Ditemukan 11278 data
Mutiara Sarah Liem
33 — 9
TanahAbang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a yang pada pokoknyamenyatakan bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dantahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi SalinanPenetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;Menimbang bahwa merujuk pada Peraturan Mendagri tersebut diatasmaka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, haruslan
13 — 3
dapatditerima sebagai bukti Otentik;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P. 1) yangmerupakan Akta Otentik yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugatadalah penduduk Kota Tarakan maka atas pertimbangan tersebut denganmemperhatikan ketentuan pada pasal 142 Reglement Buiten Govesten (RBg)J.o pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,haruslan
33 — 13
Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UURI Nomor : 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan Jo.Pasal 102 ayat (2) 62Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka Pembatalanmengenai akta akta Pencatatan Sipil haruslan berdasarkan atasPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum.9.
13 — 0
UndangUndang PerkawinanNomor tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jis Kompilasi Hukum Islam pasal 14 oleh karenanyapernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mengetengahkan dalil sebagaimana tersebutdalam kitab Ianatut Tholibin juz 4 halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagaipendapat majelis yang berbunyi :bag pitgairsa ,Si6 pol Js TISasgt I99Jr.srpbiigeds GR padArtinya : Dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan,haruslan
Siti Nuriyah
28 — 4
Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebin dahulu haruslan adanyapenetapan dari pengadilan negeri mengenai hal tersebut;Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN Bil.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka pemohon memohonpada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya, berkenanmenerima permohonan ini dan kemudian memanggil pemohondipersidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
27 — 3
Legal Standing untuk mengajukanPenetapan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Bjm. hal 4 dari 11 halPermohonan ini kepada Pengadilan Agama, berbeda dengan yang terteradalam : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijazan Pemohon danPemohon II dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama KecamatanBanjarmasin Timur (vide bukti P.1, P.2, P.4, P.5);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalam alatalat bukti Surat tersebut ternyata ada perbedaan data nama Pemohon dannama Pemohon Il, yang sepatutnya haruslan
yusran
76 — 7
peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan statuskewarganegaraan, lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undangundang dimaksud jugamenyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut ternyata bahwaberkaitan dengan peristiwa penting haruslan
40 — 1
dapatditerima sebagai bukti Otentik;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P. 1) yangmerupakan Akta Otentik yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugatadalah penduduk Kota Tarakan maka atas pertimbangan tersebut denganmemperhatikan ketentuan pada pasal 142 Reglement Buiten Govesten (RBg)J.o pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,haruslan
ASMI
146 — 4
Bahwa untuk membetulkan nama seseorang tersebut haruslan adapenetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dari buktibukti dan saksisaksi tersebut di atasternyata benar bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama dan tanggallahir untuk anak Pemohon yang semula pada Kartu Keluarga Nomor3513090711120044 tanggal 25092018 atas nama Kepala Keluarga Asmi dandalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3513LT151020190031tanggal 31 Oktober 2019 nama anak Pemohon tertulis Siti Nur
AKBAR FADILLAH
25 — 7
FADHILAH menjadi tertulisAKBAR FADILLAH dengan alasan supaya nama Pemohon yang tertulisdalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis sama dengan nama Pemohonyang tertulia pada ljazan Sekolah Menengah Atas dan Kartu Tanda PendudukPemohon yang tertulis KABAR FADILLAH;Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa padahakekatnya tentang perbaikan nama seseorang diperbolehkan oleh UndangUndang dan tentang perubahan tersebut haruslan
HIENDARKO
24 — 4
diajukan oleh Pemohon tersebutmerupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter karena hanya satu pihak saja yangmengajukan permohonan mengenai tuntutan pembatalan akta Kelahiran anakPemohon, atas nama VICA OKTA GRACE HIN DJUNAIDI, lahir di Bangkalan,pada tanggal 10 Oktober 2013 anak dari Ayah HIENDARKO dan Ibu IKLIMAyang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBangkalan tertanggal 5 Maret 2014 ;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalildalil permohonan Pemohondapat dikabulkan haruslan
ISMAIL SUGIANTO
14 — 9
KartuKeluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama pemohon tersebut,pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi tersebut mengenalpemohon sebagai tetangga yang menerangkan bahwa ada kesalahan namaPemohon Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan tujuan pemohonmemperbaiki nama dan tempat lahir pemohon agar sesuai dengan KTP, KKdan ljazah pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasikependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslan
8 — 10
yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar adalah data perihal tingkat pendidikan yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kartu Keluargaadalah data resmi tentang anggota keluarga para Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena nama Ayah kandung (binti)Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis didalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga, maka untukkepentingan kepastian hukum penulisan nama Ayah kandung (binti)Pemohon II tersebut haruslan
1.FRENGKI SIHOMBING
2.SURIA DARMA MANALU
102 — 26
atasUndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,maka Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan inikepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untukmencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan aktaperkawinan dan kutipan akta perkawinan diberikan kepada masingmasingsuami dan istri;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dariadanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biayapermohonan yang timbul dalam perkara ini haruslan
YETTI SAMBU
39 — 17
untuk mendapatkan akteperkawinan dimaksud namun oleh karena pernikahan gereja pemohondan bapak Samuel Manumpil (alm) sudah terlalu lama yaitu sejak tanggal6 April 1989, yaitu kurang lebih 32 tahun yang lalu, lagi pula salah satupihak sudah meninggal dunia, maka dari catatan sipil sudah tidak bisamengeluarkan akta perkawinan.11.Bahwa dari pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahanapabila suami Istri, perkawinannya hanya secara agama dan tidak dicatatdi dinas kependudukan dan catatan sipil, maka haruslan
198 — 69
haruslan mendapat hakkewarisan pula;Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa ParaPembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan karenanyaharuslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa atas tuntutan Kuasa Pembanding untukmembatalkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 30/Pdt.P/2018/PAMdn. tanggal 3 April 2018, bukanlah menjadi wewenang Pengadilan Banding,karena upaya hukum untuk kasus voluntair murni dengan produk "Penetapanadalah Kasasi sesuai dengan Penjelasan Pasal 43 ayat
KURNIAWAN KAHAR
28 — 7
28Juni 1996, namun yang sebenarnya adalah Tanggal 28 Juni 1995, hal ini sesualdengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P1) dan Akta Kelahiran (bukti PMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dandidasarkan pada halhal yang diperbolehkan dalam Undangundang sehinggasudah sepatutnya permohon ini dikabulkan; Menimbang bahwa karena permohonan pemohon ini dikabulkan, makasegala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslan
MISNADI
27 — 16
Namun olehPetugas disana disampaikan bahwa perubahan tersebut haruslan denganpenetapan dari Pengadilan Negeri setempat.. Bahwa identitas Pemohon yang akan diubah adalah tanggal lahirPemohon yang ada pada Paspor yang tercatat lahir tanggal 31 Desember1982 diubah menjadi lahir tanggal 01 Juli 1984 sesuai dengan identitasPemohon yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP),dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana terlampir..
11 — 0
UndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jis Kompilasi HukumIslam pasal 14, oleh karenanya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ildapat dinyatakan sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mengetengahkan dalil sebagaimanatersebut dalam kitab lanatut Tholibin juz 4 halaman 354 yang kemudian diambilalin sebagai pendapat majelis yang berbunyi :grippodlag piigai rsa p68 Lol Je TlSGasgt rl .99JIE SB LitgutsArtinya : Dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorangperempuan, haruslan
I Ketut Wardana
23 — 15
Tentang Perkawinan menegaskan bahwa pada asasnya seorang priahanya boleh memiliki seorang istri, sedangkan seorang wanita hanya bolehmemiliki seorang suami namun terdapat pengecualian, didalam Pasal 3 ayat (2)Undangundang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dimana pengadilandapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorangapabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk dapat diberikannya izin kepada Pemohon,untuk beristri lebih dari seorang haruslan