDAWIDIAWATI,;e Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon yang bernama HANDI GUNAWAN,lahir di Cilacap pada

Oleh karena itu nama ibu pemohonyang tercantum dalam akta kelahiran pemohon tersebut diganti sedemikian rupasehingga tertulis dan terbaca : JOENG, MARIA IMELDA WIDIAWATI ;e Bahwa penggantian nama ibu pemohon yang semula bernama JOENG, TJIENHOEY menjadi JOENG, MARIA IMELDA WIDIAWATI, harus melaluiPenetapan Pengadilan Negeri Cilacap ;Menimbang, bahwa masalah perbaikan/perubahan nama adalah termasukbidang hukum perdata maka penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa untuk kepentingan Pemohon sendiri kelak dikemudian harinanti, maka Pemohon sangat membutuhkan pergantian nama danuntuk itu pula Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan NegeriMalang menetapkan tentang penggantian nama Pemohon dalamPetikan Akta kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Perceraian Pemohonserta Kutipan Akta Kelahiran ketiga anaknya Pemohon dari VERALIENHERNIWATI menjadi INNA VERALIN HERNIWATI.9.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu)exemplar turunan/salinan resmi dari Penetapan ganti nama tersebutyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kota Malang,guna dicatat dalam buku register perubahan/penggantian nama yangtelah disediakan untuk itu.5.

Oleh karena itu meskipun oleh Pemohonpencatatan itu tidak dimintakan dengan tegas namun demi keadilan,kepastian hukum dan tertib administrasi ketentuan AdministrasiKependudukan turut dicantumkan dalam amar penetapan untuk memberikanperlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan hukum setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh PendudukIndonesia maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkanperubahan/penggantian nama tersebut guna menciptakan tertib administrasikependudukan

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu)exemplar salinan resmi dari Penetapan ganti nama tersebut yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kota Malang, guna dicatat dalambuku register perubahan/penggantian nama yang telah disediakanuntuk itu..

Pati;Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan menggantinama anaknya pada kutipan Akta Kelahiran nomor 3318LT070620180025 tanggal 7 Juni 2018 yang tertulis atas nama AZRINA GHAISANIALIFYA menjadi ARINA TAZKIYANA yang diterbitkan oleh KantorPencatatan Sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Pati;Bahwa anak para Pemohon sering sakitsakitan;Bahwa maksud penggantian nama tersebut diharapkan tidak sakitsakitan lagi;Bahwa Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPati meminta syarat

SUKAHAR yang tidak lain adalah tetangga dari Pemohon,Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Ptiyang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa anak para pemohon sering sakitsakitan;Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon dari semula AZRINAGHAISANI ALIFYA menjadi ARINA TAZKIYANA pada prinsipnya adalah demikepentingan anak Pemohon, akan tetapi alasan penggantian dikarenakansering sakit yang dilakukan oleh Pemohon bukan alasan yang urgen karenaseseorang yang sakit tentunya harus disembuhkan, bukan

FIKI SEPTIAN, anak kedua lakilaki, lahir di Kudus, tanggal 5Pebruari 2004 ; Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang bernama FIKI SEPTIANdalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama dan jeniskelamin yaitu tertulis nama FIKI SEPTIYAN, anak kedua, perempuan ; Bahwa maksud penggantian nama tersebut untuk membetulkan namayang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulisFIKI SEPTNAN, anak kedua, perempuan diganti menjadi FIKISEPTIAN, anak kedua, lakilaki seperti yang tertulis

FIKI SEPTIAN, anak kedua lakilaki, lahir di Kudus, tanggal 5Pebruari 2004 ; Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang bernama FIKI SEPTIANdalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama dan jeniskelamin yaitu tertulis nama FIKI SEPTIYAN, anak kedua, perempuan ;Hal 5 dari 11 hal Pen.No.13/Pdt.P/2016 Bahwa maksud penggantian nama tersebut untuk membetulkan namayang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulisFIKI SEPTINYAN, anak kedua, perempuan diganti menjadi FIKISEPTIAN, anak

FIKI SEPTIAN, anak kedua lakilaki, lahir di Kudus, tanggal 5 Pebruari2004 ; Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang bernama FIKI SEPTIANdalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama dan jeniskelamin yaitu tertulis nama FIKI SEPTIYAN, anak kedua, perempuan ; Bahwa maksud penggantian nama tersebut untuk membetulkan namayang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis FIKISEPTIYAN, anak kedua, perempuan diganti menjadi FIKI SEPTIAN, anakkedua, lakilaki seperti yang tertulis

FIKI SEPTIAN, anak kedua lakilaki, lahir di Kudus, tanggal 5 Pebruari2004 ;e Bahwa maksud penggantian nama tersebut untuk membetulkan namayang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis FIKISEPTIYAN, anak kedua, perempuan diganti menjadi FIKI SEPTIAN, anakHal 7 dari 11 hal Pen.No.13/Pdt.P/2016kedua, lakilaki seperti yang tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran,Kartu Keluarga dan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SekolahDasar ;Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran

,dengan rincian sebagai berikut:e Uang Pesangon5 x Rp1.428.365,00 Rp 7.141.825,00e Uang Penghargaan Masa Kerja2 x Rp1.428.365,00 Rp 2.856.730,00e Uang Penggantian Hak15% x Rp9.998.555,00 Rp 1.499.783,00e Upah Proses sejak Oktober 2011sampai dengan Maret 20126 x Rp1.428.365,00 Rp 8.570.190,00Jumlah Rp20.068.528,00.

(bukti P8);e Gaji Pemohon Kasasi sejak bulan Oktober 2011 yang seharusnyaditerima tanggal 25 Oktober 2011 dan di bulanbulan selanjutnya telahf.diputus/tidak dibayar lagi oleh Termohon Kasasi, disebabkan sejaktanggal 20 Oktober 2011 Pemohon Kasasi dianggap sudah di PHKsecara sepihak oleh Termohon Kasasi dan sudah tidak diakui lagisebagai karyawannya;Pemohon Kasasi telah terlebin dahulu membuat pengaduan terkaitpemutusan hubungan kerja dan tuntutan pembayaran uang pesangon,uang jasa, dan penggantian

(terkait bukti P12);Pemohon Kasasi telah di PHK secara sepihak pada tanggal 20Oktober 2011 oleh Termohon Kasasi;Pada halaman 2324 alinea 3 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakimdinyatakan:e Bahwa oleh karena di atas telah dipertimbangkan bahwa PHKterhadap Penggugat dilakukan secara sepihak maka sesuaiPasal 156 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, beralasan menghukum Tergugat membayarkepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 kali Pasal156 ayat (2), dan uang penggantian hak

No. 554 K/Pdt.SusPHI/201 4j.berimplikasi sejak saat itu Pemohon Kasasi telah dianggap bukan lagikaryawati Cabang Pesisir Selatan, Sumatera Barat tetapi masih karyawatiCabang Kedoya, Jakarta; Atas dalil Termohon Kasasi tentang penolakan mutasi tersebut PemohonKasasi telah dianggap Termohon Kasasi sebagai karyawati CabangKedoya, Jakarta sehingga selayaknya dan seharusnya dasar untukperhitungan upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak yang digunakan adalah Upah

, uang penggantian hak dan uang upah selama prosespenyelesaian perkara ini berdasarkan Upah Minimum Provinsi DK!