Ditemukan 14071 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 51/Pid.Sus-LH / 2018 /PT DPS Tanggal 30 Nopember 2018 — Anak Agung Gede Raka Purnawan
393 — 39
393 — 39
Putus : 23-02-2021 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/Pid.Sus-LH/2021 Tanggal 23 Februari 2021 — JANUARI NABABAN anak dari PANAL NABABAN
304 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
304 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-11-2012 — Upload : 03-02-2013
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 410/Pid.B/2012/PN.Bwi. Tanggal 8 Nopember 2012 — - SUNARNO ;
178 — 70
178 — 70
Menyatakan bahwa terdakwa SUNARNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa ijin 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 ( Delapan ) Bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000 ,- ( Satu juta rupiah rupiah );3.
Menyatakan terdakwa SUNARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidan Dumping limbahke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama : 10( sepuluh ) Bulan dengan masa percobaan selama ( satu ) Tahun, dan denda sebesarRp.1.000.000, subsidair selama : 6 ( enam ) bulan kurungan;3.
Pasific Harvest terdapat beberapa parameter yang hasil ujinya melebihibaku mutu yaitu BOD = 15571 mg/L yang seharusnya 75 mg/L, COD = 37462 mg/L yangseharusnya 150 mg/L, Zat tersuspensi (TSS) = 5387 mg/L yang seharusnya 100 mg/L, Minyakdan Lemak = 357,5 mg/L yang seharusnya 15 mg/L, dengan kesimpulan hasil analisa parametertersebut tidak memenuhi Standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2007 ;Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I yang diberikan Bupati Banyuwangi Nomor660 /025/429.023
Pasific Harvest, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertamadiatas, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Awalnya Petugas dari Ditreskrim Polda Jatim antara lain saksi ANTON MUBAROK bersamadengan Tim serta Petugas Bapedal Prov. Jatim datang ke CV. Pasific Harvest dan melakukanpengecekan di lokasi CV Pasific Harvest Jl.
Hidup ;Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasubdid Pengawasan dan Pengendalian PencemaranLingkungan Air dan Laut di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jatim, tugastugas Ahliadalah Merumuskan dalam Pengawasan, mengkoordinasikan dalam penegakan hukum ;Bahwa yang dimaksud Tugas Pengawasan adalah :Pengawasan Rutin setiap 3 6 bulan (pembinaan) ;Pengawasan Periodik, Sidak (ada berita di Koran atau ada pengaduan masyarakat) ;Pengawasan Pengaduan, bisa diserahkan ke Kabupaten yang bersangkutan atau bisa ditindaklanjuti
Hidup serta pasal pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta pasal pasal dari peraturan Perundangan yang berkaitan denganperkara ini.1.
Register : 10-07-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN WONOSARI Nomor 90/PID.SUS/2014/PN.WNS Tanggal 27 Agustus 2014 — SENEN Bin POWIRYO
405 — 36
405 — 36
Putus : 28-09-2017 — Upload : 31-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 K/Pid.Sus-LH/2017 Tanggal 28 September 2017 — M. NASIR Bin MIMAN
437 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
437 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh ahli Ardhi Yusuf menerangkan bahwa akibatkebakaran lahan tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidupyaitu peningkatan Total Ruang Pori (TRP) sebesar 7,21 % (tujuh koma duapuluh satu persen), Ph sebenar 1,06, C Organik sebenar 1,68 % (satu komaenam puluh delapan persen), daya hantar listri (EC) sebesar 0,09 g/cm3 danredok sebesar 52 Mv ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 99 ayat (1) UURI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan
Hidup ;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa M.
Register : 05-10-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SINTANG Nomor 293/Pid.B/LH/2018/PN Stg Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
M. NUR FAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
MATDANI alias MAT bin RAFA'I
401 — 31
401 — 31
Putus : 18-09-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 Tanggal 18 September 2019 — MARTUA SINAGA anak dari KADIR SINAGA
408 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
408 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ternyataberdasarkan titik kordinat yang diambil tersebut, berada pada kawasanHutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai KeritangSungai Gangsal sesuaiKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorSK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2006tentang Kasawan Hutan Provinsi Riau;Berdasarkan halhal tersebut terang dan jelas bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa in casu telah melanggar dakwaan Penuntut UmumPasal 92 ayat (1) huruf b Juncto pasal 17 ayat (2) huruf a UndangUndangNomor 18 Tahun
Register : 14-12-2016 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb Tanggal 12 Juni 2017 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) (penggugat) lawan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA (tergugat)
1356 — 1128
1356 — 1128
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) (penggugat) lawan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA (tergugat)
Register : 15-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 15-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 655/Pid.Sus-LH/2016/PN Byw Tanggal 9 Februari 2017 — Heri Supeno Bin Kusmin
383 — 19
383 — 19
Putus : 11-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 97/PID/2016/PT.SMR Tanggal 11 Oktober 2016 — Nama lengkap : DONATUS DALE als DONATUS anak dari STEVANUS SUKA
Tempat lahir : Flores ( NTT )
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 01 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan
:
Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perintis RT.53 Kel.Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutim
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta
414 — 49
414 — 49
Register : 10-02-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Smd Tanggal 5 April 2016 — WIWI SARJONO Bin SALKI sebagai Terdakwa
392 — 26
392 — 26
Putus : 19-11-2020 — Upload : 15-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2919 K/Pid.Sus-LH/2020 Tanggal 19 Nopember 2020 — PT. KASWARI UNGGUL (diwakilkan oleh Wim Iskandar Zulkarnaen)
496 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
496 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kaswari Unggul;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri TanjungJabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1)juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Atau;Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 junctoPasal 116 Ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2919 K/Pid.SusLH/2020Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Jabung Timur tanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa PT.
Kaswari Unggul12 Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak 5 (lima) lembarLingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor22 Tahun 2015 tanggal 18 Pebruari 2015 TentangDokumen Evaluasi Lingkungan' Hidup KegiatanPerkebunan Kelapa Sawit Seluas +/ 3.470 Ha DiKecamatan Geragai, Dendang dan Muara sabak BaratKabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambu olehPT.
Kaswari Unggul dan Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.3982/MenlhkPHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016tanggal 23 Agustus 2016 tentang Perubahan KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015tentang Penerapan Sanksi Administratif PaksaanPemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul; 6 (enam)lembar Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2919 K/Pid.SusLH/2020 22Akte Pendirian PT.
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPegelolaan Lingkungan Hidup yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:e Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidakmelaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);e Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atauatas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkankepada :a. badan usaha; dan/atau
Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/Pid.Sus-LH/2018 Tanggal 19 September 2018 — MUTIA binti Alm M.YAKOB;
495 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
495 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-06-2015 — Upload : 18-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 17 Juni 2015 — MEDI SYAIFUL ANWAR, S.E. Bin ANSORI
476 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
476 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara : PDM105/PK.PIN/08/2011 yangdibacakan pada hari senin tanggal 27 Februari 2012 halaman 15 s/d16) , antara lain:> Pasal 1 angka 20 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di maksuddengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan> Pasal 1 angka 21 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di maksud dengan BahanBerbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat,energi, dan/atau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung,dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/ataumembahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsunganhidup manusia dan mahluk hidup lain.> Pasal 1 angka 22 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di maksud dengan limbahB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandungB3.> Pasal 1 angka 23 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungandan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di maksud denganPengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan meliputi pengurangan,penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,pengolahan, dan/atau penimbunan.
Adanya Fakta dipersidangan bahwa Terdakwa hanya memiliki DokumenPengelolaaan Lingkungan Hidup (DPLH), sekitar bulan Juli 2011Terdakwa baru mengurus Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup(DPLH) tersebut setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihakkepolisian dan DPLH tersebut baru dikeluarkan oleh BLH PropinsiKepulauan Bangka Belitung tanggal 28 september 2011.
Kesalahan Terdakwa dalam menjalankan perusahaannya, tidak memilikiiin pengelolaan limbah cair, izin pengelolaan limbah bahan B3, izinpengelolaan lingkungan hidup dan izin Amdal, Terdakwa hanya memilikiizin usaha dan beberapa surat izin lainnya ;d.
Putus : 07-11-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 650/PID.SUS_LH/2016/PN RAP Tanggal 7 Nopember 2016 — Pidana
- JASMAN ALS ALONG
405 — 29
405 — 29
Sumatera Utara atauHalaman 17 dari 100 Putusan Nomor : 650/Pid.Sus LH /2016/PN Rapsetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pelaku Usaha Perkebunan yangtidak menerapkan analisa mengenai dampak lingkungan hidup atau upayapengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 telah dilakukan penyelidikan atassesuatu lahan
(sekarang Meneteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup R.I.)serta wajid memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumenAnalisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembukaan lahanyang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasanhutan dengan fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL).Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor : 650/Pid.Sus LH /2016/PN RapHal tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan
yang wajibmemiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada pasal 3 ayat 91) dan(2) dan Lampiran III Daftar Kawasan Lindung.nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatusr dan diancam pidanaPasal 109 huruf a Undangundang R.I.
(sekarang Meneteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup R.I.)serta wajid memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumenAnalisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembukaan lahanyang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasanhutan dengan fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL).Hal tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup .Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT Tanggal 16 Maret 2017 — KALIL BT. CARLIM, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk.
521 — 179
521 — 179
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 08/PID.B/2013/PN.LBJ Tanggal 20 Maret 2013 — ARIS SUHARDI Alias ARIS,dk
66 — 29
66 — 29
Putus : 21-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6571 K/Pid.Sus-LH/2023 Tanggal 21 Desember 2023 — H. MOH. THOIYIBI;
158 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 03-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 039/G.PLW/2017/PTUN.Smg. Tanggal 16 Agustus 2017 — Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Melawan Gubernur Jawa Tengah
1065 — 1319
1065 — 1319
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Melawan Gubernur Jawa Tengah
;Kepala Bidang Penataan, PengkajianDampak Dan PengembanganKapasitas Lingkungan Hidup padaDinas Lingkungan Hidup DanKehutanan Provinsi Jawa Tengah;Setiabudi Nomor 201, Srondol Kulon,Banyumanik Semarang;Ir. Achmad Gunawan, MT.;Kepala Bidang Mineral Dan Batubarapada Dinas Energi Dan Sumber dayaMineral Provinsi Jawa Tengah;Madukoro, Blok AABB Nomor 44,Semarang Semarang;Agus Cahyono, SH., MH.
Hidup (ANDAL)dan Rencana Pengelolaan Lingkungan HidupPemantauan Lingkungan Hidup (RKLRPL)Kegiatan Penambangan Bahan Baku SemenDan Pembangunan Serta PengoperasianHalaman86dari146halamanPutusan Nomor : 039/G.PLW/2017/PTUN Smg.22.
Semen Indonesia (Persero) Tbk.di Kabupaten Rembang Provinsi JawaTengah (fotocopy);Surat Menteri Lingkungan Hidup dan KehutanRepublik Indonesia Nomor:$.24/Menlhk/Setjen/Pla.3/1/2017 tanggal 17Januari 2017 perihal Informasi Tahap muatan KLHS Zona Rembang untukpengelolaan pegunungan Kendeng, RembangHalaman87dari146halamanPutusan Nomor : 039/G.PLW/2017/PTUN Smg.25. P2526. P2627. P2728.
P28secaraberkelanjutan (fotocopy denganTOTOCOPY))j annoncesDokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) Kebijakan Pemanfaatan danPengelolaan Pegunungan Kendeng YangBerkelanjutan (fotocopy sesuai denganGSI YA) jenn nn nen nnn sen nnn ennaPernyataan Kelayakan/KetidaklayakanLingkungan Hidup Tim Pakar Komisi PenilaiAMDAL Provinsi Jawa Tengah DokumenAdendum ANDAL dan RKLRPL KegiatanPenambangan Bahan Baku Semen DanPembangunan Serta Pengoperasian PrabrikSemen PT.
Semen Indonesia (Persero) Tbk.di Kabupaten Rembang Provinsi JawaTengah tanggal 2 Februari 2017 (fotocopy);Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor:660.1/0299 tanggal 8 Februari 2017 tentangKelayakan Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Penambangan Dan PembangunanPrabrik Semen PT.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-06-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 106/Pid.Sus/2015/PT SMG Tanggal 24 Juni 2015 — SARMIN MIMIN bin SUKARDI
633 — 12
633 — 12