Ditemukan 44595 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
MARIA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
39 — 19
  • Penggugat:
    RAHMAD MARYONO
    Tergugat:
    MARIA
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/RW 03,Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, KabupatenNabire, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;Lawan:Maria, bertempat tinggal di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, KabupatenNabire, sekarang tidak diketahui alamat dankeberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
    Bahwa karena jual beli tersebut di atas hanya tertuang dalamkuitansi dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Beli nya, maka Penggugat tidakdapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertifikat tersebut keKantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nabire);9.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 9 Januari 2020 — Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi (para tergugat)
120 — 40
  • Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi(para tergugat)
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 03-01-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 09-09-2022
Putusan PN SANGATTA Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sgt
Tanggal 23 Mei 2022 — Penggugat:
SURATI CHAMDANI
Tergugat:
FAHRONI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur
36 — 13
  • Penggugat:
    SURATI CHAMDANI
    Tergugat:
    FAHRONI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
SEPRIDA ERWANTI
Tergugat:
1.Rosmita
2.Arye Suparta
3.Kementrian Agraria dan Tata Ruang badan pertanahan nasional
67 — 12
  • Penggugat:
    SEPRIDA ERWANTI
    Tergugat:
    1.Rosmita
    2.Arye Suparta
    3.Kementrian Agraria dan Tata Ruang badan pertanahan nasional
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN),yang beralamat di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman, disebutTurut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor11/Pdt.G/2020/PN Pmn., tanggal O03 Februari 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraNomor 11/Pdt.G/2020/PN Pmn.;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pmn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-02-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553PK/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — KRAKATAU STEEL ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KRAKATAU STEEL ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisimangaraja No. 2Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,2. BADAN PERTANAHAN KOTA CILEGON dahulu MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANKABUPATEN SERANG, berkedudukan di Jalan K.H.Syamaun No. 3 Cilegon,Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi III/para Tergugat IIIll/oara Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Hal. 1 dari 27 hal. Put.
    Tergugat Il yang meminta kepada Tergugat agarmenyelesaikan ganti rugi atas tanah ex HGU No. 1/Kubangsari secaramusyawarah, ditegaskan pula bahwa "selanjutnya apabila tidak segeraada penyelesaian, maka Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional (i.c. Tergugat Il) akan memperbaiki SuratKeputusan Pemberian HGB tanggal 7 Maret 1992 No.151/HGB/BPN/1992 yang digunakan sebagai dasar penerbitan SertifikatHGB No. 2/Kubangsari tercatat atas nama PT. Krakatau Steel (i.cTergugat !)
    Bahwa hal tersebut juga didasarkan pada Keputusan KepalaBPN/Keputusan Menteri Negara Agraria No. 24VIIl1999 tanggal2171999 tentang Pembatalan sebagai HGB No. 2/Kubangsari yangtercatat atas nama PT. Krakatau Steel yang sekarang sudahmenjadi milik negara lagi;.
    No. 553 PK/Pdt/2007C).Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukum perkara a quo telahmelakukan kekhilafan yang nyata dan juga sangat tidak cermatsehingga berakibat maksud dan tujuan ditertibkannya SuratKepututsan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional yang tertuang dalam Surat Keputusannya Nomor 24VIIl1999 tanggal 21 Juli 1999 penafsirannya oleh Judex Juris menjadisangat keliru dan/atau menyimpang.
    Krakatau Steel (Persero)tersebut dan mengembalikan statusnya dalam keadaan semulasebagai tanah Negara (Bukti T.5e = T.II1);Bunyi Diktum Kedua Keputusan Menteri Agraria tersebut oleh JudexJuris dikatakan (dikutip) "status tanahnya sekarang sudah menjaditanah milik negara lagi;Bahwa pengertian tanah negara dan tanah milik negara sangatlahberbeda.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
THAMRIN
Tergugat:
1.ANDI WIJAYA
2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
31 — 18
  • Penggugat:
    THAMRIN
    Tergugat:
    1.ANDI WIJAYA
    2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata
Register : 27-09-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pbg
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
SUGIRAH
Tergugat:
SUGIMAN
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
86 — 16
  • Kalimanah, Kabupaten Purbalingga antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 175M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.676 yang terletak di Kelurahan Mewek RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;
  • Menyatakan Penggugat berhak membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No.676 Kelurahan Mewek RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga di Kantor Kementrian Agraria
    Penggugat:
    SUGIRAH
    Tergugat:
    SUGIMAN
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
    Pandjaitan Nomor 111Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurbalingga tanggal 27 September 2019 Nomor : 157/SK9/2019,S@DAQAl 2 22222 222 === == PENGGUGAT;LAWAN:Sugiman, Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mewek RT. 02 RW. 01, KecamatanKalimanah, Kabupaten Purbalingga, sekarang tidak diketahulkeberadaannya, Sebagal TERGUGAT:Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kabupaten Purbalingga
    atas telah disepakati Penggugat dan Tergugat,sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah membayar lunas tanah tersebut sebasar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 3Maret 2009 dan Tergugat telah menyerahkan asli Sertipikat hak milik (SHM) No.676 kepada Penggugat ;Bahwa Penggugat berkeinginan membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No.676 atas nama Sugiman (Tergugat) menjadi Sugirah (Penggugat)melalui KantorKementrian Agraria
    Bahwa untuk selanjutnya setelan Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sahatas tanah dimaksud, Penggugat mohon diberi izin untuk balik nama sertipikat diKantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga (Turut Tergugat), sehingga Sertipikat tanahyang semula atas nama Sugiman (Tergugat) dibalik nama menjadi atas namaSugirah (Penggugat);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Purbalingga untuk membuka persidangan
    Menyatakan Penggugat berhak membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM)No.676 Kelurahan Mewek RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kalimanah, KabupatenPurbalingga di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga (Turut Tergugat) dari atas namaSugiman (Tergugat) menjadi atas nama Sugirah (Penggugat);5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik(SHM) No.676 atas nama Sugiman (Tergugat) menjadi nama Penggugat(Sugirah);6.
    Namun demikian oleh karenaTergugat tidak diketahui keberadaannya dan untuk tertiobnya administrasi perkara ini,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 PP Nomor 10/1961 j.o PP No. 24/1997,Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 125, Pasal 118 HIR
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 27-02-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 156/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 18 Maret 2024 —
Terbanding/Tergugat : SANUSI
Terbanding/Turut Tergugat I : MUTINI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Desa Tegalweru, Kecamatan Dau,Kabupaten Malang
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
22 — 11

  • Terbanding/Tergugat : SANUSI
    Terbanding/Turut Tergugat I : MUTINI
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Desa Tegalweru, Kecamatan Dau,Kabupaten Malang
    Terbanding/Turut Tergugat III : Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
UDI MULYONO
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
25 — 9
  • Penggugat:
    RAHMAD MARYONO
    Tergugat:
    UDI MULYONO
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Rahmad Maryono, lahir di Biak tanggal 23 Maret 1977 bertempattinggal di Jalan Suci RT 15 / RW 03 Kelurahan SiriwiniDistrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:Udi Mulyono, bertempat tinggal di Kampung Sriwini, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatdan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Kementerian Agraria
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalamkuitansi, dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidakdapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut keKantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nabire;10.
    penetapan Ketua Pengadilanyang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala KantorPertanahan;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan datasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebutmeliputi perubahan data fisik dan dapat juga meliputi perubahan data yuridis;Menimbang bahwa definisi mengenai data fisik dapat berpedoman padaketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agraria
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 612/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
LUSI SIREGAR
Tergugat:
1.Rudy
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara
82 — 24
  • Penggugat:
    LUSI SIREGAR
    Tergugat:
    1.Rudy
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara
    Para Advokat danPenasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya JakartaUtara (LBHHIR JakUt) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 10 September 2019, sebagai Penggugat;LawanRUDY, beralamat di Tipar Cakung No. 35 Rt.013, Rw.005, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan, Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KotaAdministrasi
    bukti tulisan berupa foto copy tersebut telah diberimeterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinyasesuai:Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Suratsurat, Kuasa HukumTergugat juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Achmad Dimyathye:e Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;e Bahwa saksi yang melakukan pengurusan sertifikat hak pakai melaluiprogram prona dari kementerian agraria
    , bahwa menurut Tergugat dengan tidak ditariknya penjualsebagai para pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kurangpihak (plurium litis consortium);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalamrepliknya menyatakan gugatan Penggugat tidak kurang pihak, karena jual belisudah terjadi secara sah antara Penggugat dengan ibu Nasuha dan jual belltersebut sudah dibayar lunas oleh Penggugat, sehingga tidak perlu menjadikanibu Nasuha sebagai Turut Tergugat, akan tetapi Kementerian Agraria
    Utr.jual beli dan saksi yang mengurus proses pengurusan sertifikat hak pakaimelalui program prona dari kementerian agraria dan salah satu kelengkapanuntuk mengurus sertifikat adalah Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan RumahDiatas Tanah Negara tanggal 7 September 2005 (bukti T5 = P7);Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukanoleh Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.
    Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli dan saksi hanyamenguruskan proses pengurusan sertifikat hak pakai melalui programprona dari kementerian agraria;2.
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 20-09-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penggugat:
TURBA KRISNA SIAGIAN
Tergugat:
KAMSO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
56 — 0
  • Penggugat:
    TURBA KRISNA SIAGIAN
    Tergugat:
    KAMSO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-05-2021 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pdt/2021
Tanggal 5 Mei 2021 — BUDIWIJONO, DKK Lawan PUNTA ARDIANA
186 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGAWI, tersebut;
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 183/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
sahala lumban tobing
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi
71 — 19
  • Penggugat:
    sahala lumban tobing
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi
    Makasar jakarta Timur13570 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor008/RBP/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020,yang selanjutnya disebutsebagai PenggugatLawanMenteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia cq Kantor Wilayah Agraria Dan TataRuang (atr) Badan Pertanahan Nasional (bpn) ProvinsiJawa Barat cq. Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang (atr)Badan Pertanahan Nasional (bpn) Kabupaten Bekasi,tempat kedudukan Komplek Lippo Cikarang Blok B4, JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3516 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA, dk. ;
215 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA, dk. ;
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA,berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, yang diwakili olehFREDDY A KOLINTAMA, ST.
    PEMERINTAH R.I cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cg. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESIHalaman 5 dari 7 hal. Put.
    PEMERINTAH R.I cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESIUTARA tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh H.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 12 Februari 2015 — AHMAD SHOLEH ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN ;
61 — 11
  • SUYADI, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 16 Maret 2012, yang menerima SUUT; ----------------------14. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAWAN, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 26 Maret 2012, yang menerima SUUT; ---------------------15. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MESERI/P.RATEMO, uang
    sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional A/N.
    Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 23 Maret 2012, yang menerima SUUT; ---------------------18. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari M.
    KOJIN, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 15 Maret 2012, yang menerima SUUT; ---------------------19. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari B. SIARI, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 6 Maret 2012, yang menerima SUUT; -----------------------------------20. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari P.
    LASIADI, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 4 Maret 2012, yang menerima SUUT. -----------------------21. Rincian pengeluaran PRONA Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang beserta kwitansinya ; -----------------------------------------------------------------------------22.
    (PRONA) program Agraria Nasional A/N.
    KOJIN, uang sejumlahSatu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA)program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 15 Maret 2012, yangmenerima SU UT; 19 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari B. SIARI, uang sejumlah SatuJuta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA)program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 6 Maret 2012, yangmenerima SU UT; Putusan No. 96/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Halaman 5 dari 11220 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari P.
    Massal(PRONA) program Agraria Nasional A/N.
    KOJIN, uang sejumlahSatu Juta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA)program Agraria Nasional, Rembun, tanggal 15 Maret 2012, yangmenerima SU UT; 19 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari B. SIARI, uang sejumlah SatuJuta Rupiah, untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA)program Agraria Nasional, Dampit, tanggal 6 Maret 2012, yangmenerima SU UT; 20 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari P.
    KOJIN, uang sejumlah Satu Juta Rupiah,untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional,Rembun, tanggal 15 Maret 2012, yang menerima SU UT; 19 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari B. SIARI, uang sejumlah Satu Juta Rupiah,untuk pembayaran Biaya Sertipikat Massal (PRONA) program Agraria Nasional,Dampit, tanggal 6 Maret 2012, yang menerima SU UT; 20 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari P.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbs
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
81 — 20
  • Penggugat:
    ERDY DENY
    Tergugat:
    1.SABRI INSAN
    2.FAJRIS RAJO BANDARO
    3.DEDI ASMADI
    Turut Tergugat:
    1.EDI NUR
    2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
Pengadilan PN MANADO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-08-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN MANADO Nomor 360/Pdt.G/2019/PN Mnd
Tanggal 4 Februari 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA
116 — 39
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 03-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-11-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 17/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
Nurhayati
Tergugat:
Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten pesisir Selatan
Intervensi:
MUHAMMAD ROEM
180 — 31
  • Penggugat:
    Nurhayati
    Tergugat:
    Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten pesisir Selatan
    Intervensi:
    MUHAMMAD ROEM
Pengadilan PN Penajam Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-04-2023 — Putus : 03-11-2023 — Upload : 24-03-2024
Putusan PN Penajam Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj
Tanggal 3 Nopember 2023 — Penggugat: Jumarna Tergugat: Sarmani Turut Tergugat: Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara
141 — 61
  • Penggugat: JumarnaTergugat: Sarmani Turut Tergugat: Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 25-05-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PT PADANG Nomor 131/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 21 Juni 2023 — Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM
45 — 36
  • Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM