Ditemukan 22952 data
15 — 10
telahdipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwaTergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat puladianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalil gugatanPenggugat secara keseluruhan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpahadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian,maka berdasarkan asas /ex spesialis derogat legi
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG MALANG MARTADINATA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
27 — 10
sebagimanadiatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,menganti kerugian tersebut terlebih pihak Penggugat sebelumnyatelahmengajukan surat permohonan dispensasi untuk menjual asetnyatersebut sendiri, agar tidak ada rasa takut kehilangan seluruh asetnyauntuk itu tidak jadi menjual sendiri aset objek jaminan yang terletak dijalan panjaitan gondang legi
41 — 16
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
15 — 12
isteri guna membina rumah tangga denganbaik, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
19 — 13
hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knhusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
323 — 38
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
140 — 56
Yang kesemuanya itumenjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan danmenjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas lex specialisderogat legi generalis);Selanjutnya, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam PerjanjianKredit Perbankan, UndangUndang bukan saja mengatur melindunginasabah/debitur/konsumen, akan tetapi juga mengatur, menjamin danmelindungi hakhak kreditur/pelaku usaha yang dalam perkara iniadalah PEMOHON KEBERATAN, karena di samping terdapat hakhakdebitur dalam pemberian
danditanda tangani antara 9 TERMOHON KEBERATAN dan PEMOHONKEBERATAN telah sesuai dengan ketentuan perundanganundanganyang berlaku di Negara Republik Indonesia antara lain KUH Perdatakhususnya Bab Ill tentang Perikatan, Undang Undang No. 7 tahun 1992tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentangperubahan atas Undang Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan,Surat Edaran/Peraturan bank Indonesia (cq OuJK), lebihlebih telahsesuai dengan ketentuan khusus yang merupakan Lex SpecialisDerogate Legi
224 HIR/258 Rbg; Yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari1986, terlebih Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karenalahir sebelum UndangUndang Hak Tanggungan;Dikarenakan, Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh dan antaraPelaku Usaha/Kreditor (PEMOHON KEBERATAN) denganKonsumen/Debitur (TERMOHON KEBERATAN) telah sesuai denganPasal 1820 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUH Perdata yang lebihlebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakanLEX SPECIALIS DEROGATE LEGI
tunduk dan patuh terhadap ketentuan UndangUndang Perbankan, UUPK serta peraturan dari Bank Indonesia,diantaranya yaitu ketentuan PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentangTransparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data PribadiNasabah, PBI Nomor : 7/7/PBV2005 Tentang Penyelesaian PengaduanNasabah dan PBI Nomor 8/5/PBV/2005 Tentang Mediasi Perbankan.Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktikperbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagaiazas lex specialis derogat legi
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang UndangNomor 10 tahun 1998, juga telah mentaati Surat Edaran/Peraturan BankIndonesia cq OJK, diantaranya: PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentangTransparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data PribadiNasabah, PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduannasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan.Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktikperbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagaiazas lex specialis derogat legi
ditandatangani antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telahsesuai dengan ketentuan perundanganundangan yang berlaku diNegara Republik Indonesia antara lain KUHPerdata khususnya Bab IIItentang Perikatan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan, Surat Edaran/Peraturan bank Indonesia (cq OJK), lebihlebin telah sesuai dengan ketentuan khusus yang merupakan /exspecialis derogate legi
224 HIR/258 Rbg; Yurisprudensi MA RI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30Januari 1986, terlebih Yurisprudensi tersebut sudah tidakrelevan karena lahir sebelum Undang Undang HakTanggungan.Dikarenakan, perjanjian kredit yang telah disepakati oleh dan antaraPelaku Usaha/Kreditur (Pemohon Keberatan) denganKonsumen/Debitur (Termohon Keberatan) telah sesuai dengan Pasal1320 KUHPerdata serta Pasal 1338 KUHPerdata yang lebihlebih telahsesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakan /ex specialisderogate legi
Yang kesemuanya itumenjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan danmenjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas /ex specialisderogat legi generalis);Bahwa dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kreditperbankan, undangundang bukan saja melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hakkreditur/pelaku usaha (Bank), karena di samping terdapat hak hakdebitur, dalam pemberian kredit juga menyangkut keselamatan duniaperbankan berikut
35 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan asas hukum /ex posteriori derogat legi priori maka hakhak yang seharusnya diterima Penggugat berkenaan dengan upah masaproses Pemutusan Hubungan Kerja pada tahun berjalan mengikuti kKeputusanGubernur Jawa Barat Nomor561/Kep.1581Bangsos/2014 tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2015;18.
Ruh daripada pekerja menjunjung tinggi dedikasitersebut apakah akan dengan gampangnya di patahkan dengan sebuahprinsip yang kaku (rigit) yang menyatakan Lex Superior derogat legi inferior.Sebuah kedloliman yang teramat sangat, jika sebuah niat baik, hanyadipatahkan oleh kekakuan sebuah prinsip atau bahkan malah pemakai prinsipini terlalu berlebihan cara menafsirkannya, sementara prinsip yang seharusnyafleksibel justru akan menjadi kaku.
18 — 3
.845/Pid.B/2013/PN.SDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ANANG JUNAEDI alias ANANG alias ANTOK;Tempat lahir : Jombang;Umur/tanggal lahir =: 21 tahun/ 13 Juni 1993;Jenis kelamin : Lakilaki;Agama : Islam;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Jeruk Legi
Terdakwa jawab :kalau Teo kenal, dia itu teman, tetapi saya tidakkumpul sudah lama, Teo itu tetangga saya waktu kecil dulu;Bahwa Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Teo, + 10 tahunan Terdakwapindah dari Desa Stasiun ke Desa Jeruk Legi, waktu Terdakwa masih kecil;Bahwa + 5 bulan sebelum ditangkap Terdakwa terakhir ketemu Teo, papasan dijalan;Bahwa Terdakwa tidak kenal Yayan;Bahwa Terdakwa disuruh cerita kronologis kejadian, Terdakwa bilang tidak tahu,lalu Terdakwa dipukuli, karena Terdakwa
13 — 3
Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan Termohon terhadap dalildalil permohonan Pemohon sertapengakuan Pemohon terhadap dalildalil jawaban Termohon tersebutmerupakan bukti lengkap dan sempurna karena pengakuan dimaksuddilakukan di muka persidangan, akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakimberpendapat lain sebagaimana pertimbangan berikut ini;Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khususyang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pulah (/ex specialisderogat legi generalis),
Terhadap kualitas 3 (tiga) orang saksi tersebutMajelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khususyang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (/ex specialisderogat legi generalis), dan oleh karena Pemohon mengajukan permohonanperceraian ini didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksiyang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat
13 — 7
keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan selama hidupberpisah tersebut tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali, sertapara saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun lagimembina rumah tangganya namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon tersebut dinilaitelah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah,keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksidengan para pihak merupakan /ex specialis derogat legi
No 94/Pdt.G/2019/PA.Smgketerangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksidengan para pihak merupakan /ex specialis derogat legi generali.
116 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 392 K/PID.SUS/2016Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke tidakmempertimbangkan hal tersebut di atas dengan argumentasi bahwadalam perkara a quo berlaku Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali,> Bahwa dengan memperhatikan uraian kami Tim PenasihatHukum sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Judex FactiPengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura JudexFacti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke telah salahmemaknai penerapan Azas Lex Specialis
Derogat Legi Generali dalamperkara a quo karena tidak mempertimbangkan pemberlakuan UndangUndang Pelayaran di samping UndangUndang Perikanan padahal dalamUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dandiperbaharui dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan tidak diatur secara detail tentang tugas dan tanggungjawabseorang Nahkhoda sebagai penanggungjawab tertinggi di atas kapalsehingga harus dipertimbangkan dan diterapkan pemberlakuan dariUndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang
121 — 51
2015, sehingga perjanjian tersebutdinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat Perjanjian Baru dan/atausegera mengganti Perjanjian Kredit Nomor: 302, tertanggal 21 Oktober2015, tanpa mencantumkan Klausula Baku yang dilarang olehUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen (UUPK);Menyatakan bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan lex spesialisDerogate Legi
GUGATAN DIBUATBUAT;Eksepsi Obscuur libel1) PERIHAL ADANYA PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUMMajelis Hakim Yang Mulia,Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah RANCU dan KABUR,bertentangan dengan sendisendi tata susunan suatu gugatan sehinggaharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karenaPada Halaman 13 Poin6 PETITUM GUGATAN tertulis:Menyatakan bahwa oleh karena UndangUndang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan Lex SpecialisDerogate Legi
LINDA YANTI
Terdakwa:
BUYUNG TANJUNG Pgl. BUYUNG
49 — 5
An mendengar langsumg benturan kecelakaanantara sepeda motor Vega R yang dikenderai Terdakwa dan membonceng saksiZamzami dengan menyenggol korban Rahma yang legi menyeberang jalan; Bahwa Saksi Atri Juliesmen Pgl. Atri merupakan anggota polisi lantas anglagi piket yang mana setelah mendapat laporan kemudian ke lokasi kejadiankecelakaan. Yang mana kecepatan motor Terdakwa sekitar 60 70 Km/jam; Bahwa korban kecelakaan tersebut adalah saksi Zamzami Pgl.
An mendengar langsumg benturan kecelakaanantara sepeda motor Vega R yang dikenderai Terdakwa dan membonceng saksiZamzami dengan menyenggol korban Rahma yang legi menyeberang jalan, SaksiAtri Juliesmen Pgl. Atri merupakan anggota polisi lantas ang lagi piket yangmana setelan mendapat laporan kemudian ke lokasi kejadian kecelakaan. Yangmana kecepatan motor Terdakwa sekitar 60 70 Km/jam dan korban kecelakaantersebut adalah saksi Zamzami Pgl.
17 — 7
mengambil alin sebagai dasarpertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45:Ad ga Yo alle 948 Cine ald Grabiuall alsa Cys aSla (oll (54 CysArtinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalampersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilantersebut, maka di termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkaraperdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khususpula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat legi
13 — 4
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
9 — 3
63 CysArtinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalampersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilantersebut, maka di termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkaraperdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khususpula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalisketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagaipengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna
9 — 4
atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
11 — 5
Sdn.Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi generali ketidakhadiran Tergugatdalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yangmemiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat