kepada saksi korban Saefudin binParyono bahwa jika uang pesangonya nanti turun aakan dipotong sebesar20 % untuk Disnaker karena alasan terdakwa pemotongan tersebut untukKantor Disnaker selanjutnya mengatakan kalau memang untuk Disnakersaksi korban setuju ;Bahwa setelah hal tersebut diatas disetujui kemudian terdakwa SUKAMTObin MUHTAROM menyampaikan permohonan pengunduran diri atas namasaksi korban Saefudin bin Paryono dan memohon pihak perusahaan agarsaksi korban Saefudin bin Paryono mendapatkan kebijaksanaan

yangselanjutnya dilakukan perundingan secara BIPARTIT yang menyepakatibahwa mulai tanggal 28 Oktober 2009 saksi korban Saefudin bin Paryonoresmi mundur dari karyawan perusahaan PT Saniharto Enggal Harjo denganmendapatkan uang kebijaksanaan Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah) ;Bahwa Bahwa setelah terdakwa SUKAMTO bin MUHTAROM menerimauang kebijaksanaan milik saksi korban Saefudin bin Paryono dari perusahaanPT Saniharto Enggal Harjo menghubungi saksi korban Saefudin bin Paryonoyang memberitahukan bahwa

Demaktidak pernah melakukan pemotongan uang kebijaksanaan milik Saefudin ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;104. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskanPiutang 5 222222 nn none nnn ene n nen nee ne en eeeBahwa dari hasil persidangan telah nyata bahwa terdakwa SUKAMTO binMUHTAROM telah mengatakan kepada Saefudin mengaku uang tersebutakan digunakan untuk kantor Disnaker Kab.

Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja harian;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena selesainya pekerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 18 Januari 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kebijaksanaan

bahwa selanjutnya, Pasal 32 ayat (4) UU KUP mengatur bahwa,"Termasuk dalam pengertian Pengurus sebagaimana dimaksud dalamayat I huruf (a) adalah orang yang nyatanyata mempunyai wewenangikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalammenjalankan perusahaan."

KW memang nyatanyata memilikikewenangan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan dan/atau turut serta dalam rangkamenjalankan kebijakan perusahaan, antara lain dengan menandatangani kontrak dengan pihakketiga dan menandatangani cek.bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa SaudaraSdr.

bahwa penjelasan resmi dari ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf (a) UU Penagihan Pajak diatasmenegaskan bahwa,"Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan:e = untuk Perseroan Terbatas, kepada Pengurus yang meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham tertentu, danorangorang yang nyatanyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan Perseroan." bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan pengertian dan definisi sebagaimana telahdijelaskan

KW seharusnya tetap berwenang untukmenandatangani surat banding dalam kapasitasnya sebagai karyawan perusahaan, yangwalaupun namanya tidak tertera di dalam akta perusahaan namun nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalammenjalankan Perseroan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UU Pengadilan Pajak.bahwa untuk mendukung argumentasinya, Pemohon Banding menyampaikandokumen berupa: Pemberitahuan Spesimen tandatangan cek ke bank, Contohkorespondensi

KW mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusandalam menjalankan perusahaan sebagaimana layaknya Pengurus, sehinggatanggungjawab yang dapat dibebankan kepada Saudara Sdr.

No.56 K/TUN/01Bahwa selama musim hujan atau tidak adanya sarana kerja, Pekerjatidak pernah bekerja dan otomatis Pekerja tidak akan menerima upah satu senpun ;Bahwa keadaan ini telah berjalan bertahuntahun lamanya dan tidakpernah ada masalah/tuntutan yang timbul dari para Pekerja, yang mana telahjelas oleh Pekerja sejak awal Pekerja bekerja di perusahaan bahwa upah hanyaditerima apabila Pekerja bekerja ;Bahwa selanjutnya pada posisi perusahaan membaik perusahaanmemberikan upah berdasarkan kebijaksanaan

Ini juga hanya merupakan kebijaksanaan, bukan satu keharusan,karena Pekerja saat itu sudah menganggur dan makan upah buta + uangmakan sejak awal tahun tersebut.

Bukan berarti Penggugat tidakmengindahkan acara sidang tersebut, Penggugat mohon untuk dimaklumi ;Bahwa dengan demikian maka kebijaksanaan yang Penggugat berikankepada para Pekerja yang telah menganggur berbulanbulan lamanya sudahlebih dari cukup dan apalagi tidak adanya rasa syukur serta terima kasih kepadaperusahaan, sepantasnya Penggugat mohon agar semua tuntutan Pekerja yangtidak berdasar ditolak, demikian pula dengan putusan Tergugat ;Bahwa tidak ada keterikatan kerja antara Pekerja dengan Penggugat

Kebijaksanaan yangdiberikan Penggugat kepada Pekerja adalah berupa kebijaksanaan bukan satukeharusan ;Bahwa tidak ada hak Pekerja menuntut Penggugat apabila Penggugattelah memberikan kompensasi upah 3 bulan tambahan setelah sekian lamaPekerja menganggur.

Pekerja selaku Pekerja Harian Lepas/Pekerja Musimanyang hanya ingin mereguk keuntungan diatas kehancuran perusahaan ;Bahwa tuntutan para Pekerja yang tidak berdasar, yang hanya bersifatmencaricari dan mengadaada, apabila dengan meminta biaya pengobatan,THR dan sebagainya, sangat tidak pantas dilakukan dengan kemampuanperusahaan memberikan kebijaksanaan dan kompensasi tiga bulan sudahharus disyukuri, karena perusahaan dengan sisa kemampuan yang ada masihmau memberikan, mengingat perusahaan sudah tidak

Sus PHI /2014 PN PAL ,Pasal 1Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan kontrak yang masa kontrak telah berahir dantidak diperpanjang lagi yang oleh Tergugat bersedia memberikan Uang kebijaksanaan danoleh Para Penggugat telah menerima baik jumlah sebagaimana tersebut dalam pasal 2Perjanjian ini;Pasal 2Bahwa adapun Uang kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas diberikanmasing masing kepada Penggugat I sebesar Rp.11.000.000,(sebelas jutarupiah),Penggugat IT sebesarRp.5.000.000, ( Lima juta

rupiah)dan PenggugatIll sebesar Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah) dan/atau total seluruhnya sebesarRp.19.000.000, ( Sembilan belas juta rupiah);Pasal 3Bahwa dengan pemberian Uang kebijaksanaan sebagaimana tersebut diatasmaka terhadapperselisihan hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai,sekaligusHubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berahir menurut Hukum;Bahwa dengan kesepakatan Damai tersebut di atas maka PARA PIHAK telah mengakhiripersengketaan di Pengadilan Hubungan

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 973/HR-IR/XII/2022 dan efektf berlaku terhitung tanggal 20 Desember 2022;
3. Menyatakan Penggugat telah membayar lunas seluruh hak Tergugat atas kompensasi phk berupa uang pisah dan uang kebijaksanaan;
4. Menetapkan Penggugat tidak berkewajiban atas pembayaran

Bukti Terlampir), namun Pemohon Kasasi tidak mendapatjawaban atau tanggapan dari Termohon Kasasi melainkan menerima panggilansidang a quo;Bahwa oleh karenanya, Termohon Kasasi sudah sepatutnya dinyatakanmengundurkan diri sejak tanggal Demosi yang tidak diterimanya dan hanyaberhak mendapatkan uang kebijaksanaan atau kompensasi Uang Pisahberdasarkan ketentuan Pasal Pasal 162 Ayat (1) jo.

Bukti P2),maka struktur upah yang melekat pada jabatan terakhir sebagai HeadCollection hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), yangseharusnya menjadi dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlahuang kebijaksanaan atau Kompensasi Uang Pisah kepada TermohonKasasi hanya sebesar Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh limaribu Rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Bukti P5;e Bahwa tindakan demosi dan penerapan atau penyesuaian struktur upahdengan jabatan Termohon Kasasi terkhir sesuai

Bukti P5) sebagaimanayang diuraikan dalam Jawaban (Konpensi) dan gugatan balasan/Rekonpensi yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;Bahwa selain daripada itu, terdapat kesalahan atau kekeliruan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam menetapkan gaji atau penghasilan yangditerima oleh Termohon Kasasi sebelum sebagai dasar untuk menghitungjumlah Uang Kebijaksanaan atau Kompensasi Uang Pisah, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamaadalah tidak sah dan sudah memenuhi

Bukti P5), dan Pemohon Kasasi tidakmempunyai kewajiban untuk membayar pesangon dan ganti kerugian dalambentuk apapun selain daripada uang kebijaksanaan yang diatur Pasal 156Ayat (4) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Termohon Kasasisebagaimana diuraikan dalam gugatan konpensi dan / atau pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama a quo;5 Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan Termohon Kasasi telah mengundurkandiri karena menolak demosi dan tidak melakukan pekerjaannya sejak tanggalditerbitkan Surat

Keputusan tanggal 26 Mei 2014, Nomor MIFSD/00008/SKHRD/V/2014 tentang Demosi Karyawan, atau setidak tidaknya padatanggal Anjuran Mediator, maka Termohon Kasasi hanya berhak untukmendapat uang kebijaksanaan minimal (satu) bulan Upah terakhir sebesarRp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), setidak tidaknya uang kebijaksanaanatau kompensasi Uang Pisah yang telah dipersiapkan oleh Pemohon Kasasi(ih.

Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjaminpenyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna(2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan danpembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan PegawaiNegeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melaluipembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistemkarier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.Bagian KeduaKebijaksanaan ManajemenPasal 13(1) Kebijaksanaan

manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapannorma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitassumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan,kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.(2) Kebijaksanaan manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintah.(3) Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) dan memberikan pertimbangan

Maria selakuSDM Cabang koja untuk Efektif tanggal 10 Oktober 2009;Bahwa Pengunduran diri yang dilakukan perkerja sebagaimana di atas,telah sesuai dengan tata cara pengunduran diri yang diatur dalam Pasal61 ayat 1 PKB, yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri 1(satu)bulan (30 hari) sebelumnya;Bahwa oleh karena itu tuntutan perkerja atas uang pisah dapatdipertimbangkan dan mengingat masa kerja 12 tahun 3 bulan, makasesuai dengan lampiran Pasal 61 ayat (1) PKB, perkerja berhak atasuang kebijaksanaan

Ramayana Lestari Sentosa memberikanuang kebijaksanaan sebesar 3,5(tiga setengah) bulan upah kepadaperkerja Sdr Pipin Suryati atas penguduran diri;2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas ajuranHal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.SusPHI/201412.13.14.15.16.17.18.19.tersebut di atas selambat lambatnya dalam Jangka waktu 10(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan:a.

Agar pihak Pengusaha PT Ramayana Lestari Sentosa memberikanuang kebijaksanaan sebesar 3,5 (tiga setengah) bulan upah kepadaperkerja Sdr Pipin Suryati atas penguduran diri;2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas ajurantersebut di atas selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepluh)hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan:a.

Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uangkebijaksanaan sebesar Rp4.460.400,00 (empat juta empat ratus enampuluh ribu empat ratus rupiah)";Bahwa karena Judex Facti telah memutuskan "Menghukum Tergugatmembayar kepada Penggugat uang kebijaksanaan sebesarRp4.460.400,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu empat ratusrupiah)", maka secara hukum Termohon Kasasi/Tergugat wajib untukmambayar uang kebijaksanaan (hutang) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2009;Bahwa pertimbangan

Nomor 731 K/Pdt.SusPHI/201410.undangundang);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka hak PemohonKasasi/Penggugat, atas uang kebijaksanaan (hak yang lahir karenaundangundang), telah lahir (jatuh tempo/due and payment) pada saattanggal 10 Oktober 2009, dan Pemohon Kasasi/Penggugat berhak atasganti kerugian dimaksud (bilamana Termohon Kasasi/Tergugat lalai/wanprestasi) berdasarkan antara lain Pasal 1243 Kitab UndangUndangHukum Perdata jis.

Asep Ruhiat dkk 58orang) uang pesangon diberikan 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan penggantianhak sebesar sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah kebijaksanaan Direksi1 x sesuai ketentuan uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan 3 bulangaji terakhir, dan selama belum ada putusan/penetapan PHK dari PengadilanHubungan Industrial pihak pengusaha wajib memberikan hak normatif kepadapekerja.3.

Disamping pemberian kompensasi sesuai ketentuannormatif perundangundangan, dan tambahan kebijaksanaan Direksi bagi Karyawan18.19.yang menerima PHK sebagai sebagai berikut :a. Uang pesangon sebesar 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2)b. Uang penghargaan masa kerja x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) )c. Uang penggantian hak x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)Tambahan Kebijaksanan Direksi memberikan :d.

(Bukti P 9)Sebanyak 1 orang karyawan telah dibayar sesuai penawaran paket mediasi yaituuang pesangon 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) ditambah kebijaksanaan Direksi 3 (tiga) bulan gaji. (Bukti :P 10).c. Sebanyak 1 orang sedang dalam proses sambil menunggu penyelesaian tugas dantanggungjawab yang bersangkutan.d.

(Bukti P 11)Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009, telah melaksanakan perundinganpertama TRIPARTIT dan Pengusaha masih memberikan kebijaksanaan menawarkankompensasi diatas normatif Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ditambahkebijaksanaan Direksi memberikan tambahan sebesar 2 bulan gaji.

Perusahaan/Pengusaha menawarkan kompensasi diatas ketentuannormatif Pasal 164 ayat (3) dan Direksi memberikan kebijaksanaan tambahan dariyang ditawarkan sebelumnnya 2 bulan gaji menjadi 3 bulan gaji.

Bahwa sudah ada uang kebijaksanaan yang cair sebanyak 5 orang tanpaSampai ke Pengadilan;7. Bahwa berdasarkan......... dst...........Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melaluiKuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13November 2018sebagai berikut ;A.

Surat0042/HR&GA/PK/2013, tertanggal 27 Februari 2013 Pasal 4 Mutasiayat (1) Perusahaan atau Pihak Pertama (I) mempunyai hak danwewenang penuh terhadap penempatan kerja Pihak Kedua (Il), padasuatu jabatan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan,ayat (2) Pihak Kedua bersedia dimutasikan dari satu tempat ketempat yang lain, pada bagian yang lain dalam lingkunganperusahaan atau diluar kota pada cabangcabang perusahaantergantung dengan kebijaksanaan perusahaan.b.

Bahwa TERGUGAT pernah mengeluarkan uang kebijaksanaan tidaklahdapat dijadikan rujukan oleh PENGGUGAT, bahwa secara yuridispekerja/oburuh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, tidakberhak atas pemberian uang masa kerja.

dan sudah mencairkan Jamsostek;Bahwa uamg kebijaksaan diterima setelah dilakukan Mediasi di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;Bahwa uang kebijaksanaan yang saksi terima empat jutaan lebih;Bahwa saksi saat ini sudah bekerja ditempat lain;Bahwa saksi setelah berhenti bekerja di PT THamrin Brothers, ijazah aslidikembalikan dan diberikan surat pengalaman kerja;Bahwa seingat saksi yang menerima uang kebijaksaan waktu di Mediasi ituada 5(lima) atau 6(enam) orang;Bahwa setahu saksi di

BuktiT11 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya) Surat HR POLICYPedoman Pemberian Uang Kebijaksanaan No: 08/PolHR/IV/2018;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1 sampai dengan T11 tersebuttelah dicocokkan aslinya dan telah di beri meterai, kecuali bukti Surat bertanda T9,dan T10 tidak ada aslinya;Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Kuasa Hukum Tergugat jugamengajukan 2(dua) orang saksi yaitu :1.

ASEP HERI Bin EMEN Als ASEPKUTIL, Terdakwa IIl ASEP ROHANDA Bin WANGSA, serta sepakat untukmengambil dan meminta kembali uang kebijaksanaan dari Sdr.H.IPINsebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat mendatangirumah saksi korban DADAN dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepedamotor dan membawa senjata tajam, Terdakwa IV DEDEN Als EDEN BinH.OMAN mebawa senjata tajam golok, saksi .WAWAN Als BOMBOMmembawa senjata tajam samurai dan Terdakwa II.

Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang7melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yangdilakukan dengan cara :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketikasaksi korban MAMAT dansaksi korban ENTANG Als KUNINGmendatangi pemilik kebun cengkeh dan menawarkan jasa untukmenjaga kebun cengkeh yang berada di daerah BIN KampungArcamanik Desa Mekarwangi namun majikan Para Terdakwa (Sdr.H.IPIN) tidak memakai jasa saksi korban MAMAT dan ENTANG danmajikan para Terdakwa memberikan uang kebijaksanaan

ASEP HERI Bin EMEN Als ASEPKUTIL, Terdakwa II ASEP ROHANDA Bin WANGSA, serta sepakat untukmengambil dan meminta kembali uang kebijaksanaan dari Sdr.H.IPINsebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat mendatangirumah saksi korban DADAN dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepedamotor dan membawa senjata tajam, Terdakwa IVDEDEN Als EDEN Bin H.OMAN mebawa senjata tajam golok,saksi .WAWAN Als BOMBOM membawa senjata tajam samurai danTerdakwa II. ASEP HERI Bin EMEN Als.

(satujuta rupiah) itupun untuk uang kebijaksanaan dan melaranguntuk menunggu kebub cengkeh tersebut ;Bahwa benar setelah keesokan harinya sepulang daripemancingan saksi melewati rumah saksi Mamat sudah banyakorang yang kemudian saksi menghampiri terdakwa Deden dantanpa banyak bicara saksi langsung dicekik dan dipukul denganmenggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali kearahbagian pipi kiri atas bagian kanan kepala ;Saksi DADAN RUSTANDI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut

(satu juta rupiah) sebagaiuang kebijaksanaan, akan tetapi saksi Mamat dan saksi Entangminta uang sebesar Rp.3.000.000.

kesepakatan para pihak, dan perjanjian tersebut telah diterima olehPenggugat/Termohon Kasasi terbukti berdasarkan perjanjian tersebut telah dilaksanakanberdasarkan maksud dari perjanjian tersebut, yang oleh Penggugat/Termohon Kasasimulanya melaksanakan pekerjaan berdasarkan maksud perjanjian dengan baik tetapiselanjutnya Penggugat/Termohon Kasasi tidak melaksanakan kerjanya dengan baik tetapimalas dan lamban, dengan kenyataan kinerja Penggugat tersebut tentunya perusahaanberwenang untuk mengambil kebijaksanaan

Bahwa selama bekerja pada bagian yang diperjanjikan tersebut Termohon Kasasi tidakmenunjukan kinerja yang baik maka beralasan untuk dipindahkan kebagian yang lainnyatanpa mengurangi gaji pokok atau haknya atas upah dan tunjangan lainya tetap sama,kebijaksanaan tersebut sematamata merupakan kewenangan Tergugat/Pemohon Kasasi.3.

Agung yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan memutuskan halhal sebagai berikut:e Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut.e Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMakassar No. 02/Pdt.Sus PHI/2016/PN.Mks.Mengadili sendirie Menolak gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atauJika yang mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Demikianlah Memori Kasasi ini kami ajukan, atas perhatian serta kebijaksanaan

Foto copy rincian total pelunasan pinjaman atas nama Nefi Laili Nurjayantidiberi tanda bukti P22;Foto copy riwayat transaksi pinjaman periode O7 Juni 2021 atas namanasabah Nefi Laili Nurjayanti, diberi tanda bukti P23;Menimbang bahwa bukti P1 sampai dengan P23 telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan masingmasing bukti tersebut telah bermaterai cukup;Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksisaksi;Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa;Foto copy permohonan kebijaksanaan

pelunasan/ penyelesaian diberitanda T 1;Foto copy menanggapi surat SP3 no 172/BPR BKK/II/V/2021 18 Mei 2021dan permohonan kebijaksanaan pelunasan/penyelesaian di beri tanda T2;Foto copy permohonan kebijaksanaan pelunasan/ penyelesaian tanggal 27Agustus 2020 diberi tanda T 3;Foto copy permohonan kebijaksanaan pelunasan/ penyelesaian tanggal 7Agustus 2020 diberi tanda T 4;Foto copy permohonan kebijaksanaan pelunasan/ penyelesaian tanggal 7Juni 2020 diberi tanda T 5;Foto copy permohonan kebijaksanaan

kredit Nomor:321/BPRBKK/II/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 (P10) danPerubahan/addendum perjanjian kredit atas nama Debitur Nefi Laili Nurjayantitanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 321/BPRBKK/II/VIII/2018.Menimbang bahwa perbuatan Tergugat telah digolongkan sebagaiwanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitumke 2 (dua) gugatan Penguggat haruslah dikabulkan;Menimbang bahwa di dalam jawabannya intinya Tergugat mengakuiberhutang kepada Penggugat tetapi Tergugat meminta kebijaksanaan

bukti T6 kepada PT BPR BKK Karangmalang karenausahanya lagi pailit untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.Menimbang bahwa meskipun demikian pihak Tergugat di dalam surat buktiyang sudah di pertimbangkan di atas telah secara suka rela dengan kesadarandan tanpa paksaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit dengan Penggugatdan sebagaimana telah dinyatakannya sah perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat tersebut serta Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, maka tentangpermohonan kebijaksanaan

2011tanggal 23 Maret 2011 perihal pemberitahuan yang intinya mengakhirihubungan kerja karena performance dan tingkat kedisiplinan pekerja(Penggugat) selama bekerja, berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Perjanjian KerjaNomor 001/HRD/PKWT/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 juncto Pasal 61 ayat1d UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara lisan untuk mengakhirihubungan kerja maka Tergugat mentransfer hakhak pekerja sesuai dengankesepakatan yaitu upah bulan Maret 2011 dan uang kebijaksanaan

61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungankerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;Menimbang, bahwa sejak tanggal 23 Maret 2011 tergugat telah mengakhirihubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan surat Pemberitahuan Nomor002/21032011/2011 karena selama penggugat bekerja pada tergugat Performancedan kedisiplinan Penggugat (Vide P2 dan vide bukti T4);Menimbang Tergugat telah memberikan uang Kebijaksanaan

Negeri Surabaya Pemeriksa perkara a quo dalam memberikanpertimbangan hukum terhadap Produk Bukti T4D di atas telah dilakukan terlalusummir dan atau tanpa usaha yang sungguhsungguh untuk mencari kebenaranbaik secara materiil maupun formil;Bahwa, perlu ditegaskan kembali, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakatbaik secara lisan maupun sesuai kesepakatan tertulis untuk mengakhiri hubungankerja maka Tergugat Mentransper hakhak pekerja sesuai dengan kesepakatanyaitu upah bulan Maret 2011 dan uang kebijaksanaan

satu bulan upah dikirim keRekening Penggugat melalui Bank Mandiri pada akhir bulan maret 2011 ataspermintaan pekerja dan dalam Replik Penggugat disebutkan pada point 3 Hal, 2(dua) ...Tergugat mengakui menerima uang kebijaksanaan satu bulan upahsebagai pesangon pengakhiran Hubungan Kerja dengan Tergugat;Hal. 11 dari 15 hal.

satu bulan upah dan Penggugat telah tidakmelaksanakan kewajibannya seperti sediakala;19 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas utamanya karena Termohon Kasasitelah sepakat dan menerima uang kebijaksanaan satu bulan upah dan Penggugattelah tidak melaksanakan kewajibannya seperti sediakala, maka PertimbanganHukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Pemeriksa perkara a quo yang menyatakan:Menimbang berdasarkan pertimbangan dan ketentuan di atas serta buktibukti

DJOKO RIANTO, Sadr.DJASMER NAPITUPULU dan ROBBY PIETER NAYA berupa upah bulanPebruari 2005, sisa upah bulan Januari 2005 serta uang kebijaksanaan 1bulan upah dengan perincian sebagai berikut :a. Sdr.

DJOKO RIANTO : Sisa upah bulan Januari 2005 (16 hari) :Kerja 16/30 x Rp. 710.000, = Rp. 378.666, Upah bulan Pebruari 2005 = Rp. 710.000, Upah kebijaksanaan 1 bulan upah = Rp. 710.000.Jumlah = Rp. 1.798.666,Terbilang : Satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratusenam puluh enam rupiahb. Sdr. DJASMER NAPITUPULU : Sisa upah bulan Januari 2005 (23 hari) :Hal 4 dari 4 hal. Put.

No.022 PK/PDT.SUS/2008Kerja 23/30 x Rp. 710.000, = Rp. 544.333, Upah bulan Pebruari 2005 = Rp. 710.000, Upah kebijaksanaan 1 bulan upah = Rp. 710.000.Jumlah = Rp. 1.964.333,Terbilang : Satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratustiga puluh tiga rupiahc. Sdr.

ROBBY PIETER NAYA: Sisa upah bulan Januari 2005 (25 hari) :Kerja 25/30 x Rp. 710.000, = Rp. 591.666, Upah bulan Pebruari 2005 = Rp. 710.000, Upah kebijaksanaan 1 bulan upah = Rp. 710.000.Jumlah = Rp. 2.011.666,Terbilang : Dua juta sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiahIll. Putusan ini bersifat mengikat baik bagi Pengusaha maupun Pekerja ;VI.

BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;50. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni 2010;51. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama MARSAN Bin TISIN tanggal 23 Juni 2010;52. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN Bin H.

BONIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) an. H. BISAN Bin H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;53. Surat Pernyataan Penggarap DAWIS Bin PIIH dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS Bin PIIH;54. Foto copy Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;55. Foto copy hasil olah TKP Tanah;56. Foto copy legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;57. Foto copy Putusan MA Kasasi TUN Nomor 193/TUN/2008 dimenangkan oleh Terlapor;58.

BONIN dan KwitansiUang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan kwitansiuang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni2010;Hal 5 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.51 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dankwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama MARSAN Bin TISINtanggal 23 Juni 2010;52 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H.

BONINdan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) an. H. BISAN Bin H.

BONIN dan KwitansiUang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010.Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dankwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23Juni 2010.Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dankwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nnna MARSAN Bin TISINtanggal 23 Juni;Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN Bin H. BONINdan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama H.

BONIN dan KwitansiUang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan kwitansiuang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni2010;Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dankwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama MARSAN Bin TISINtanggal 23 Juni 2010;5253545556575859Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN Bin H.

BONINdan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) an. H. BISAN Bin H. BONINtanggal 23 Juni 2010;Surat Pernyataan Penggarap DAWIS Bin PIIH dan kwitansi uangkebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS Bin PITH;Foto copy Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;Foto copy hasil olah TKP Tanah;Foto copy legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;Foto copy Putusan MA Kasasi TUN Nomor 193/TUN/2008 dimenangkanoleh Terlapor;Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R.

Disamping pemberian kompensasi sesuaiketentuan normatif perundangundangan, dan tambahan kebijaksanaan Direksi bagiKaryawan yang menerima PHK sebagai sebagai berikut :a. Uang pesangon sebesar 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2);b. Uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3);c. Uang penggantian hak 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Tambahan kebijaksanan Direksi memberikan :d.

Kebijaksanaan Direksi memberikan tambahan uang penghargaan masa kerja 1 xsesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 3 bulan gaji terakhir;c. Pendaftaran kesediaan Pemutusan Hubungan Kerja dibuka sejak tanggal 9 s/d 11Desember 2009 dan berakhir Pkl. 17.00 WIB;d.

Sebanyak 1 orang karyawan telah dibayar sesuai penawaran paket mediasi yaituuang pesangon 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2). uang penghargaan masakerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) ditambah kebijaksanaan Direksi 3 (tiga) bulan gaji. (Bukti: P10);c. Sebanyak 1 orang sedang dalam proses sambil menunggu penyelesaian tugas dantanggungjawab yang bersangkutan;d.

(Bukti P 11)Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009, telah melaksanakanperundingan pertama TRIPARTIT dan Pengusaha masih memberikan kebijaksanaanmenawarkan kompensasi di atas normatif Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003ditambah kebijaksanaan Direksi memberikan tambahan sebesar 2 bulan gaji.

karyawanselaku Para Tergugat dianggap mengetahui dan telah siap menanggung resiko ataspencabutan kebijaksanaan Direksi tersebut;Bahwa dengan dibuatnya Surat Penolakan Anjuran Mediator olehPengusaha/Perusahaan tanggal 13 Januari 2010, maka kebijaksanaan Direksi tentangtambahan Kompensasi PHK telah dicabut dan oleh karena itu Kompensasi PHK kepadaAsep Ruhiat 58 orang karyawan selaku Para Tergugat diberikan sesuai Ketentuan UUNo. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) dengan perincian sebagai berikut :a.

Melaksanakan Perencanaan Teknis, pembangunan dan pengelolaan,pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum serta pemberianrekomendasi perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkanoleh kepala.b. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaanumum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala.c.

(+ Rp3.500.000.000,) nyaris runtuh dan didorong oleh rasatanggung jawab segera melakukan langkahlangkah pengamanan sesuaidengan bidang tugasnya yang tertera dalam Surat Keputusan BupatiBrebes No. 040 Tahun 2001 hurup (a) tentang Uraian Tugas PejabatStruktural Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Terdakwa selakuKepala UPTD Bantarkawung mempunyai Tugas melaksanakanPerencanaan Teknis, Pembangunan dan Pengelolaan, Pembinaan Teknisdi bidang Pekerjaan Umum serta pemberian rekomendasi perijinansesuai kebijaksanaan

Foto copy rincian total pelunasan pinjaman atas nama Nefi Laili Nurjayantidiberi tanda bukti P22;Foto copy riwayat transaksi pinjaman periode O7 Juni 2021 atas namanasabah Nefi Laili Nurjayanti, diberi tanda bukti P23;Menimbang bahwa bukti P1 sampai dengan P23 telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan masingmasing bukti tersebut telah bermaterai cukup;Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksisaksi;Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa;Foto copy permohonan kebijaksanaan

pelunasan/ penyelesaian diberitanda T 1;Foto copy menanggapi surat SP3 no 172/BPR BKK/II/V/2021 18 Mei 2021dan permohonan kebijaksanaan pelunasan/penyelesaian di beri tanda T2;Foto copy permohonan kebijaksanaan pelunasan/ penyelesaian tanggal 27Agustus 2020 diberi tanda T 3;Foto copy permohonan kebijaksanaan pelunasan/ penyelesaian tanggal 7Agustus 2020 diberi tanda T 4;Foto copy permohonan kebijaksanaan pelunasan/ penyelesaian tanggal 7Juni 2020 diberi tanda T 5;Foto copy permohonan kebijaksanaan

kredit Nomor:321/BPRBKK/II/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 (P10) danPerubahan/addendum perjanjian kredit atas nama Debitur Nefi Laili Nurjayantitanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 321/BPRBKK/II/VIII/2018.Menimbang bahwa perbuatan Tergugat telah digolongkan sebagaiwanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitumke 2 (dua) gugatan Penguggat haruslah dikabulkan;Menimbang bahwa di dalam jawabannya intinya Tergugat mengakuiberhutang kepada Penggugat tetapi Tergugat meminta kebijaksanaan

bukti T6 kepada PT BPR BKK Karangmalang karenausahanya lagi pailit untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.Menimbang bahwa meskipun demikian pihak Tergugat di dalam surat buktiyang sudah di pertimbangkan di atas telah secara suka rela dengan kesadarandan tanpa paksaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit dengan Penggugatdan sebagaimana telah dinyatakannya sah perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat tersebut serta Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, maka tentangpermohonan kebijaksanaan