Ditemukan 27381 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-01-2018 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 3/Pid.C/2018/PN Krs
Tanggal 22 Januari 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
FIKRI WAL IKROM
Terdakwa:
SUHAL
5215
  • pertimbangan tersebut maka Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanyatelah terpenuhi, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidanakarena merupakan kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah karena antaraBundayati dan Terdakwa samasama mengklaim bahwa tanah tersebut adalahmiliknya, sehingga hal tersebut lebih tepat masuk dalam lingkup keperdataandan bukan pidana, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat(2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan
    dari segala tuntutanhukum,Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, makahakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnyaharuslah dipulihkan, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) KUHAPdan peraturanperaturan lain yang berkaitan,MENGADILI Menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindakpidana; Melepaskan
Register : 06-01-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 08/Pid.B/2015/PN.Bjm
Tanggal 26 Februari 2015 — Pidana: - Terdakwa: ANWAR Als NUAR Bin ANANG KOTEL, dkk - JPU: SYAIFUL ANWAR, SH
235
  • SIMIN tanpa seijin dan sepengetahuansaksi SALMANI selaku pemilik barang, langsung dilepaskan mesin klotoktersebut dan dijual kepada saksi.RAFIE HAMDI seharga Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh paraterdakwa di bagi dan masingmasing mendaptkan Rp.150.000, (seratuslima puluh ribu rupiah).e Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SALMAN Bin MUGENI mengalamikerugian sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) atau setidaktidaknyaRp.250, (dua ratus lima puluh rupiah
    SIMIN tanpa seijin don sepengetahuan saksiSALMANI selaku pemilik barang, langsung dilepaskan mesin klotoktersebut don dijual kepada saksi.RAFIE HAMDI seharga Rp.600.000,Putusan No.08/Pid.B/2015/PN.Bjm. Hal 7 dari 15 halamanSALINAN(enam ratus ribu rupiah) kKemudian uang basil penjualan tersebut olehpara terdakwa di bagi don masingmasing mendaptkan Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa benar terdakwa menerangkan masih mengenali barang buktiyang diperlihatkan pada soot dipersidangan.2.
    SIMIN tanpa seijin don sepengetahuan saksi SALMANI selakupemilik barang, langsung dilepaskan mesin klotok tersebut don dijualkepada saksi.RAFIE HAMDI seharga Rp.600.000, (enam ratus riburupiah) kemudian uang basil penjualan tersebut oleh para terdakwa dibagi don masingmasing mendaptkan Rp.150.000,(seratus lima puluhribu rupiah).Bahwa benar terdakwa menerangkan masih mengenali barang buktiyang diperlihatkan pada soot dipersidangan.3.
    SIMIN tanpa seijin don sepengetahuan saksiSALMANI selaku pemilik barang, langsung dilepaskan mesin klotoktersebut don dijual kepada saksi.RAFIE HAMDI seharga Rp.600.000,(enam rates ribu rupiah) kKemudian uang basil penjualan tersebut olehpara terdakwa di bagi don masingmasing mendaptkan Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlinatkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah perahu kelotok anpa mesin list warna biru, tengahwarna hitam dan bagian bawah warna
    SIMIN tanpa seijindan sepengetahuan saksi SALMANI selaku pemilik barang,langsung dilepaskan mesin klotok tersebut dan dijual kepadasaksi.RAFIE HAMDI seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah)kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh para terdakwa di bagidan masingmasing mendaptkan Rp.150.000, (seratus lima puluhridu rupiah).Bahwa dalam mengambil kelotok tersebut, para terdakwa tidak adaijin dari pemiliknya yaitu saudara SALMANIBahwa akibat perobuatan terdakwa saksi korban SALMAN BinMUGENI mengalami
Register : 09-08-2019 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
Rudi Hartono
Tergugat:
1.PT. Lapan Bangun Abadi LABA
2.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Turut Tergugat:
1.kantor Kecamatan Samarinda Utara
2.Kantor Kelurahan Sempaja Utara
5416
  • Dari Sdr.MASRANI dilepaskan kepada H.E.Zainal Abidin,SE,MPM;

    - Pelepasan Hak No.590/150/KEL.SPJ/2004, tanggal 12-3-2004, Luas = 94.098 M2. Dari Sdr.H.Misran Basri (Alm) dilepaskan kepada Sdr. Drs.Tajuddin Noor.S dan Kemudian Sdr.Drs. Tajuddin Noor.S melepaskan kepada H.E. Zainal Abidin,SE,MPM dengan dokumen pelepasan Hak No.590/ 1.988/ KEL.SPJ/ 2005, tanggal 15-9-2004,Luas = 94.098 M2.

Register : 01-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BATANG Nomor 105/Pid.B/2015/PN Btg
Tanggal 8 Juli 2015 — MAFRUDIN bin YATIN
256
  • M.Imron bertugas mengawasinya dan berjagajaga disepeda motor, setelahterdakwa Mafrudin berhasil mengambil lagi 2 (dua ) ekor burung merpati, langsungdibawa pergi menuju ke tempat terdakwa M Sohibin dan Sdr.Imron, pada saatmembawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpati terseburt diketahui warga dan diteriakimaling maling, pada saat itu langsung terdakwa dan kawankawannya berusaha laridan burungnya dilepaskan, tidak Jama kemudian mereka terdakwa tertangkap berikutbarang buktinya Bahwa harga 4 (empat) ekor
    M Sohibin dansaksi Imron, pada saat membawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpati tersebut diketahuiwarga dan diteriaki maling maling, pada saat itu langsung terdakwa dan kawankawannya berusaha lari dan burungnya dilepaskan, tidak lama kemudian merekaterdakwa tertangkap berikut barang buktinya; Bahwa terdakwa I.bersama terdakwa II. Mohammad Sohibin dan sdr. Muh.Imronmengambil burung tersebut tidak minta bijin pemiliknya;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II.
    Imron bertugasmengawasinya dan berjagajaga disepeda motor;e Bahwa setelah terdakwa I.Mafrudin berhasil mengambil lagi 2 (dua ) ekorburung merpati, langsung dibawa pergi menuju ke tempat terdakwa II dan saksi Imron,pada saat membawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpati tersebut diketahui warga danditeriaki malingmaling, pada saat itu langsung terdakwa II dan kawankawannyaberusaha lari dan burungnya dilepaskan, tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa IIdan saksi Imron tertangkap;e Bahwa terdakwa bersama
    Mohammad Sohibin dan saksi Imron, pada saatmembawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpati terseburt diketahui warga dan diteriakimaling maling, pada saat itu langsung terdakwa I, terdakwa II dan saksi Imron berusahalari dan burungnya dilepaskan, tidak lama kemudian mereka terdakwa tertangkap berikutbarang buktinya;Menimbang, bahwa barangbarang yang diambil oleh terdakwa tersebutyaitu berupa4 (empat ) ekor burung merpati jenis klawu jantan dan jenis gambirbetina adalah milik dari saksi Galis Rajito bin
    MSohibin dan saksi Imron, pada saat membawa pergi 2 (dua ) ekor burung merpatitersebut diketahui warga dan diteriaki maling maling, pada saat itu langsung terdakwa I,terdakwa II dan saksi Imron berusaha lari dan burungnya dilepaskan, tidak lamakemudian mereka terdakwa tertangkap berikut barang buktinya;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas, terlinat adanyakerjasama yang disadari sepenuhnya (bewuste samenwerking) dan kerjasamasecara fisik (fisieke samenwerking) antara terdakwa .
Register : 18-09-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 18/Pid.C/2018/PN Krs
Tanggal 18 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BAYU ADI SAPUTRA
Terdakwa:
ARTIMAN
201109
  • pertimbangan tersebut maka Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanyatelah terpenuhi, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidanakarena merupakan kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah karena antaraMansur dan Terdakwa samasama mengklaim bahwa tanah tersebut adalahmiliknya, sehingga hal tersebut lebin tepat masuk dalam lingkup keperdataandan bukan pidana, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat(2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan
    dari segala tuntutanhukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, maka hakhakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnyaharuslah dipulinkan, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) KUHAPdan peraturanperaturan lain yang berkaitan;MENGADILI Menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindakpidana; Melepaskan
Register : 13-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 73/PDT/2021/PT JAP
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat I : Amos Mandacan Diwakili Oleh : ERWIN RENGGA, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Yunus Mandacan Diwakili Oleh : ERWIN RENGGA, S.H.
Pembanding/Penggugat III : Marice Mandaca Diwakili Oleh : ERWIN RENGGA, S.H.
Pembanding/Penggugat IV : Tresya Adolfina Mandacan Diwakili Oleh : ERWIN RENGGA, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : Oktovianus Dominggus Mandacan
Terbanding/Tergugat V : saleh Petrus Mandacan
Terbanding/Tergugat VI : Pemda Manokwari Diwakili Oleh : Emilianus Jimmy Ell, SH,MH
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ny.Hj.Askia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Ny.widodo
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Arifin
Terbanding/Turut Tergugat IX : gerakan Pramuka Kwartir Cabang
Terbanding/Turut Tergugat X : Sekretaria Komisi Penaggulangan AIDS Kab.Manokwari
Terbanding/Turut Tergugat XI : Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti narkotika
Terbanding/Turut Tergugat XII : Ny.Ros Nelwan
Terbanding/Turut Tergugat XIII : Martinus Ngaza
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Mastur
6329
  • Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bahwa obyeksengketa telah dikusai Terbanding sejak dahulu tidak serta mertamenghilangkan hak Para Pembanding untuk menuntut tanah adat miliknyasepanjang obyek sengketa belum pernah dilepaskan hak kepemilikannyaoleh pemilik tanah adat yang berhak atas obyek sengketa.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang meyebutkan bahwa pelepasanobyek sengketa yang dimilik oleh Tertbanding diketahui oleh Kepala Sukubesar tidak menyebabkan pelepasan tersebut tidak dapat digugat kemballisepanjang
    sengketa, bahwaganti rugi atas obyek sengketa semata karena adanya tuntutan TerbandingIl dan Terbanding III sehingga prinsip kehatiahatian tidak dilakukan olehTerbanding dalam memberikan ganti tetapi semata karena adanyatuntutan oleh Terbanding II dan Terbanding III tampa menelusuri apakahTerbanding II dan Terbanding III berhak melepaskan obyek sengketa;Bahwa obyek sengketa adalah tanah adat turun termurun yang dimiliki olehPembanding karena warisan turun temurun, bahwa obyek sengketa hanyaboleh dilepaskan
    Dalampersidangan Para Pembanding juga menghadirkan bukti P.1 yaitu SuratPernyataan Terbanding II yang berisi pernyataan Terbanding II bahwaTerbanding II bukanlah pihak yang berhak melepaskan obyek sengketa,bahwa ketidak hadiran Terbanding II dalam persidangan secara tidaklangsung menyebabkan hak Terbanding II untuk melawan atau membantahterhadap gugatan Para Pembanding dengan sengaja dilepaskan olehTerbanding Il yang juga dapat diartikan bahwa Terbanding II secara tidaklangsung mengakui segala dalil
    Sesuai hasil pengukuran bidang tanah objeksengketa hasil pemeriksaan setempat sesuai Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Manokwari tanggal 6 Maret 2021 NomorMP.02.02/31892.02/IV/2021 ; bahwa dengan diikutsertakannya tanah yang telah dilepaskan haknya olehTerbanding Il semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat IIIdimana Terbanding Ill semula Tergugat II adalah saudara kandung dariPara Pembanding semula Para Penggugat yang luasnya 1.624 m2 (seribuenam ratus dua puluh empat meter persegi
    ) dalam keseluruhan bidangtanah yang menjadi objek sengketa, maka gugatan Para Pembandingsemula Penggugat adalah menjadi kabur (obscuurlibel); bahwa hak Para Pembanding semula Para Penggugat yang melekat padatanah seluas 1.624 m2 (seribu enam ratus dua puluh empat meter perseg)yang telah dilepaskan haknya oleh Terbanding II semula Tergugat II danTerbanding Ill semula Tergugat Ill selaku saudara dari Para Pembandingsemula Para Penggugat, Para Pembanding semula Para Penggugat dapatmeminta atau mengajukan
Register : 03-10-2011 — Putus : 29-11-2011 — Upload : 29-12-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 73 /Pid.Sus/2011/PN. Pkl
Tanggal 29 Nopember 2011 — MUHAMMAD IQBAL bin H. TASRONI
6313
  • dengan saksi korban ;Bahwa benar terjadinnya pemukulan yang dilakukanoleh terdakwa penyebabnya karena terdakwa MUHAMMADIQBAL mempunyai isteri lagi dengan perempuan lain,sehingga terjadi percecokan beradu mulut = antaraterdakwa dengan isterinya, kemudian terdakwamengajak isterinya untuk hubungan intim akantetapi istrinya tidak mau lalu) saksi korban marahmarah kepada terdakwa dan terdakwa tidakmenanggapi tapi karena saksi korban marah sekalidan tiba tiba saksi korban meremas alat kemaluandan tidak dilepaskan
    sampai ditarik dan terdakwamerasa kesakitan karena tidak dilepaskan kemudianterdakwa memukul saksi korban ;Bahwa benar waktu itu) kejadiannya pada hari Senintanggal 14 Pebruari 2011 sekitar jam 09.00 wibbertempat di Perum Puri Selatan 3 A/79Rt.12.Rw.16, Kelurahan Kedungwuni Timur, KecamatanKedungwuni, Kabupaten Pekalongan terdakwa barupulang, begitu masuk rumah isterinya (saksikorban) marahmarah kepada terdakwa dan terjadilahpemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMADIQBAL ;Bahwa benar pada
    sampai ditarik dan terdakwamerasa kesakitan karena tidak dilepaskan kemudianterdakwa memukul saksi korban ;Bahwa benar waktu itu) kejadiannya pada hari Senin10tanggal 14 Pebruari 2011 sekitar jam 09.00 wibbertempat di Perum Puri Selatan 3 A/79Rt.12.Rw.16, Kelurahan Kedungwuni Timur, KecamatanKedungwuni, Kabupaten Pekalongan terdakwa barupulang, begitu masuk rumah isterinya (saksikorban) marahmarah kepada terdakwa dan terjadilahpemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMADIQBAL ; Bahwa benar pada
Putus : 08-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/PID/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — Firdaus bin Alam Raja Umar
10763 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 214 K/PID/2018oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dibuatberdasarkan pertimbangan yang salah; Bahwa menurut fakta persidangan Terdakwa telah menyerobot/menggarap tanah secara tidak sah tanah kepunyaan saksi MahmudanilSofyan bin H. M.
    Putusan No. 214 K/PID/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi dibebankan kepada negara;Mengingat Pasal 191 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang
Putus : 23-07-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK
Tanggal 23 Juli 2018 — Drs. H. Wan Mansor Andi Mulia, MTP
11851
  • .> Bahwa tugas pokok dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah sesuai denganSK Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006adalah sbb :Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman,dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan.Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas
    Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan..
    Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya.3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yanghak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.4.
    Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman,dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan.2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PT PTK3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan.4.
    Kapuas Hulu tidakmelaksanakan tugas menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atastanah yang hak nya akan dilepaskan atau diserahkan.
Putus : 06-05-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONOROGO Nomor 71/Pid.B/2015/PN.Png
Tanggal 6 Mei 2015 — KHARIS SYUHUD Bin SUHADI
335
  • Kharis Syuhud Mujahada;dikembalikan kepada Terdakwa;Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah).Telah mendengar pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang disampaikansecara tertulis pada tanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya :1 Dilepaskan dari segala tuduhan atau setidaktidaknya dilepaskan dari segalatuntutan hukum (ontslag van rechta vervolging );2 Dan memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan dan harkat sertamartabatnya;Telah mendengar tanggapan (replik
    terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukantindak pidana Karena kealpaannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yangmengakibatkan matinya orang yang didakwakan kepada Terdakwa dalam DakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan(pledoi) secara tertulis yang menyatakan mengakui perbuatannya dan membenarkanKeterangan SaksiSaksi dipersidangan namun meminta kepada Majelis Hakim untukdilepaskan dari segala tuduhan atau setidaktidaknya dilepaskan
    dari segala tuntutanhukum;Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksuddengan putusan dilepaskan dari segala tuduhan atau putusan bebas adalah apabilapengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan kesalahanTerdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan;16Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang dimaksuddengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum adalah jika pengadilanberpendapat bahwa perbuatan
    terbukti tetapiperbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan berdasarkanKeterangan SaksiSaksi dan Keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwaTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Karena kealpaannyamengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan matinya orang halmana juga diakui oleh Terdakwa dalam pembelaannya sehingga pledooi Terdakwayang meminta kepada Majelis Hakim dilepaskan
    dari segala tuduhan atau putusanbebas atau setidaktidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum haruslah ditolak;Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutannya telah menuntutTerdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kurungan.
Register : 30-05-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 57/Pdt.G/2018/PN SON
Tanggal 19 Februari 2019 — Perdata : NURMAN TUNDY melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Walikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala Kelurahan Klawalu Kota Sorong, dk
7426
  • Menyatakan SAH menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Malibela Klawalu yang dilepaskan oleh Barend Malibela, Alfons Malibela, SE dan Jonas Malibela kepada PENGGUGAT pada tanggal 14 Juli 2005 yang terletak dahulu Kelurahan Klasaman sekarang Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur dengan dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanb. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Malibela Klawaluc.
    Bahwa sebidang tanah tersebut, sebagaimana pada angka 1 (satu) diatasberdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat MalibelaKlawalu yang dilepaskan oleh Barend Malibela, Alfons Malibela, SE danJonas Malibela kepada PENGGUGAT pada tanggal 14 Juli 2005 yangterletak dahulu Kelurahan Klasaman sekarang Kelurahan Klawalu DistrikSorong Timur dengan dengan batasbatas sebagai berikut:a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanb. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Malibela Klawaluc.
    Menyatakan SAH menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Adat Malibela Klawalu yang dilepaskan oleh Barend Malibela, AlfonsMalibela, SE dan Jonas Malibela kepada PENGGUGAT pada tanggal 14Juli 2005 yang terletak dahulu Kelurahan Klasaman sekarang KelurahanKlawalu Distrik Sorong Timur dengan dengan batasbatas sebagai berikut:a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanb. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Malibela Klawaluc.
    oleh pemilik tanah adat Jonas Malibela;Bahwa Jonas Malibela telah melepaskan tanah adat tersebut pada tahun2005 dengan lahirnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah AdatMalibela Klawalu;Bahwa setahu saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah AdatMalibela Klawalu tersebut telah ditandatangani oleh Barend Malibela,Alfons Malibela, SE dan Jonas Malibela;Bahwa Pelepasan Hak Atas Tanah Adat oleh pemilik tanah adat tidakdapat dilepaskan secara berulang;Bahwa pada saat tanah yang bersankutan
    dilepaskan oleh pemilik tanahadat kepada Penggugat berada dalam keadaan tanah kosong dan tidakada bangunan diatasnya;Bahwa saksi kenal dengan sdr.
    Menyatakan SAH menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Adat Malibela Klawalu yang dilepaskan oleh Barend Malibela, AlfonsHalaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2018/PN SonMalibela, SE dan Jonas Malibela kepada PENGGUGAT pada tanggal 14Juli 2005 yang terletak dahulu Kelurahan Klasaman sekarang KelurahanKlawalu Distrik Sorong Timur dengan dengan batasbatas sebagai berikut:a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanb.
Register : 05-01-2015 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 3 Februari 2015 — Pidana: - Terdakwa: I. ACHMAD GANDA SAPUTRA Als GANDA Bin ABDUL GAFAR dan terdakwa II. IRWANSYAH Als IWAN TOMPEL Bin IBRAMSYAH (Alm) - JPU: NUR FACHMI, SH
2210
  • IRWANSYAH als IWAN TOMPEL bin IBRAMSYAH yangmenyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan berat kotor0,67 gram (berat bersih 0,27 gram), selain barang bukti 2 (dua)paket sabu saksi juga menyita 2 (dua) buah HP milik masingmasing terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP E Touch warna merahdan HP Maxtron warna hitam, pada saat akan ditangkapditangan kanan terdakwa IRWANSYAH als IWAN TOMPEL binIBRAMSYAH petugas melihat 2 (dua) paket sabu akan tetapisabu tersebut dilepaskan (dibuang) oleh terdakwa IRWANSYAHals
    IRWANSYAH als IWAN TOMPEL binIBRAMSYAH yang menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut denganberat kotor 0,67 gram (berat bersih 0,27 gram), selain barang bukti 2(dua) paket sabu saksi juga menyita 2 (dua) buah HP milik masingmasing terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP E Touch warna merah danHP Maxtron warna hitam, pada saat akan ditangkap ditangan kananterdakwa IRWANSYAH als IWAN TOMPEL bin IBRAMSYAH petugasmelihat 2 (dua) paket sabu akan tetapi sabu tersebut dilepaskan(dibuang) oleh terdakwa IRWANSYAH
    IRWANSYAH als IWAN TOMPEL binIBRAMSYAH yang menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut denganberat kotor 0,67 gram (berat bersih 0,27 gram), selain barang bukti 2(dua) paket sabu saksi juga menyita 2 (dua) buah HP milik masingmasing terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP E Touch warna merah danHP Maxtron warna hitam,Bahwa benar pada saat akan ditangkap ditangan kanan terdakwaIRWANSYAH als IWAN TOMPEL bin IBRAMSYAH petugas melihat 2(dua) paket sabu akan tetapi sabu tersebut dilepaskan (dibuang) olehterdakwa
    IRWANSYAH als IWAN TOMPEL binIBRAMSYAH yang menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut denganberat kotor 0,67 gram (berat bersih 0,27 gram), selain barang bukti 2(dua) paket sabu saksi juga menyita 2 (dua) buah HP milik masingmasing terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP E Touch warna merah dan HPMaxtron warna hitam, pada saat akan ditangkap ditangan kananterdakwa IRWANSYAH als IWAN TOMPEL bin IBRAMSYAH petugasmelihat 2 (dua) paket sabu akan tetapi sabu tersebut dilepaskan(dibuang) oleh terdakwa IRWANSYAH
Register : 26-07-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 10-12-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 26/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 14 Nopember 2013 — PT. GANESHA RAPINDO IMPEX MELAWAN BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
11779
  • Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan; IUP 237a berisi tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; IUP 237a bersifat konkret, individual dan final, karena dibuat dalambentuk tertulis, ditujukan hanya kepada PENGGUGAT dan tidakmemerlukan persetujuan lebih lanjut dari otoritas lainnya; dan Penerbitan IUP 237a menimbulkan akibat hukum terhadapPENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak lagi dapat melaksanakankegiatan pertambangan pada wilayah Yang Dilepaskan
    Namun demikian, tidak pernahada kesepakatan mengenai wilayah mana dari IUP 475a yang akandiciutkan atau dilepaskan tersebut. Pada atau sekitar tanggal 8 Juni 2012 dan tanpa konsultasi lebih lanjutdengan PENGGUGAT, TERGUGAT tampaknya telah secara sepihakmengubah IUP 475a dengan mengeluarkan IUP 237a (IUP 237a kamiajukan sebagai Bukti P5)sehingga luas IVP PENGGUGAT menjadi2.847 Ha.
    Dengan demikian, TERGUGAT telah menciutkan ataumelepasan wilayah seluas L.147 Ha (Wilayah Yang Dilepaskan)dari wilayah yang tercakup dalam IUP 475a. Mohon perhatian MajelisHakim yang terhormat bahwa pada faktanya PENGGUGAT tidakpernah diberitahukan mengenai IUP 237a sampai dengan tanggal 29Dirt ION 9), =
Register : 18-03-2013 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 70/Pid.B/2011/PN.BLT
Tanggal 10 Februari 2011 — NEDI YULIANTO Bin SENO,
2311
  • saksi datang ke TKP. mengecek kebenarannya ternyata benar ayam miliksaudara Slamet ada di kandang ayam dibelakang rumah terdakwa ; Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekira jam 07.00 WIB. dandilaporkan pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010, di Dusun Centong Desa SawentarKec.Kanigoro Kab.Blitar ; Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi mengambil ayam milik saudara Slamet hanya karenasenang dengan ayamnya saja ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa semua ayam tersebut akan dilepaskan
    , namun karenakeburu malam tidak jadi dilepaskan, kemudian oleh Pak Slamet diambil, alasan terdakwa karenalupa belum dilepaskan ;3.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/MIL/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — MANSYUR RAHAWARIN
8246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 386 K/MIL /2017dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidakperlu dijatuhkan.Bahwa benar berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntutkarena didasarkan pada adanya suatu bela paksa, sehingga dengandemikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, olehkarena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulinkan hakhak
    No. 386 K/MIL /2017Bahwa benar Oditur Militer tidak sependapat Terdakwa dibebaskan danTerdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa,jelas telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 106 Ayat (1) juncto Ayat(2) KUHPM.
    dikuatkan.Menimbang, bahwa terhadap pertimbanganpertimbangan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militertidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuanPasal 239 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanyapermohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 UndangUndangNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi/Oditur Militerditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan
Putus : 20-09-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 K/Pid/2010
Tanggal 20 September 2009 — LIOLITA Binti FADLI GATAM , JAFRI Alias JAPEK Bin SAIB ,DKK
6649 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karenanya Judex JurisMahkamah Agung RI harus mengambil alin perkara in casu danmengadili sendiri dan selanjutnya membatalkan putusan PengadilanNegeri Bengkulu, Nomor : 93/Pid.2007/PT.BKL, tanggal 21 Juli 2008menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa Liolita binti Fadli Gatam tidakterbukti secara sah dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan primer maupun dakwaan subsider dan olehkarenanya membebaskan Terdakwa Liolita binti Fadli Gatam daridakwaandakwaan tersebut atau setidaktidaknya dilepaskan
    Bahwa Terdakwa Il, Jafri bin Saib, Terdakwa Ill Arbi Yanto bin Marspin,Terdakwa IV Syaprizal alias ljal bin Syafrudin, Terdakwa V Heri Susantoalias Eri bin Arifin, Terdakwa VI Dodi Arsa bin Marspin, Terdakwa VIIIrfan Effendi bin Supardi, Terdakwa VIIl Handi Munib alias Andi binMarspin, Terdakwa IX Febriyanto Jenita alias Eri bin Zen, dilepaskan darisegala, tuntutan hukum (onslag van rechtvervolding) karena tidak adaniat kesalahan dan tidak mengerti melakukan tindak pidana tetapiseharusnya Terdakwa
    Bahwa sesuai ajaran penyertaan (Dselming) kalau ada orang yangdisuruh melakukan (Terdakwa Il s/d Terdakwa IX) dilepaskan dari segalatuntutan (onslag van rechtvervolding) tidak teroukti karena tidak punyaniat dan tidak memenuhi unsur pidana, darimana dasar hukumnya orangyang menyuruh melakukan dikatakan terbukti bersalah menyuruhmelakukan pengrusakan sementara orang disuruh saja tidak memenuhiunsur pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan tidak adaunsur melawan hukumnya dari kegiatan pengosongan
    Bahwa jika orang disuruh melakukan (Terdakwa Il s/d Terdakwa IX),dilepaskan dari segala tuntutan hukum, apalagi Terdakwa Liolita bintiFadli Gatam tentunya juga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum(onslag van rechtvervolding) karena Terdakwa Liolita binti Fadli Gatammelaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor22/Pdt.G/1995/PN.BKL, tanggal 21 April 2006 untuk melaksanakanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1928 K/PDt/1997, tanggal 29 April1999, dan terbukti fakta hukumnya saksi
Register : 19-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN DOMPU Nomor 15/Pid.C/2020/PN Dpu
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SAHIDUN
Terdakwa:
SITI MARYAM
4820
  • 2020/PA.DP tertanggal 4 November 2020, menurut Hakim, masihada hal yaitu sengketa waris yang harus dipastikan untuk menyelesaikanperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakimberpendapat meski perbuatan Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan perbuatan pidana, karena harus dibuktikan dahulusengketa waris yaitu siapa yang memiliki hak terhadap tanah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukanmerupakan perbuatan pidana maka Terdakwa harus dilepaskan
    dari segalatuntutan hukum (onts/lag van rechtsvervolging);Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 6 UndangUndang No. 51 Prp Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa zin Yang Berhak Atau Kuasanyaserta peraturan perundangundangan
Putus : 17-01-2013 — Upload : 18-04-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 1193/ Pid.B/2012/PN.DPS.
Tanggal 17 Januari 2013 — I PUTU ADHI PRAWIRA KUSUMA
184
  • adil denganterlebih dahulu mempersiapkan sarana berupa papan bola adil yang berisi 3bentuk gambar yaitu gambar gunung, gambar palang, dan gambar bola dimanamasingmasing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yangdigunakan untuk melepas bola karet perlak atau beberan, yaitu berisi 3 bentukgambar berupa gambar gunung, gambar palang dan gambar bola dimanamasingmasing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yangdigunakan untuk menaruh uang taruhan, bola karet untuk dilepaskan
    digunakan untuk menaruh uang taruhan untuk menentukan menang3kalahnya permainan, lap untuk mengelap meja bola adil biar tetap licin, kantonguntuk tempat uang, bedak untuk pelican di meja bola adil, uang digunakansebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain yang menang ; Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwamenyelenggarakan permainan judi jenis bola adil dengan cara terdakwa dudukdidepan perlak, selanjutnya para pemain menaruh uang diatas perlak kemudianbola karet dilepaskan
    digunakan untuk menaruh uang taruhan untuk menentukan menangkalahnya permainan, lap untuk mengelap meja bola adil biar tetap licin, kantonguntuk tempat uang, bedak untuk pelican di meja bola adil, uang digunakansebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain yang menang ;Bahwa pad hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwamenyelenggarakan permainan judi jenis bola adil dengan cara terdakwa dudukdidepan perlak, selanjutnya para pemain menaruh uang diatas perlak kemudianbola karet dilepaskan
Register : 23-10-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 3 April 2013 — 1.EKO SANTOSO,2.SURAJI, DKK;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI
43853
  • Citra Sawit Indah Lestari diKabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara; Sebagai tindak lanjut surat Menteri Kehutanan tersebut huruf e, makadilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas Kabuapten Asahanterhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan an. PT.
    Citra Sawit Indah Lestari seluas 4.773,90areal yang dilepaskan oleh Tergugat untuk kegiatan usaha perkebunankelapa sawit an. PT.
    Citra Sawit Indah Lestaridi Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara; 9)Sebagai tindak lanjut surat Menteri Kehutanan tersebut angka 4),maka dilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas KabuaptenAsahan terhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan an. PT.
    SK.201/MenhutIl/2006 tanggal5 Juni 2006, seluruh areal yang dilepaskan untuk usahaperkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestarimerupakan Kawasan Hutan, bukan tanah milik Para Penggugat; 2) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2009, bahwahasil pengukuran serta penataan batas di lapangan atas kawasanhutan yang dapat dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit an.PT.
    Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Juni 2009, bahwaberdasarkan hasil pengukuran serta penataan batas dilapangan atas kawasan hutan yang dapat dilepaskan untukperkebunan kelapa sawit an. PT.
Register : 12-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 17/Pid.C/2019/PN Krs
Tanggal 12 Juli 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
RISDIANTO PRASETYO
Terdakwa:
SASI bin alm SUPARYO MUKRI
339
  • pertimbangan tersebut maka Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanyatelah terpenuhi, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidanakarena merupakan kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah karena antaraEko Rudi Supriyadi dan Terdakwa samasama mengklaim bahwa tanahtersebut adalah miliknya, sehingga hal tersebut lebih tepat masuk dalam lingkupkeperdataan dan bukan pidana, dengan demikian sesuai dengan ketentuanPasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan
    darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP,maka hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya haruslah dipulihkan, dan biaya perkara dibebankan kepadaNegara;Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) KUHAPdan peraturanperaturan lain yang berkaitan;MENGADILI Menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindakpidana; Melepaskan