1995 Terminologi kata Barang Siapa atau HIJ adalah sebagai siapasaja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawabandalam segala tindakannya;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalahorang (een elder) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampusebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukumsebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria kKemampuan dan kecakapanbertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dansyarat objektif.Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum, serta cakap danmampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami danmenyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakalditimbulkan dari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam

Untuk itu sangat tidak masuk logika hukum jikaHakim Tinggi Sumatera Utara mempertimbangkan tentang batas yangsalah dalam putusannya, sebab tidak perlu lagi untuk membuatpertimbangan baru, dan haruslan menyatakan bahwa PertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sudah tepat dan benar;3.

orangtuaPara Penggugat); Bahwa saksisaksi kenal dengan Royana br Saragih (mertuaTergugat I) dan kenal dengan Jasmen Purba (suami Tergugat 1); Bahwa saksi Roslentina br Damanik pernah menyewa tanahterperkara sejak Tahun 2000 s/d 2002: Bahwa Saidin Munthe pada Tahun 1998 ada membeli tanahdari Lurhen Sitopu yang berdekatan dengan tanah terperkara;Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, sebelum Hakim Tinggimenghubungkan bukti surat P2 dengan keterangan saksisaksi makaterlebih dahulu Hakim Tinggi haruslan

Sehingga Lurhen Sitopu haruslan dapatHalaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 1507 K/Pdt/2017membuktikan bagaimana Lurhen Sitopu memiliki objek perkara, atauharuslah dapat dibuktikan asal dari tanah terperkara menjadi milik LurhenSitopu tidak terbukti dalam persidangan, baik melalui bukti surat maupunketerangan saksisaksi.

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakimpada Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat bahwa permohonan Pemohontersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan, sehingga oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkansebagaimana amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebutbersifat exparte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksivoluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslan

Surat Kelahiran dan Ijazah atas namaPemohon yaitu dari sebelumnya adalah 16 Februari 1980 dirubah menjadi19 April 1984 ( vide bukti P2, P3, P4 );Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukum tersebut,maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokok dalampermohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitumpermohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslan

lahir yang tercantum di dalam Ijazah atas nama Pemohon yaitu darisebelumnya tertulis tanggal 1 Maret 2019 dirubah menjadi tanggal 21 Maret2019 ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukum tersebut,maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokok dalampermohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitumpermohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslan

dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jis Kompilasi HukumIslam pasal 14, oleh karenanya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ildapat dinyatakan sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mengetengahkan dalil sebagaimanatersebut dalam kitab lanatut Tholibin juz 4 halaman 354 yang kemudian diambilalin sebagai pendapat majelis yang berbunyi : Le sain JArtinya : Dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorangperempuan, haruslan

Bahwa untuk hal tersebut haruslan ada penetapan dari PengadilanNegeri;Menimbang, bahwa dari buktibukti dan saksisaksi tersebut di atasternyata benar bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga, atas nama NURyang seharusnya SITI MARYAM lahir tanggal 11 September 1974 sebagaimanayang terteran dalam KTP, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan pendudukDesa Nogosaren, Surat keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Nogosaren(bukti P1 s/d P4) yang didukung pula oleh keterangan saksi Marwati danNurhayati yang telah

Oleh karena itusangatlah tepat jika hak asuh anak tersebut ditetapbkan pada Terbandingsebagai ibunya sesuai ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islamyang menentukan, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapathadhanah dari ibunya.Menimbang, bahwa meskipun anak yang belum mumayyiz secaranormatif hak asuhnya ditetapkan pada ibunya, namun ibunya yang ditetapkansebagai pemegang hak asuh anak haruslan memenuhi syaratsyarat sebagaipengasuh anak yang baik dalam melaksanakan hak asuh anak.

Akta Kelahiran atas nama Pemohondari sebelumnya tertulis Purbalingga dan nama ayah Wachidindirubah menjadai Banyumas dan nama ayah Wahidin ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslan

Datadari Kepala Desa Jenetallasa(bukti P5); 00Page 6/Nomor 240/PDT.P/2018/PN.SgmMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dandidasarkan pada halhal yang diperbolehkan dalam Undangundang sehinggasudah sepatutnya permohon ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional yangtidak mengubah esensi permohonan pemohon, Menimbang bahwa karena permohonan pemohon ini dikabulkan, makasegala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslan

Bahwa untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pemohon yang salahdalam akta kelahiran Pemohon tersebut haruslan mendapat izin/penetapandari Pengadilan Negeri ;.

Pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkaraperkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik didalam peraturanHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Bywperundangundangan maupun didalam Yurisprodensi (Vide : PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku Il Halaman 105);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negerimempunyai kKewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yangdimohonkan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslan

Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2021/PN Ptkmengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilkota Sigli dimana dalam akta tersebut tertulis Surino seharusnya Sarino; Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan aktakelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Sarino; Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada kutipan aktakelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Sarino; Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada kutipan aktakelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslan

Bahwa terdakwa memukul saksi Sulaeman menggunakan tangankosong; Bahwa selain memukul muka saksi Sulaeman terdakwa juga melemparkaca mobil saksi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum makaperbuatannya haruslan

;Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan juga berada dalam tahananmaka terdakwa juga oleh karena itu sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1butir K KUHAP haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanamaka terdakwa oleh karena itu haruslan membayar biaya perkara yangbesarannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yang

Apri Setiawan;Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Byl.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Apri Setiawan mengalamikerugian sejumlah Rp. 5.600.000, (lima juta enam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalan melakukan suatutindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslan

telan memenuhisemua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana Pencurian;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa haruslan

yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturliike persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagaisubyek hukum sebagaimana layaknya haruslan

memenuhi kriteria Kemampuanserta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yanglazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan sudah dewasa secara hukum,serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akalHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2016/PN.Pngpikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yangdiperbuatnya

2020 menyimpulkanbahwa :e = =BB3540/2020/NOF, tablet kemasan warna silver tersebut diatas adalahNEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotripika) ;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pmle =BB3541/2020/NOF berupa Tablet waa kuning berlogo mf adalahNEGATIF (tidak mengandung Narkotitka/Psikotropika) tetapi mengandungTRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan

memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah

perundangundangan serta tidak bertentangan dengan hukum,kepatutan dan kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alatbukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan,permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dankesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan nama anakHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN SbgPemohon, maka permohonan Pemohon tersebut haruslan