Pasangan calon Gabriel Assem, SE, MM dan Yohanis Yembra, S.Sos.Dengan partai pengusung adalah : Partai Golkar. Partai Kedaulatan.Memenuhi syarat 15 % yakni : 10/20 x 100% = 50%.b. Pasangan calon Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Barru, Spd.Dengan partai pengusung adalah : PKB, PKODI, PPI, PPP, Partai Barnas.Memenuhi syarat 15% yakni : 3/20 x 100% = 15%.c.

Politik tentang surat pencalonan Drs.MENASE PAA, M.Si. dan PASKALIS BARU, S.Pd., 3 (tiga) lembarModel BKWK.KPU Partai Politik tentang Surat PernyataanKesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu DalamPencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dan 3 (tiga) lembar Model B2KWK.KPU Partai Politik tentangSurat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politiktidak akan menarik Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah yang ditetapkan di Sausapor tanggal 02

Politik yaitu PartaiBuruh, Partai Kedaulatan dan Partai Demokrasi Pembaruan maka cukupjelas bahwa Partai Pemuda Indonesia sejak awal pendaftaran sampaiditutup tanggal 11 Februari 2011 tidak pernah mengusung pasanganPetrus Yembra Drs.

Di dalamFormulir tersebut Partai Pengusung ada 3 (tiga) yaitu : PartaiDemokrasi Pembaruan, Partai Buruh dan Partai Kedaulatan. Bukti T3 yaitu Asli Formulir Model B, B1 dan B2 diberi Nomor :02/GAB.P/TAM/II02011) Di dalam Formulir tersebut Partai Pengusungada 4 (empat) yaitu : Partai Pemuda Indonesia, Partai DemokrasiPembaruan, Partai Buruh dan Partai Kedaulatan. Bukti T3.A yaitu Bukti Tanda Terima Berkas Pencalonan PasanganPetrus Yembra Erick Mayor tertanggal 11 Februari 2011.

ErickMayor, M.Si tidak menggunakan Partai Pemuda Indonesia sebagaimanatercantum dalam Buku Pendaftaran (Bukti T1) dan Formulir Model B, B.1dan B.2 pasangan Petrus Pyembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si (Bukti T2)dengan Gabungan Partai Pengusung pasangan Petrus P. YembradanDrs. Erick Mayor, M.Si pada saat pendaftaran ke KPU KabupatenTambrauw adalah Partai Buruh, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) danPartai Kedaulatan.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pengurus DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM No. 24, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;2.

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TUMBUR L. TOBING, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA PARTAI GERINDRA PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat pada Kantor Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA) Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan D.I.

Jah merperselisihan/persoalan internal partai politik (internal Partai Gerindra), sebab Penggugat dahulunya adalah Anggota Partai Gerindra dan Tergugat I adalah Dewan PimpinanPusat Partai Gerindra, objek yang digugat adalah produk Tergugat I yakni berupa SuratKeputusan DPP Partai Gerindra;Bahwa secara hukum, Partai Politik mempunyai independensi untuk mengurus rumahtangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf b UU No.2 Tahun2008 yang berbunyi:Partai politik berhak mengatur

dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik;Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi:Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindramempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra sertapelanggaran disiplin dan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadapnama baik Partai Gerindra;Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA)

:Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diaturdi dalam AD dan ART;Bahwa selanjutnya Pasal 32 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas mengatur:Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik;Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi

perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Halaman 174518c Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;d Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;e Putusan mahkamah Partai Politik

2008 tentang Partai Politik,disebutkan bahwa : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalahmeliputi antara lain:1 Perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan

Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah SubhanahuWataala, partai partai politik yang berasaskan islam yang terdiri atasPartai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islamco f a2 9+Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melaluideklarasi tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30Dzulgadah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partaipolitik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan;2.

(1) huruf b yangditerima Partai Politik berasal dari:Hal.7 dari 50.

Bahwa Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartaiPolitik (UU No.2 Tahun 2011) menyatakan :(1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan

Bahkan Mahkamah Partai PPP secarategas menyatakan Muktamar Surabaya tidak sah karena melanggar AD/ART PPP dan Putusan Mahkamah Partai itu sendiri dan atas PutusanMahkamah Partai PPP kepengurusan versi Muktamar Surabaya tidakpernah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sehinggaputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat;.

internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.Hal.47 dari 50.

Bahwa Penggugat telah dengan sengaja tidak menguraikan secara lengkap faktaperistiwa, dimana Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan partai PatriotProvinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai partai politik peserta pemilu yangmengajukan.......mengajukan Penggugat sebagai salah satu calon anggota Dewan PerwakilanRakyat Provinsi NTT periode 20092014 dari partai Patriot nomor 30 dapil 6(enam) ;.

partai Patriot karena tidak memiliki hubungan samasekali sebab hal tersebut merupakan otoritas partai politik;.

Bahwa pemberhentian seseorang dari Partai Patriot harus dengan persetujuan duapertiga dari anggota yang hadir bersama pengurusnya ; Bahwa sepengetahuan saksi penggugat belum dipecat dari anggota Partai Patriotkarena belum ada proses sesuai dengan makanisme partai ; Bahwa yang menerbitkan kartu tanda anggota Partai adalah Dewan PimpinanCabang (DPC) ; Bahwa DPC belum menerima Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga karenayang aslinya harus melalui Musyawarah Nasional ( MUNAS ) Partai ; Bahwa Draft Anggaran

Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telahmemenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

Pati Servasiusdari keanggotaan Partai Patriot ( vide Bukti T1 ) adalah sudah sesuai denganperaturan yang berlaku karena telah ditandatangani oleh Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot sebagaimana disyaratkan pada saatpengajuan daftar bakal calon anggota DPRD oleh Partai Politik ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum diatas, MajelisHakim berpendapat penentuan bakal calon yang akan mengikuti Pemilu anggotaDewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah adalah kewenangan Partai

.,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:

Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy

rekening tabungan;

Copy

Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;
Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;
Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;
Peraturan Daerah Kab.

Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2014;

Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa selaku selaku Wakil Sekretaris bersamasama denganKetua Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (DARWAN, SE BinHUSIN ENANI terdakwa dalam berkas terpisah)menyampaikan suratpermohonan bantuan keuangan partai politik kepada BupatiLampungUtara menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik,ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik sertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasiberupae Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunankepengurusan

keuangan partai politikHal 5 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJKe Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan = bantuankeuangan tahun anggaran sebelumnyae Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntutsesuai peraturan perundangan apabila memberikan keteranganyang tidak benar yang ditandatangani ketua dan seketaris DPCdiatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik2.

Terdakwa selaku selaku Wakil Sekretaris bersamasama denganKetua Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (DARWAN, SE BinHUSIN ENANIyang penuntutannya dalam berkas terpisah)Hal 28 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJK menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politikkepada Bupati LampungUtara menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik,ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik sertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasiberupa :Surat Keputusan

DPP Partai Politik yang menetapkan susunankepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota yangdilegalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PartaiPolitikFotocopy surat keterangan NPWPSurat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dansuara partai politik hasil pemilihan umum DPRD. tingkatkabupaten/kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KomisiPemilihan Umum kabupaten/kotaNomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan denganpernyataan pembukaan rekening dari bank

yang bersangkutanRencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politikLaporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuankeuangan tahun anggaran sebelumnyaSurat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntutsesuai peraturan perundangan apabila memberikan keteranganyang tidak benar yang ditandatangani ketua dan seketaris DPCdiatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik2.

sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana iaterdaftar sebagai anggota.

32 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakanmasalah perselisihan partai yang penyelesaiannya harus terlebih dahuludilakukan secara internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang ditentukan oleh Partai Politik.

32ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto 12ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai KebangkitanHalaman 9 dari 16 hal.

Nomor 189 K/Pdt.SusPar.Pol/2017menempuh upaya penyelesaiaan secara internal partai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik juncto Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu melalui Majelis Tahkim;7.

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Calon Bupati dan CalonWakil Bupati periode tahun 2011 2016 yang dicalonkandari gabungan Partai Politik yaitu~ Partai GerakanIndonesia Raya (GERINDRA), Partai Persatuan Daerah(PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai AmanatNasional (PAN), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan(PNBK) dan PPRN;.

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dukungan yangsah adalah kepada YANWARIUS GIAY, S.Pd dan YAKONIASADII dan bukan kepada Para Penggugat;. Partai Persatuan Pembangunan Daerah (PDP) dukungan yangsah adalah kepada MARTHEN UKAGO, SE., dan AMISON MOTE,S.SOs.;. Partai Persatuan Daerah (PPD) dukungan yang sah kepadaYANWARIUS GIAY, S.Pd., dan YAKONIAS ADII, S.Sip.;. Bahwa 3 (tiga) Partai Politik lainnya yaitu Partai PAN,PNBK dan PPRN tidak terdaftar di Badan KESBANGPOLKabupaten Deiyal;.

Putusan No. 66/G.TUN/2011/PTUN.JPRBahwa Team Koalisi untuk mendukung Para PenggugatadalahKoalisi Membangun Deiyai Dalam Kasih danKebersamaan ;Bahwa ada 6 (enam) Partai Politik yang mendukung ParaPenggugat sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati KabupatenDeiyali yaitu Partai Gerindra, Partai DemokrasiPembaruan, Partai Persatuan Daerah, Partai AmanatNasional, PNBK dan PPRN Kabupaten Deiyali :Bahwa terhadap dukungan yang diajukan oleh ke 6 (enam)Gabungan Partai Politik tersebut, tidak ada yangmengajukan dukungan

oleh Tergugat, selain pada Partai Politikpendukung saja ;.

Partai Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan dan PartaiPersatuan Pembangunan (vide bukti P1 Jo. P2 Jo.

berlakudi Internal Mahkamah Partai Demokrat dan Pasal 32 UndangundangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Bahwa Pasal 3233 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnyadisebut "UU Partai Politik") menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untukmenyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejakperselisinan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihakberkeberatan terhadap putusan Mahkamah Partai maka dapat diajukankeberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu 60 harisejak didaftarkan dan

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka jelas Mahkamah Partai adalahlembaga pengadil di tingkat partai yang berwenang menyelesaikan perselisihaninternal partai sehingga apabila Mahkamah Partai Partai demokratberkedudukan di wilayah Jakarta Pusat maka keberatan atau banding atasPutusan mahkamah Partai Partai Demokrat tersebut harus diajukan kePengadilan Negeri jakarta Pusat;6.

(UU Parpol)berbunyi sbb:(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan intenal partai potitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk aleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai... dst.(4) Penyelesaian perselisihan internal partai potitik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) haus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan

dilakukan jika pengurusataupun anggota tersebut telah melakukan kesalahan sebgaimana yangdiatur dalam UU Partai Politik maupun Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai;Bahwa undangundang yang mengatur tentang Partai Politik adalahUndangundang No. 2 Tahun 2011;Bahwa permasalahan internal partai harus terlebin dahulu diselesaikanoleh Mahkamah Partai;Bahwa jika ada pengurus maupun anggota partai yang tidak puas terhadapkeputusan Mahkamah Partai, maka yang bersangkutan dapat melakukanupaya hukum

Ketua Umum DPP PDS,sementara dalam aturan internal organisasi Partai Damai Sejahtera tidakmengenal istilah PLH.

STh telah terdaftarsebagai calon tetap di Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kaltim 6. Sdr. ArtvaFathra Martin. SE. telah terdaftar sebagai calon tetap di Partai Hanura DaerahPemilihan Kaltim 5. Sdri. MM Rini Puspa Nereng Ssos telah terdaftar sebagaicalon tetap di Partai Hanura Daerah Pemilihan Kaltim 3.

Bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memiliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera ( MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNo.00I/SKDPP PDS/TI/2013 tanggal 09 Februari 2013 Tentang PengangkatanPersonalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menangani danmenyelesaian sengketa di nternal Partai Damai Sejahtera (PDS). (vide BuktiP5) ;9.

politik sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memilliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera (MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNomor : 001/SKDPP PDS/II/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Personalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menanganidan menyelesaikan sengketa di internal Partai Damai Sejahtera

ebahwa pada pasal 32 ayat (1) UndangUndang tersebut disebutkan, PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ;bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik (vide pasal 32 ayat 2 ) ;bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

Bahwa Penggugat pada Tahun 2011 mencalonkan diri sebagaiCalon Kepala Daerah Kabupaten Buton yang berpasangan dengan H.Buton Achmad, SE sebagai Calon Wakil Kepala Daerah dalamPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenButon Periode 20112016 di Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Buton:Bahwa Penggugat didukung oleh 19 Partai Koalisi yaitu PartaiPatriot, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Karya PeduliBangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, PartaiNasional

Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Persatuan Daerah,Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa, Partai Republika Nusantara,Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai PenegakDemokrasi Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, PartaiDemokrasi Pembaruan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, PartaiGerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia, namun 3 (tiga) partai politik diantaranya dalam hal iniPartai Persatuan

Pendukung Penggugat yaituPartai Pemuda Indonesia, Partai Pelopor, Partai Persatuan NahdlatulUmmah Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Persatuan Daerah, danPartai Peduli RakyatNasional sehingga tidak mencapai 15 % sebagaimana yangdisyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor + 13 Tahun 2010 TentangPedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah;9.

Politik Pendukung Penggugat yaitu Partai PemudaIndonesia, Partai Pelopor, Partai Persatuan Nahdlatul UmmahIndonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Persatuan Daerah, danPartai Peduli Rakyat Nasional ada pada Penggugat, buktibukti initidak dimasukan oleh Pihak Terkait, Pemohon dan Termohondidalam persidangan)34.

Politik Pendukung Penggugatyaitu Partai Pemuda Indonesia, Partai Pelopor, Partai PersatuanNahdlatul Ummah Indonesia, Partai Matahari Bangsa, PartaiPersatuan Daerah, dan Partai Peduli Rakyat Nasional yangdialihkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Butonkepada pasangan calon lain kesemuanya itu ada pada Penggugat,dan tidak pernah terungkap dan diungkap dalam persidanganperkara a QUO; 40.

Bahwa prosedur penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana bunyi Pasal32 ayat 1, 2 dan ayat 3 UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalahsebagai berikut : 1. Perselisihan Partai Politik diseiesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadiianatau di luar pengadiian.3.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai No. 0534/DPP02/1II/A.1/1/2002 Tentang TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTARWAKTU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA serta melanggar Pasal 28 UndangUndang Dasar 1945; 2).

PKB;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkan bahwaPemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukanmelalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secaraorganisatoris dan tidak bertentangan dengan AD, ART, putusan forumforum persmusyawaratan partai dan Peraturan Partai;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor : 0534/DPP O2/ll I/A.

PARTAI POLITIK YANG RELEVAN DENGAN GUGATANPERKARA INI :3.

SEMA Nomor :11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politikdisebutkan, bahwa pada prinsipnya untuk perkaraperkara yang sepertiitu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikanterlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya kelembaga/badan peradilan.

menerbitkan Surat KeputusanMahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPPHPU/2014 tanggal 16September 2016, dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun2014 antara Sdr.

partai tidaktercapal, kecuali berkenaan dengan kepengurusan,penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengadilisengketainternal Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPHalaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017PHPU/2014 telah bertindak melampaui kewenangannya danpengambilan keputusan tidak dilakukan dalam mekanisme yang benar.Bahwa Tergugat yang berstatus Terlapor dalam perkara ini tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau untuk melakukanpembelaan diri sebagaimana tata cara pembelaan diri yang telahdiatur dalam AD/ART Partai Demokrat; Bahwa Partai Demokrat telah mengatur mekanisme pemberhentiananggota Partai Demokrat sesuai dengan ART Partai Demokrat Pasal 8yang mengatur

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2).

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari Pimpinan Partai Setingkatnya.Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkanusulan dari Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRDKabupaten/Kota diteruskan oleh Surat Pemberhentiandari DewanPimpinan Pusat Partai yang bersangkutan dalam

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Para Penggugat diajukan ataudidaftarkan sebagai Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati TulangBawang periode 20122017, pada Komisi Pemilinan Umum KabupatenTulang Bawang (Tergugat) oleh beberapa partai politik yang bergabung dantergabung dalam koalisi partai dengan nama Koalisi Tulang Bawang Jaya,dengan menyerahkan surat pencalonan tertanggal 12 Juni 2012 (ModelBKWK.KPU Partai Politik) ;2.

Bahwa partai politik pendukung Para Penggugat adalah partai politik tingkatKabupaten Tulang Bawang, yaitu ;1). Partai Amanat Nasional (PAN) ;NPartai Persatuan Pembangunan (PPP) ;woPartai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBKy) ;Partai Bulan Bintang (PBB) ;oa AB).).).). Partai Pemuda Indonesia (PPI) ;). Partai Bintang Reformasi (PBR) ;). Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) ;). Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;).012oOo Oo N OoPartai Kedaulatan ;10).

Partai Persatuan Daerah (PPD) ;11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ;Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 38 K/TUN/201313). Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNUV) ;.

politikatau gabungan partai politik yang sudah mengajukan pasangan calon dansudah menanda tangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon,tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yangbersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partaipolitik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut telahdianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan ;Dengan demikian

DPC Partai Karya PerjuanganKabupaten Tulang Bawang 2. DPD Partai Amanat Nasional KabupatenTulang Bawang, dan 3.

Politik atau Gabungan Partai Politikhanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon;(8) Pasal 6 ayat (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politikmelakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untukdidaftarkan mengikuti Pemilihan;.

Pasal 38 ayat (2) Dalam mendaftarkan Pasangan Calonsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atauGabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: a.ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3); b. menyertakan KeputusanPimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuanPasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan c. menyertakanKeputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentangkepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepen gurusanPartai Politik tingkat Kabupaten/Kota;

PartaiPolitik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan KeputusanPimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan PasanganHalaman 15 dari 36 halaman.

disaksikan Bawaslu Provinsi atauPanwas Kabupaten/Kota;Pasal 41 ayat (5) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih PartaiPolitik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan KeputusanPimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan PasanganCalon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebutdinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politikpengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politiktersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimanadimaksud

Hadi AlHafiz (Partai Gerindra, Partai Demokrat, PDIP, PAN, PKS, danPartai Hanura);4). Pasangan H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M., dan H.

No. 133 K/Pdt.SUS/201113.dengan anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai ataudengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggotapartai atau melanggar disiplin partai dan/atau mencemarkankehormatan dan nama baik partai" ;Ayat (2) "Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberiperingatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan PengurusPartai dimana ia terdaftar sebagai anggota.

yang menyangkut permasalahan internal Partai Politik ;.

No. 133 K/Pdt.SUS/2011merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebihdahulu. dalam forum internal partai sebelum mengajukannya kelembaga/badan peradilan.

Politik,berkaitan dengan suratsurat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalamtubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekainyaadalah urusan internal partai yang bersangkutan.

SALAH DALAM MENARIK PIHAK :1.Bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, yang ditarik sebagai pihakdalam perkara a quo adalah pribadi /person pengurus partai baik pribadipengurus DPC PKB Kabupaten Bojonegoro, DPW PKB Jawa Timurmaupun DPP PKB, padahal para pengurus dimaksud bertindak dalamkapasitasnya sebagai pengurus partai yakni PKB, bertindak untuk danatas nama serta mewakili partai/PKB yakni institusi PKB, bukan atasHal. 11 dari 21 hal. Put.

PTTUN MksKlarifikasi Partai Politik tertanggal 15 Mei 2013 Penggugat diakuisebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai.Hal ini juga sesuaidenganSurat Keputusan DPD Hanura Provinsi Papua nomor SKEP/034/DPDHANURA/PAPUA/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 dan SuratKeputusan nomor SKEP/034/DPDHANURA/PAPUA/II/2013 tanggal22 Februari 2013 tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan PersonaliaDewan Pimpinan cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Kabupaten Paniai dimana Penggugat sebagai Ketua DPC Partai HanuraKabupaten

oleh YAHUDA GOBAY danada SKnya ; Bahwa saksi ada mendengar dualisme Kepengurusan DPC Partai HanuraKabupaten Paniai ;Bahwa dalam pengajuan Calaon Legislatif dari DPC Partai Hanura, DPDterlebih dahulu mengetahui namanama yang akan diajukan sebelumdiajukan ke KPUD;Bahwa Keputusan tertinggi di DPD Partai Hanura Provinsi Papua adalahpada Musyawarah Cabang ( MusCab) ;Bahwa ada MusCab dalam pembentukan pengurus DPC Partai HanuraKabupaten Paniai :Bahwa MusCab tersebut adalah penggabungan dari DPC karenaketidakmampuan

kontribusi kepada Partai, sehinggan tidak ditetapkan sebagaipengurus oleh DPD ; Bahwa walaupun ada putusan Pengadilan Negeri Jayapura tentangSengketa Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Paniai, tetapiyang harus dipedomani oleh KPUD Provinsi Papua untuk menerimaDaftar Calon Legislatif Partai Hanura Kabupaten Paniai adalah formalmenurut Undangundang sesuai Surat Keputusan yang ditetapkan olehDPD Partai Hanura Provinsi Papua ; Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua tidak pernah menerimaPutusan

Partai Hanura Kabupaten Paniai adalahdidasarkan kepada : 1.

Hasil Musyawarah Cabang DPC Partai HanuraProvinsi Papua, 2. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan 3.

Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai,dan3.

Para saksi dari partai peserta Pemilu sebanyak 12 (dua belas)partai, dan3. Panwaslu Kabupaten Lampung Barat yaitu RADITIO NUGROHO.Kemudian, hasil perhitungan suara dari PPK Kecamatan Ngamburtersebut yang dibacakan saksi AHMAD DARLIAN Als.

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (satu)partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup; dan;k.

Gawi Djafar;Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli2018 atas nama Suharni Djabani;Foto copy tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)Foto copy dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);Foto copy dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab.

Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);Foto copy daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Foto copy daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.1.01.4SD/7520/KPUKab/VII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihalPemberitahuan Beserta Lampiran;Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab.

Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)6. Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggotalegislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);7. Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);8. Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab.

Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);9. Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Dikembalikan kepada Saiful Kaku, S.Hi.1. Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.1.01.4SD/75/20/KPUKab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihalPemberitahuan Beserta Lampiran;2. Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab.

Bahwa Penggugat adalah Kader / Anggota Partai RepublikaNusantara (RepublikaN) sejak tahun 2008 pada DewanPresidium Cabang Kabupaten Way Kanan dengan NomorKeanggotaan Partai No: 0038.08.1807 yang ditandatanganioleh Ketua Umum DPP Letjend (Purn) Syahril MS;2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan PresidiumDaerah Lampung Nomor : 14.

Bahwa dengan terjadinya 2 (dua) Kubu Kepengurusan DewanPresidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN)Kabupaten Way Kanan, maka Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan berdasarkan SKNomor: 14/DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 = April 2008tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode 2008Muscab, dengan Struktur Pengurus:2. Sekretaris Umum :Telah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadap:a.

Penggantian Antar waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan,hanyalah didasarkan oleh informasi yang sesat yangdirekomendasikan oleh Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan VersiSK Nomor: 19/DPDREP/SK/S/X1I/2009 tentang Pengurusdewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, dengan StrukturPengurus : 1.

Bendahara Umum : ALIANTOMO ; Dan bukan diusulkan oleh Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SKNomor: 14/DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April 2008tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode2008 Muscab, dengan Struktur Pengurus:1. Ketua PresidiumZUNAFIAH : 2.

Kanan Versi SK Nomor:19/DPD REP/SK/S/X1/2009 tentang Pengurus dewanPresidium Cabang Partai Republik Nusantara(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, dengan StrukturPengurus1.

,Sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa.

iniPartai Matahari Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan,sesuai ketentuan Pasal 32 dan 33 UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011.

Adapun bukti suratTergugat tersebut diberitanda T1sampai dengan T6 berupa :Bukti T1 : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa (PMB) Nomor : 817/P.1/1432 tanggal 15September 2011 tentang Pergantian Antar WaktuAnggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti20092014 Partai Matahari Bangsa (PMB) ;Bukti T2 : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa Nomor : 840/P.2/1433 tanggal 26 Desember2011 tentang Pemberhentian Sahabat YuhardiManaf, SE, Sebagai Anggota Partai MatahariBangsa

, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa diterbitkannya Keputusan Tergugat padaawalnya didasarkan pada surat usulan dari pimpinan partai yangdalam hal ini adalah Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa danPimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai yangmengajukan usul pemberhentian antar waktu dan nama calonpengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Dumai dimana PimpinanPusat Partai Matahari Bangsa mengajukan surat usulan tersebutkarena Penggugat yang menjadi anggota

sebagaianggota Partai Matahari Bangsa tersebut menunjukkan adanyaperselisihan internal kepartaian Partai Matahari Bangsa, dimanaMENUTLUL........ cece eee es40menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik beserta Penjelasannya di antaranya dinyatakanbahwa perselisihan yang berkaitan dengan pemecatan dan/ataukeberatan terhadap ke putusan partai politik merupakan PerselisihanPartai Politik yang menurut