Ditemukan 44871 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h;
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Tsm
Tanggal 12 Mei 2020 — YANTI MADYAWATI
2.SINTA KURNIATI
Turut Tergugat:
1.Bank UOB Bandung
2.ABDUL BASIT
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
143 — 39
  • YANTI MADYAWATI
    2.SINTA KURNIATI
    Turut Tergugat:
    1.Bank UOB Bandung
    2.ABDUL BASIT
    3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
    4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — - Putu Ridharta Kayua - Made Rai - Bendesa - Sempidi
92 — 45
  • Menyatakan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).4.
    Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tersebut diatas ;5.
    Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/BIl belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dariMenteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnyadinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, KlasIV, Luas 1,000 Ha,b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
    Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
    Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
    Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-04-2023 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 13-03-2023
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjk
Tanggal 6 Oktober 2022 — -SAIFULLAH ALI AKBAR -NIKE DIANASARI -ATR/BPN ( Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) KOTA Mojokerto
147 — 6
  • -SAIFULLAH ALI AKBAR-NIKE DIANASARI-ATR/BPN ( Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) KOTA Mojokerto
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 10-01-2024 — Putus : 17-10-2024 — Upload : 17-10-2024
Putusan PN MENGGALA Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mgl
Tanggal 17 Oktober 2024 — Penggugat:
1.IMAM ASANI
2.HARYATI
Tergugat:
SUKAMDANI
Turut Tergugat:
1.YURDANSYAH
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji
10 — 14
  • Penggugat:
    1.IMAM ASANI
    2.HARYATI
    Tergugat:
    SUKAMDANI
    Turut Tergugat:
    1.YURDANSYAH
    2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-06-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 381/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2023 — Bank Kesejahteraan Ekonomi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Turut Tergugat
42 — 0
  • Bank Kesejahteraan Ekonomi
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
    Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
    Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
    Terbanding/Turut Tergugat
    V : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
    Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
Pengadilan PN SENGETI Perdata
Register : 28-03-2024 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN SENGETI Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Snt
Tanggal 18 April 2024 — Penggugat:
AZAHARI.A
Tergugat:
SALIM
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
22 — 7
  • Penggugat:
    AZAHARI.A
    Tergugat:
    SALIM
    Turut Tergugat:
    1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
    2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-02-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/Pdt/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — JASIR DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKK
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JASIR DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL DKK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-06-2022 — Putus : 07-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 7 Nopember 2022 —
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
347 — 195

  • Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-02-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juli 2019 — HIU KOK MING ; Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
240 — 287
  • Menyatakan tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) Nomor: 2094/19.2-400/V/2017, tanggal 23 Mei 2017, Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Hiu Kok Ming seluas 47.945 m2, terletak di Desa Lambangsari, kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;3.
    HIU KOK MING ; Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
    Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaanpada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Tergugat) untuk melanjutkanproses Permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan Penggugat padatanggal 26 Pebruari 2013 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian HGBa/n Penggugat seluas 47.954 m2, terletak di Desa Lambangsari, KecamatanTambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
    maka Penggugat mengajukan banding kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional selakuatasan Tergugat, dan diterima berdasarkan tanda bukti penerimaan padaKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional padatanggal 12 Februari 2019 (vide bukti P9), demikian juga tidak ada bukti yangmengungkap fakta bahwa atasan Tergugat telah menanggapi upayaadministratif berupa banding yang diajukan Penggugat; bahwa Gugatan Penggugat terdaftar pada register perkara Pengadilan
    Hiu Kok Ming (Penggugat) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P1 = T1),ternyata tidak diproses untuk dilengkapi (dimintakan kelengkapannya) kepadapemohon HGB melainkan berkasnya dikembalikan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi kepada pemohon (Penggugat), maka menurut Pengadilanpengembalian berkas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanHalaman 65 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 33/G/2019/PTUNJKT.Pertanahan Nasional
    darisegi/aspek kewenangan tidak berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa,dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa(vide bukti P1 = T1) adalah cacat dari segi kewenangan (onbevoegheid rationemateriae);Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor8 Tahun 2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
    Hiu KokMing (Penggugat) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P1 = T1), kepada KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat selanjutnya berkas permohonan HGBdimaksud bukan dilakukan pelengkapan data dan /atau untuk mendapatkankonfirmasi sesuai permintaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional, tetapi justru berkas permohonan tersebut dikembalikan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi kepada pemohon
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 10-10-2022 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tsm
Tanggal 20 Maret 2023 — Muhammad Syam Firman, S.T
2.Marisca Elisse Hendrata
3.Muhammad Hikmat, S.H
4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
67 — 39
  • Muhammad Syam Firman, S.T
    2.Marisca Elisse Hendrata
    3.Muhammad Hikmat, S.H
    4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT PADANG Nomor 140/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 11 Oktober 2017 — BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Cq BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG, CS LAWAN ARMI SIMON, BSC, CS DAN PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONALl RI Cq KAKANWIL KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
79 — 51
  • BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Cq BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG, CS LAWAN ARMI SIMON, BSC, CS DAN PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONALl RI Cq KAKANWIL KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
    ;Advokat pada Kantor Hukum Universal, beralamat di Komplek Aur Duri Indah IllNo. 7 Padang, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;DANPEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALI RI Cq KAKANWIL KEMENTRIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR KEMENTRIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKOTA PADANG, Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang, diwakili kuasanya:Syofrina Roza, SH., Olsia Rediftera., Nelia Verawati.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1384 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — KRISNAYADI TOENDAN, M.Si dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DKK
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KRISNAYADI TOENDAN, M.SidanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DKK
    Nomor 1384 K/Padt/2016Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;12Dan:PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cqKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTANTENGAH berkedudukan di Jalan di Panjaitan Nomor 10,Palangka Raya;PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cqGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cqWALIKOTA PALANGKA RAYA cq KEPALA KECAMATANJEKAN RAYA cq KEPALA KELURAHAN PALANGKAberkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 20, Palangka
    dengan jelas Tergugat VIl telah melakukan perbuatan semenamena tepat pada tahun 2014 menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor17816 atas nama Tergugat Il dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17813 atasnama Tergugat Ill, masih dalam masa kekisruhan terjadi, hal ini didasarkanatas Surat Kuasa tanggal 17 Juli 1985, dimana Tergugat IV memberikankuasa untuk mengelola, membersihkan, menjaga, mengurus tanah yangterletak di eks rel PT Kayon Lama serta mengurus administrasi sampaimendapat sertifikat dari kantor Agraria
Pengadilan PN SURAKARTA
Register : 16-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 92/Pdt. G/2015/PN Skt
Tanggal 13 Oktober 2015 —
37 — 10
  • KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA SURAKARTA
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG KOTA SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29Surakarta; Dalam halini diwakili oleh: 1. JOKO SETYADI. A.Ptnh. Kasubsi Perkara ;2. SRISUHARSIH. A.Ptnh. Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik ; 3. ENDAH FITRIKUMALASARI, SH. Analisis Sengketa dan Konflik Petanahan ; 4.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT MANADO Nomor 173/PDT/2019/PT MND
Tanggal 22 Januari 2020 — Gubernur Sulawesi Utara
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Manado
67 — 32
  • Gubernur Sulawesi Utara
    Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Manado
    FEMMY FRIDA PIRI, Tempat Lahir Manado, Tanggal Lahir 15 Februari1952,Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,Warga Negara Indonesia, Alamat Desa LelemaJaga Kecamatan Tumpaan KabupatenMinahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, StatusKawin Cerai Mati, Pendidikan SMA;Sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT ;LAWANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, C.q.GUBERNURSULAWESI UTARA, yang beralamat di JI.17Agustus No. 69 Manado,Sebagai TERBANDING I SemulaTERGUGAT I;MENTERI AGRARIA
    KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA TATAHalaman 1 dari 11 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT MNDRUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SULAWESI UTARA, C.q. KEPALAKANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO,yang beralamat di Jl.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum
Register : 06-12-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN BENGKALIS Nomor 692/Pid.B/2022/PN Bls
Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
OKKY FATHONI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
WISMAR Alias ASIONG
69 — 18
  • pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) persil asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jonilie register nomor: 593.83/SKGR/DS-L/II/2018/03, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 766/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
      Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 767/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 768/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di
      tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 769/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah kebun sagu/karet berdasarkan SKGR Reg Nomor: 593.83/SKGR/DS-L/II/2018/03, tanggal 26 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh penjual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/TUN/2022
Tanggal 29 September 2022 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. INECDA
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. INECDA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 02-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS ONG CHAI HUAT dan ROBBY BUNING PANGEMANAN
139 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL VS ONG CHAI HUAT danROBBY BUNING PANGEMANAN
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 174/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : ONG CHAI HUAT
942 — 666
  • -----------------------------------------------------------------------------------

    • Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak diterima;

    DALAM PENUNDAAN -----------------------------------------------------------------------------------

    • Menguatkan dan mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria
    Gudang, Surat UkurNomor : 93/Gudang/2017 atas nama Ong Chai Huat Seluas 6. 345 m2 Terletak di Jalan Suryakencana Nomor: 162 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Karena Cacat Administrasi;----

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA --------------------------------------------------------

  1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;---------------------
  2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria
    Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Terbanding/Penggugat : ONG CHAI HUAT
    JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan diTingkat Banding menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Gedung Badan Pertanahan Nasional,Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SKuHK.03.02/XII/2019Tanggal 03 Desember 2019
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas Tanah Seluas 6.354m? dan Pembatalan Sertipikat HakHim. 3 dari 26 hlm.
    Terletak di Jalan Suryakencana Nomor162 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi JawaBarat karena Cacat Administrasi;5, Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas(ils) PRuIpia) (as eceeee ee eeceeee eee eterieesr eee cisenee teense enemasMenimbang, bahwa Tergugat Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional RI tidak hadir pada waktu diucapkan/dibacakanPutusan
    Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT.pada tanggal 26 Maret 2020:; 22222 n nn nen nnn n eeMenimbang, bahwa Tergugat Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional RI diberitahukan amar Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT.
    /TergugatMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telahdiberitahukan masingmasing kepada Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat Il Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:201/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 7 April 2020; Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengajukan Memori Banding atasPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKTTanggal 26 Maret 2020 yang diterima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 PK/Pdt/2022
Tanggal 13 Juli 2022 — IRAWAN Lawan YUSUP TAUDJIRI, DKK Dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG, DKK
87 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IRAWANLawanYUSUP TAUDJIRI, DKKDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG, DKK
Pengadilan PN PINRANG Perdata
Register : 14-02-2022 — Putus : 04-07-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan PN PINRANG Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pin
Tanggal 4 Juli 2022 — Penggugat:
IDHAM
Tergugat:
SARCE
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
105 — 0
  • Penggugat:
    IDHAM
    Tergugat:
    SARCE
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)