Ditemukan 11446 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 12-12-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3K/PARPOL/2006
Tanggal 12 Desember 2007 — ALEX THEDDY SYAFEI, Sp ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Propinsi Jawa Barat ; DR. SUNATRA, SH., MS, dkk
132 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALEX THEDDY SYAFEI, Sp ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Propinsi Jawa Barat ; DR. SUNATRA, SH., MS, dkk
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Khusus
Register : 24-05-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gdt
Tanggal 4 Agustus 2022 — Gunawan
Tergugat:
1.Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran
2.Ketua DPW Partai Nasdem Lampung
3.Ketua Mahkamah Partai Nasdem
4.Ketua DPP Partai Nasdem
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
220 — 44
  • Gunawan
    Tergugat:
    1.Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran
    2.Ketua DPW Partai Nasdem Lampung
    3.Ketua Mahkamah Partai Nasdem
    4.Ketua DPP Partai Nasdem
    Turut Tergugat:
    Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Februari 2019 — Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
47 — 0
  • Asnawi Zain, DTMH
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
    2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
    3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 09-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
269 — 29
  • Penggugat:
    MARWAN CHANDRA
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
    2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
    3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 04-11-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 938/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Januari 2022 — NOOR
12.BASTUNI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH X DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BANJAR
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4.MAHKAMAH PARTAI GOLONGAN KARYA
323 — 36
  • NOOR
    12.BASTUNI
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
    2.PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH X DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BANJAR
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
    4.MAHKAMAH PARTAI GOLONGAN KARYA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
362 — 166
  • Sanksi yang akan dijatunkan terhadap anggota partai berupa : Peringatan Pemberhentian sementara dari Jabatan Partai dan ataujabatan atas nama partai Pembebasan tugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatanatas nama Partai Pemecatan atau pemberhentian,15.
    Fraksi Partai;d. BadanBadan Partai; dane.
    Bahwa sebagai Anggota PDI Perjuangan, Penggugat wajibmenaati Disiplin Partai, dan bilamana melanggar Disiplin Partai makaakan dikenakan sanksi oleh Partai, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 21 (1) jo. ayat (2) yang berbunyi: Setiap Anggota Partai wajibmentaati Disiplin Partai. Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakansanksi oleh Partai;7.
    rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan padaKongres Partai.
    Pasal 23 AnggaranRumah Tangga PDI Perjuangan, dengan uraian sebagai berikut :Pasal 39 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang berbunyi :Alat kelengkapan Partai di tingkat DPP Partai terdiri dari:a. Mahkamah Partai;b. Komite Etik dan Disiplin Partai;c. Fraksi Partai;d. BadanBadan Partai; dane.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata Khusus
Register : 15-07-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 23/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Kot
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
Rizky Raya Saputra, S.H., M.H., C.L.A.
Tergugat:
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu
Turut Tergugat:
1.DPRD Kabupaten Pringsewu
2.Bupati Kabupaten Pringsewu
3.Gubernur Provinsi Lampung
57 — 33
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Partai Politik
Putus : 28-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — POERWANTO SOEWADJI , DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
232 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 338 K/TUN/201 1mengadili, dan memutus perkara partai politik adalahPengadilan Negeri ;2.
    Tidak dibentuk berdasarkan hasil musyawarahatau forum tertinggi partai yaitu Kongres PAN,tetapi dibentuk oleh Penggugat sendiri ;b. Kepengurusan yang mereka akui adalahkepengurusan yang tidak pernah terdaftar diKementerian Hukum dan HAM atau tidak pernahdisahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ;Penggugat mengaku sebagai pendiri Partai AmanatNasional, sebagai pendiri seharusnya lebih tahu bahwauntuk menyelesaikan persoalan internal partai adalahforum musyawarah tertinggi partai yaitu Kongres.
    hukum terhadap Partai Amanat Nasional, maka tuntutanPenggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri atautunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimanayang telah digariskan dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Amanat Nasional, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan caramusyawarah mufakat ;(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana
    ParaPenggugat sebagai anggota dalam Partai Amanat Nasional, untukdipilih dan memilih sehagaimana ditentukan dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh pihakPenggugat tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Tata UsahaNegara, karena berdasarkan ketentuan undangundangkewenangan mutlak (ablolut) untuk memeriksa, mengadili danmemutus sengketa Partai Politik diserahkan kepada PengadilanNegeri ;Bahwa hingga saat ini Partai
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan atauPartai Amanat Nasional sebagai Partai Politik sebagaimanaditentukan oleh UndangUndang tersebut tidak pernahdigugat atau menjadi pihak dalam perkara Perdata dimaksud;3.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-02-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 02-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 46/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 23 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : Muharram Idris
Terbanding/Tergugat : Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh Diwakili Oleh : Bukhari, SE,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Irwansyah Diwakili Oleh : Syahminan Zakaria, S.HI.,M.H., dkk
162 — 84
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 06-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penggugat:
Petrus Damianus Febry Tahu
Tergugat:
1.H.AGUS HARIMURTY YUDHOYONO, M.SC.,M.P.A.,M.A
2.H. Teuku Riefky Harsya, BSC.,M.T.
3.Leonardus Lelo, S.IP.,M.Si
4.Daniel Samuel Hake, SE
5.Egidius Atok
96 — 0
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 12 Desember 2023 — Penggugat:
SOPIAN HARAHAP
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) Sumatera Utara
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) Kota Padangsidimpuan
71 — 46
  • Penggugat:
    SOPIAN HARAHAP
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
    2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) Sumatera Utara
    3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) Kota Padangsidimpuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 26-09-2008 — Putus : 20-01-2009 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 20 Januari 2009 — Partai Kristen Indonesia 1945;Ketua Komisi Pemilihan Umum
102 — 50
  • Partai Kristen Indonesia 1945;Ketua Komisi Pemilihan Umum
    Partai Kristen Indonesia 1945hanya memenuhi syarat Faktual di 12 (duabelas) Provinsi, sehingga minimal masihkurang sepuluh Provinsi lagi, apabiladitetapkan menjadi peserta Pemilihan UmumTahun 2009 ; c.
    Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dinyatakan bahwa: (1) Partai Politik dapat menjadi PesertaPemilihan Umum setelah memenuhipersyaratana. Berstatus badan hukum sesuai dengan UndangUndang tentang Partai Politik ;b. memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlahKabupaten / Kota di Provinsi yang bersangkutan ;c.
    Menyertakan sekurang kurangnya tiga puluhperseratus keterwakilan perempuan padakepengurusan partai politik tingkat pusat ;e. Memiliki anggota sekurang kurangnya seribu orangatau. satu. perseribu dari jumlah penduduk padasetiap kepengurusan partai politik sebagaimanadimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) yangdibuktikan dengan kepemilikan kartu tandaanggotaf. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusansebagaimana pada huruf (b) dan huruf (c) ;g.
    Mengajukan nama dan tanda gambar partai politikkepada Komisi Pemilihan Umum ;Dimana syarat syarat seperti tersebut pada ketentuan Pasal 8ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (g) telah dipenuhi olehPenggugat, sehingga Penggugat sebagai Partai Politikseharusnya sah menjadi Peserta Pemilihan Umum, namun olehkarena DataData Verifikasi yang dilakukan oleh KomisiPemilihan Umum tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan,maka Penggugat dinyatakan tidak lolos Verifikasi, yang berartipersyaratan huruf
    Bahwa sebelum diumumkannya partai partai politik pesertaPemilihan Umum Tahun 2009, tanggal O07 Juli 2008, oleh KomisiPemilihan Umum dan sebelum dikeluarkannya Obyek Sengketaoleh Tergugat tanggal 26 September 2008, Penggugat sudahmenyampaikan secara tertulis dengan suratnya yang padapokoknya berisi keberatan tentang pelaksanaan VerifikasiFaktual oleh Tergugat di sebelas provinsi, Penggugatmenyerahkan Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 29 Juni2008, di Hotel Marbella di Anyer Banten dan kepadaSekretariat
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata Khusus
Register : 02-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kbr
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
ILYAS TAHAT
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Solok Selatan
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Prov Sumbar
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Solok Selatan
3.Bupati Solok Selatan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Barat
5.Komisi Pemilihan Umum Kab Solok Selatan
76 — 57
  • Penggugat:
    ILYAS TAHAT
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
    2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Solok Selatan
    Turut Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Prov Sumbar
    2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Solok Selatan
    3.Bupati Solok Selatan
    4.Gubernur Provinsi Sumatera Barat
    5.Komisi Pemilihan Umum Kab Solok Selatan
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 04-07-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan PN RABA BIMA Nomor 30/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN RBI
Tanggal 4 Juli 2022 — Penggugat:
Rahmat Saputra
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai NAsdem
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem
Turut Tergugat:
Mutmainnah
152 — 31
  • Penggugat:
    Rahmat Saputra
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai NAsdem
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem
    Turut Tergugat:
    Mutmainnah
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 08-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 16-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 402/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Mks
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 62
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 136/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Ktg
Tanggal 11 April 2017 — HASSAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI AMANAT NASIONAL PAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI AMANAT NASIONAL PAN PROVINSI SULAWESI UTARA
3.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
4.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KPUD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
5.BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
6.GUBERNUR SULAWESI UTARA
284 — 47
  • HASSAN
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI AMANAT NASIONAL PAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI AMANAT NASIONAL PAN PROVINSI SULAWESI UTARA
    3.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
    4.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KPUD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
    5.BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
    6.GUBERNUR SULAWESI UTARA
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus
Register : 26-01-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
285 — 154
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata Khusus
Register : 11-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN LSK
Tanggal 6 Maret 2019 — SANI ISHAK
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
Turut Tergugat:
GUBERNUR ACEH
265 — 61
  • SANI ISHAK
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
    3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
    4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
    5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
    Turut Tergugat:
    GUBERNUR ACEH
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 26-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Maret 2018 —
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
372 — 67

  • Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
    2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
    Mahkamah Partai Golkar sebelum mendaftarkanke pengadilan;3.3.
    Mahkamah Partai Golkar sebelum mendaftarkanke pengadilan.C.
    Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golkar;b.
    Pasal 2Peraturan Mahkamah Partai Golkar No. 2 Tahun 2016 tentang PedomanBeracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golkar, ditegaskan bahwa yangdapat mengajukan penyelesaian dalam perselisihan internal Partai adalahPerseorangan Pengurus Partai GOLKAR dan Perseorangan anggota/kaderfunsionaris Partai GOLKAR (vide : putusan Mahkamah Partai GOLKAR No.34/PIGOLKAR/IX/2017 tanggal 8 Januari 2018, halaman 15);Menimbang, bahwa disebutkan dala dalil posita gugatan para Penggugatangka 1 dan 3 gugatannya, Para
    ARINAL DJUNAIDI yang adalahKader Partai GOLKAR dan Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung,sebagai Calon Gubernur Lampung tahun 2018 dari Partai GOLKAR, sudah melaluiproses penjaringan dan merupakan usulan dan aspirasi dari tingkat bawah dariKader Partai GOKAR dan Ormas pendiri dan yang didirikan oleh Partai GOLKARsePropinsi Lampung, yang sudah di rapat plenokan dengan rapat pleno yangPutusan Nomor 58/Padt.SusParpol/2018/ PN. Jkt.Brt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 520/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
DARMAWAN
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
438 — 94
  • Penggugat:
    DARMAWAN
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan