Ditemukan 14308 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/Pid. Sus/2014/PN.Psb
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN Pgl ZUL
78 — 12
  • tindakpidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaantidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;22025+Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ; JARINGAN ADVOKASI RAKYAT INDONESIA (JARI)
172 — 128
  • Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan halhal sebagai berikut:a.Bahwa Obvitnas memiliki peran yang sangat penting bagi NegaraIndonesia dari aspek ekonomi, politik, sosial, pertahanan dankeamanan, serta berdampak terhadap sistem perekonomiannasional.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-04-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor Nomor 62 /Pid.Sus/2015/PN.Psb
Tanggal 25 Mei 2015 — -
69 — 26
  • Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekaduntuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segalabentuk kejahatan tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (socialdefence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat denganmemperhatikan kepentingankepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku,atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 10/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT
Tanggal 7 Nopember 2013 — DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
149 — 67
  • .; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 87/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 26 September 2018 — TRI SURTAMI LAWAN - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANTOR CABANG BATURAJA - PRASONY
51 — 22
  • Kegiatan politik praktis9.3. Kegiatan bisnis9.4.
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Anak
Putus : 15-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN MASAMBA Nomor 155 /Pid.Sus/2016/PN.Msb
Tanggal 15 Desember 2016 — MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin ABIDIN;
303 — 261
  • tindakpidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaantidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 05-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sgn
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SUWARTI, SH
Terdakwa:
1.HENDRI PRANOTO ADHI KUSUMA ALIAS BETA BIN JOKO PRAMONO
2.HANDOKO MUKTI BIN SUGENG SANTOSO
29 — 6
  • diperhatikan keadaanobyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanyamenimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap, tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 594/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 Desember 2017 — RIYANTO >< SITI SULASIAH HOESOEPTJIPTOJO KARTADIWIRIA CS
31 — 13
  • pada Pasal 41 ayat (2) UndangUndang No 5Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yaitu:Hak pakai dapat diberikan: a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnyadipergunakan untuk keperluan yang tertentu;b. dengan cumacuma, dengan pembayaran atau pemberian jasaES PUped EAP SPLIT" janes tare tieneBahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai awalmula Penggugat dan keluarga dari Isteri Penggugat menempatiObjek Sengketa yaitu bahwa pada tahun 1944 ketika terjadipergolakan politik
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 15-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 20-01-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 17/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN
Tanggal 12 Januari 2016 — FERNANDO SIMANJUNTAK, S.H.,DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
144 — 49
  • Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.54. Surat Calon Walikota Fernando Simanjuntak, SH., dan Kuasa Khusus SutrisnoDalimunthe Nomor 18/FSCDOA/B.1/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, ditujukankepada Bapak Prof Jimly Asshidigie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluDKPP. ( Bukti P54 ); 22200 200 non nnn nne ennn nnn nnn nee eee ene ane one55. Surat Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, SH., dan H.
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 22-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 49/Pid.B/2019/PN Skm
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
Terdakwa:
1.Ravi Mera Anan Bin Ibnu Abas
2.Bayu Saputra Bin Anwar
3.Dedek Purnomo Bin Poniran
48 — 17
  • tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanyamenimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung),tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaanbagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangiperbuatannya kembali dan juga harus~ melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemerasaan dan Pengancaman
Putus : 08-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/Pid/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — YULIANA JOHAN, SH., binti JOHAN MARZUKI, DKK
140 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum;Pasal 28G:1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancamanketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakanhak asasi;2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuanyang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Wayan Nopiarta
25 — 21
  • Menurut pendapat Para Ahli didalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005.Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenai pengertian MelawanHukum antara lain adalah dari :a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan haksubjektif Orang lain;C.
Pengadilan PN BANGLI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bli
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN HARI PRASETYO, SH
Terdakwa:
I Made Budi
65 — 21
  • sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, oleh karenaTerdakwa dikategorikan sebagai penyalahn guna narkotika berupametamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara cobacoba dan tidakmengalami ketergantungan maka Majelis Hakim berpendapat selayaknyapidana yang dijatunkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, namunpidana tersebut tidak perlu terlalu lama hal ini bertujuan agar menimbulkanefek jera terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Politik
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 17/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2020 — Penggugat:
1.Jayasrin Sabao
2.Laisi
3.Aspar
4.Hasma
5.Hasim
6.ABD. Rahman
7.Rahmawati T
Tergugat:
KEPALA DESA PADALAA
173 — 357
  • Rahman, tanggal 9November 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Perjanjian Kontrak Politik Calon Kepala Desa Padalaatanggal 12 Juli 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Kepala Desa Padalaa Nomor: 140.45/SP/74/PDL/II/2020Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian danPengangkatan Perangkat Desa Padalaa, tanggal 11 Februari2020 (fotokopi sesuai fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 14-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 527/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Catur Rianita D, SH.
Terdakwa:
Ni Made Lusiana Alamtari
59 — 28
  • Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasidan Deskriminalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenaipengertian melawan hukum antara lain adalah dari :a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum padaumumnya;b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektiforang lain;c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undangundang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.d
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-02-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — GUBERNUR PROVINSI ACEH VS PT. KALLISTA ALAM DAN YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI);
225 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memaknai normatif yuridisnya dengan mengacupada teori Kewenangan atributif delegatif maka terhadap Objek Gugatan TataUsaha Negara adalah termasuk dalam kewenangan atributif yang melekat padaTergugat sebagaimana makna hukum dari Pasal 7 UndangUndang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN Tahun 2006 Nomor 62, TLNNomor 4633), sehingga kewenangan pemerintah pusat meliputi, yaitu: urusanpemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan keamanan,Halaman 29 dari 34 halaman.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN SEKAYU Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Sky
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Aulia R. Rachman, SH.
Terdakwa:
Sudirman Bin Burhan
27 — 14
  • hanyamenimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung),tetapi juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspekpembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangiHalaman 27 dari 30 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Skyperbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 23-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 17 Desember 2020 — Pemohon:
Wisnu Juliansyah
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA
27 — 3
  • Polisi.PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASIBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dihubungkandengan hakhak Pemohon,menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhankerugiankerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnyanama baik Pemohon dan atau keluarga Pemohon di tengahtengahmasyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undangundang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan InternasionalTentang Hak sipil Politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-01-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 PK/Pdt/2009
Tanggal 12 Januari 2012 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II DIVISI I SEKSI BEKASI vs. LIONG ONG NIO alias ONIWATI
32 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaipangtina maka Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat barumengajukan gugatan untuk mempertahankan haknya;Hal. 22 dari 31 hal.Put.No. 542 PK/Pdt/2009Terhadap dalil dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebutjelasjelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat membawaanasiranasir non yuridis di dalam menyampaikan dalil hukumnya, dimanaTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat mempersalahkan keadaannyasebagai WNI keturunan sehingga secara subjektif mengkaitkaitkanmasalah hukum dengan masalah politik
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-03-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN KOTABUMI Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.KBu.
Tanggal 27 Mei 2015 — SUWARDI bin TABAH
33 — 6
  • ROESLAN SALEH bahwa : kesalahan memang susuatu yang pentingdalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untukmencari ukuran pidana itu, manfaat jaga merupakan sarat mutlak bagi kepatutanpidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan anekah macampelaksanaannya ( segi lain hukum pidana, hal. 23 );Hal : 27 dari 31 halaman28Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yangtertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No .03 Tahun 2001,tanggal 20