Ditemukan 61124 data
1.AGUNG NUGROHO SANTOSO,SH
2.ERLIA HENDRASTA,SH
Terdakwa:
DWI SUSANDI Alias DWI Bin KASRA AAM
87 — 28
adalah nomor 1 bubuhan PKI atau dalam bahasa Indonesia adalahnomor 1 kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangannbahwa walau alasan Terdakwa memposting kalimat tersebut bermaksud untuk bergurausaja dan tidak ada maksud untuk menjatuhkan dan ditujukan kepada siapapun danTerdakwa tidak ada menyebut nama siapapun melainkan hanya nomor 1 saja namunpostingan tersebut di buat dalam sebuah akun Facebook dimana akun tersebut dibagikansecara publik
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
108 — 32
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa SANUSI Bin TARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja tidak memberikan Informasi Publik berupa Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
secara berkala, Informasi Publik yangwajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersediasetiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan UndangUndang ini dan mengakibatkankerugian bagi orang Iain.
Badan Publik;2.
Dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atautidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publiksecara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secarasertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat,dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan UndangUndang dan mengakibatkankerugian bagi orang lain;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsurunsur hukumdalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu
Dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa terdakwa SANUSIBin TARMAN adalah pejabat publik atau orang yang ditunjuk dan diberi tugasHalaman 24 dari 32 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2019/PN Biluntuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik, dengandemikian maka unsur hukum Badan Publik ini telah terpenuhi;Ad.2.Dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan,dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa InformasiPublik secara berkala, Informasi Publik yang wajibdiumumkan
memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, InformasiPublik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajibtersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan UndangUndang, maka dapat diartikan bahwa sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tidak menyediakan, tidakmemberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa InformasiPublik secara berkala, Informasi Publik
PT Perkebunan Nusantara I
Tergugat:
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
132 — 62
Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo.
Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan
permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon Keberatan bukanlah Pemohon Informasi yang beriktikad baik;
- Menyatakan Termohon Keberatan selaku Badan Hukum yang memohon Informasi Publik dengan hanya diwakili dan ditandatangani oleh Ketua tanpa adanya Pengurus lainnya adalah melanggar Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
95 — 17
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
- Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;
MENGADILI SENDIRI:
- Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu
Pemohon Informasi Publik;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
EDWAR PASARIBU Spd SH
Tergugat:
Atasan PPID PT. Bank Riau Kepri Syariah
138 — 0
74 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1 Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;2 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi UntukSeluruhnya;3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG Tanggal 26 Maret 2019;4 Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor081/X/K1 Banten
Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Bahwa, karena informasi yang dimohonkan berupa HasilPemeriksaan Inspektorat terhadap Dokumen Pengawasan atas PenggunaanAnggaran atau realisasi keuangan, pengendalian dan pengelolaan TPACipeucang pada UPT Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota TangerangSelatan Tahun 2017, dan Laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan olehInspektorat Kabupaten/Kota dalam kedudukannya sebagai AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah dokumen berupa suratsuratintra badan publik yang harus
Terbanding/Terdakwa : KASNO
34 — 17
YENTI KOSNITA SH
Terdakwa:
PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als Pijat seksual Bengkulu Anak Dari SUPARJO
204 — 133
bermuatanasusila ( Partner Sex Pasutri, 3Some/Ganbang) sebanyak 11 (sebelas) fotoyaitu diantaranya :Foto kemaluan lakilaki sebanyak 3 (tiga) foto yaitu foto kemaluan mlikterdakwa sendiriFoto asusila sebanyak 8 (delapan) foto yaitu foto asusila yang terdakwadapatkan dari akun twiter milik orang lain.Yang mana postingan tersebut telah banyak di pajang di akun twitter @pijatseksual bengkulumilik terdakwaPARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als@pijat seksual bengkulu Anak dari SUPARJOdan dapat diakses dan dilihatoleh publik
membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selainmendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yangmenyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapatdiketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentangITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupunmemberikan Kode Akses (password).Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Setelah komunikasiterjadi dan ada kesepakatan antara terdakwa dan pengguna jasa barulahbertemu di tempat yang telah ditentukan.Bahwa benar Twitter @BengkuluPijat ( Pijat Seksual Bengkulu ) besertapostingan yang terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupunpengguna Twitter lainnya ( Tidak Privat )Bahwa benar ada akun lainnya selain Twitter @ BengkuluPijat ( PijatSeksual Bengkulu ) yang terdakwa kelola sehubungan dengan jasa PijatSeksual ataupun aktifitas sex lainnya yaitu :Facebook :User :
Bahwa benar dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik ( parapengguna akun twitter ) terdakwa tidak ada meminta ijin terlebin dahuluuntuk memperlihatkan fotofoto alat kemaluan dan hubungan intim /hubungan badan (Partner Sex Pasutri, 3Some/Ganbang) sebanyak 11 (Sebelas ) foto, tersebut dan terdakwa juga tahu bahwa perbuatan tersebutbertentangan dengan hukum.
terdakwa tawarkan tersebut dankeuntungan tersebut bermacam macam atau berpariasi besarannyatergantung jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari orang yangmemesan tersebut;Bahwa konten yang di upload oleh terdakwa yaitu foto yangmemperlihatkan kemaluan serta hubungan badan dan berisikan adeganhubungan layaknya suami istri atau konten bermuatan asusila yang manapostingan tersebut telah banyak di pajang di akun twitter @pijat seksualbengkulu;Bahwa benar dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik
SITI NUR FATIMAH, SH
Terdakwa:
Dini Hartati Binti Didin Samsudin
184 — 76
435 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat mengajukanpermohonan penyelesaian segketa Informasi Publik dengan objek yangsama Kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta denganPutusan yang berbeda.
DKI Jakarta,adapun isi surat permohonan informasi publik yang kami ajukan terhadapkomisi informasi publik, adapun agenda sidang ajudikasi pada KomisiInformasi Publik Prov. DKI Jakarta antara lain sebagai berikut :6.1.
Ketua Majelis Komisioner lebih fokus pada legalStanding Pemohon dalam persidangan ;Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 2 ayat (3) Setiap informasi Publik harus dapatdiperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,biaya ringan, dan cara sederhana Pasal 3 huruf c. meningkatkan peranaktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaanBadan Publik yang baik Pasal 3 huruf d. mewujudkan penyelenggaraNegara yang baik, yaitu
Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikeloladikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara danpenyelenggaraan Badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang tentang Keterbukaan informasi Publik serta informasi lain yangberkaitan dengan kepentingan publik ;Bahwa atas pertimbangan majelis komisi informasi publik Provinsi DKIJakarta, PEMOHON KEBERATAN dimana Majelis Komisioner telah salahmenerapkan
Menyatakan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Penggugatterhadap Tergugat selaku Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakartasesual dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 adalah merupakanInformasi Publik ;3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi publik sebagimanasurat permohonan informasi publik yang telah diajukan oleh Penggugat ;4.
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amar Putusan pada paragraf 5.2 poin 1 dan 2 merupakan informasi yangdikecualikan menjadi Informasi publik yang bersifat terouka;2.
Selain ituJudex Facti nyatanyata tidak mempertimbangkan faktafakta dan buktibuktiyuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidakmencerminkan irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;Bahwa yang baik Majelis Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riaumaupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaiJudex Facti hanya mempedomani Pasal 17 huruf h angka 3 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:Informasi Publik
yang apabiladibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkaprahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekeningHalaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 495 K/TUN/KI/2017bank seseorang.
Bahwa permohonan informasi yang Pemohon Kasasi mintakan kepadaTermohon adalah dalam rangka menjaga semangat UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaknimengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara danbadan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentinganpublik sebagaimana termaktub dalam konsideran huruf c;14.
Publik, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan telahmenghambat program pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, yangmana salah satu program prioritas adalah transparansi dan pelayanan publiksebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025;Bahwa dengan demikian telah terbukti, bahwa Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang telah melakukan kekeliruan dalammemeriksa fakta dan menerapkan
Pandoyo
Termohon:
Gerakan Pemuda Peduli Pati (GRADAPATI)
216 — 61
, mengatur:(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negaraapabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yangdigugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Halaman 12 dari 24 halamanPutusan Nomor: 29/G/KI/2021/PTUN.SMGSelanjutnya penjelasan dari ketentuan Pasal 47 ayat (1), menjelaskan: Gugatanterhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan kebijakan Pejabat TataUsaha
Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukanoleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau PemohonInformasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain BadanPublik Negara.b.
, mengatur: UndangUndang ini bertujuan untuk:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;Halaman 18 dari 24 halamanPutusan Nomor: 29/G/KI/2021/PTUN.SMGc. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan
Pasal 5 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana iamemperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingansendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas,Majelis
;Menimbang, bahwa atas dalil Keberatan tersebut, perlu memperhatikanBagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: SetiapPemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publikdisertai alasan permintaan tersebut.
KEPALA DESA TALANG BULUH
Termohon:
LSM Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI)
131 — 66
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
209 — 125
alasan pengambilansuatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;C. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;@. mengetahul alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajathidup orang banyak;f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan
yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi faktaotentik yang bersifat pribadi dan informasi publik yang apabila dibukadan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkaprahasia pribadi.
Sehingga antara permohonan informasi publik yang diajukan Pemohonkurang memiliki sinkronisasi dengan tujuan permohonan.
Namun demikian tidakmenghalangi bagi Pemohon untuk mendapatkan informasi yang dimohonkansebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik;Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN Sby(2) Setiap Orang berhak:a.
Melihat dan mengetahui Informasi Publik;b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untukmemperoleh Informasi Publik;c. Mendapatkan salilnan Informasi Publik melalui permohonan sesuaidengan UndangUndang ini; dan/ataud.
124 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PemohonInformasi Publik/Termohon Keberatan ;4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TermohonKeberatan ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan/keberatan tersebut,Tergugat/Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut;1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;2. Eksepsi mengenai permohonan keberatan error in persona;3.
Putusan Nomor 205 K/TUN/KI/2018 Menerima Permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI / PEMOHONKEBERATAN ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal12 Desember 2017 Nomor 05/KI/2017/PTUN.SBY.Selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan tidakditerima ;Dalam Pokok Perkara: Menerima keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi Publik : Menyatakan batal putusan Majelis Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timurtanggal 24 Agustus 2017 Nomor: 62/VIII/KIProv.JatimPSA/ 2017 ; Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh TermohonKasasi/ Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik ; Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TermohonKasasi/ Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Januari2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari
1.IBAT
2.ISPIANUR
Termohon:
BUPATI KUTAI TIMUR
161 — 21
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
Termohon:
Treeswaty Lanny Susatya
239 — 17
MENGADILI:
- Mengabulkan Permohonan Keberatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
- Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 068/XII/KI-Kalsel-PS-A/2021, tanggal 2 Desember 2021;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon informasi Publik
KETUA LSM BONGKAR INDONESIA diwakili ACH SUHAIRI
Termohon:
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN
111 — 0
BUPATI TEBO
Termohon:
Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dahulu Pemohon sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jambi
125 — 89
MURSAL
Termohon:
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
171 — 7