Ditemukan 126119 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan pendididkan penyarikan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 16-02-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pdg
Tanggal 14 Maret 2022 — Pemohon:
LISA IRAWATI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH Sumatera Barat Cq Ditreskrimum POLDA SUMBAR
23 — 22
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 07-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps
Tanggal 11 Mei 2020 — Pemohon:
Nyoman Kasey Suwenda
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar Cg Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Denpasar.
216 — 110

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta.Dps tertanggal 30 Oktober 2019 jo.
    Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tertanggal 30 Oktober 2019 yang menetapkan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka: HEXA DESRIANI, HENGKY HARYONO, SH dan I WAYAN SUMADI adalah tidak sah;
  • Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap perkara pidana dalam Laporan Polisi Nomor LP-B/1333/X/2015/Bali/Resta Dps tertanggal 19 Oktober 2015 dengan tersangka: HEXA DESRIANI,
    Bahwa berdasarkan rekomendasi gelar perkara tersebut diatas,Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan Nomor:SPPP/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps. tanggal 30 Oktober 2019 danSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor;S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019.
    Tindak Pidana.TENTANG KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN :16.
    Menyatakan Surat Perintah Penghentian penyidikan Nomor:SPPP/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps. tanggal 30 Oktober 2019dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor;S.Tap/36/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019dan Surat Pemberitahuan Penghentian penyidikan Nomor:B/5215/X/Res.1.11/2019/Polresta Dps tanggal 30 Oktober 2019adalah SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.3.
    Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yangdikeluarkan oleh Termohon telah dilaksanakan dengan proseduryang benar?;2. Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkanoleh Termohon sudah dilaksanakan dengan alasan alasan yang sahdan cukup?
    angka 4 yang mohon agar penyidikan atas dugaantindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana LaporanPolisi No.
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Khusus
Register : 11-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN PURWODADI Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pwd
Tanggal 2 September 2020 — Pemohon:
SITI AMINAH Binti MARMIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN GROBOGAN
125 — 24
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-07-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Agustus 2019 — Pemohon:
SHANKAR SUNDERDAS MANGHWANI
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
185 — 53
  • AMIN danANGGAberdasarkan Surat Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/351/X1I/2018/DITRESKRIM UM tertanggal 14 Desember 2018.5. Bahwa dalam proses penyidikan pada awalnya berjalan sebagaimanamestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi di tengahproses penyidikan Pemohon menilai bahwa ada ketidak sesuaian dalamproses penyidikan tersebut dimana adanya ADUAN MASYARAKAT(DUMAS) dari pihak KAZUTO HAYASHI yang menyebabkan kerugian bagiPemohon baik secara materil maupun immateril.6.
    Bahwa dengan telah terbitnya Surat Perintah Penyidikan, selanjutnya TERMOHON telahmemberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor/Korban danTerlapor sebagaimana SuratTERMOHON Nomor: B/278/X11/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 14 Desember 2018 perihalPemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Terlapor KAZUTO HAYASHI, dkk;7.
    menghentikan penyidikan (SP3) denganalasan tidak cukup bukti, sebagai berikut:1.
    tidak termasuk katagori Nebis in idem, dengan alasan penghentianpenyidikan bukan termasuk ruang lingkup Putusan Pengadilan, dia baru bertarafHal 33 dari 38 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2019/PN.Bdgkebijakan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakanPenghentian Penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syaratformal Penyidikan;Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberikan hak kepadaPenyidik untuk melakukan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup
    LP B/822/VIII/2018/JABAR tanggal 27 Agustus 2018 dengan SuratPenghentian Penyidikan (SP3) No.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Khusus
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Pkb
Tanggal 13 Januari 2020 — Pemohon:
1.Ngaspan
2.Tumijan
3.Drs. Akbp Ruchimat Kosasih
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Talang Kelapa Cq. Kepala Kepolisian Resor Banyuasin
49 — 14
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Pra/2018/PN Plg
Tanggal 5 Oktober 2018 — Pemohon:
Defi Sepriadi, SH
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta Cq Kapolsek Sukarami Cq Kanit Sukarami
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta Cq Kapolsek Sukarami
3.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta Cq Kasat Polresta
4.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolresta
52 — 5
  • permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalamperkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melaluiproses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai denganhukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif olehhakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adildan benar .Bahwa berdasarkan Pasal 17 UndangUndang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,dengan ini mengajukanPermohonan Praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP Tentang tidaksahnya Penghentian Penyidikan
    Lisa Merida, SH dalam dugaanmelakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimanaPasal 310 KUHP akan tetapi diduga pengaduan pemohon didugatidak ditindak lanjuti oleh Termohon , Termohon Il, Termohon Ill,Termohon IV, oleh karena itu diduga perbuatan Termohon I, TermohonI, Termohon Ill, Termohon IV yang diduga telah melakukan penundaanpenyelidikan atau penghentian penyidikan maka perbuatan Termohon ,Termohon II, Termohon Ill, Termohon IV diduga merupakan perbuatanmelawan hukum.4.
    penghentian penyidikan maka perbuatan Termohon , Termohon IIdan Termohon Ill , Termohon IV diduga melanggar nilai nilai yangterkandung dalam sila ke1, ke2 dan ke5 sebagai berikut;PANCASILA1.
    Bahwa atas penundaan penyelidikan atau penghentian penyidikan ataspengaduan pemohon yang dilakukan oleh Termohon , Termohon IITermohon Ill , Termohon IV maka Pemohon merasa dipermainkan atautelah dibodohi karena Pemohon merupakan' seorang advokatberdasarkan Undang Undang advokat Nomor 18 Tahun 2003 advokatadalan profesi yang terhormat, dengan ini Pemohon menuntut ganti rugisecara tunai kepada Termohon , Termohon II Termohon Ill , TermohonIV sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)..
    Perlu dijelaskan kepada PEMOHON bahwa Bahwa TERMOHON III telahmelakukan penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor : LP/B762/11I/2017/RESTA/SUMSEL tanggal 24 Maret 2017 dalam perkarapemerasan dengan Pelapor a.n. H.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Rap
Tanggal 6 Agustus 2021 — Pemohon:
ERWIN SYAHPUTRA MATONDANG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU
6 — 5
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 16 April 2019 — Pemohon:
NARSEN LAWISAN
Termohon:
1.POLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM
2.KEPALA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
38 — 13
    1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkan Nomor : SP.Sidik/2575 a/XII/Res.I.II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017 b/XII/Res.I.II/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secara hukum ;
    3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
    Selanjutnya kami akan melakukan penyidikan.
    Memperhatikan sebagaimana dirumuskan pada poin 1 di atas, makaTermohon mengakui bahwa tindakan penghentian penyidikan sesuai SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 2576 a / Xil /RES.1.11 / 2018 / RESKRIM tanggal 15 Desember 2018 dan SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap / 1017 b / XIil /RES.1.11 / 2018 Reskrim tanggal 15 Desember 2018 yang dimohonkanPraperadilan oleh Pemohon merupakan obyek Praperadilan.Il TENTANG DASAR HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN3.
    TENTANG PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANGDILAPORKAN PEMOHON6. Bahwa untuk kepentingan proses penyidikan yang diartikan untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana dan menemukan tersangkanya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1angka 2 KUHAP maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP. Sidik / 1601 / XI / 2015 / Reskrim pada tanggal 25 Nopember 2015, SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.
    Sidik / 446 / III / 2016 / Reskrim pada tanggal 25Maret 2016, Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 2234 / IX / 2016 /Reskrim pada tanggal 20 September 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP. Sidik / 3136 / XII / 2016 / Reskrim pada tanggal 29 Desember 2016 danSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 15/Pid.Pra/2021/PN Srg
Tanggal 21 September 2021 — Pemohon:
M. ALEX KARTA ATMADJA bin M. PADMI KARTA ATMADJA
Termohon:
Pemerintah RI cq. Kapolri cq. Kapolda Banten cq. Kapolres Kota Serang
20 — 0
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-06-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2023 — Pemohon:
AMALIA SYADZWINA YUSTIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
61 — 40
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 08-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Gpr
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
SUPANDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kediri
33 — 11
  • penyidikan diberikan dalam bentuk SP2HP kepadapelapor/pengadu atau keluarga.Perlu difahami pula bahwa penyelidikan dalam rangka penyelidikanbukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan,karena penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darifungsi penyidikan.
    Sebagaimana ketentuan pasal 11 huruf a, b dan cPeraturan Kapolri nomor: 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindakpidana.
    Perkembangan Hasil Penyidikan NomorB/200/VII/Res.1.9./2020 tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopibukti Surat diberi tanda P15;Asli dan Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan NomorB/253/VIII/Res.1.9./2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya padafotokop!
    Hasil Penyidikan NomorB/381/XI/Res.1.9./2020 tanggal 19 Nopember 2020, selanjutnya padafotokopi bukti surat diberi tanda P20;Asli dan Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan NomorB/264/IX/Res.1.9./2020 tanggal 14 September 2020, selanjutnya padafotokop!
    karena tidak terdapat cukup bukti atau persitiwa tersebut ternyatabukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum , makapenyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka ataukeluarganya;Menimbang, bahwa secara umum penghentian penyidikan harusmemenuhi alasan sebagai berikut:1.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
ELLY NINGSIH
Termohon:
Polda DIY
110 — 44
  • Membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3)dengan No.: S.Tap/21.b/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 30 Januari 2018Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA tersebut.4. Menyatakan menurut hukum bahwa penyidikan dan juga penuntutanatas pengaduan dari Pemohon/Penggugat terhadap sdr. K.M.T.
    ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.Bahwa proses penanganan perkara a quo ditingkatkan ke penyidikan,selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.
    Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau PenghentianPenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
    harus dipertimbangkan adalah mengenai: Apakah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) denganNo. : S.Tap/21.b/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 30 Januari 2018 TentangPENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA tersebut dapat dikatakan tidakberdasarkan hukum dan tidak sah?
    tertera adalah AKBP Pipit Subiyanto,S.I.K,M.H.Kompol Achmad Setyo B, S.H., Aiptu Sunaryo, Bripka Sumadi (bukti T7),dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidil/21/1/2018/Ditreskrimum, (bukti T8), dan menerbitkan suratPemberitahuan Dimulainnya Penyidikan Nomor:SPDP/21/I/2018/Ditreskrimum, perihal dimulainnya penyidikan yangdiajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 19-03-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 38/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Mei 2024 — Pemohon:
LADY MARSELLA
Termohon:
Ditreskrimum Polda Metro Jaya
48 — 26
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 16-03-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Kpg
Tanggal 5 April 2022 — Pemohon:
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota
39 — 17
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 26-09-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Blb
Tanggal 13 Oktober 2022 — Pemohon:
IKEU RAHMAWATI
Termohon:
Pemerintah RI PRESIDEN Cq. KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Barat KAPOLDA Cq. Kepolresta Bandung
26 — 8
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 23-12-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 39/Pid.Pra/2022/PN Plg
Tanggal 15 Desember 2022 — Pemohon:
ANDI YUFIAN RIJAYA
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
109 — 14
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Sby
Tanggal 15 Mei 2024 — Pemohon:
YOHANES TIRTO PRAWIRO UTOMO S
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq, DITRESKRIMUM POLDA JATIM
38 — 31

  • MENGADILI

    1. Menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
    2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/339-A/II/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2024 Jo.
    Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/178/II/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Pebruari 2024,dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum karena tidak berdasar dalam hukum ;
  • Memerintahkan dan menghukum Termohon untuk meneruskan dan melanjutkan kembali Penyidikan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanpa Ijin dan Melakukan Penyerobotan Tanah dan Melakukan Pengrusakan dan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Kitab
    Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/736/II/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 7 Februari 2024 ;
  • Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 25-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skh
Tanggal 11 September 2017 — Pemohon:
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG A
88 — 11
  • Dengan demikian maka terhadap penyelidikandengan penyidikan adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkanberkaitan dengan merupakan serangkaian tindakan yang tidakterpisahkan antara keduanya. Mengenai penyelidikan dan penyidikan,M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan(hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP,penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaanpenyidikan.
    Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakanyang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikanmerupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.
    Bahwa dengan tidak dilakukan tindakan sebagaimana mestinyaoleh Termohon dalam arti tidak sesuai dengan ketentuanketentuanyang dimaksud dalam aturan penyidikan yaitu dalam PeraturanKepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana disandingkan dengan waktupenanganan terhadap perkara laporan Pemohon yang sudah terlalulama diduga merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidaksah yang dilakukan oleh Termohon I;32.
    Intinya sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulupenyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan untukmengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukantindak lanjut penyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, penyidikan harus dasarkan pada: Laporan/pengaduan; Surat perintah penyidikan; Laporan Hasil Penyelidikan (LHP); Surat Perintah
    berwenang menghentikan penyidikan adalah penyidik(vide Pasal 7 ayat (1) huruf i Undangundang R.I.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 27-02-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mnd
Tanggal 30 April 2024 — Pemohon:
YESSYANA MARIA SALENDU
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI UTARA
25 — 11
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Lgs
Tanggal 23 Oktober 2023 — Pemohon:
SAID ZAHIR SYAH
Termohon:
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa KPPBC TMP C Langsa
54 — 0